Sejarah Perusahaan Compaq

Compaq Computer Corporation dulunya merupakan perusahaan komputer pribadi Amerika Serikat yang didirikan tahun 1982, dan sekarang merupakan salah satu merek dari perusahaan Hewlett-Packard. Perusahaan ini didirikan oleh Rod Canion, Jim Harris dan Bill Murto — mantan manajer senior Texas Instruments. Nama "COMPAQ" merupakan singkatan dari "Compatibility and Quality" (kompatibilitas dan mutu), dan pada waktu pendirian, Compaq memproduksi sejumlah komputer kompatibel IBM PC.

Pernah menjadi pemasok sistem komputer pribadi terbesar di dunia, Compaq menjadi perusahaan independen hingga tahun 2002, dimana bergabung dengan Hewlett-Packard.

Referensi :
https://www.facebook.com/pages/Compaq/113233678687402
http://classic-web.archive.org/web/20050331034315/http://h18000.www1.hp.com/corporate/history.html

Banditisme

Perbanditan atau perbanditan sosial diperkenalkan pertama kali oleh Hobsbawn, seorang sejarawan Inggris, yang menyebut bahwa perbanditan dilakukan oleh sekelompok orang marginal dari masyarakat petani. Kegiatan mereka dianggap kriminal oleh penguasa. Hubungan petani dan bandit menciptakan perbanditan sosial. Bandit sosial adalah hero, kampion, orang yang mempunyai musuh sama dengan musuh petani. Mereka mengawasi ketidakadilan, mengawasi penekanan dan pengurasan, bahkan mempertahankan kehidupan ideal yaitu emansipasi dan kemerdekaan. Selanjutnya Hobsbawn mengatakan bahwa perbanditan itu terjadi di lingkungan sosial yang didominasi oleh kehidupan petani tradisional dan lingkungan masyarakat prekapitalis.

Perbanditan tidak lain adalah bentuk dari kriminalitas yang berkembang dimasyarakat agraris. Perbanditan sosial dapat dijelaskan kaitannya dengan perubahan pola kejahatan yang berhubungan dengan bentuk ekonomi politik dan artikulasi kedalam ekonomi dunia. Secara spasial, skala operasional perbanditan lebih bersifat terbatas dan lokal, dan tidak tampak adanya jaringan, sedangkan perbanditan sosial sudah meningkat ke tingkat regional, tetapi tetap belum terbentuk jaringan diantara mereka secara nyata. Secara khusus perbanditan yang banyak terjadi di pedesaan Jawa adalah kecu, rampok, koyok, dan sebagainya.

Rupanya baik pemerintah colonial maupun perkebunan menganggap perbanditan adalah semata-mata pengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat. Karena itu setiap kaliperbanditan meluas pemerintah menambah atau memperkuat keamanan dengan memperkuat polisi. Akan tetapi, tindakan ini tidak pernah berhasil selama pemerintah tidak mengetahui sebab yang dalam dari perbanditan itu sendiri yaitu karena buruknya kehidupan petani sebagai akibat dominasi perkebunan dengan berbagai tekanan sehingga petani tidak dapat tidak bereaksi secara aktif dan pasif. Pada dasarnya yang disebut bandit adalah individu atau sekelompok orang yang menyerang dan merampok dengan kekerasan.


A. SIFAT DASAR PERBANDITAN
Istilah perbanditan dipandang sangat subyektif, dari sudut pandang mana istilah itu diberikan. Biasanya istilah itu muncul dari kalangan penguasa yang merasa dirugikan oleh perbuatan seseorang atau sekelompok orang. Memang perbanditan selalu mengacu pada perbuatan individu atau kelompok yang menentang hukum. Bandit itu mencakup pengertian: a). perampok berkawan; b). seorang yang mencuri, mambunuh dengan cara kejam dan tanpa rasa malu; c). seorang yang mendapatkan keuntungan dengan tidak wajar; d). musuh. Meskipun demikian bandit juga dibedakan menjadi bandit biasa (ordinary bandit) dan bandit sosial (social bandit). Pada umumnya bandit biasa adalah seseorang yang melakukan kejahatan dengan merampok tanpa latar belakang apapun, sedang bandit sosial adalah perbuatan seseorang untuk merampok yang dilatarbelakangi kepentingan sosial-politik.

