Sejarah Afrika Barat

Hubungan negara-negara Eropa dengan Afrika di daerah sub sahara dimulai pada abad 15 oleh orang Portugis dengan merebut Ceuta dari orang-orang islam yaitu tanjung Bojador, tanjung Verde, tanjung Palmas dan pantai-pantai di Afrika Barat. Pada awal abad 17 Portugis terdesak oleh bangsa Eropa lain. Mereka memberi nama daerah sesuai hasil alamnya misalnya Pantai Emas, Pantai Gading, dsb. Pada tahun 1875 baru 10,8% dari daerah Afrika yang berada dibawah kekuasaan bangsa barat. Spanyol, Inggris, Prancis, dan Portugis menguasai daerah Afrika yang pada masa itu luasnya 1.250.000 mil persegi. Inggris memiliki daerah terbesar di Afrika. Kekuasaan Prancis hanya terbatas di pantai sebelah utara, pos-pos terasing di Senegal dan Pantai Guinea, seluruhnya diperkirakan meliputi 170.000 mil persegi.

Portugal menguasai daerah sepanjang pantai Angola dan Mozambique. Spanyol menguasai daerah seluas 1000 mil persegi di Afrika Barat laut. Penjelajahan daerah pedalaman Afrika makin dipergiat sesudah dibentuk lembaga “International Asssociaton for the Exploration and Civilization of Central Afrika” (1876) atas inisiatif Leopold II Raja Belgia. Terbitnya buku “The Congo” (1885) oleh H.M. Stanley mengakibatkan bangsa-bangsa barat ingin menjajah Afrika. Ketika di Eropa terjadi Perang Dunia I (1914-1918), Afrika juga terseret dalam perang karena Inggris dan sekutunya berusaha merebut koloni Jerman di Afrika. Pada awal 1916 ketika hasil perang masih belum jelas Inggris dan Prancis telah membuat kesepakatan untuk membagi bekas koloni Jerman di Afrika. Pada masa Perang Dunia II (1939-1945) Afrika digunakan untuk kepentingan strategi perang dan ekonomi.


A. KOLONI PERANCIS DI AFRIKA BARAT
Sebelum Perang Dunia 1 berakhir di Afrika Barat juga terdapat daerah jajahan Jerman yaitu Togo dan Kamerun. Sampai sebelum Perang Dunia 1 berkobar, koloni Prancis di Afrika Barat meliputi dari gurun pasir Sahara sampai Teluk Guinea. Prancis ingin memperluas wilayahnya dari Afrika Barat ke Afrika Timur atau dari Dakar ke Jibuti. Prancis ingin membentuk Imperium dari Samudera Atlantik ke Samudera Hindia. Krisis Fashoda 1898 mengakibatkan cita-cita tersebut tidak dapat terwujud.

Gambar : Peta Afrika Barat


B. PELAKSANAAN POLITIK KOLONIAL PERANCIS DI AFRIKA BARAT
Sebelum Perang Dunia II, politik kolonial Perancis yang dijalankan di daerah-daaerah koloninya berdasarkan suatu doktrin asimilasi. Pemerintahan di koloni-koloni dikendalikan dari Paris. Kekuasaan dipegang oleh Menteri Tanah Jajahan dan Parlemen dan melalui penguasa tertinggi dikoloni diteruskan kepada pegawai-pegawai yang lebih rendah di daerah-daerah. Perkembangan ekonomi di koloni tidak diperhatikan. Pembentukan industri tidak didorong, peraturan bea cukai mengakibatkan koloni-koloni terkena sistem monopoli. Eksploitasi terhadap koloni dijalankan dengan sungguh-sungguh.

Adapun organisasi politik kolonial Prancis :

1. Diharapkan bahwa koloni-koloni akan mempunyai wakil di dalam Assembly yang akan dibentuk dan bertugas membuat rencana konstitusi baru bagi Prancis.

2. Sangat diperlukan adanya wakil-wakil koloni dal;am pemerintahan pusat di Prancis Metropolitan, agar pemerintahan menjadi lebih lengkap dan lebih teratur daripada masa-masa sebelumnya.

3. Setiap proyek pembaharuan yang ditujukan hanya untuk memperbaiki sistem perwakilan yang dibuat pada 1939

4. Hendaknya dibentuk suatu badan baru yang disebut Colonial Parlement atau ebih tepat disebut Federal Assembly yang dapat memenuhib cita-cita menjamin French Federation yaitu kesatuan Prancis dan koloni-koloninya.

5. Penguasa-penguasa di koloni dalam melaksanakan tugasnya harus menyesuaikan diri dengan keputusan-keputusan yang diambil oleh kekuasaan sentral atau badan federasi dan juga dari berbagai daerah.

Di Afrika Barat, Senegal adalah yang paling maju menerima politik yang berdasarkan doktrin tersebut kemudian disusul Pantai Gading. Oleh karena kemakmuran dan kemajuannya maka sesudah Perang Dunia II berakhir Senegal dan Pantai Gading memiliki isisiatif terbesar dalam hal perjuangan sosio-politik negerinya. Senegal merupakan koloni Prancis yang tertua di Afrika Barat. Senegal menduduki tingkat tertinggi dalam bidang pendidikan. Sekolah-sekolah menengah yang didirikan oleh Pemerintah menghasilkan Senegalais (orang Senegal) yang berpendidikan. Istilah Senegalais kemudian berkembang menjadi orang Afrika Barat Perancis. Tokoh-tokoh berpendidikan yang terkenal diantaranya L. Senghor (tokoh gerakan Negritude), Mamadou Dia (seorang ekonom terkemuka dan perdana menteri pertama di Senegal), Lamine Gueye (Walikota Dakar), M. Blaise Diagne (seorang politikus), dsb.

Gambar : Peta Senegal

Pada 1920 dan 1925 di Senegal dilakukan reorganisasi. St. Louis dijadikan ibukota dan pusat kebudayaan. Pada tahun 1904-1959 Dakar dijadikan ibukota federasi Afrika Barat Perancis. Dalam bidang politik sejak 1848 Perancis telah mengumumkan bahwa penduduk koloni mempunyai hak untuk memilih wakil-wakilnya ke National Assembly. Senegal juga diberi hak untuk mengatur pemerintahan kotapraja. Demikianlah keadaaan Afrika Barat Prancis dihubungkan dengan pelaksanaan politik kolonial Perancis. Senegal merupakan daerah yang paling maju dan memiliki infrastuktur yang berguna untuk hari-hari mendatang berupa bandar yang bagus, Universitas, sistem jalan raya dan kereta api yang baik, rencana ekonomi yang terperinci, pengalaman yang banyak dalam bidang politik, dan landasan terbang internasional. Perhatian Perancis yang sangat besar tehadap Senegal membuat membuat daerah-daerah di Afrika Barat Prancis lain iri sehingga ada yang dengan segan-segan masuk dalam federasi bersama Senegal.

Dengan adanya konferensi Brazaville (1944) terjadilah perubahan dalam politik kolonial Perancis. Sesudah Perang Dunia II berakhir, utusan-utusan dari Afrika berada di Paris untuk ikut serta dalam sidang Constituent Assembly bersama-sama utusan Perancis. Peristiwa ini memberi kesempatan daerah-daerah di Afrika untuk mewakili wakil-wakil dalam Parlemen Perancis. Sebelumnya kesempatan seperti ini hanya diberikan kepada Senegal.

Pantai Gading merupakan daerah yang maju dan lebih kaya daripada Senegal. Kemakmuran tersebut diperoleh dari tanah yang subur, ekspor kopi dan coklat, hasil tambang intan dan kayu hutan. Pemimpin terkemuka dari daerah ini adalah Felix Houphouet Boigny. Bersama dengan Lamine Gueye dan Leopoid Senghor dari Senegal ia berjuang untuk kepentingan Afrika Barat melalui lembaga-lembaga legislatif dan eksekutif di Paris.

Gambar : Peta Pantai Gading

Perjuangan Houphouet Boigny ialah agar tercipta suatu kerjasama yang baik antara negara-negara Afrika bekas daerah Perancis secara individual dengan Republik Perancis. Houphouet mencita-citakan adanya 8 negara otonom yang masing-masing secara individual berhubungan dengan Paris. Sedangkan L. Senghor menghendaki adanya republik federal Afrika di dalam French Union. Karena perbedaan pendapat ini L. Senghor menyarankan agar Afrika Barat Prancis dibagi menjadi 2 federasi : satu dengan ibukota Dakar dan yang lain beribukota di Abijan. Walaupun 2 tokoh ini berbeda pendapat namun keduanya sama-sama menginginkan kelangsungan hubungan dengan Prancis merupakan faktor yang esensial bagi perkembangan dan pembangunan Afrika.

