A. PROFIL MUHAMMAD ALI JINNAH
Muhammad Ali Jinnah adalah anak seorang saudagar dan lahir di Karachi pada tanggal 25 Desember 1876. Sebagai seorang anggota muslim beliau masuk ke golongan khodja yaitu orang muslimin yang berasal dari Hindu. Di masa remaja ia telah pergi ke London untuk meneruskan studi dan di sanalah ia memperoleh kesarjanaannya dalam bidang hukum di tahun 1896. Pada tahun itu juga ia kembali ke India dan bekerja sebagai pengacara di Bombay. Tiada lama sesudah itu ia menggabungkan diri dengan Partai Kongres . Jinnah adalah seorang advokat yang masyur lagi kaya di Bombay. Jinnah adalah menyuarakan harapan setiap Pakistani yang terpelajar.
Pada tahun 1913 itu juga Jinnah dipilih menjadi Presiden Liga Muslim. Pada waktu itu ia masih mempunyai keyakinan bahwa kepentingan umat Islam India dapat dijamin melalui ketentuan-ketentuan tertentu dalam Undang-Undang Dasar. Untuk itu ia mengadakan pembicaraan dan perundingan dengan pihak Kongres Nasional India. Salah satu hasil dari perundingan ialah perjanjian Lucknow 1916. Menurut perjanjian itu ummat Islam India akan memperoleh daerah pemilihan terpisah dan ketentuan ini akan dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar India yang akan disusun kelak kalau telah tiba waktunya.
Selanjutnya dalam Konferensi Meja Bundar London yang diadakan pada tahun 1930-1932 ia menjumpai hal-hal yang menimbulkan perasaan kecewa dalam dirinya. Ia memutuskan mengundurkan diri dari lapangan politik dan menetap di London. Di sana ia bekerja sebagai pengacara. Pada itu Liga Muslimin perlu pada pimpinan baru lagi aktif, maka di tahun 1934 ia diminta pulang oleh teman-temannya dan pada tahun itu juga ia dilih menjadi Ketua tetap dari Liga Muslimin. Dibawah pimpinan Jinnah kali ini, Liga Muslimin berubah menjadi gerakan rakyat yang kuat.
Dengan adanya perkembangan ini ummat Islam India tiba-tiba mulai sadar, demikian Al-Biruni menulis bahwa apa yang ditakutkan Sir Sayyid Ahmad Khan dan Vigar Al-Mulk sebelumnya sekarang mulai menjadi kenyataan, kekuasaan Hindu mulai terasa. Para Perdana Menteri Punjab, Bengal dan Sindi juga mulai mengadakan kerjasama dengan Jinnah. Sokongan ummat Islam India kepada Jinnah dan Liga Muslimin bertambah kuat lagi dan ini ternyata dari hasil pemilihan 1946. di Dewan pusat (Central Assembly) seluruh kursi yang disediakan untuk golongan Islam, dapat diperoleh oleh Liga Muslimin. Kedudukan Jinnah dalam perundingan dengan Inggris dan Partai Kongres Nasional India mengenai masa depan Ummat Islam India bertambahkuat. Pada tahun 1942 Inggris telah mengeluarkan janji akan memberi kemerdekaan kepada India sesudah Perang Dunia 2 selesai. Pelaksanaannya mulai dibicarakan dari tahun 1945.
Dalam pertemuan itu diputuskan untuk mengadakan sidang Dewan Konstitusi pada bulan Desember 1946, dan Jinnah melihat bahwa dalam suasana demikian sidang tidak bisa diadakan dan oleh karena itu meminta supaya ditunda. Setahun kemudian keluarlah putusan Inggris untuk menyerahkan kedaulatan kepada dua Dewan Konstitusi, satu untuk Pakistan dan satu untuk India. Pada tanggal 14 Agustus 1947 Dewan Konstitusi Pakistan dibuka dengan resmi dan keesokan harinya 15 Agustus 1947 Pakistan lahir sebagai negara bagi ummat Islam India. Jinnah diangkat menjadi Gubernur Jenderal dan mendapat gelar Qaid-i-Azam (pemimpin Besar) dari rakyat Pakistan.
Pembaharuan-pembaharuan di India mempunyai peranan masing-masing, disengaja atau tidak, dalam perwujudan Pakistan. Sayyid Ahmad Khan dengan idenya tentang pentingnya ilmu pengetahuan, Sayyid Amir Ali dengan idenya bahwa Islam tidak menentang kemajuan modern, dan Iqbal dengan ide dinamikanya, amat membantu bagi usaha-usaha Jinnah dalam menggerakan ummat Islam India, yang seratus tahun yang lalu masih merupakan masyarakat yang berada dalam kemunduran, untuk menciptakan negara dan masyarakat Islam modern di anak benua India.
