Portugal menguasai daerah sepanjang pantai Angola dan Mozambique. Spanyol menguasai daerah seluas 1000 mil persegi di Afrika Barat laut. Penjelajahan daerah pedalaman Afrika makin dipergiat sesudah dibentuk lembaga “International Asssociaton for the Exploration and Civilization of Central Afrika” (1876) atas inisiatif Leopold II Raja Belgia. Terbitnya buku “The Congo” (1885) oleh H.M. Stanley mengakibatkan bangsa-bangsa barat ingin menjajah Afrika. Ketika di Eropa terjadi Perang Dunia I (1914-1918), Afrika juga terseret dalam perang karena Inggris dan sekutunya berusaha merebut koloni Jerman di Afrika. Pada awal 1916 ketika hasil perang masih belum jelas Inggris dan Prancis telah membuat kesepakatan untuk membagi bekas koloni Jerman di Afrika. Pada masa Perang Dunia II (1939-1945) Afrika digunakan untuk kepentingan strategi perang dan ekonomi.
A. KOLONI PERANCIS DI AFRIKA BARAT
Sebelum Perang Dunia 1 berakhir di Afrika Barat juga terdapat daerah jajahan Jerman yaitu Togo dan Kamerun. Sampai sebelum Perang Dunia 1 berkobar, koloni Prancis di Afrika Barat meliputi dari gurun pasir Sahara sampai Teluk Guinea. Prancis ingin memperluas wilayahnya dari Afrika Barat ke Afrika Timur atau dari Dakar ke Jibuti. Prancis ingin membentuk Imperium dari Samudera Atlantik ke Samudera Hindia. Krisis Fashoda 1898 mengakibatkan cita-cita tersebut tidak dapat terwujud.
B. PELAKSANAAN POLITIK KOLONIAL PERANCIS DI AFRIKA BARAT
Sebelum Perang Dunia II, politik kolonial Perancis yang dijalankan di daerah-daaerah koloninya berdasarkan suatu doktrin asimilasi. Pemerintahan di koloni-koloni dikendalikan dari Paris. Kekuasaan dipegang oleh Menteri Tanah Jajahan dan Parlemen dan melalui penguasa tertinggi dikoloni diteruskan kepada pegawai-pegawai yang lebih rendah di daerah-daerah. Perkembangan ekonomi di koloni tidak diperhatikan. Pembentukan industri tidak didorong, peraturan bea cukai mengakibatkan koloni-koloni terkena sistem monopoli. Eksploitasi terhadap koloni dijalankan dengan sungguh-sungguh.
Adapun organisasi politik kolonial Prancis :
1. Diharapkan bahwa koloni-koloni akan mempunyai wakil di dalam Assembly yang akan dibentuk dan bertugas membuat rencana konstitusi baru bagi Prancis.
2. Sangat diperlukan adanya wakil-wakil koloni dal;am pemerintahan pusat di Prancis Metropolitan, agar pemerintahan menjadi lebih lengkap dan lebih teratur daripada masa-masa sebelumnya.
3. Setiap proyek pembaharuan yang ditujukan hanya untuk memperbaiki sistem perwakilan yang dibuat pada 1939
4. Hendaknya dibentuk suatu badan baru yang disebut Colonial Parlement atau ebih tepat disebut Federal Assembly yang dapat memenuhib cita-cita menjamin French Federation yaitu kesatuan Prancis dan koloni-koloninya.
5. Penguasa-penguasa di koloni dalam melaksanakan tugasnya harus menyesuaikan diri dengan keputusan-keputusan yang diambil oleh kekuasaan sentral atau badan federasi dan juga dari berbagai daerah.