Dengan masuknya Houphouet Boigny dalam kabinet Mollet, maka terciptalah rencana konstitusi baru untuk daerah di seberang lautan. Undang-undang tersebut terkenal dengan nama “loi Codry” atau “Skelaton Law”. Undang-undang ini membawa suatu revolusi dalam hubungan Afrika-Perancis. Dua prinsip utama politik kolonial Perancis (asimilasi dan sentralisasi) terpaksa dilepaskan. Konsepsi bahwa penduduk Afrika harus menjadi warganegara Perancis dan pendapat bahwa pemerintah kolonial Perancis harus memerintah dari Perancis akhirnya ditinggalkan juga.

Daerah-daerah di Afrika Prancis akan mengatur dirinya sendiri: mungkin ada harapan antara bekas koloni tersebut akan dilangsungkan hubungan dengan Republik Perancis. Akan tetapi gagasan membentuk Greater France tidak terealisasi. Referendum De Gaulle (1958) memeberikan bukti bahwa French Community dibentuk sebagai ganti French Union. Hubungan antara negara-negara baru di Afrika (bekas koloni Prancis) pada umumnya tetap dibina.


C. PELAKSANAAN POLITIK KOLONIAL INGGRIS DI AFRIKA BARAT
Sampai menjelang berkobarnya Perang Dunia I daerah Inggris terdapat di Afrka Barat, Selatan, Tengah Timur dan Utara dan beberapa pulau di sekitar benua Afrika. Kekuasaan Inggris di Afrika Barat terdapat di Gambia, Sierra Leone, Gold Coast (Pantai Emas) dan Nigeria. Gambia adalah daerah kekuasaan Inggris di Afrika Barat yang paling tua tetapi paling akhir memperoleh kemerdekaan. Gambia terdiri atas daerah coastal colony yang diperintah langsung oleh British Colonial Office dan inland protectorate diperintah melalui kepala-kapala suku bumiputera. Daerah ini memiliki kota-kota penting seperti Eathurst dan Georgetown. Dearah lainnya merupakan daerah protektorat.

Gambar : Peta Gambia

Sierra Leone, semula kekuasaan Inggris hanya terbatas di Freetown dan sekitarnya. Freetown merupakan kota yang penting dan pada awalnya didirikan untuk menampung budak-budak negro yang telah dibebaskan dari Inggris dan Hindia Barat. Juga terdapat pelarian orang-orang Inggris dari negeri induk dan dari koloni di Amerika yang tidak setujuakan terbentuknya negara Amerika Serikat. Sesudah perang Napoleon berakhir, bekas tentara negro dikirim ke Sierra Leone. Mereka mendirikan desa-desa di sebelah tenggara Freetown. Penduduk pendatang pada umumya tinggal di Coastal Colony. Negro yang direpatriasi ini disebut sebagai orang Creol dan hidup terpisah dari penduduk negro di daerah protektorat di pedalaman yang masih mengikuti cara-cara tradisional kesukuan. Sebagian besar penduduk bumiputera beragama islam sedangkan orang Creol yang tata hidupnya mengikuti orang Barat beragama Kristen dan berbahasa Inggris. Dibandingkan penduduk lain di Afrika Barat, orang-orang Creol adaah yang paling dahulu maju.

Gambar : Peta Sierra Leone

Pada tahun 1827 dibuka Fourah Bay University College yang merupakan pusat pendidikan tinggi di Afrika Barat Inggris. Golongan elite yang terdiri atas orang-orang Creol tersebut kemudian tersebar di Afrika Barat Inggris. Hubungan dan kerjasama yang baik antara bagian koloni dan protektorat sulit dilaksanakan. Baru sesudah Perang Dunia II berakhir, nampak adanya pendekatan antara kedua pihak tersebut.

Di Gold Coast musuh Inggris yang sukar ditundukkan adalah orang-orang Ashanti. Mereka menolak kerjasama dengan Inggris dan melawan penetrasi Inggris ke utara. Pada 1898 Inggris dan Perancis menandatangi Perjanjian Paris yang berisi penentuan tapal batas daerah-daerah utara dan barat Gold Coast yang berbatasan pada wilayah milik Prancis. Pada 1899 Jerman dan Inggris bersepakat untuk menentukan batas-batas timur dan utara Gold Coast yang berbatasan pada daerah Togo milik Jerman. Tetapi ketika pada 1922 Togo dijadikan daerah mandat, sebagian daerahnya masuk wilayah Gold Coast.

Gambar : Peta Togo

Pada 1901 Ashanti menerima kekuasaan Inggris sehingga seluruh Gold Coast menjadi Imperium Inggris. Perkembangan sosial dan politik di daerah koloni dan daerah protektorat di pedalaman berbeda. Penduduk di koloni seperti halnya di Nigeria Selatan lebih cepat maju dan mereka menuntut perubahan sosial dan ekonomi sedangkan penduduk di daerah protektorat Gold Coast dan Nigeria Utara ingin mempertahankan berlangsungnya kekuasaan tradisional. Maka tak heran apabila Gold Coast Selatan dan Nigeria Selatan menjadi pelopor perjuangan mencari pemerintahan sendiri di Afrika Barat. Gold Coast tidak termasuk daerah kaya namun pada zaman imperialisme kuno daerah ini menarik pelaut-pelaut dan pedagang-pedagang kulit putih karena menjadi perdagangan budak dan emas. Sekarang hasil terpentingnya adalah coklat sedangkan di Sierra Leone adalah brilian dan di Gambia adalah kacang tanah.

Nigeria dengan luas sekitar 332.000 mil persegi dengan penduduk 30.000.0000 jiwa dan kekayaan berupa tambang emas, timah, batubara, minyak bumi dan berbagai macam bahan mentah adalah daerah kekuasaan Inggris terbesar di Afrika Barat. Nigeria merupakan daerah koloni dan daerah protektorat. Kolonin Lagos didirikan sejak 1862. Pada 1900 secara resmi pemerintahan Niger Coast Protektorat berakhir dan diserahkan kepada pemerintahan Inggris. Jabatan Konsul dan sebagainya diganti dan disesuaikan dengan jabatan-jabatan dalam administrasi pemerintahan Inggris. Pada tahun yang sama Royal Niger Company juga menyerahkan daerah kekuasaannyakepada Pemerintahan Inggris. Sir Frederick Lugard menjabat High Commissioner yang pertama untuk protektorat Nigeria Utara.

Gambar : Peta Nigeria

Pada 1908-1909 hampir seluruh wilayah Nigeria telah jatuh ke tangan Inggris. Hanya daerah di sebelah utara koloni Lagos yang waktu itu masih merdeka. Hal ini disebabkan karena perjanjian 1893, Sir Gilbert Carter (gubernur Lagos) menjamin kemerdekaan suku Egba. Kepala suku tersebut Alake memerintah menurut contoh pemerintahan di Lagos. Pada 1912 di daerah tersebut terjadi pemberontakan melawan Alake, tetapi dengan bantuan tentara dari Lagos, pemberontakan tersebut dapat ditindas. Pada 1914 Alake terpaksa menerima perjanjian yang berisi bahwa ia harus menyerahkan daerahnya pada pemerintahan Inggris. Pada 1922 Nigeria mendapatkan tambahan daerah di bagian timur, ialah bekas koloni Jerman-Cameroon yang dijadikan daerah mandat dan diserahkan kepada Inggris dan Perancis.

Dalam bidang sosial, sesuai dengan program memperluas dan memperdalam kekuasaan Inggris serta melakukan pasifikasi keadaan, maka ia melakukan tindakan sebagai berikut:

1. Mengirim rombongan untuk melakukan penelitian terhadap daerah pedalaman.

2. Memperluas daerah kekuasaan Inggris diwilayah Nigeria

3. Memperbaiki pusat kedudukan pemerintah, dari Lokoya ke Zungeru yang terletak ditepi sungai Kaduna, 12 mil dari Wushishi, tempat garsinun Inggris.

4. Memperbaiki lalulintas, sehingga hubungna lalulintas tidak hanya mengambil jalan sungia seperti sediakala, tetapi juga dengan kereta api.

5. Membuat macam-macam peraturan

6. Mendirikan badan-badan pengadilan.

Rombongan penyelidik dengan tugas meneliti keadaan sosial dan keadaan alam Nigeria Utara segera dikirim dan hasilnya akan besar artinya bagi pelaksanaan program tersebut. Makin luas daerah yang dikuasai oleh Inggris, makin terasa bahwa lalulintas melalui sungai tidak lagi memadai. Demi lancarnya jalan pemerintahan, pengangkutan barang-barang dagangan dan terjaminnya keamanan, maka dibentuklah departemen lalulintas. Pada waktu itu Lagos Railway yang beroperasi di Nigeria Selatan baru menghubungkan Lagos dengan Ibadan. Jalan kereta api ini diperluas ke utara sampai Jebba melalui Ilorin. Atas usul Lugard, disebelah utara didirikan jalan tram yang menghubungkan Zungeru dengan Wushishi. Pembuatan jalan kereta api dibagian utara ini dipercepat karena dua masalah yaitu: (1) kapas Nigeria yang diakui sangat bagus kwalitasnta dapat diekspor secara besar-besaran. (2) insiden pemberontakan di Satiru, dimana pemberontakan ini dipimpin oleh Mahdi.