Gerakan perbanditan itu dilakukan untuk menghilangkan ketidakadilan, penekanan dan eksploitasi, khususnya untuk perbanditan pedesaan di Jawa belum mengarah pada gerakan politik untuk mencapai kemerdekaan seperti yang dilakukan ditempat lain. Pada dasarnya ciri khas banditisme adalah: 1). Tidak meninggalkan komunitasnya; 2). Mencerminkan nilai moral dan ideologyi komunitasnya; 3). Perbuatannya ynag ganas konsisten dengan ideologinya, korbannya yang dianggap musuh komunitasnya; dan 4). Ia dibantu baik kata maupun perbuatannya oleh masyarakat. Perbanditan mengandung protes sosial yang tidak lepas dari perasaan tidak puas, sukar melepaskan perbanditan yang sesungguhnya dengan gerakan sosial dan gambaran situasi yang masih primitif. Perbanditan sosial dipandang sebagai pahlawan, jago, seorang yang musuhnya sama dengan musuh petani.

Untuk mencegah para bandit dipedesaan kepala-kepala desa mengalami kesulitan, karena sebenarnya mereka itu ibarat air dan ikan. Dimana seharusnya mereka berpihak.
Proses lahirnya perbanditan berasal dari petani yang terdesak dan tertekan oleh beratnya pajak dan kerja wajib. Dalam dunia perbanditan juga mempunyai cara untuk mengecohkan penguasa dan korbannya. Meskipun sudah ada aturan untuk melindungi perbanditan tetapi pemerintah harus memperkuat penjagaan dengan kerjasama pemerintah dengan kepala desa.


B. PERBANDITAN MANIFESTASI, PROTES SOSIAL
• Keluhan dan Reaksi
Sejak masa kerajaan, kondisi sosio-ekonomi petani tidak pernah berlebihan Hal ini disebabkan oleh kedudukan petani yang rendah yang membawa konsekuensi bermacam-macam. Perbanditan yang timbul di pedesaan tidak dapat dilepaskan dengan hilangnya fungsi tanah. Dari hubungan pemilikan tanah dan kewajiban pajak, petani juga memperoleh pendapatan berupa hasil tanah. Tetapi perolehan petani dikonsumsikan kembali dan praktis mereka tidak mempunyai uang kontan lagi. Pendapatan petani yang ada dibawah subsistensi selalu mengalami penyusutan dan tampak sekali bahwa tidak sesuainya penghasilan dengan kebutuhan hidup. Semakin maju dan luas perkebunan di pedesaan semakin cepat pula cepat pula perubahan kehidupan petani, dapat dikatakan perkebunan dan pabrik menguasai sektor-sektor keperluan yang hanya dapat dipenuhi oleh petani.

Di dalam proses produksi kapitalis, petani menjadi penyedia tenaga kerja. Satu-satunya milik petani yaitu tenaga kerja dijadikan salah satu factor produksi. Perkebunan dan pabrik hanya dapat berjalan jika upah kerja ditekan, dan keuntungan jadi berlipat ganda jika upah kerja itu ditekan seminimum mungkin. Kedudukan petani dan buruh sangat lemah, mereka tidak berdaya menghadapi penguasa-penguasa. Demikianlah nasib petani, secara structural kedudukan petani ada distrata bawah yang mau tidak mau dikuasai struktur atas. Reaksi yang dilancarkan petani sebanding dengan tekanan yang diterimanya, semakin berat tekanan semakin keras pula tekanannya. Kehidupan ekonomi petani yang selalu ada dibawah, jelas tidak memberi harapan lahirnya kesejahteraan mereka. Perasaan tidak puas yang tidak dapat ditoleransikan sebagai akibat dominasi perkebunan mendorong petani menyiapkan diri akhirnya membulatkan tekad untuk melawan pihak-pihak yang dianggap merugikan petani.