Di Afrika Barat, Senegal adalah yang paling maju menerima politik yang berdasarkan doktrin tersebut kemudian disusul Pantai Gading. Oleh karena kemakmuran dan kemajuannya maka sesudah Perang Dunia II berakhir Senegal dan Pantai Gading memiliki isisiatif terbesar dalam hal perjuangan sosio-politik negerinya. Senegal merupakan koloni Prancis yang tertua di Afrika Barat. Senegal menduduki tingkat tertinggi dalam bidang pendidikan. Sekolah-sekolah menengah yang didirikan oleh Pemerintah menghasilkan Senegalais (orang Senegal) yang berpendidikan. Istilah Senegalais kemudian berkembang menjadi orang Afrika Barat Perancis. Tokoh-tokoh berpendidikan yang terkenal diantaranya L. Senghor (tokoh gerakan Negritude), Mamadou Dia (seorang ekonom terkemuka dan perdana menteri pertama di Senegal), Lamine Gueye (Walikota Dakar), M. Blaise Diagne (seorang politikus), dsb.
Pada 1920 dan 1925 di Senegal dilakukan reorganisasi. St. Louis dijadikan ibukota dan pusat kebudayaan. Pada tahun 1904-1959 Dakar dijadikan ibukota federasi Afrika Barat Perancis. Dalam bidang politik sejak 1848 Perancis telah mengumumkan bahwa penduduk koloni mempunyai hak untuk memilih wakil-wakilnya ke National Assembly. Senegal juga diberi hak untuk mengatur pemerintahan kotapraja. Demikianlah keadaaan Afrika Barat Prancis dihubungkan dengan pelaksanaan politik kolonial Perancis. Senegal merupakan daerah yang paling maju dan memiliki infrastuktur yang berguna untuk hari-hari mendatang berupa bandar yang bagus, Universitas, sistem jalan raya dan kereta api yang baik, rencana ekonomi yang terperinci, pengalaman yang banyak dalam bidang politik, dan landasan terbang internasional. Perhatian Perancis yang sangat besar tehadap Senegal membuat membuat daerah-daerah di Afrika Barat Prancis lain iri sehingga ada yang dengan segan-segan masuk dalam federasi bersama Senegal.
Dengan adanya konferensi Brazaville (1944) terjadilah perubahan dalam politik kolonial Perancis. Sesudah Perang Dunia II berakhir, utusan-utusan dari Afrika berada di Paris untuk ikut serta dalam sidang Constituent Assembly bersama-sama utusan Perancis. Peristiwa ini memberi kesempatan daerah-daerah di Afrika untuk mewakili wakil-wakil dalam Parlemen Perancis. Sebelumnya kesempatan seperti ini hanya diberikan kepada Senegal.
Pantai Gading merupakan daerah yang maju dan lebih kaya daripada Senegal. Kemakmuran tersebut diperoleh dari tanah yang subur, ekspor kopi dan coklat, hasil tambang intan dan kayu hutan. Pemimpin terkemuka dari daerah ini adalah Felix Houphouet Boigny. Bersama dengan Lamine Gueye dan Leopoid Senghor dari Senegal ia berjuang untuk kepentingan Afrika Barat melalui lembaga-lembaga legislatif dan eksekutif di Paris.
Perjuangan Houphouet Boigny ialah agar tercipta suatu kerjasama yang baik antara negara-negara Afrika bekas daerah Perancis secara individual dengan Republik Perancis. Houphouet mencita-citakan adanya 8 negara otonom yang masing-masing secara individual berhubungan dengan Paris. Sedangkan L. Senghor menghendaki adanya republik federal Afrika di dalam French Union. Karena perbedaan pendapat ini L. Senghor menyarankan agar Afrika Barat Prancis dibagi menjadi 2 federasi : satu dengan ibukota Dakar dan yang lain beribukota di Abijan. Walaupun 2 tokoh ini berbeda pendapat namun keduanya sama-sama menginginkan kelangsungan hubungan dengan Prancis merupakan faktor yang esensial bagi perkembangan dan pembangunan Afrika.
