•Sebuah negara yang didirikan berdasar undang-undang untuk kebaikan rakyat;
•Sebuah federasi negara-negara;
•Sebuah komunitas negara-negara mandiri;
•Sebuah negara republik; atau
•Sebuah negara monarki konstitusional yang demokratis.
Persemakmuran Australia adalah gabungan bekas koloni Inggris di benua Australia dan berkumpul membentuk persemakmuran bersama dengan negara-negara bekas jajahan Inggris. Sistem pemerintahan monarki konstitusional dan mempunyai sistem pemerintahan parlementer. Ratu Elizabeth II adalah Ratu Australia, namun tugasnya sebagai Ratu berbeda dari tugasnya di Britania Raya. Sang Ratu diwakili oleh seorang Gubernur-Jenderal Australia, yang sendiri hanya menggunakan kekuatan eksekutifnya melalui nasehat dari Perdana Menteri. Terdapat tiga cabang pemerintahan:
-Legislatif: Parlemen Australia yang terdiri dari Gubernur-Jenderal, Senat, dan Dewan Perwakilan.
-Eksekutif: Dewan Eksekutif Federal; sang Gubernur-Jenderal dinasehati para penasehat eksekutif, yang terdiri dari perdana menteri dan para menteri. Biasanya Gubernur-Jenderal tidak akan menolak nasehat-nasehat tersebut.
-Kejaksaan: Mahkamah Agung Australia dan pengadilan-pengadilan federal lainnya.
A. LAHIRNYA COMMONWEALTH OF AUSTRALIA
Munculnya Commonwealth of Australia diawali sejak dikeluarkannya Australian Colonies Govermment Act oleh pemerintah Inggris. Sejak saat itu kemudian Australia terbagi menjadi empat koloni yang saling terpisah, dengan New South Wales sebagai koloni tertua. Namun dalam perkembangnannya pembagian koloni tersebut semakin mengalami pelebaran. Misalnya saja pada tahun 1825, Tasmania dipisahkan dari New South Wales, dan kemudian Australia Barat berdiri sendiri pada tahun 1829, ditambah lagi pada tahun 1836 berdasarkan teori kolonisasi yang rasional, Australia Selatan kemudian muncul ke permukaan. New South Wales kembali semakin mengalami penyempitan sejak Victoria dipisahkan dari New South Wales dengan berdasarkan Undang-undang. Sehingga total koloni yang ada di Australia ada lima.
Dalam konteks politik dan sosial, setiap koloni di Australia diberi kebebasan memilih dan menyusun sistem pemerintahan yang dikehendakinya, terkecuali Australia Barat. Namun dari adanya sistem demokrasi tersebut memunculkan beberapa kelemahan dalam kehidupan perpolitikan di Australia, hal tersebut dikarenakan timbulnya kurang terjalinnya kerjasama antar koloni. Sehingga pada tahun 1847, menteri urusan jajahan, Earl Grey, menyampaikan beberapa idenya meliputi pengadaan usaha kerjasama antar koloni meliputi bea ekspor impor, lalu lintas surat-surat pos, dan organisasi transport kepada komisi parlemen Inggris, yaitu Komisi Perdagangan dan Perkebunan.
Komisi inilah yang kemudian pada tahun 1849 merekomendasikan bahwa sebagai tambahan kepada pembentukan Legislative Council dan sistem pemerintahan menurut kemauannya di masing-masing koloni, hendaknyalah ada Gubernur Jenderal yang mempunyai kekuasaan menghimpun suatu badan yang diberi nama General Assembly of Australia. Pada tahun 1850 rancangan undang-undang pembentukan General Assembly of Australia diserahkan kepada parlemen Inggris. Namun ternyata rancangan undang-undang tersebut ditolak, bahkan kehidupan enam koloni (Queensland memisahkan diri dari New South Wales) menjadi terpisah.