Dalam bidang politik, perluasan kekuasaan Inggris didaerah utara ini dilakukan dengan cara memberi surat penunjukan kepada emir-emir didaerah itu. Surat tersebut berisi bahwa emir yang ditunjuk menjadi kepala daerah harus mengakui kekuasaan protektorat sebagai penguasa tertinggi dan mengikuti perintah High Commissioner. Pengaruh kepala-kepala daerah bumiputera masih dipertahankan, rakyat diperintah melalui pemimpin-pemimpin yang berkuasa secara turun temurun atau karena dipilih. Susunan pemerintah yang menggunakan pengaruh kepala daerah bumiputera berarti bahwa lembaga-lembaga atau dewan-dewan yang telah lama ada dapat berlangsung terus. Hokum, adapt kebiasaan local tetap berlaku. Akan tetapi para pejabat-pejabat bumiputera bukanlah penguasa yang bebas menjalankan pemerintahan. Mereka diangkat an ditunjuk oleh High Commissioner dan harus tunduk kepada isi surat penunjukan.

Untuk menjaga ketertiban dan keamanan dibentuk badan-badan pengadilan yang disebut Supreme Court, Provincial Court, dan Native Coart. Pengadilan tertinggi berada dibawah dibawah kepala kehakiman Inggris, menggunakan prosedur dan hokum Inggris, mempunyai kekuasaan mengadili segala macam perkara didaerah kota, asal bukan perkara penduduk bumiputera. Pengadilan bumiputera mengadili perkara bumiputera dengan menggunakan hukum dan tradisi penduduk.

Daerah kekuasaan Inggris semakin luas, jumlah residen yang semula hanya dua orang ditambah, masing-masing menjadi kepala daerah provinsi. Diseluruh daerah terdapat 11 provinsi dan dibagi menjadi 40 distrik, masing-masing distrik dibawah kekuasaan seorang pegawai urusan politik. Pegawai ini dibantu oleh dua atau tiga orang asisten dan menjalankan tugas yang pada dasarnya mempertahankan barlangsungnya pemerintahan kolonial Inggris. Tugas-tugasnya adalah mendengarkan keluhan-keluhan penduduk, mengadili perkara-perkara yang dimintakan banding, mengusut ketidak adilan, memberi saran perbaikan untuk penguasa lokal. Rencana tentangn sistem pemerintahan yang dibuat secara kebetulan ini membawa hasil yang baik dan memakan biaya yang sedikit, oleh sebab itu diterima baik oleh kementrian Tanah Jajahan.

Dalam bidang pendidikan, Sir Donald Cameron membuat rumusan tentang sistem indirect rule, memperluas bidang pendidikan denagn mendirikan Higher College di Yaba, sebuah perguruan yang tingkatannya tertinggi di Nigeria pada waktu itu. Dalam bidang pendididkan Barat, daerah Selatan lebih maju daripada daerah Utara. Diprovinsi Utara selama beratus-ratus tahun diselenggarakan sekolah-sekolah ayng berdasarkan agama Islam. Pada tahun 1930 pendidikan untuk anak-anak perempuan disebelah Utara baru dimulai.

Pemerintah kolonial mulai memperluas bidang pendidikan. Karena banyak pemuda-pemuda yang dikirim kenegara-negara Barat untuk menuntut pelajaran yang lebih mendalam, maka pada generasi baru muncul golongan terpelajar yang mulai mengenal gagasan-gagasan politik, bentuk-bentuk revolusi baik sosial maupun politik. Dalam bidang ekonomi, Kemajuan ekonomi di Sierra Leone merupakan jembatan untuk mendekatkan daerah protektorat dan koloni. Hal ini disebabkan karena pada tahun 1930 sumber-sumber penghasilan terbesar berupa tambang-tambang maupun pertanian terdapat didaerah pedalaman.


D. REAKSI MASYARAKAT AFRIKA BARAT
Nigeria adalah salah satu wilayah yang ada di Afrika Barat yang terdiri dari orang-orang Hausa, Ibo dan Yoruba. Masyarakat ini beragama Islam dan masih bersifat konservatif terutama pada negara-negara barat. Dengan sistem pemerintahan yang Aristokrasi dan sudah tertata dengan baik. Terdapat juga suku-suku yang lainya dengan kehidupan yang tidak terlalu baik. Setelah pemerintah Inggris menguasai daerah ini dan mengantinya dengan pemerintahan Royal Niger Compeny (1 Januari 1900) dengan penguasanya Sir Lugard. Banyak polemik yang terjadi akibat hal ini salah satunya adalah pemberontakan yang dipimpin oleh Mahdi terjadi pada tahun 1906 pemberontakan ini terjadi di Satiru 15 mil dari Sakoto, pemberontakan ini terjadi akibat dari penolakan atas sistem pemerintahan baru yang dilakukan oleh Inggris dengan menjadikan Emir baru sebagai kepala suku.

Setelah berada di bawah kekuasaan Inggris bidang pendidikan mulai di perhatikan daerah selatan lebih maju bidang pendidikanya dari pada daerah utara. Banyak di antara pemuda-pemuda dikirim ke negara-negara barat untuk belajar lebih mendalam lagi, maka munculah generasi baru yaitu generasi kaum terpelajar yang mulai mengenal gagasan-gagasan politik, dan bentuk-bentuk revolusi baik sosial maupun politik. Dari pengetahuan inilah maka para kaum terpeljar mulai melakukan berbagai reaksi terhadap pemerintahan kolonial dan sistem sosila yang mesih dipertahankan oleh para kepala-kepala pemerintahan tradisional di daerah-daerah. Tidak hanya kaum terpelajar yang mengiginkan terjadinya perubahan tetapi dari kaum tentara Afrika. Sedangkan didaerah Nigeria selatan dan daerah koloni Gold Coast penduduknya mengiginkan perubahan yang radikal terhadap kekuasaan kolonial dan kaum tradisional, gerakan nasional di Nigeria Selatan dipimpin oleh Dr.
Azikiwe, pergolakan-pergolakan pun tidak dapat dihindari baik yang dilakukan oleh kelompok buruh, pers dalam kelompok lainya yang mementang koloni. Pertentangan juga muncul dari kelas menegah profesional dan dari pihak radikal sejak tahun 1930. kedua pihak ini bekerja sama dalam hal menentang pemerintahan kolonial yang pada awalnya kedua kelompok ini saling bertentangan. Kelompok profesional mengiginkan adanya pergantian di dalam pemerintahan dari orang-orang kulit putih, sedangkan kaum radikal mengiginkan adanya perombakan sosial. Kerjasama juga terjadi di antara orang-orang Creol di koloni dengan penduduk pribumi untuk kemerdekaan negara mereka.

Politik Apartheid di Afrika Selatan

Daerah Afrika selatan selain tanhnya subur dan juga memilki hasil penambangan emas. Daerah itu pada awalnya dikuasai oleh bangsa Portugis, tetapi sejak abad ke-7 diambil alih oleh bangsa Belanda.Sejak itu daerah Afrika selatan menjadi daerah koloni Belanda dan banyak orang-orang Belanda yang datang dan menetap di daerah itu.Pada tahun 1812, Orang-orang Inggris juga datang juga datang ke daerah Afrika Selatandan mendesak orang-orang Belanda (Boer).Setelah terjadi perang hebat (perang boer), bangsa Belanda mengalami kekalahan, sehingga Afrika selatan dibagi menjadi 2 bagian yaitu Afrika selatan bagian utara diduduki oleh bangsa boer dan Afrika Selatan bagian selatan diduduki oleh Inggris.Di bagian selatan Inggris mendirikan negara Natal dan Cape Town, sedangkan di bagian selatan berdiri 2 buah negara yaitu Oranye Vrijstaat dan Transvaal.


A. PERKEMBANGAN MASALAH POLITIK APARTHEID DI AFRIKA SELATAN
Pada tahun 1910 Perang Boer kedua berakhir dan Inggris berhasil mempersatukan wilah Afrika Selatan dalam satu Uni Afrika Selatan menjadi republik denagn presidennya Hendrik Verwoed. Verwoed yang berhasil membuat kebijakan untuk memisahkan mayoritas orang kulit putih dan mayoritas kulit hitam justru malah menimbulkan diskriminasi antara keduanya. Sebelum dilaksanakan Politik Apartheid sebenarnya telah lama dilakukan hal-hal yang merupakan gejala Apartheid, antara lain :

1. Native Land Act (Undang-undang Pertanahan Pribumi) tahun 1913 yang melarang kulit hitam membeli tanah di luar daerah yang sudah disediakan bagi mereka.

2. Undang-undang Imoraitas tahun 1927 yang melarang terjadinya perkawinan campuran antara kulit putih dengan kulit hitam atau kulit berwarna lainnya.