Dengan masuknya Houphouet Boigny dalam kabinet Mollet, maka terciptalah rencana konstitusi baru untuk daerah di seberang lautan. Undang-undang tersebut terkenal dengan nama “loi Codry” atau “Skelaton Law”. Undang-undang ini membawa suatu revolusi dalam hubungan Afrika-Perancis. Dua prinsip utama politik kolonial Perancis (asimilasi dan sentralisasi) terpaksa dilepaskan. Konsepsi bahwa penduduk Afrika harus menjadi warganegara Perancis dan pendapat bahwa pemerintah kolonial Perancis harus memerintah dari Perancis akhirnya ditinggalkan juga.
Daerah-daerah di Afrika Prancis akan mengatur dirinya sendiri: mungkin ada harapan antara bekas koloni tersebut akan dilangsungkan hubungan dengan Republik Perancis. Akan tetapi gagasan membentuk Greater France tidak terealisasi. Referendum De Gaulle (1958) memeberikan bukti bahwa French Community dibentuk sebagai ganti French Union. Hubungan antara negara-negara baru di Afrika (bekas koloni Prancis) pada umumnya tetap dibina.
C. PELAKSANAAN POLITIK KOLONIAL INGGRIS DI AFRIKA BARAT
Sampai menjelang berkobarnya Perang Dunia I daerah Inggris terdapat di Afrka Barat, Selatan, Tengah Timur dan Utara dan beberapa pulau di sekitar benua Afrika. Kekuasaan Inggris di Afrika Barat terdapat di Gambia, Sierra Leone, Gold Coast (Pantai Emas) dan Nigeria. Gambia adalah daerah kekuasaan Inggris di Afrika Barat yang paling tua tetapi paling akhir memperoleh kemerdekaan. Gambia terdiri atas daerah coastal colony yang diperintah langsung oleh British Colonial Office dan inland protectorate diperintah melalui kepala-kapala suku bumiputera. Daerah ini memiliki kota-kota penting seperti Eathurst dan Georgetown. Dearah lainnya merupakan daerah protektorat.
Sierra Leone, semula kekuasaan Inggris hanya terbatas di Freetown dan sekitarnya. Freetown merupakan kota yang penting dan pada awalnya didirikan untuk menampung budak-budak negro yang telah dibebaskan dari Inggris dan Hindia Barat. Juga terdapat pelarian orang-orang Inggris dari negeri induk dan dari koloni di Amerika yang tidak setujuakan terbentuknya negara Amerika Serikat. Sesudah perang Napoleon berakhir, bekas tentara negro dikirim ke Sierra Leone. Mereka mendirikan desa-desa di sebelah tenggara Freetown. Penduduk pendatang pada umumya tinggal di Coastal Colony. Negro yang direpatriasi ini disebut sebagai orang Creol dan hidup terpisah dari penduduk negro di daerah protektorat di pedalaman yang masih mengikuti cara-cara tradisional kesukuan. Sebagian besar penduduk bumiputera beragama islam sedangkan orang Creol yang tata hidupnya mengikuti orang Barat beragama Kristen dan berbahasa Inggris. Dibandingkan penduduk lain di Afrika Barat, orang-orang Creol adaah yang paling dahulu maju.
Pada tahun 1827 dibuka Fourah Bay University College yang merupakan pusat pendidikan tinggi di Afrika Barat Inggris. Golongan elite yang terdiri atas orang-orang Creol tersebut kemudian tersebar di Afrika Barat Inggris. Hubungan dan kerjasama yang baik antara bagian koloni dan protektorat sulit dilaksanakan. Baru sesudah Perang Dunia II berakhir, nampak adanya pendekatan antara kedua pihak tersebut.
Di Gold Coast musuh Inggris yang sukar ditundukkan adalah orang-orang Ashanti. Mereka menolak kerjasama dengan Inggris dan melawan penetrasi Inggris ke utara. Pada 1898 Inggris dan Perancis menandatangi Perjanjian Paris yang berisi penentuan tapal batas daerah-daerah utara dan barat Gold Coast yang berbatasan pada wilayah milik Prancis. Pada 1899 Jerman dan Inggris bersepakat untuk menentukan batas-batas timur dan utara Gold Coast yang berbatasan pada daerah Togo milik Jerman. Tetapi ketika pada 1922 Togo dijadikan daerah mandat, sebagian daerahnya masuk wilayah Gold Coast.