Setiap koloni memiliki sistem pemerintahan yang relatif sama, namun memiliki sistem perekonomian yang berbeda-beda. Persatuan menjadi hal yang sulit diwujudkan pada saat itu. Namun hal tersebut mulai tumbuh pada tahun 1883, dimana pada saat itu Queensland bertindak atas Irian Timur, karena takut didahului oleh Jerman. Saat itulah seluruh koloni membantu Queensland, sehingga kesadaran akan adanya persatuan mulai tumbuh, demi kekuatan bersama sebagai Australia. Sejak tahun 1850 sampai tahun 1900, Common Inconveniences semakin dirasakan oleh penduduk koloni, terutama jika dilihat dari asal usul ras yang ditambah pula dengan betapa kuatnya Inggris mencegah masuknya kekuasaan Asing ke Australia.
Namun hal tersebut kemudian memunculkan berbagai masalah di kehidupan koloni Australia. Antara lain mengenai masalah imigran Cina. Di Victoria, New South Wales, dan Australia Selatan, imigran Cina diusir dari daerahnya, namun di saat tertentu akhirnya Australia Selatan dan Australia Barat membutuhkan imigran Cina sebagai tenaga kerja pembangunan bagi daerah pedalaman. Hal tersebut tentu saja membuat perwakilan pemerintahan koloni harus mengadakan pertemuan yang disebut dengan intercolonial meeting. Hal tersebut kemudian semakin dipermasalahkan pada tahun 1880-an, perkembangan industri di beberapa daerah seperti Sydney dan Melbourne membuat mereka mulai merambah pasaran luar wilayahnya. Masalah muncul ketika proses ekonomi mereka terhalang oleh ketentuan perekonomian wilayah lain.
Adanya hal tersebut kemudian membuat munculnya suatu organisasi yang disebut sebagai trade union yang menghendaki keseragaman aksi terhadap tenaga kerja Cina. Akhirnya diadakanlah intercolonial congress untuk membahas undang-undang atau ketentuan yang seragam mengenai kehidupan tenaga kerja tanpa adanya persatuan antar koloni di Australia. Perkembangan perekonomian tersebut kemudian mendorong adanya perkembangan alat-alat yang bersifat umum seperti rel kereta api, jaringan alat komuntikasi, dsb. Dapat dilihat ketika peristiwa penyambungan antar wilayah koloni, malam sebelum penyambungan rel tersebut dihiasi oleh pesta jamuan makan yang dihadiri oleh kepala pemerintahan kedua koloni. Serta ketika semakin pesatnya kebutuhan alat komunikasi, yang menyebabkan penyambungan jaringan tersebut telah sampai pada antar kota, antar wilayah dan antar ibu kota sehingga Parlemen Inggris menempatkan pemilikan dan pengawasan jasa komunikasi seperti telepon dibawah colonial post office. Kedua hal tersebut ternyata semakin menumbuhkan kesadaran akan adanya rasa saling membutuhkan. Rasa persatuan sebagai Australia pun kemudian terlihat dalam bidang olah raga yang disebut dengan cricket. Pada bidang tersebut Tim Cricket atas nama Australia berhasil memperoleh kemenangan di beberapa pertandingan sehingga seluruh rakyat koloni menyambut kemenangan tersebut secara nasional.
B. MEWUJUDKAN FEDERASI AUSTRALIA
Henry Parkes, negarawan terkenal dari New South Wales dalam tahun 1870-an, dalam intercolonial conference yang diselenggarakan pada tahun 1880, menyarankan pembentukan Federal Council untuk menangani semua masalah yang dihadapi oleh semua koloni dalam kehidupan sehari-hari, dan untuk memikirkan penyatuan semua koloni itu. Ide Parkes ini rupanya menimbulkan pengaruh yang cukup kuat. Pada tahun 1885 pemerintah Inggris mengeluarkan satu undang-undang yang mengijinkan keenam koloni di Australia bersama New Zeland dan Fiji membentuk Federal Council of Australia. Tiap koloni, demikian juga New Zeland dan Fiji, berhak mengirimkan dua orang wakil.
Namun Federal of Council tersebut tidak efektif dan tidak berjalan dengan lancar, sehingga kemudian lewat pidato yang menggemparkan di Tenterfield, Henry Parkes mengungkapkan bahwa ancaman sesungguhnya bukan hanya dari luar tetapi juga bisa dari dalam sehingga perlu segera dibentuk parlemen Australia dan Pemerintahan Australia. Sehingga kemudian pada tahun 1890 diadakan pertemuan antar kepala-kepala koloni di Melbourne. Namun dalam rancangan konstitusi yang diajukan kepada parlemen malah membuat timbulnya pertentangan-pertentangan yang cukup tajam. Akibat pertentangan tersebut maka kemudian muncul tiga kelompok politisi dalam parlemen New South Wales.