• Ekonomi dan Politik Perbanditan
Sejak berlakunya politik ekonomi liberal tahun 1870, kehidupan di pedesaan tidak mnjadi makin baik tetapi bahkan sebaliknya. Meskipun dilakukan penghapusan tanam paksa untuk berbagai jenis tanaman, tetapi dampaknya tidak menguntungkan bagi kehidupan petani. Secara tidak disadari pemerintah dan perusahaan perkebunan mulai berjaga-jaga agar perusahaannya selamat. Gerakan mereka yang semula berbasis pada gerakan tradisional, bergeser pada gerakan modern yaitu melalui organisasi politik. Kota-kota besar seperti Jakarta, Surakarta, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Malang, dan Pasuruan merupakan awal tempat berpijaknya para calon pemimpin Partai Komunis Indonesia(PKI) dan Partai Nasional Indonesia(PNI).

Biasanya mereka berasal dari daerah pedesaan disekitar perkebunan yang karena kesempatan baru mereka melanjutkan sekolah di kota-kota,di antara mereka tidak jarang berkenalan dengan tokoh-tokoh komunis yang juga menjadi anggota SI setempat. Dari sinilah awal mula penyebaran komunisme yang secara kebetulan mempunyai persamaan dengan tujuan SI yang akan menyejahterakan buruh dan petani.

Partisipasi buruh petani dalam organisasi politik dapat dilihat dari derjat atau tingkat pendidikannya. Pendidikan mereka kebanyakan adalah rendahan dan mereka cenderung menjadi anggota organisasi buruh yang mudah dimanfaatkan dalam setiap gerakan. Petani makin tergantung dan terikat dengan uang sewa yang dibayarkan perkebunan. Uang sewa diberikan dalam termin persewaan yang lama, lebih dari dua dekade yang bagi petani sangat tidak menguntungkan yang setiap saat mengharapkan uang sewa.


C. JENIS-JENIS PERBANDITAN PEDESAAN
Perbanditan di pedesaan bermacam-macam jenisnya, pada dasarnya perbanditan timbul sebagai akibat perubahan social yang diintroduksikan pemerintah colonial melalui tanah-tanah partikelir maupun tanah perkebunan. Reaksi yang muncul dari petani karena tekanan pajak dan kerja wajib yang berat mengakibatkan kemiskinan, penghisapan, dan penekanan. Masuknya kultur barat ke pedesaan menyebabkan juga petani kehilangan orientasi dan lepas dari budaya aslinya sehingga, mereka mencari jalan keluar antara lain berupa perbanditan. Di jawa bandit dapat disamakan dengan durjana, lun, bajingan, dan lain-lain. Dalam laporan kolonial digunakan berbagai istilah bendewezen, roofpartij, roverbende, roverij untuk menyebut bandit. Kecu dan rampok terdiri dari kawanan yang lebih dari 20 orang, koyok lebih dari 5 orang, dan culeg lebih dari 3 orang.

Maling atau pencuri dan begal, meskipun sering dilakukan lebih dari seorang dapat digolongkan resistensi individu. Yang jelas sasaran mereka individu pula yang merugikan petani. Mereka ini digolongkan kejahatan kecil, sedangkan rampok dan kecu termasuk kejahatan besar atau kejahatan serius. Dalam kacamata pemerintah perbanditan digolongkan menjadi 3, yaitu: a). kriminalitas (criminal bandit), b). perbanditan (banditry), dan c). pemberontakan (rebellion). Perbanditan lebih bersifat lokal dan jaringan dengan lokal lain sangat jarang, dan bahkan diantara mereka terjadi persaingan siapa yang paling berpengaruh di satu daerah. Perbanditan selalau memperkuat militansinya dengan kekuatan magis-keagamaan.


D. PERBANDITAN PEDESAAN
• Perbanditan Banten-Batavia
Perampokan
Hampir selama abad 20an di keresidenan Banten ada dalam suasana perbanditan yang didukung oleh berbagai lapisan masyarakat yang menjadi simpatisannya.lingkungan yang sangat menguntungkan perbanditan termasuk kebiasaan masyarakat dengan keberanian melawan penindas nyang disertai alat-alat perlawanan. Beberapa contoh tokoh perbanditan dapat ditnjukan antara lain seorang bernama Sahab, ia beroperasi di banten selatan selama bertahun-tahun. Ia berpengalaman keluar masuk penjara, dan bahkan kemudian diangkat sebagai demang oleh Patih Lebak, agar keamanan dapat ditegakkan. Memang benar bahwa para bandit merupakan “pelindung” dan pemerintahan “bayangan”.