Pada 1901 Ashanti menerima kekuasaan Inggris sehingga seluruh Gold Coast menjadi Imperium Inggris. Perkembangan sosial dan politik di daerah koloni dan daerah protektorat di pedalaman berbeda. Penduduk di koloni seperti halnya di Nigeria Selatan lebih cepat maju dan mereka menuntut perubahan sosial dan ekonomi sedangkan penduduk di daerah protektorat Gold Coast dan Nigeria Utara ingin mempertahankan berlangsungnya kekuasaan tradisional. Maka tak heran apabila Gold Coast Selatan dan Nigeria Selatan menjadi pelopor perjuangan mencari pemerintahan sendiri di Afrika Barat. Gold Coast tidak termasuk daerah kaya namun pada zaman imperialisme kuno daerah ini menarik pelaut-pelaut dan pedagang-pedagang kulit putih karena menjadi perdagangan budak dan emas. Sekarang hasil terpentingnya adalah coklat sedangkan di Sierra Leone adalah brilian dan di Gambia adalah kacang tanah.
Nigeria dengan luas sekitar 332.000 mil persegi dengan penduduk 30.000.0000 jiwa dan kekayaan berupa tambang emas, timah, batubara, minyak bumi dan berbagai macam bahan mentah adalah daerah kekuasaan Inggris terbesar di Afrika Barat. Nigeria merupakan daerah koloni dan daerah protektorat. Kolonin Lagos didirikan sejak 1862. Pada 1900 secara resmi pemerintahan Niger Coast Protektorat berakhir dan diserahkan kepada pemerintahan Inggris. Jabatan Konsul dan sebagainya diganti dan disesuaikan dengan jabatan-jabatan dalam administrasi pemerintahan Inggris. Pada tahun yang sama Royal Niger Company juga menyerahkan daerah kekuasaannyakepada Pemerintahan Inggris. Sir Frederick Lugard menjabat High Commissioner yang pertama untuk protektorat Nigeria Utara.
Pada 1908-1909 hampir seluruh wilayah Nigeria telah jatuh ke tangan Inggris. Hanya daerah di sebelah utara koloni Lagos yang waktu itu masih merdeka. Hal ini disebabkan karena perjanjian 1893, Sir Gilbert Carter (gubernur Lagos) menjamin kemerdekaan suku Egba. Kepala suku tersebut Alake memerintah menurut contoh pemerintahan di Lagos. Pada 1912 di daerah tersebut terjadi pemberontakan melawan Alake, tetapi dengan bantuan tentara dari Lagos, pemberontakan tersebut dapat ditindas. Pada 1914 Alake terpaksa menerima perjanjian yang berisi bahwa ia harus menyerahkan daerahnya pada pemerintahan Inggris. Pada 1922 Nigeria mendapatkan tambahan daerah di bagian timur, ialah bekas koloni Jerman-Cameroon yang dijadikan daerah mandat dan diserahkan kepada Inggris dan Perancis.
Dalam bidang sosial, sesuai dengan program memperluas dan memperdalam kekuasaan Inggris serta melakukan pasifikasi keadaan, maka ia melakukan tindakan sebagai berikut:
1. Mengirim rombongan untuk melakukan penelitian terhadap daerah pedalaman.
2. Memperluas daerah kekuasaan Inggris diwilayah Nigeria
3. Memperbaiki pusat kedudukan pemerintah, dari Lokoya ke Zungeru yang terletak ditepi sungai Kaduna, 12 mil dari Wushishi, tempat garsinun Inggris.
4. Memperbaiki lalulintas, sehingga hubungna lalulintas tidak hanya mengambil jalan sungia seperti sediakala, tetapi juga dengan kereta api.