Pengganti Verwoed adalah Pieter Botha pada tahun 1976 ia mengumumkan bahwa homeland-homeland yang dibentuk dimaksudkan untuk menjadi negara bagian yang otonom. Namun siapa pun dapat memahami dengan mudah bahwa Politik Apartheid yang mengadakan pemisah pembangunan daerah-daerah pemukiman dimaksud untuk memecah belah persatuan dan kesatuan Afrika Selatan, sekaligus mengamankan pemerintahan minoritas bangsa kulit putih di daerah itu.

Gambar : Peta Afrika Selatan

Orang-orang kulit hitam yang semula tidak mengerti bahwa kebijakan pemerintahannya, lambat laun mengerti bahwa tujuan sebenarnya adalah diskriminasi rasial (perbedaan warna kulit). Oleh karena itu mereka bangkit mengadakan perlawanan, tetapi pemerintaha Pieter Botha dengan kejam menumpas setiap perlawanan yang terjadi. Banyak tokoh-tokoh kulit hitam yang dijebloskan dalam penjara, seperti tokoh kharismatik Nelson Mandela yang terpaksa mendekam dalam penjara selama 27 tahun. Selain perlawanan bersenjata, usaha-usaha mengakhiri Politik Apartheid juga dilakukan melalui perjuangan politik. Partai-partai yang terkenal antara lain Partai Konggres (ANC) pimpinan Nelson Mandela dan Inkatha Freedom Party pimpinan Mongosuthu Buthulesi. Salah seorang tokoh pergerakan Afrika Selatan yang juga sangat terkenal adalah Uskup Agung Desmond Tutu.

Perjuangan rakyat Afrika Selatan yang tidak mengenal lelah akhir membawa hasil. Timbulnya gejala-gejala ras diskriminasi orang-orang Belanda dari kaum kristen Kalvanis yang pertama datang ke Afrika Selatan telah memandang penduduk pribumi kulit hitam dengan pandangan yang rendah. Penduduk pribumi dianggap sebagai bangsa yang biadab, primitif dan dianggap sebagai keturunan putra-putra Ham (anak kedua Nabi Nuh) yang dikutuk oleh Tuhan untuk jadi budak. Pandangan itu yang menyebabkan terjadinya perbudakan atas bangsa kulit hitam oleh penduduk kulit putih.

Perbudakan di Afrika Selatan mengikuti usaha cari keuntungan yang besar dengan dibukanya tambang-tambang intan dan emas. Dengan berlakunya sistem perbudakan, maka memudahkan diperoleh pekerja-pekerja yang amat murah. Tempat tinggal mereka tidak boleh berbaur dengan tempat kulit putih.Daerah untuk kulit hitam disediakan khusus yang jauh terpisah dan berpagar rapat. Untuk keluar masuk pemukiman diwajibkan mempunyai surat pas. Dengan sistem itu, maka penguasaan atas persediaan tenaga kerja akan terjamin.

Sampai pada abad ke-19 pemukiman kulit hitam masih bercampur dengan daerah kulit putih, tapi pada permulaan abad ke-20 mereka digiring ke daerah pinggiran. Penduduk peranakan dan keturunan India juga termasuk bangsa yang diusir dari kota.Sebuah perkampungan kulit hitam yang besar ialah perkampungan Soweto di sekitar Johannesrburg. Sejauh mata memandang yang tampak hanya kompleks pemukiman yang amat luas dengan rumah-rumah primitif yang kotor. Demikian pandang Kennedy, senator Amerika Serikat yang mengunjungi Afrika Selatan. Rumah-rumah itu tidak disediakan pemerintahan dengan cuma-cuma, tetapi ditarik sewa yang amat tinggi, sementara upah para buruh amat rendah.

Pada tahun 1913 penguasa kulit putih mengeluarkan undang-undang pertanahan pribumi (Native Land Act) yang melarang kulit hitam membeli tanah di luar daerah yang telah disediakan untuk mereka. Pada tahun 1927 dikeluarkan kembali undang-undang Imoralitas yang melarang hubungan seks antara kulit putih dan kulit hitam. Perkawinan campuran antara kulit putih dan kulit hitam atau kulit berwarna lainnya dilarang keras.

Politik Apartheid dirancang oleh Hendrik Verwoed. Apartheid menurut bahasa resmi Afrika Selatan adalah Aparte Ontwikkeling artinya perkembangan yang terpisah.
Memperhatikan makna dari arti Apartheid itu kedengarannya baik yaitu tiap golongan masyarakat, baik golongan kulit putih maupun golongan kulit hitam harus sama-sama berkembang. Tapi perkembangan itu didasarkan pada tingkatan sosial dalam masyarakat yang pada prakteknya menjurus pada pemisahan warna kulit dan terjadinya penistaan dari kaum penguasa kulit putih terhadap rakyat kulit hitam.

Gambar : Hendrik Verwoerd

Verwoed menyusun rencana pembentukan homeland, yang disebut juga Batustan. Homeland dilaksanakan dengan diadakannya pembagian kembali Afrika Selatan berdasarkan wilayah kesukuan. Tiap orang kulit hitam Afrika Selatan diharuskan menjadi warga negara salah satu homeland atas dasar tempat lahirnya. Untuk memantapkan proyek homeland dikeluarkan bantuan biaya untuk perangsang termasuk perangsang untuk pemasukan modal dari luar untuk homeland. Kemajuan-kemajuan kecil tampak dari proyek itu. Perkembangan Politik Apartheid di Afrika Selatan, Partai Nasional memenangkan pemilihan umum dengan program Politik Apartheid. Kontak antara ras yang dapat membahayakan kemurnian ras dibatasi.

Segregasi atau pemisahan dan perkembangan terpisah tidak hanya berlaku untuk golongan rasial yang penting, tetapi juga untuk kelompok-kelompok yang lebih kecil.Kemenangan Partai Nasional bukan suatu kebetulan, melainkan merupakan hasil situasi Afrika Selatan itu sendiri. Setelah berkuasa, Partai Nasional bergerak secara sistematis untuk memperkuat kedudukannya dalam parlemen dan memperluas kedudukannya di luar parlemen. Dalam rangka hak-hak politik golongan kulit hitam, golongan kulit berwarna Asia yang telah terbatas dikurangi dan lambat laun dihapus. Di antara hak-hak itu adalah sebagai berikut :

1. Pada tahun 1951 dikeluarkan Bantu Authorities Act yang menghapuskan DPR Pribumi dan sebagai gantinya ditetapkan pembentukan pemerintahan suku.

2. Orang kulit hitam tidak boleh tinggal di daerah perkotaan kulit putih selama lebih dari 72 jam.

3. Pada tahun 1945 dikeluarkan Native Land Act yang melarang orang kulit hitam memiliki atau membeli tanah di daerah perkotaan.

4. Segregasi pendidikan dilaksanakan dengan Bantu Educationa Act pada tahun 1953.

Dia antara proyek Bantustan yang dianggap berhasil di Afrika Selatan adalah pemberian kemerdekaan kepada Transkei pada tanggal 26 Oktober 1976. Kemerdekaan ini disambut baik oleh rakyat dan pemerintah Transkei, tetapi mendapat tanggapan negatif dari negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat dan Inggris.


B. PERGERAKAN POLITIK AFRIKA SELATAN DALAM MENENTANG POLITIK APARTHEID
Setelah partai nasional berkuasa di Afrika Selatan secara sistematis dilembagakan dan dituangkan dalam undang-undang sehingga orang kulit putih menguasai rakyat pribumi dan secara berangsur-angsur merampok dan mengurangi hak-haknya. Orang kulit hitam menolak klaim kulit putih bahwa secara kodrat orang kulit putih memiliki keunggulan dan hak untuk memimpin. Dengan adanya orang-orang kulit hitam menerima pendidikan Barat maka mereka mulai mengambil langkah-langkah membentuk gerakan politik. South Afrika Native National Conference dan APO mengirimkan delegasinya ke London untuk mengajukan protes, tetapi gagal. Sebagai reaksi, lahirlah South African National (SANC) pada tahun 1912 kemudian namanya diubah menjadi ANC (African National Congress). Sasarannya terbatas pada usaha agar golongan elit Afrika Selatan diterima secara sosial dan politik dalam masyarakat yang dikuasai oleh orang kulit putih. Perjuangan mereka untuk mencapai sasaran adalah lewat jalan konstitusional.

Gambar : African National Congress

Perjuangan ANC berubah setelah pemerintah Afrika Selatan mengeluarkan National Land Act yang isinya :”orang kulit hitam dilarang membeli tanah atau hidup di wilayah orang kulit putih sebagai penyewa atau penggarap bagi hasil”. Pada tahun 1919 – 1920, ANC melancarkan kampanye menentang peraturan-peraturan kewajiban orang kulit hitam membawa pas. ANC mengalami kemunduran setelah pemerintah Afrika Selatan mengambil tindakan keras dan tegas. Untuk sementara peranannya diambil alih oleh ICU (Industrial and Commercial Union) yang didirikan pada tahun 1919. ANC memperluas keanggotaannya dan akhirnya berkembang menjadi organisasi massa.