Tidak mengherankan jika keamanan dipedesaan dapat ditegakkan dengan uang. Batavia yang sudah menjadi pelabuhan besar didiami oleh multietnik. Pedagang-pedagang dari seluruh nusantara singgah di kota ini dan mendirikan perkampungan mereka sendiri. Keadaan seperti ini tidak mengherankan dengan banyaknya kerusuhan dan kriminalitas. Sudah tentu pencurian dan perampokan sudah tidak asing di kota besar seperti Batavia. Perampokan besar yang disebutkan dalam laporan colonial adalah yang terjadi pada tahun 1880. perampokan ini cukup meresahkan pemerintah dan harus ditanggulangi agar tidak meluas.

• Perbanditan Yogyakarta
Kecu dan Pencuri
Sebagaimana diketahui bahwa Yogyakarta adalah bagian dari Vorstenlanden yang kehidupan penduduknya bertani. Daerah ini sangat subur sehingga banyak didirikan perusahaan perkebunan, terutama tebu, tembakau, indigo, dan kopi. Perbanditan yang lazim dikenal di daerah ini adalah kecu, yaitu perampokan yang dilakukan lebih dari 5 orang dengan korban personil perkebunan, orang cina, dan kepala-kepala setempat.beberapa kasus kecu dapat ditnjukkan misalnya tahun 1850, kawanan kecu bersembunyi diperbatasan dengan keresidenan kedu, Surakarta dan Semarang, hingga susah dikejar polisi. Upaya pencegahan terhadap merajalelenya perbanditan ini terus dilakukan sntara lain dengan memperkuat polisi bersenjata, tetapi uasaha pemerintah tetap sia-sia. Tindakan petani yang jengkel terhadap perkebunan yang nerugikan mendorongnya untuk melakukan pembalasan yaitu dengan melakukan pembakaran kebun tebu, los tembakau dan bangunan-bangunan lain. Sejak tahun 1860an pembakaran sering terjadi karena petani banyak yang dirugikan.

Resistensi dalam bentuk individual berupa pencuri, begal, dan pembakaran yang dilakukan seseorang tanpa diketahui siapa pemilik atau korban kejahatan. Di antara resistensi individual yang tercatat sangat sangat tinggi adalah angka pencurian hewan. Sejak tahun 1870 laporan tentang pencurian di daerah Yogyakarta makin banyak. Rupanya pencurian makin meningkat dan sampai pada titik yang paling mengkhawatirkan terjadi di daerah bantul pada tahun 1920, bahkan sampai pada tahun 1934 laporan kolonial masih menyebut bahaya “kriminalitas”

• Perbanditan Surakarta
Kecu
Daerah Surakarta tidak berbeda dengan Yogyakarta, bahkan perbanditan lebih banyak terjadi. Di samping daerahnya subur di daerah perkebunannya juga banyak. Di daerah ini perbanditan meliputi jenis individual dan juga kolektif. Pencurian dan pembakaran lebih menunjukkan kegiatan perseorangan, sedangkan kecu merupakan kegiatan kolektif yang sangat dominan, dan berani berhadapan dengan korban dan bukan hanya itu tetapi juga memaksa, menyiksa, dan tidak segan-segan membunuh korban. Sejak tahun 1830 kecu telah beroperasi di Surakarta dengan korban para penguasa lokal dan orang-orang kaya. Pada tahun 1871 terjadi beberapa kali pengkecuan. Pada malam 12 april Ngabehi Onggodimejo di desa keringan klaten menjadi korban kecu.

Setelah berhasil mengambil kekayaan kawanan bandit melarikan diri dengan aman. Keadaan pedesaan yang tidak aman sangat tergantung pada kecu dan factor eksternal yang ikut mendorong kegiatan mereka. Pada tahun 1915 pengkecuan di Surakarta jumlahnya relative lebih besar. Aktivitas kecu masih menunjukkan frekuensi yang tinggi disbanding dengan masa-masa, kemudian setelah munculnya organisasi politik modern yang mampu memberi wadah resistensi masyarakat pedesaan.