Kepengurusan federasi Australia yang tertunda membuat rakyat akhirnya turun tangan sehingga munculah Gerakan rakyat yang didukung oleh Australian Native Association. Gerakan tersebut akhirnya membuat para politisi kembali menampilkan kembali gerakan federasi ke permukaan. Konvensi kedua di selenggarakan pada tahun 1897-1898, dalam konvensi ini dihadiri oleh 10 orang perwakilan setiap koloni, terkecuali Queensland. Dalam konvensi ini, hasil dari konvensi yang pertama telah disempurnakan sesuai dengan harapan pada masa itu. Masalah utama yang harus dipecahkan adalah seberapa besar kekuasaan yang harus diserahkan kepada pemerintahan sentral atau pemerintahan federal.
Konvensi memutuskan sistem pemerintahan di mana pemerintah federal memegang kekuasaan atas hal-
hal tertentu, yaitu pertahanan, bea dan cukai, hubungan luar negeri, perdagangan luar negeri, pos dan telegraf, imigrasi, dan pelayaran. Ketentuan apa saja yang dikeluarkan oleh Parlemen Federal tentang hal-hal tersebut, makadengan sendirinya lebih kuat dari ketentuan Parlemen negara bagian. Konvensi juga menetapkan nama federasi yang akan dibentuk itu, yaitu Commonwealth of Australia.
C. SISTEM PEMERINTAHAN AUSTRALIA
1. Sistem Politik
Sistem pemerintahan Australia didasarkan pada tradisi demokrasi liberal, termasuk di dalamnya toleransi beragama, dan kebebasan mengeluarkan pendapat dan berserikat. Bentuk dan pelaksanaannya mencerminkan model pemerintahan Inggris dan Amerika namun tetap khas Australia. Persemakmuran Australia didirikan pada 1 Januari 1901, yang disebut juga Hari Federasi ketika enam bekas koloni Inggris, sekarang adalah keenam negara bagian Australia setuju untuk berserikat. Konstitusi Australia, yang pertama kali berlaku pada 1 Januari 1901, meletakkan dasar-dasar sistem pemerintahan Australia.
2. Konstitusi
Konstitusi Australia menetapkan peraturan dan tanggung jawab pemerintah serta menjabarkan wewenang dari ketiga cabang pemerintahan legistalif, eksekutif dan yudikatif. Badan legislatif berisi parlemen yakni badan yang mempunyai wewenang legislatif untuk membuat undang-undang. Badan Eksekutif melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif, sementara badan yudikatif memastikan berfungsinya pengadilan, dan pengangkatan serta pemberhentian hakim. Fungsi pengadilan ialah menafsirkan semua hukum, termasuk di antaranya Konstitusi Australia, dan menegakkan supremasi hukum. Konstitusi hanya boleh diubah melalui jajak pendapat.
Konstitusional Australia
Australia dikenal sebagai negara Monarki Konstitusional. Ini berarti Australia adalah negara yang mempunyai raja atau ratu sebagai kepala negara yang wewenangnya dibatasi oleh Konstitusi / UUD. Kepala negara Australia ialah Ratu Elizabeth II. Meskipun ia juga adalah Ratu Inggris, jabatan ini sedikit terpisah, baik dalam hukum maupun praktek konstitusional. Dalam kenyataannya, Ratu tidak mempunyai peranan apapun dalam sistem politik Australia dan hanya berfungsi sebagai simbol. Di Australia, Ratu secara resmi diwakili oleh seorang Gubernur Jenderal yang diangkat oleh Ratu atas usulan Perdana Menteri Australia. Ratu tidak mempunyai peranan apapun dalam tugas keseharian Gubernur Jenderal.