Pada tahun 1952, orang kulit hitam, kulit berwarna serta sejumlah orang kulit putih melancarkan suatu perlawanan pasif. Situasi seperti ini terjadi pada tahun 1970 dan kejadian serupa sering terjadi dalam perjuangan tanpa kekerasan yang dilakukan oleh ANC. Pada tahun 1955, kelompok-kelompok yang menentang Politik Apartheid mengadakan pertemuan di Capetown untuk menggariskan dasar-dasar bagi Afrika Selatan yang demokratis dan non rasial. Pada tahun 1956 sebanyak 156 orang pemimpin ditangkap karena dituduh berkomplot akan menggulingkan pemerintah. Proses ini terjadi berlarut-larut hingga akhirnya mereka dibebaskan pada tahun 1961. Sementara ANC kehilangan pemimpin-pemimpinnya, sejumlah anggotanya memisahkan diri dan mendirikan Pan Africanist Congress (PAC). Pada tahun 1960 PAC melancarkan kampanye anti kebijakan pemerintah. Dalam peristiwa itu sebanyak 69 orang tewas ditembak oleh polisi di Sharpeville. Gerakan ANC dan PAC akhirnya dilarang setelah peristiwa itu.

Pembantaian di Sharpeville dan adanya larangan organisasi-organisasi politik di kalangan orang kulit hitam merupakan titik balik dalam sejarah pembebasan Afrika Selatan. Akhirnya diputuskan bahwa dengan jalan damai tidak bisa maka ditempuh jalan kekerasan. Pada tahun 1961 – 1962, aktivis orang kulit hitam mendirikan organisasi Umkhonto We Sizwe dan Poso dengan mengadakan sabotase terhadap milik orang kulit putih. Menjelang akhir tahun 1973, pemimpin-pemimpin Bantustan mengadakan pertemuan untuk membentuk federasi negeri-negeri Bantu dan mengutuk diskriminasi rasial di Afrika Selatan.

Pada tahun 1974, para pemuka federasi mengadakan pertemuan dengan PM Vorster. Pada pertemuan itu, PM Vorster maupun federasi akan meminta tambahan wilayah bagi negara Bantu. PM Vorster menolak usulan agar diselenggarakan suatu konvensi multirasial guna menyusun suatu konstitusi baru dan dia tidak akan mengikutsertakan orang kulit hitam dalam kekuasaan negara. Tekanan-tekanan semakin meningkat sejak bulan Juni 1976 ketika ±10.000 pelajar melancarkan demontrasi protes di Soweto yang berkembang menjadi huru hara di kota-kota orang kulit hitam dekat Johanessburg dan Pretoria. Ratusan orang tewas dan lebih seribu orang mengalami luka-luka. Terbunuhnya Steve Biko pimpinan Black Consciousness dalam tahanan merupakan puncak tekanan pemerintah Afrika Selatan.

Pada tanggal 1 April 1960 Dewan Keamanan PBB (DK) berseru kepada Afrika Selatan agar mengambil tindakan untuk mewujudkan harmoni rasialatas dasar persamaan dan melepaskan kebijaksanaan-kebijaksanaan Apartheid dan diskriminasi rasial. Pada tanggal 7 Agustus 1963 DK mengulangi seruannya sambil menghimbau kepada semua negara agar menghentikan penjualan senjata dan perlengkapan militer kepada Afrika Selatan. Pada tanggal 4 Desember 1963, DK mengutuk sikap acuh tak acuh pemerintah Afrika Selatan dan mengulangi kembali seruannya kepada semua negara agar menggunakan embargo senjata.

Sehubungan dengan jatuhnya banyak korban ketika pasukan Afrika Selatan melepaskan tembakan terhadap demonstran yang menentang diskriminasi sosial (16 Juni 1976) pada tanggal 14 Juni 1976 DK mengutuk keras pemerintah Afrika Selatan. Mereka mengatakan bahwa Apartheid adalah suatu kejahatan, mengganggu perdamaian dan keamanan international serta mengakui sahnya perjuangan rakyat Afrika Selatan dalam melenyapkan Apartheid.

Sikap negara barat yang menjunjung tinggi persamaan hak dan kewajiban martabat semua orang tidak setuju dengan diskriminasi rasial dan Politik Apartheid di Afrika Selatan, tetapi mereka tidak dapat berbuat sesuatu karena mempunyai banyak kepentingan. Mereka hanya mendukung resolusi-resolusi anti Apartheid. Kepentingan negara-negara Barat terhadap Afrika Selatan antara lain sebagai berikut :

• Afrika Selatan merupakan salah satu sumber utama bahan mentah yang dibutuhkan oleh industri dan kehidupan negara-negara tersebut.

• Letak geografis Afrika Selatan mempunyai arti penting bagi strategi global negara-negara Barat, khususnya USA.

• Afrika Selatan menguasai jalur pelayaran Tanjung Harapan yang merupakan urat nadi mereka.

• Suplai minyak dan bahan-bahan mentah vital diangkut lewat jalur tersebut.

B. PERAN NELSON MANDELA DALAM PENGHAPUSAN RASIALISME
Kemenangan Mandela adalah salah seorang dari banyak tokoh pejuang politik Afrika Selatan yang sempat menyaksikan dan merasakan puncak dari perjuangannya yakni pembebasan kaum kulit hitam Afrika Selatan dari penindasan kaum kulit putih. Kemenangannya dalam pemilihan demokratis dan miltirasial pertama kali sepanjang 340 tahun sejarah Afrika Selatan pada bulan Mei 1994 membawa perubahan besar bagi negeri itu. Nama Nelson Mandela mulai menanjak ketika ia terpilih menjadi Sekjen ANC (African National Congress) pada tahun 1948 dan pada tahun 1952 menjadi Presiden Liga Pemuda. Sejak itu Mandela lebih banyak memainkan peranannya secara rahasia. Pada tahun 1961 sebagai Sekretariss Jenderal ANC, Mandela mengomandokan pemogokan selama tiga hari 29 – 31 Mei 1961. seruan pemogokan itu ditanggapi oleh pemerintah Apartheid sebagai suatu pelanggaran serius.

Gambar : Nelson Mandela

Pada bulan Desember 1962, ia dijatuhi 5 tahun penjara, dengan tuduhan meninggalkan negara secara ilegal. Mandela menjalani hukumannya di penjara Pretoria. Tidak beberapa lama tokoh-tokoh ANC lainnya juga ditangkap di markas ANC. Pada saat itu disita pula sejumlah dokumen rahasia, menyangkut ANC dan Tombak Bangsa. Mereka yang ditangkap yaitu Walter Sisulu, Govan Mbeki, Raymond Mhlaba, Ahmed Akthrada, Dennis Golberg dan Lionel Bernstein. Mandela bersama-sama dengan keenam rekannya diperiksa dengan tuduhan melakukan sabotase bersengkongkol untuk menumbangkan pemerintah dan membantu unsur asing menyerang Afrika Selatan. Mereka akhirnya divonis dengan hukuman seumur hidup pada tanggal 12 Juni 1964 dan harus mendekam dalam penjara di Pulai Roben Cape Town. Pada tahun 1982 Mandela dipindahkan lagi ke penjara Pollsmor juga masih daerah Cape Town.

Selama di penjara itulah kampanye pembebasannya dilancarkan, baik di Afrikan Selatan sendiri maupun di luar Afrika Selatan. Aksi protes dan kampanye pembebasan Mandela semakin berkobar sejak tahun 1982, bahkan pada tahun 1988 ulang tahun ke-70 Nelson Mandela dirayakan oleh bangsa kulit hitam Afrika Selatan dengan menggelar konser musik selama 120 jam non stop dan disiarkan ke-50 negara. Akibat kampanye pembebasan tokoh ANC ini, makin banyak negara yang menekan pemerintah Apartheid Afrika Selatan baik secara politik maupun ekonomi.

Kampanye pembebasan itu membuat Mandela menjadi tokoh tahanan politik paling populer di dunia. Akibat tekanan yang bertubi-tubi pada bulan Juli 1989 Botha bertemu dengan presiden F.W. de Klerk pengganti Botha. Dari pertemuan-pertemuan itu pada bulan Februari 1990, de Klerk mengumumkan di depan parlemen bahwa pemerintahannya akan mencabut larangan bagi ANC, Partai Komunis Afrika Selatan (SACP) dan Pan Africanist Congress (PAC) menyusul diakhirinya Politik Apartheid. Pada kesempatan itu de Klerk juga mengisyaratkan bahwa Mandela akan segera dibebaskan. Pembebasan tokoh kharismatik Afrika Selatan ini kemudian dilaksanakan sesuai dengan janjinya. Pada tanggal 11 Februari 1990 dari penjara Victor Verster, Mandela dibebaskan. Pembebasan itu sangat menarik perhatian dunia dan disambut oleh ratusan wartawan baik dari dalam maupun luar negeri.

Gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir

Ikhwanul Muslimin adalah salah satu jamaah dari umat Islam, mengajak dan menuntut ditegakkannya syariat Allah, hidup di bawah naungan Islam, seperti yang diturunkan Allah kepada Rasulullah saw, dan diserukan oleh para salafush-shalih, bekerja dengannya dan untuknya, keyakinan yang bersih menghujam dalam sanubari, pemahaman yang benar yang merasuk dalam akal dan fikrah, syariah yang mengatur al-jawarih (anggota tubuh), perilaku dan politik. Di kemudian hari, gerakan Ikhwanul Muslimin tersebar ke seluruh dunia. Ikhwanul Muslimin merupakan sebuah organisasi Islam berlandaskan ajaran Islam. Ia merupakan salah satu jamaah dari beberapa jamaah yang ada pada umat Islam, yang memandang bahwa Islam adalah dien yang universal dan menyeluruh, bukan hanya sekedar agama yang mengurusi ibadah ritual saja. Ikhwanul Muslimin memiliki kredo berupa:

1. Allah tujuan kami
2. Rasulullah teladan kami
3. Al-Qur’an landasan hukum kami
4. Jihad jalan kami
5. Mati syahid cita-cita kami yang tertinggi

Walaupun begitu, Ikhwanul Muslimin tetap mengikuti perkembangan teknologi dan tidak meninggalkannya. Sebagai organisasi Islam moderat, Ikhwanul Muslimin diterima oleh segala lapisan dan pergerakan. Ikhwanul Muslimin menekankan adaptasi Islam terhadap era globalisasi, bukan berarti umat Islam turut terseret dalam era globalisasi. Ikhwanul Muslimin mengadopsi sebagian besar ajaran Da’wah Salafiyyah.


A. LAHIRNYA GERAKAN IKHWANUL MUSLIMIN DI MESIR
Jamaah Ikhwanul Muslimin berdiri di kota Ismailiyah, Mesir pada Maret 1928 dengan pendiri Hassan al-Banna, bersama keenam tokoh lainnya, yaitu Hafiz Abdul Hamid, Ahmad al-Khusairi, Fuad Ibrahim, Abdurrahman Hasbullah, Ismail Izz dan Zaki al-Maghribi. Ikhwanul Muslimin pada saat itu dipimpin oleh Hassan al-Banna. Pada tahun 1930, Anggaran Dasar Ikhwanul Muslimin dibuat dan disahkan pada Rapat Umum Ikhwanul Muslimin pada 24 September1930. Pada tahun 1932, struktur administrasi Ikhwanul Muslimin disusun dan pada tahun itu pula, Ikhwanul Muslimin membuka cabang di Suez, Abu Soweir dan al-Mahmoudiya. Pada tahun 1933, Ikhwanul Muslimin menerbitkan majalah mingguan yang dipimpin oleh Muhibuddin Khatib.

Gambar : Hasan Al-Banna

Sosok Albana yang cerdas, ikhlas, namun tetap memilih jalan perjuangan dengan kesederhanaannya, hal ini banyak menarik hati rakyat Mesir. Siapa pun yang diajaknya bicara selalu terkenang dengan kebersihan hati beliau yang memancar dari kedua matanya yang jernih dan senyumnya yang tulus. Albana selalu mengajak orang-orang yang ditemuinya untuk kembali ke jalan Islam yang lurus, untuk kembali ke jalan dakwah Rasulullah SAW yang hanya menggantungkan hidup dan kehidupan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Dakwah Ikhwan pun berkembang luas dan merekrut banyak kader di berbagai kota di Mesir.

Di tahun 1933, kantor Ikhwanul Muslimin dipindahkan dari Ismailiyah ke Kairo. Penekanan dakwah yang dilakukan Ikhwan adalah memakmurkan masjid-masjid, menghidupkan pembinaan (usrah) dalam arti sebenarnya dan hanya untuk menegakkan Islam dalam dada para anggotanya, mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, perpustakaan-perpustakaan, dan pusat-pusat kegiatan sosial di Mesir. Model dakwah Islam yang dilakukan Ikhwan ini selalu membantu dan meringankan kehidupan rakyat Mesir yang saat itu masih banyak yang kesusahan dalam arti sebenarnya. Selain menanamkan ruhiyah umat dengan tauhid yang benar, wala wal baro’ yang lurus, Ikhwan lewat Albana juga merintis usaha perekonomian kerakyatan yang banyak membantu kesulitan hidup rakyat Mesir kebanyakan. Inilah kiprah Albana yang mampu membuat gebrakan baru yang belum pernah dilakukan oleh para ulama besar di Al-Azhar saat itu.

Pada masa itu, banyak orang Mesir di Kairo yang alergi dengan nilai-nilai Islam. Barat dengan segala hal yang sesungguhnya merusak dianggap sebagai peradaban yang jauh lebih maju ketimbang Islam. Islam dipinggirkan dan dianggap sebagai agama yang jumud. Albana dengan Ikhwannya meluruskan anggapan yang keliru ini dengan tulus dan cinta. Umat tidak dicekoki dengan materi-materi tarbiyah yang nyeleneh, yang haq dinyatakan haq sedangkan yang bathil dikatakan bathil, jadi tidak pernah Ikhwan dan Albana “mengusap-usap” sesuatu yang makruh menjadi al-haq. Ketegasan Ikhwan seperti inilah yang membuatnya beda dan menarik hati ratusan ribu hingga jutaan umat Islam yang ada.

Gambar : Logo Ikhwanul Muslimin


B. PERKEMBANGAN GERAKAN IKHWANUL MUSLIMIN DI MESIR
-Perkembangan 1930-1948
Kemudian pada tahun 1934, Ikhwanul Muslimin membentuk divisi Persaudaraan Muslimah. Divisi ini ditujukan untuk para wanita yang ingin bergabung ke Ikhwanul Muslimin. Walaupun begitu, pada tahun 1941 gerakan Ikhwanul Muslimin masih beranggotakan 100 orang, hasil seleksi dari Hassan al-Banna. Pada tahun 1948, Ikhwanul Muslimin turut serta dalam perang melawan Israel di Palestina. Saat organisasi ini sedang berkembang pesat, Ikhwanul Muslimin justru dibekukan oleh Muhammad Fahmi Naqrasyi, Perdana Menteri Mesir tahun 1948. Berita penculikan Naqrasyi di media massa tak lama setelah pembekuan Ikhwanul Muslimin membuat semua orang curiga pada gerakan Ikhwanul Muslimin.

-Perkembangan tahun 1950-1970
Secara misterius, pendiri Ikhwanul Muslimin, Hassan al-Banna meninggal dunia karena dibunuh pada 12 Februari 1949. Kemudian, tahun 1950, pemerintah Mesir merehabilitasi organisasi Ikhwanul Muslimin. Pada saat itu, parlemen Mesir dipimpin oleh Mustafa an-Nuhas Pasha. Parlemen Mesir menganggap bahwa pembekuan Ikhwanul Muslimin tidak sah dan inkonstitusional. Ikhwanul Muslimin pada tahun 1950 dipimpin oleh Hasan al-Hudhaibi. Kemudian, tanggal 23 Juli 1952, Mesir dibawah pimpinan Muhammad Najib bekerjasama dengan Ikhwanul Muslimin dalam rencana menggulingkan kekuasaan monarki Raja Faruk pada Revolusi Juli. Tapi, Ikhwanul Muslimin menolak rencana ini, dikarenakan tujuan Revolusi Juli adalah untuk membentuk Republik Mesir yang dikuasai oleh militer sepenuhnya, dan tidak berpihak pada rakyat. Karena hal ini, Jamal Abdul Nasir menganggap gerakan Ikhwanul Muslimin menolak mandat revolusi. Sejak saat ini, Ikhwanul Muslimin kembali dibenci oleh pemerintah.

Gambar : Umar Tilmisani

-Perkembangan Tahun 1970-Sekarang
Ketika Anwar Sadat mulai berkuasa, anggota Ikhwanul Muslimin yang dipenjara mulai dilepaskan. Menggantikan Hudhaibi yang telah meninggal pada tahun 1973, Umar Tilmisani memimpin organisasi Ikhwanul Muslimin. Umar Tilmisani menempuh jalan moderat dengan tidak bermusuhan dengan penguasa. Rezim Hosni Mubarak saat ini juga menekan Ikhwanul Muslimin, dimana ikhwanul mendududki posisi sebagai oposisi di parlemen Mesir.


C. TUJUAN GERAKAN IKHWANUL MUSLIMIN
Ikhwanul Muslimin adalah salah satu jamaah dari umat Islam, mengajak dan menuntut ditegakkannya syariat Allah, hidup di bawah naungan Islam, seperti yang diturunkan Allah kepada Rasulullah saw, dan diserukan oleh para salafush-shalih, bekerja dengannya dan untuknya, keyakinan yang bersih menghujam dalam sanubari, pemahaman yang benar yang merasuk dalam akal dan fikrah, syariah yang mengatur al-jawarih (anggota tubuh), perilaku dan politik. Di kemudian hari, gerakan Ikhwanul Muslimin tersebar ke seluruh dunia. Orientasi gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir ingin mengubah rakyat Mesir yang tadinya alergi terhadap Islam dan menderita "minderwaardigheit-complex", perasaan minder karena beragama Islam, menjadi umat yang bangga dengan Islam. Strategi awal adalah memberi kejernihan dalam makna syahadat yang merupakan gerbang utama dalam berIslam. “Tiada Tuhan selain Allah SWT, dan Muhammad adalah Rasulullah SAW!” Inilah Islam yang sejati. Jadi tiada tuhan-tuhan yang lain selain Allah SWT.