Apanage dan Bekel

Abad XIX di Jawa merupakan periode eksploitasi agraris. Pada tahun 1830 dimulai Tanam Paksa dan tahun 1870 dikeluarkan Undang-Undang Agraria oleh Pemerintah Kolonial. Undang-Undang Agraria memberikan kebebasan perusahaan swasta untukmenanamkan modalnya. Sejak tahun 1830 di Vorstenlanden berkembang perusahaan perkebunan (orderneming). Baik Tanam Paksa maupun perusahaan perkebunan memerlukan lahan yang luas. Di keresidenan Surakarta lahan yang luas dan subur adalah tanah apanage. Kepemimpinan seorang bekel diperlukan sekali bagi kehidupan sosial di tanah apanage.


A. LATAR BELAKANG SOSIAL EKONOMI
Dalam Perjanjian Giyanti tahun 1755, berdirilah 2 kerajaan yaitu: Kerajaan Surakarta dan Yogyakarta. Surakarta adalah bagian dari Vorstenlanden, wilayahnya meliputi daerah seluas 6215 km2. Letak keresidenan Surakarta sangat strategis,dan mudah dijangkau dari berbagai penjuru. Sepanjang jalan besar dari Semarang dan Yogyakarta banyak didirikan pos dan benteng untuk memudahkan pengawasan dan komunikasi. Demikian pula jalan kereta api Semarang-Vorstenlanden yang dipasang sejak tahun 1864 dan jalan trem yang menghubungkan pusat-pusat perkebunan di pedalaman sudah membentuk jaringan transportasi yang efektif dengan kota-kota pada akhir abad XIX.


B. SISTEM APANAGE
Peranan tanah dan mekanismenya menciptakan timbulnya interaksi sosial dalam masyarakat. Dengan kata lain, system apanage menentukan dan mengatur pola hubungan sosial politik masyarkat agraris. Berdasarkan teori milik raja (vorstendomein) dari Rouffaer, raja adalah pemilik tanah seluruh kerajaan dan dalam pemerintahannya ia dibantu oleh para birokat yang terdiri dari sentana dan narapraja. Mereka diangkat oleh raja berdasarkan orientasi kepada status dan askripsi. Mereka diberi tanah apanage atau tanah lungguh sebagai gaji yang merupakan imbalan jasanya.teori domein ini dimanfaatkan oleh para ahli hukum adat yang melihat hal seperti yang digambarkan oleh Rouffaer itu sebagai hasil proses userpasi kekuasaan raja yang semakin kuat.

Gambar : Apanage dan Bekel

Mengikuti pendapat bahwa hak atas tanah tertinggi ada pada raja, maka di samping raja menggunakan tanah untuk memenuhi kebutuhan sendiri, tanah-tanah itu juga diberikan sementara kepada sentana dan narapraja sebagai siti atau bumi gadhuhan. Menurut fungsinya tanah-tanah di Kasunanan dan Mangkunegaran dibedakan menjadi: pertama, Bumi narawita, yaitu tanah yang menghasilkan sesuatu (barang) yang ditentukan dan diperlukan oleh raja. Para patuh diberi hak untuk memungut sebagian hasil tanah apanagenya. Karena mereka bertempat tinggal di kuthagara, maka penggarapan apanagenya dilakukan oleh seorang bekel.

Selain mewakili patuh, para bekel juga dipercaya memungut hasil bumi dari petani. Dalam arti sempit tugas seorang bekel adalah pengumpul pajak dari petani di desa-desa, dan dalam arti luas ia harus mengawasi keamanan desa, termasuk menyediakan tanah dan tenaga kerja. Oleh karena itu, meskipun patuh membebani bekel dengan berbagai tugas dan kewajiban, tugas itu dikerjakannya dengan baik karena bekel dengan mudah mengarahkan petani di kebekelannya. Bekel yang diangkat dikukuhkan dengan surat pengangkatan yang disebut piagem yang di dalamnya tercantum tugas, kewajiban dan sangsinya. Sebelum seorang bekel diangkat, ia harus mendapat persetujuan dahulu dari gunung, yaitu seorang penguasa distrik yang membawahi bekel.