5. Membuat macam-macam peraturan
6. Mendirikan badan-badan pengadilan.
Rombongan penyelidik dengan tugas meneliti keadaan sosial dan keadaan alam Nigeria Utara segera dikirim dan hasilnya akan besar artinya bagi pelaksanaan program tersebut. Makin luas daerah yang dikuasai oleh Inggris, makin terasa bahwa lalulintas melalui sungai tidak lagi memadai. Demi lancarnya jalan pemerintahan, pengangkutan barang-barang dagangan dan terjaminnya keamanan, maka dibentuklah departemen lalulintas. Pada waktu itu Lagos Railway yang beroperasi di Nigeria Selatan baru menghubungkan Lagos dengan Ibadan. Jalan kereta api ini diperluas ke utara sampai Jebba melalui Ilorin. Atas usul Lugard, disebelah utara didirikan jalan tram yang menghubungkan Zungeru dengan Wushishi. Pembuatan jalan kereta api dibagian utara ini dipercepat karena dua masalah yaitu: (1) kapas Nigeria yang diakui sangat bagus kwalitasnta dapat diekspor secara besar-besaran. (2) insiden pemberontakan di Satiru, dimana pemberontakan ini dipimpin oleh Mahdi.
Dalam bidang politik, perluasan kekuasaan Inggris didaerah utara ini dilakukan dengan cara memberi surat penunjukan kepada emir-emir didaerah itu. Surat tersebut berisi bahwa emir yang ditunjuk menjadi kepala daerah harus mengakui kekuasaan protektorat sebagai penguasa tertinggi dan mengikuti perintah High Commissioner. Pengaruh kepala-kepala daerah bumiputera masih dipertahankan, rakyat diperintah melalui pemimpin-pemimpin yang berkuasa secara turun temurun atau karena dipilih. Susunan pemerintah yang menggunakan pengaruh kepala daerah bumiputera berarti bahwa lembaga-lembaga atau dewan-dewan yang telah lama ada dapat berlangsung terus. Hokum, adapt kebiasaan local tetap berlaku. Akan tetapi para pejabat-pejabat bumiputera bukanlah penguasa yang bebas menjalankan pemerintahan. Mereka diangkat an ditunjuk oleh High Commissioner dan harus tunduk kepada isi surat penunjukan.
Untuk menjaga ketertiban dan keamanan dibentuk badan-badan pengadilan yang disebut Supreme Court, Provincial Court, dan Native Coart. Pengadilan tertinggi berada dibawah dibawah kepala kehakiman Inggris, menggunakan prosedur dan hokum Inggris, mempunyai kekuasaan mengadili segala macam perkara didaerah kota, asal bukan perkara penduduk bumiputera. Pengadilan bumiputera mengadili perkara bumiputera dengan menggunakan hukum dan tradisi penduduk.
Daerah kekuasaan Inggris semakin luas, jumlah residen yang semula hanya dua orang ditambah, masing-masing menjadi kepala daerah provinsi. Diseluruh daerah terdapat 11 provinsi dan dibagi menjadi 40 distrik, masing-masing distrik dibawah kekuasaan seorang pegawai urusan politik. Pegawai ini dibantu oleh dua atau tiga orang asisten dan menjalankan tugas yang pada dasarnya mempertahankan barlangsungnya pemerintahan kolonial Inggris. Tugas-tugasnya adalah mendengarkan keluhan-keluhan penduduk, mengadili perkara-perkara yang dimintakan banding, mengusut ketidak adilan, memberi saran perbaikan untuk penguasa lokal. Rencana tentangn sistem pemerintahan yang dibuat secara kebetulan ini membawa hasil yang baik dan memakan biaya yang sedikit, oleh sebab itu diterima baik oleh kementrian Tanah Jajahan.