B. SEJARAH LAHIRNYA NEGARA ISLAM PAKISTAN
Pakistan mendapat kemerdekaan dari Inggris pada 14 Agustus 1947. Nama Islam-i Jumhuriya-e Pakistan (Republik Islam Pakistan) memiliki arti dan peran penting dalam perkembangan sejarah Islam modern. Tampak jelas dalam kata-kata Muhammad Ali Jinnaah –seorang tokoh revolusioner- pendiri negara ini yang mengatakan, "kita tidak memperjuangkan berdirinya Pakistan semata-mata untuk mendapatkan sebidang tanah, tetapi kita menginginkan suatu wilayah di mana kita bisa menerapkan prinsip dan ajaran Islam". Sejak perjuangan awal mendirikan negara Islam yang terpisah dari India, hingga terbentuk sebuah negara merdeka, Pakistan telah memberikan sumbangsih jasa bagi umat Islam masa kini. Dengan bekas-bekas militer mereka kaum muslimin Poonchi mengadakan demonstrasi diakhir Agustus 1947 untuk menunjukkan keinginan mereka bergabung dengan Pakistan.
Bagi masyarakat Pakistan, Islam bukan sesuatu yang asing. Sejak pemerintahan Sultan al Walid I (705-715), para pendakwah Islam sudah melakukan ekspedisi dan penyiaran Islam ke seluruh Pakistan (pendahulu India) yang saat itu mayoritas beragama Budha. Namun, pengislaman sesungguhnya baru terjadi pada era Sultan Mahmud al Gaznawi (971-1030), yang berpusat di Kota Gazni, Afganistan. Dan semakin cemerlang pada era Dinasti Mogul berkuasa di India (1526-1858). Undang-undang Negara juga berdasarkan Syariat yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kesan Islam pada sub-benua Asia Selatan sangat dalam dan dalam jangkauan yang cukup luas. Islam diperkenalkan bukan merupakan suatu agama baru saja, tetapi suatu peradaban baru, suatu cara baru dalam kehidupan dan set nilai yang baru. dan kesusasteraan dari tradisi Islam, suatu kebudayaan dan pemurnian yang halus, institusi sosial dan kesejahteraan, didirikan dengan aturan Islam di seluruh sub-benua. Sebuah bahasa baru diperkenalkan, Urdu berasal terutama dari Bahasa Arab.
Sebelum pisah menjadi Pakistan, umat Islam India merupakan minoritas amat lemah, di tengah mayoritas Hindu dan kekuasan politik serta militer Inggris. Islam dan Hindu ibarat dua arus sungai yang mengalir dan bersumber dari muara yang berbeda. Walaupun pemeluknya telah hidup berdampingan bersama selama berabad-abad, namun pandangan mereka tentang hidup dan kehidupan merupakan batas pemisah yang tidak bisa dijembatani. Maka muncullah gagasan membentuk negara sendiri bagi umat Islam. Gagasan yang diprakarsai Sir Syed Ahmad Khan (l817-1898), kemudian berkembang luas menjadi cita-cita perjuangan, segera dirumuskan oleh Sir Muhammad Iqbal (1873-1938) melalui organisasi "Liga Muslim India". Akhirnya direalisasikan oleh Muhammad Ali Jinnah, yang dibaiat menjadi Qaid-i Azam (Pemimpin Besar) sekaligus Presiden pertama Republik Islam Pakistan. Dalam salah satu pidatonya Ali Jinnah mengatakan, "dari sudut pandang apapun ummat Islam adalah satu bangsa, mereka berhak mendirikan Negara sendiri dan menerapkan cara apapun untuk melindungi dan meningkatkan kepentingan mereka dari dominasi India".
Aral tak henti menghadang pertumbuhan negara yang tengah berjuang menerapkan syari'ah (hukum Islam), yang mengakomodasi demokrasi, HAM, toleransi, dan keadilan sosial tersebut. Mayoritas negara-negara anggota PBB rata-rata "gerah" menyaksikan kemajuan Pakistan di bidang penerapan syari'ah dan pengembangan sains modern. Puncak kekhawatiran itu, berubah menjadi ketakutan dan berujung kepada konspirasi untuk memecah belah. Tahun 1971 timbul perang saudara antara Pakistan Barat yang dipimpin Presiden Yahya Khan dan Pakistan Timur yang dipimpin Mujibur Rahman.
Dengan bantuan penuh India, serta kelompok konspirasi lainnya, Pakistan Timur berhasil melepaskan diri dari Republik Islam Pakistan. Berdirilah Republik Bangladesh. Republik Islam Pakistan kehilangan satu sayap terpenting, berupa penyusutan wilayah geografis. Setelah tragedi pisahnya Pakistan Barat-Pakistan Timur, Republik Islam Pakistan senantiasa dililit masalah. Selain ketegangan abadi dengan India, baik mengenai perbatasan maupun kepemilikan Khasmir, juga ketengangan internal yang selalu meruntuhkan kewibawaan pemerintahan.