C. STRUKTUR APANAGE
Dilihat dari strukturnya, tanah apanage dapat dibedakan menjadi tanah narawita (kroondomein) di satu pihak dan tanah apanage untuk sentana dan narapraja di pihak lain. Tanah-tanah narawita menghasilkan bahan pangan, kudapan dan bahan-bahan yang diperlukan oleh istana. Raja dan patuh menyerahkan penggarapan tanah itu kepada bekel.

Untuk desa-desa besar bekel-bekel ada di bawah pengawasan demang. Seperti yang sudah lazim berlaku, pembagian hasil tanah dilakukan dengan maro, 2/5 bagian untuk raja atau patuh, 2/5 untuk sikep, dan yang 1/5 untuk bekel. Pola hubungan ke bawah dari raja atau patuh kepada bekel dan sikep baik di tanah narawita maupun di tanah apanage merupakan pola tetap. Selain itu, hubungan ke bawah berasal dari parapejabat tinggi dan rendah istana yang semuanya adalah para patuh.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada dua golongan sosial besar, yaitu golongan sosial besar, yaitu golongan priyayi di satu pihak dan wong cilik di pihak lain. Golongan priyayi yang terdiri dari para sentana dan narapraja merupakan sebagian kecil penduduk terdiri dari golongan penguasa yang berada di atas golongan sosial besar. Golongan besar ini terdiri dari sikep dan kuli-kuli lainnya yang disebut wong cilik. Priyayi mengawasi para sikep karena ia memberi tanah garapan kepada mereka.

Golongan sikep menyediakan tenaga kerja untuk menggarap tanah-tanah apanage. Dengan demikian, dilihat dari struktur sosial yang berlaku, tampak adanya dominasi dan eksploitasi oleh golongan sosial di atas suasana desa.


D. BEKEL DALAM MASYARAKAT TRADISIONAL
Peranan bekel timbul karena system apanage yang mempercayai bekel sebagai penebas pajak yang dibayarkan secara teratur maupun okasional. Tertib tidaknya penarikan pajak dari petani sangat bergantung pada para bekel sebagai penanggung jawab. Rupanya tidak diragukan lagi bahwa sering terjadi kebocoran dalam pembayarannya sehingga sejumlah pajak yang diharapkan tidak sampai kepada patuh. Diperkirakan sikep tidak dapat memenuhi pasokan sehingga jumlah pemasukan pajak berkurang, tetapi juga sangat besar kemungkinannya pasokan itu sebelum sampai pada patuh diambil sebagian oleh kepala-kepala di atas bekel.

Selain itu, berkurangnya pemasukan pajak diperkirakan berasal dari sikep yang tidak sanggup membayarnya. Oleh karena itu, sikep harus diawasi sehingga bekel diberi tugas baru sebagai pengawas penarikan pajak dan sekaligus sebagai penjaga keamanan desa. Tugas tambahan menjadi pengawas penarikan pajak ini secara tidak sengaja memunculkan peranan bekel sebagai penguasa desa, artinya ia mempunyai kekuasaan sebagai kepala desa. Sejak terjadinya perluasan perkebunan, peranan bekel sebagai penguasa dsa menjadi makin jelas. Perubahan itu terjadi pada tahun 1848, pada waktu itu dikeluarkannya peraturan tentang tugas kepala-kepala desa. Namun, setelah tahun itu masih selalu terjadi kesalahan dalam menyebut bekel sebagai penebas pajak ataukah bekel sebagai pemegang kekuasaan desa atau kepala desa. Rupanya setelah pertengahan abad XIX jelas ada kecenderungan menyebut bekel sebagai kepala desa.