Cita-cita besar gerakan Ikhwan di Mesir adalah mengubah masyarakat Mesir secara menyeluruh kepada masyarakat yang semata berlandaskan Syariah Islam. Dengan tegas Ikhwan selalu mengatakan memperjuangkan Syariah Islam dan tidak pernah malu-malu atau ragu untuk mengatakan hal itu. Dalam waktu singkat, gerakan Ikhwan pun mendapat kader yang cukup banyak. Sehingga pada tahun 1936 mendapat perhatian khusus dari penguasa Mesir ketika itu. Seperti halnya Rasulullah SAW yang dalam mendakwahkan Islam banyak mengirim surat kepada raja-raja di Jazirah Arab untuk menerima Islam secara utuh dan membuang tradisi-tradisi yang tidak baik, Hasan Albana pun tanpa ragu dan tetap dengan santun namun tegas mengirimkan berbagai surat seruan kepada Raja Faruk dan para menterinya untuk sadar dan mau membuang undang-undang Barat yang sekuler dan menggantinya dengan Undang-Undang Islam, yakni kitab suci Al-Qur’an dan Al-Hadist.

Bukan itu saja, Albana juga menyerukan agar para pemimpin dan pejabat Mesir bisa mencontohkan hidup yang baik kepada rakyatnya seperti tidak hidup bermewah-mewahan (apalagi atas fasilitas negara yang sebenarnya merupakan uang rakyat) di tengah lautan kemiskinan dan kesulitan hidup rakyatnya, mengharamkan pergaulan bebas, mengharamkan berjudi dalam segala bentuknya, menghentikan segala acara yang dianggap mubazir dan foya-foya seperti yang ditampilkan di berbagai klub malam dan panggung hiburan, dan menegakkan sholat (jadi bukan hanya mengerjakan sholat).

Selain itu, dalam suratnya, Albana juga menyerukan agar para pejabat negara mulai membiasakan berbahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur’an menggantikan bahasa Ingris dan Perancis yang saat itu biasa dilakukan para pejabat dalam acara-acara kenegaraan, menyekolahkan anak-anaknya di sekolah-sekolah Islam dan tidak memasukkan anak-anak Mesir ke sekolah-sekolah Barat yang secara akidah akan bisa sangat merusak. Saat itu, surat seruan ini sangat menggemparkan Mesir. Banyak pejabat Mesir yang tidak suka karena mereka telah terbiasa hidup mewah dari fasilitas negara, namun rakyat kebanyakan sangat mendukung karena menganggap tugas asasi para pejabat negara dan alat-alat negara lainnya adalah melayani umat, bukan umat yang harus jadi pelayan atau bahkan sapi perah bagi para pejabat tersebut. Politik sesungguhnya adalah cara untuk mengIslamkan negara, bukan sebaliknya, Islam dijadikan sekadar alat politik untuk mencapai tujuan-tujuan duniawi yang sangat murah dan absurd.

Salah satu sentral perhatian Ikhwan di Mesir adalah pembinaan terhadap generasi muda. Hassan Al-Banna amat menekankan pentingnya sektor ini. Kepada penguasa, tanpa lelah Hassan Al-Banna menyerukan agar kurikulum di sekolah-sekolah Mesir direkonstruksi kembali, terutama dalam materi keagamaan, moral, dan juga sejarah Dunia Islam. Albana juga menegaskan jika materi pengajaran di sekolah-sekolah haruslah dibersihkan dari paham materialistik.

Dakwah Ihkwan di Mesir meluas hingga ke berbagai negara dan benua. Dengan tegas Albana berkata: “Kita tidak akan berdiam diri dan merasa senang atau berhenti selagi Qur'an belum benar-benar menjadi perlembagaan negara. Kita akan hidup untuk mencapai tujuan ini atau mati karenanya" Al-Qur’an adalah undang-undang dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hal bernegara. Tidak pernah sekali pun prinsip-prinsip Islam dikorbankan demi menggapai suatu hal yang bersifat duniawi.

Sejarah Berdirinya Republik Liberia di Afrika

Republik Liberia adalah satu-satunya negara di Afrika Barat yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Barat. “The love of Liberty brought us here” merupakan motto bagi penduduk baru di negara tersebut. Mereka adalah budak-budak negro di Amerika Serikat yang telah dimerdekakan dan oleh perkumpulan philantropik dikirim ke tempat asal nenek moyang mereka. Tindakan repatriasi ini juga diharapkan agar adanya budak-budak yang dibebaskan itu tidak menggoncangkan masyarakat kulit putih di Amerika Serikat. Oleh sebab itu maka pada 1847 dibentuklah negara baru di Afrika yang diberi nama Liberia.


A. LETAK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFI NEGARA LIBERIA
Liberia terletak di Atlantik di bagian selatan Afrika Barat, berbatasan dengan Sierra Leone, Guinea, dan Pantai Gading. Luasnya sebanding dengan ukuran Tennessee. Sebagian besar negara ini merupakan sebuah dataran yang ditutupi oleh hutan tropis yang lebat, yang berkembang di bawah curah hujan tahunan sekitar 160 kali dalam setahun. Liberia segera diakui oleh Inggris dan Amerika Serikat. Pada 1857 didirikan sebuah koloni di Liberia yang diberi nama Maryland dengan ibukota Harper. Sepuluh tahun kemudian, pada 1867 jumlah penduduk baru sebesar 13.136 orang dan pada waktu-waktu berikutnya satang lagi sejumlah 5722 orang. Repatriasi orang-orang negro tersebut berkurang dan akhirnya berhenti sesudah perang saudara di Amerika Serikat dapat diselesaikan.

Tanah yang sempit hanya seluas 40 mil persegi dibagi menjadi 6 daerah dan sisanya dibagi menjadi provinsi-provinsi. Oleh penduduk pribumi yang masih hidup dalam tradisi kesukuan, penduduk pendatang dari Amerika Serikat disebut ”Settler”. Settler dan penduduk pribumi tersebut mempunyai warna kulit yang sama akan tetapi kaum settler itu sangat dipengaruhi oleh peradaban Amerika Serikat. Rumah-rumah yang mereka dirikan, baik bentuk maupun gayanya mirip dengan bangunan yang terdapat di Amerika. Walaupun mereka tidak lagi tinggal di Amerika namun hubungan dengan Amerika tetap terbina, diantaranya adanya bantuan dari The American Colonization Society. Dan juga dari pemerintah Amerika Serikat. Selama 1847 sampai 1962 Liberia memperoleh bantuan dari Amerika Serikat. Karena apabila bantuan itu dihentikan, Amerika Serikat takut kalau negeri yang masih muda dan lemah itu jatuh ke tangan bangsa Eropa.

Gambar : Bendera Liberia

Sikap kaum settler terhadap penduduk pribumi di daerah tersebut tidak menyenangkan. Penduduk pribumi dianggap seperti kanak-kanak dan dianggap sebagai budak-budak mereka. Akibatnya suku-suku asli sering melakukan serangan terhadap penduduk baru. Hal tersebut menambah kesulitan bagi para settler tersebut. Kesulitan yang paling berat adalah dalam hal menghadapi ketandusan alam. Kurangnya pengalaman dan pengetahuan tentang tanah dan daerah baru itu, tidak tersedianya modal yang dapat dipakai untuk mengeksploitasi kekayaan alam yang masih terpendam menyebabkan sebagian besar orang-orang Negro yang direpatriasikan itu lebih senang tetap tinggal di Amerika. Kesulitan lain berasal dari luar berupa serangan-serangan orang-orang Inggris yang mengambil daerah Liberia di sebelah barat S. Mano (1885) dan serangan Perancis untuk mengambil daerah di sebelah Timur S. Cavally (1892).


B. AWAL MULA BERDIRINYA NEGARA LIBERIA
Liberia didirikan oleh warga negara Amerika Serikat sebagai koloni untuk mantan budak Afrika-Amerika. Hanya ada satu negara lain di dunia yang dimulai oleh warga negara dari kekuasaan politik sebagai pembebasan untuk bekas budak dari kekuatan politik: Sierra Leone, mulai untuk tujuan yang sama oleh Britania. Diyakini bahwa banyak masyarakat adat Liberia bermigrasi dari utara dan timur antara abad ke-12 dan 16 Masehi. Penjelajah Portugis mengadakan kontak secara langsung dengan suatu negeri yang kemudian dikenal sebagai "Liberia" pada awal tahun 1461 dan menamai daerah da Costa Pimenta, atau Pantai Lada, karena melimpahnya butir merica melegueta. Pada tahun 1602 Belanda mendirikan pos perdagangan di Grand Cape Mount tapi hancur setahun kemudian. Pada tahun 1663 pusat perdagangan Inggris didirikan di Pantai Pepper. Sejauh itu belum ada permukiman oleh kolonis non-Afrika di sepanjang Pantai Grain sampai kedatangan budak Amerika yang dibebaskan mulai tahun 1821. Setelah 1783 pembebasan orang kulit hitam ditingkatkan, upaya pembebasan ini dipicu oleh Perang Revolusi dan penghapusan perbudakan di negara-negara Utara Amerika Serikat.