3. Gubernur Jenderal dan Kepala Negara Bagian
Meski diakui Gubernur Jenderal adalah wakil Ratu Inggris di Australia, posisinya tidak harus mengikuti arahan, pengawasan ataupun hak veto dari Ratu dan Pemerintah Inggris. Dalam Konstitusi, wewenang dan tugas Gubernur Jenderal termasuk memanggil, menghentikan sidang badan pembuat undang-undang, dan membubarkan parlemen, menyetujui rancangan peraturan, mengangkat menteri, menetapkan departemen-departemen dalam pemerintahan, serta mengangkat hakim. Namun, berdasarkan konvensi, Gubernur Jenderal hanya bertindak atas permintaan para Menteri dalam hampir semua permasalahan. Figur yang diangkat untuk posisi Gubernur Jenderal dipilih berdasarkan pertimbangan Pemerintah. Keenam Gubernur negara bagian melaksanakan peran yang sama di daerah mereka masing-masing.
4. Pemerintahan Persemakmuran / Federasi atau Pemerintah Pusat
Parlemen tingkat pusat bersifat bikameral, yakni mempunyai dua kamar: House of Representatives atau Majelis Rendah/DPR dan Senat atau Majelis Tinggi. Keduanya bertanggungjawab menetapkan UU berskala nasional seperti: perdagangan, perpajakan, imigrasi, kewarganegaraan, jaminan sosial, kerjasama industri dan hubungan luar negeri. Rancangan UU/Peraturan Pemerintah harus disahkan oleh kedua majelis sebelum sebelum menjadi UU/Peraturan Pemerintah. DPR (House of Representatives), mengusulkan sebagian besar rancangan UU/Peraturan Pemerintah. Majelis ini beranggotakan 148 anggota yang dipilih melalui pemilu, di mana setiap anggota mewakili sekitar 80.000 suara. Partai politik yang mempunyai kursi terbanyak di majelis rendah berhak membentuk pemerintahan.
5. Pemerintah Negara Bagian dan Teritori
Hal-hal yang tidak diatur oleh Pemerintah Federasi merupakan tanggung jawab Pemerintah Negara Bagian dan Teritori. Setiap negara bagian dan teritori mempunyai parlemen dan peraturan perundangan-undangan (akta parlemen) sendiri yang dapat diamandemen parlemen setempat tetapi mereka juga tetap terikat konstitusi negara. Bilamana suatu UU/Peraturan Negara Bagian masih berada di bawah wewenang konstitusional Federasi, maka UU/Peraturan Pemerintah Federasi berlaku di atas wewenang UU/Peraturan negara bagian.
Semua Parlemen negara bagian kecuali Queensland, bersifat bikameral yakni mempunyai majelis rendah dan majelis tinggi. Sementara parlemen dari dua teritori (Northern Territory dan Australian Capital Territory) hanya memiliki satu majelis. Pemerintah negara bagian dan teritori menangani masalah kesehatan masyarakat, pendidikan, sarana jalan, pemanfaatan lahan publik, perangkat kepolisian, pemadam kebakaran dan pelayanan ambulans, serta keberadaan pemerintah lokal dalam wilayahnya masing-masing.
6. Pemerintah Lokal
Terdapat sekitar 900 badan pemerintah lokal di Australia. Wewenang pemerintah lokal berbeda untuk setiap negara bagian dan merupakan tanggung jawab pemerintah negara bagian masing-masing. Beberapa badan pemerintah lokal bertanggungjawab menjalankan perusahaan perhubungan/transportasi dan energi, kebanyakan negara bagian menetapkan besar tarif bea dan menerima dana dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Tanggungjawab pemerintah lokal secara khusus meliputi perencanaan/tata kota, pengawasan izin bangunan, sarana jalan setempat, penyediaan air bersih, saluran pembuangan dan drainase, pelayanan sampah dan kebersihan dan fasilitas hiburan masyarakat.
7. Hubungan antara Pemerintahan Federal dan Negara Bagian
Pemerintah Federasi dan negara bagian menjalin kerjasama di berbagai bidang, yang secara resmi merupakan tanggung jawab negara bagian dan teritori; seperti pendidikan, perhubungan, kesehatan dan penegakan hukum. Pajak pendapatan ditarik secara federal, dan debat di antara semua tingkat pemerintahan negara bagian mengenai akses mendapatkan pemasukan merupakan ciri lama politik Australia.