Dalam bidang pendidikan, Sir Donald Cameron membuat rumusan tentang sistem indirect rule, memperluas bidang pendidikan denagn mendirikan Higher College di Yaba, sebuah perguruan yang tingkatannya tertinggi di Nigeria pada waktu itu. Dalam bidang pendididkan Barat, daerah Selatan lebih maju daripada daerah Utara. Diprovinsi Utara selama beratus-ratus tahun diselenggarakan sekolah-sekolah ayng berdasarkan agama Islam. Pada tahun 1930 pendidikan untuk anak-anak perempuan disebelah Utara baru dimulai.
Pemerintah kolonial mulai memperluas bidang pendidikan. Karena banyak pemuda-pemuda yang dikirim kenegara-negara Barat untuk menuntut pelajaran yang lebih mendalam, maka pada generasi baru muncul golongan terpelajar yang mulai mengenal gagasan-gagasan politik, bentuk-bentuk revolusi baik sosial maupun politik. Dalam bidang ekonomi, Kemajuan ekonomi di Sierra Leone merupakan jembatan untuk mendekatkan daerah protektorat dan koloni. Hal ini disebabkan karena pada tahun 1930 sumber-sumber penghasilan terbesar berupa tambang-tambang maupun pertanian terdapat didaerah pedalaman.
D. REAKSI MASYARAKAT AFRIKA BARAT
Nigeria adalah salah satu wilayah yang ada di Afrika Barat yang terdiri dari orang-orang Hausa, Ibo dan Yoruba. Masyarakat ini beragama Islam dan masih bersifat konservatif terutama pada negara-negara barat. Dengan sistem pemerintahan yang Aristokrasi dan sudah tertata dengan baik. Terdapat juga suku-suku yang lainya dengan kehidupan yang tidak terlalu baik. Setelah pemerintah Inggris menguasai daerah ini dan mengantinya dengan pemerintahan Royal Niger Compeny (1 Januari 1900) dengan penguasanya Sir Lugard. Banyak polemik yang terjadi akibat hal ini salah satunya adalah pemberontakan yang dipimpin oleh Mahdi terjadi pada tahun 1906 pemberontakan ini terjadi di Satiru 15 mil dari Sakoto, pemberontakan ini terjadi akibat dari penolakan atas sistem pemerintahan baru yang dilakukan oleh Inggris dengan menjadikan Emir baru sebagai kepala suku.
Setelah berada di bawah kekuasaan Inggris bidang pendidikan mulai di perhatikan daerah selatan lebih maju bidang pendidikanya dari pada daerah utara. Banyak di antara pemuda-pemuda dikirim ke negara-negara barat untuk belajar lebih mendalam lagi, maka munculah generasi baru yaitu generasi kaum terpelajar yang mulai mengenal gagasan-gagasan politik, dan bentuk-bentuk revolusi baik sosial maupun politik. Dari pengetahuan inilah maka para kaum terpeljar mulai melakukan berbagai reaksi terhadap pemerintahan kolonial dan sistem sosila yang mesih dipertahankan oleh para kepala-kepala pemerintahan tradisional di daerah-daerah. Tidak hanya kaum terpelajar yang mengiginkan terjadinya perubahan tetapi dari kaum tentara Afrika. Sedangkan didaerah Nigeria selatan dan daerah koloni Gold Coast penduduknya mengiginkan perubahan yang radikal terhadap kekuasaan kolonial dan kaum tradisional, gerakan nasional di Nigeria Selatan dipimpin oleh Dr.
Azikiwe, pergolakan-pergolakan pun tidak dapat dihindari baik yang dilakukan oleh kelompok buruh, pers dalam kelompok lainya yang mementang koloni. Pertentangan juga muncul dari kelas menegah profesional dan dari pihak radikal sejak tahun 1930. kedua pihak ini bekerja sama dalam hal menentang pemerintahan kolonial yang pada awalnya kedua kelompok ini saling bertentangan. Kelompok profesional mengiginkan adanya pergantian di dalam pemerintahan dari orang-orang kulit putih, sedangkan kaum radikal mengiginkan adanya perombakan sosial. Kerjasama juga terjadi di antara orang-orang Creol di koloni dengan penduduk pribumi untuk kemerdekaan negara mereka.