Dari sekitar tahun 1800, di Amerika Serikat sedang disusun ide dan rencana untuk mendirikan sebuah koloni di Afrika dengan tujuan membebaskan budak Afrika-Amerika. Kemudian pada tahun 1802 pemberontakan yang dilancarkan oleh para budak terjadi di Virginia dan di negara-negara Selatan Amerika yang terkenal dengan sebutan pemberontakan Gabriel. Pemerintah Amerika takut jika pembebasan orang kulit hitam akan mendorong budak lainnya untuk melarikan diri atau memberontak. Sementara itu, jumlah budak Afrika-Amerika yang telah bebas di Amerika Serikat terus meningkat.
Pada 1790 setidaknya terdapat 59.467 orang kulit hitam bebas, dari populasi total AS yang hampir 4 juta jiwa. Pada 1800, terdapat 108.378 orang kulit hitam bebas dalam populasi 7,2 juta jiwa.

Faktor peningkatan jumlah kulit hitam bebas yang signifikan ini mempengaruhi popularitas konsep penjajahan sebagai solusi ke masalah kulit hitam bebas. Dalam tahun 1817 atas prakarsa politisi Charles F. Virginian Mercer dan pendeta Presbyterian Robert Finley dari New Jersey, pada tahun 1816 suatu organisasi bernama Perkumpulan Kolonisasi Amerika (ACS) didirikan di Washington DC oleh politisi Amerika, senator dan para pemimpin agama dari berbagai orientasi, dengan alasan yang berbeda-beda.

Dari bulan Januari 1820, ACS mengirim kapal-kapal dari New York ke Afrika Barat, kapal pertama dengan 88 emigran kulit hitam bebas dan tiga kulit putih yang merupakan agen ACS, berniat untuk mencari tempat yang tepat untuk lahan pemukiman. Setelah beberapa kali mencoba dan kesulitan, akhirnya perwakilan ACS dalam bulan Desember 1821 berhasil mendapatkan lahan pemukiman, yaitu dengan membeli Tanjung Mesurado dari penguasa adat Raja Peter sepanjang 36 mil dari Monrovia. Sejak awal, koloni ini sering diserang oleh masyarakat adat seperti suku Malinké, dan menderita penyakit akibat iklim yang keras, kurangnya makanan dan obat-obatan, dan kondisi perumahan yang buruk.

Peta Liberia

Republik Afrika pertama, Liberia didirikan pada tahun 1822 sebagai hasil dari upaya Amerika Serikat untuk menyelesaikan Kolonisasi Amerika membebaskan budak di Afrika Barat. Sebagian besar masyarakat berpendapat bahwa emigrasi orang kulit hitam Afrika adalah jawaban terhadap masalah perbudakan dan disintegrasi ras selama empat puluh tahun, sekitar 12.000 budak secara sukarela. Hingga 1835, lima koloni lebih yang dimulai oleh Masyarakat Amerika lainnya dari ACS, dan satu oleh pemerintah Amerika Serikat, semua di pantai Afrika Barat yang sama. Koloni pertama di Tanjung Mesurado diperluas, sepanjang pantai maupun pedalaman, kadang-kadang dengan penggunaan kekuatan, dan pada tahun 1824 bernama Liberia. Pada 1842, empat dari koloni Amerika lainnya dimasukkan ke Liberia, yang salah satu diantaranya dihancurkan oleh penduduk asli. Para pendatang keturunan Afrika-Amerika, yang berkulit tidak terlalu hitam atau lebih putih, dikenal sebagai Americo-Liberia.

Pada tahun 1846, ACS mengarahkan Americo-Liberia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan mereka. Antara tahun 1821 dan 1847, dengan kombinasi pembelian dan penaklukan, penduduk Amerika mengembangkan koloni Liberia, yang pada tahun 1847 menyatakan dirinya sebagai bangsa yang merdeka. Roberts memproklamirkan republik koloni bebas dan independen Liberia. Awalnya bernama Monrovia, koloni itu kemudian dibebaskan dan merdeka menjadi Republik Liberia pada tahun tersebut. Joseph Jenkins Roberts, terpilih sebagai gubernur dan presiden pertama Liberia. Kemudian terhitung sebanyak 3000 pemukim di Negara baru tersebut. Penduduk Liberia berbahasa Inggris-Liberia. Keturunan mantan budak Amerika, hanya membentuk 5% dari populasi seluruhnya, namun secara historis mendominasi intelektual dan kelas penguasa di Liberia. Penduduk pribumi Liberia terdiri dari 16 kelompok etnis yang berbeda.

Gambar : Joseph Jenkins Roberts

Antara 1847 dan 1980 negara Liberia diperintah oleh minoritas kecil koloni Afrika-Amerika dan keturunan mereka, yang disebut Americo-Liberia. Warga keturunan ini menekan penduduk pribumi Liberia yang populasinya mencapai 95% dari seluruh total populasi. Setelah tahun 1920, banyak kemajuan yang dicapai dalam negeri tersebut, dilanjutkan dengan pendirian sebuah rel kereta api 43 mil (69 km) dari Monrovia ke Perbukitan Bomi pada tahun 1951.


C. EKONOMI, INDUSTRI DAN SUMBER DAYA ALAM LIBERIA
Ekonomi Liberia antara tahun 1847 dan 1980 bertumpu pada pertanian primitif dan melalui industri karet skala besar. Dari sejak berdirinya, Liberia memiliki kontak dagang yang terus berkembang di Afrika Barat, dan tak lama kemudian memulai perdagangan dengan Eropa. Ekspor produk primer adalah kopi, beras, kelapa sawit, dan tebu. Dalam kompetisi komoditas pasar dunia tahun 1870, komoditas kopi dari Brazil dan gula bit dari Eropa menyebabkan penurunan jumlah ekspor Liberia. Liberia kemudian mencoba untuk memodernisasi sebagian besar ekonomi pertanian. Presiden Gardiner (1878-1883) meningkatkan perdagangan dan investasi dengan orang-orang asing. Presiden Coleman (1896-1900) memprediksikan bahwa masa depan Liberia tergantung pada eksploitasi sumber daya alam Liberia. Kemudian pada masa pemerintahan Presiden Gibson (1900-1904) diberikan hak-hak eksloratif kepada Uni Pertambangan Perusahaan untuk menyelidiki keberadaan mineral di pedalaman Liberia.

Selama Perang Dunia I, Jerman yang pada waktu merupakan mitra Liberia, menarik diri dari negeri ini karena terjadi blokade kapal selam Jerman di Liberia oleh Inggris, Perancis dan Amerika Serikat yang menyebabkan pendapatan Liberia menurun hingga membawa kondisi ekonomi Liberia menjadi sangat parah. Pada tahun 1926, Firestone, perusahaan karet Amerika, memulai dunia perkebunan karet terbesar di Liberia. Industri ini menciptakan 25.000 lapangan pekerjaan, dan dengan cepat karet menjadi tulang punggung ekonomi Liberia. Pada era 1950-an, karet menyumbang 40 persen dari anggaran nasional. Kemudian pada tahun 1930, Liberia menandatangani perjanjian konsesi dengan investor Belanda, Denmark, Jerman dan Polandia.

Pada Perang Dunia II, karet merupakan komoditas yang sangat strategis dan penting, dan Liberia meyakinkan Amerika Serikat serta sekutunya dari semua karet alam yang mereka butuhkan. Juga, Liberia mengizinkan AS menggunakan wilayahnya sebagai pangkalan untuk mengangkut tentara dan perlengkapan perang, untuk membangun pangkalan militer, bandara, Freeport, jalan ke pedalaman, dll. Kehadiran militer Amerika mendorong ekonomi Liberia, ribuan buruh turun dari pedalaman ke daerah pesisir. Negara mengalami surplus pendapatan dari hasil akses perdagangan bijih besi dalam skala besar.

Antara tahun 1946 dan 1960, pemerintah Liberia mampu menarik $500 juta dalam investasi asing, terutama dengan Amerika, sebagian juga dari perusahaan multinasional. Kemudian pada tahun 1971 meningkat sebesar lebih dari $ 1 miliar. Ekspor besi, kayu dan karet naik sangat pesat. Pada tahun 1971, Liberia memiliki dunia industri karet terbesar, dan merupakan eksportir terbesar ketiga bijih besi. Deposit dari mineral lain juga menghasilkan pendapatan negara. Namun sepanjang tahun 1970-an harga karet di pasar komoditas dunia mengalami penurunan dan memberi tekanan pada keuangan negara Liberia.