Tahun 1974, Jenderal Yahya Khan dikudeta oleh Jenderal Zulfikar Ali Butho. Juli 1977, Jenderal Ziaul Haq mengambil alih kekuasaan. Ali Butho dihukum gantung tanggal 4 April 1979. Pemerintah Ziaul Haq memberi dukungan penuh kepada Mujahidin Afganistan, yang sedang berjuang melawan invasi militer Uni Soviet (1979-1989). Namun tahun 1988, Ziaul Haq tewas, ketika helikopter yang ditumpanginya bersama Dubes Amerika Serikat di Pakistan, meledak. Kekuasan berpindah. Hingga muncul Benazir Butho, putri mendiang Zulfikar Ali Butho, merebut takhta Perdana Menteri. Hanya bertahan dua tahun. Tahun 1990, Benazir lengser karena dituduh korupsi. Digantikan Nawaz Sharif, seorang pengikut panatik Ziaul Haq. Sejak itu, pemerintahan Pakistan tak pernah stabil.
Serangan AS ke Afganistan awal 2002, membawa pengaruh luar biasa terhadap Pakistan. Peran Pakistan membesarkan Milisi Thaliban, hingga mampu mendirikan pemerintahan Islam di Afganistan tahun 1996, berubah drastis setelah mendapat tekanan keras AS. Pakistan balik membantu AS menghancurkan Milisi Thaliban. Presiden Pervez Musharraf berperan besar dalam perubahan sikap itu. Seorang Presiden yang berhasil naik tahta dengan aksi kudeta militer tak berdarah ini, merupakan kata kunci bagi perkembangan politik dan ekonomi Pakistan kontemporer.
In the Line of Fire karya Peresiden Musharraf terbaru (2006), adalah buku yang cukup kontroversial untuk dekade akhir ini. Banyak hal yang ia paparkan dalam buku tersebut, mulai dari perbaikan ekonomi Pakistan, pemulihan demokratisasi, pengentasan kemiskinan, peningkatan taraf pendidikan, emansipasi wanita, sampai kepada perang terhadap terorisme. Dengan langkah-langkah reformasinya ini, seolah ia tengah bermain api, baik kepada kalangan yang memiliki dendam sejarah atasnya, atau kepada kalangan yang menolak terhadap ide demokrasi liberal. Kalangan oposisi pemerintah, sampai kalangan fundamentalis pun selalu memberikan catatan-catatan kritis terhadap perjalanan rezim Musyharaf ini. Nampaknya ideologi Negara Syariat yang sejak awal dirancang, tengah menhadapi ujian, khususnya di saat negara-negara Barat menemukan momentumnya dalam setting perang melawan terorisme. Maka tak heran jika sekarang mulai muncul kembali wacana, bahwa Pakistan lahir atas dasar kepentingan mendirikan Negara Islam, ataukah sebatas membela kepentingan pemeluk Islam dari ketertindasan bangsa India saja. Entah akan ke mana akhir dari firksi ini akan bermuara, yang jelas bola api itu masih terus bergulir sampai saat ini.
C. PERAN MUHAMMAD ALI JINNAH DALAM POLITIK PAKISTAN
Jinnah adalah seorang advokat yang terkenal di Bombay, ketika dia terjun dalam politik dia menjadi pengikut kongres yang aktif sampai tahun 1906. Kemudian dia masuk ke dalam persatuan muslimin, akan tetapi dia termasuk pemimpin yang selalu mencari hubungan rapat dengan kongres. Di tahun 1909 diandiangkat menjadi anggota dewan legislatif dari gubernur-jendral dengan beberapa anggota kongres yang terkenal, contohnya Gokhale, Bannerji, dan Mohan Malaviya. Di Lucknow tahun 1916 pada perang dunia pertama ketika rakyat menuntut Home Rule partai Kongres dan liga mengadakan rencana bersama. Dari pihak liga Muhammad ali Jinnah yang mendesak agar usaha bersama itu tercapai pada waktu itu. Tetapi aksi Gandhi yang mengadakan non-kooperasi melemahkan persatuan tersebut. Lalu kedua partai itu menempuh jalan sendiri-sendiri.
Golongan muslimin pada umumnya tidak mendukung satyagraha dan swadesi yang dianggap oleh golongan muslimin bercorak Hindu. Kemudian dari tahun 1921 sampai di masa komisi simon nama Jinnah jarang terdengar. Akan tetapi sejak tahun 1930 dia lah pemimpin yang diakui oleh liga dan yang mengemudikan partai itu untuk mencapai maksud yang nyata, ialah Negara Pakistan. Jinnah bukan sahabat orang Inggris, rasa kebangsaan dan kemerdekaan dia tidak kurang dari pemimpin-pemimpin kongres yang ternama. Ketika suatu komite di Bombay akan mendirikan tanda untuk memperingati gubernur Lord Wilington yang akan berangkat mengupas maksud itu sehingga tidak jadi. Akan tetapi, tidak lama kemudian suatu gedung yang besar diberi nama Gedung Rakyat “Jinnah”, gedung ini sengaja dibuat untuk memperingati jasa-jasa dia terhadap negara Pakistan. Dalam perjuangan untuk mencapai cita-cita negara Pakistan dia mendapat gelar Quaid-i-Azam atau Pemimpin Rakyat. Setelah Pakistan menjadi negara yang merdeka pada 15 Agustus 1917, dia diangkat sebagai Gubernur-Jendral pertama.