Didalam system apanage, bekel ditempatkan sebagai penghubung ke atas dank ke bawah. Hubungan ke atas menempatkan bekel sebagai penebas tanah apanage sebagai siti gadhuhan dari raja, dan ia bertanggung jawab dalam pembayaran sejumlah pajak seperti yang disebutkan dalam piagem. Dalam hal ini kedudukan patuh sangat kuat karena ia berkuasa untuk memaksa bekel agar memenuhi tuntutannya. Jadi, dengan kata lain bekel harus loyal kepada patuh. Sedangkan hubungan ke bawah antara bekel dengan sikep dan kuli-kuli lainnya menempatkan bekel sebagai pelindungnya sehingga para kuli itu sangat tergantung pada bekel. Loyalitas kuli kepada bekel tidak diragukan lagi dalam hubungannya dengan pengerahan tenaga untuk mengerjakan sawah. Kuduran atau sambatan wajib juga berlaku pada petani jika bekel memerlukan tenaga kuli di kabekelannya.

Perubahan kedudukan tanah apanage dan peranan bekel mempunyai dampak luas dan sangat kompleks dalam masyarakat. Reorganisasi agraria merupakan dasar pembaharuan karena ekstrasi colonial selama ini belum memperoleh keuntungan maksimal. Oleh karena itu, ekstrasi hasil bumi dan tenaga kerja petani ditingkatkan, khususnya dengan mengubah kedudukan tanah dan membentuk pemerintahan desa. Dengan demikian ekstraksi lama tetap berjalan disatu pihak, dan intensifikasi ekstraksi berlangsung sesuai dengan kemajuan penetrasi colonial dan komersialisasi di pihak lain. Perubahan-perubahan itu mempercepat runtuhnya kelembagaan desa. Dukungan dari beberapa teori perlu dicocokan kebenarannya terutama korelasi antara perubahan kedudukan tanah dan pemerintahan desa dengan proses komersialisasi dan monetisasi.

Proses reorganisasi adalah salah satu cara untuk memperbaiki keadaan di pedesaan. Reorganisasi peradilan yang dilakukan sebelumnya guna menunjang keamanan bagi usaha-usaha swasta ternyata belum cukup menjamin. Oleh karena itu, diperlukan reorganisasi agraria, yaitu dengan menghapus tanah apanage agar ada kepastian usaha bagi modal swasta, termasuk penyederhanaan manajemennya.


E. KEKUASAAN BEKEL
Perubahan kekuasaan bekel secara resmi baru dilakukan bersamaan dengan reorganisasi tanah dan pembentukan pemerintahan desa pada tahun 1912 untuk desa kejawen, tahun 1917 untuk desa perkebunan. Desa-desa kejawen yang terdiri dari beberapa kabekelan dihapus, dan dibentuk kelurahan yang dikepalai oleh seorang lurah desa atau kepala desa.
Pada dasarnya terdapat persamaan wewenang bekel denagn lurah, tetapi wewenang lurah dipersempit pada urusan administrasi dan pemerintahan. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah colonial mempunyai pegangan kuat terhadap desa-desa dalam rangka mengubah system apanage ke industrialisasi agraris. Dengan kata lain, kelurahan mempunyai wewenang nyata untuk mengatur desa-desa guna mendapatkan tanah dan tenaga kerja melalui persewaan dan kontrak individual.


F. TRANSPORTASI DAN MOBILISASI
Transportasi dan mobilisasi merupakan dampak dari peningkatan agro-industri. Mobilisasi mencakup perpindahan secara geografis dari satu tempat ke tempat lain yang ditunjang oleh transportasi modern yaitu kereta api, sedangkan perpindahan secara sosial berupa perubahan status sosial ke atas. Kedua bentuk mobilitas itu tidak dapat dilakukan sepenuhnya oleh petani karena ada beberapa hambatan. Mobilitas geografis petani terbatas pada territorialnya dan kemampuan finansialnya, sedangkan mobilitas ke atas sengaja ditekan agar tetap tersedia tenaga kerja guna memperoleh ekstraksi secara maksimal.


G. KERESAHAN DI PEDESAAN
Menurut lokasi kejadiannya, keresahan sosial dapat dibedakan menjadi 2, yaitu di pusat kerajaan dan di pedesaan. Sungguhpun demikian, kedua lokasi itu tidak dapat dipisahkan karena keresahan yang mula-mula timbul di istana, setelah meletus sebagai gerakan, beralih kepada dukungan priyayi di pusat kerajaan. Oleh karena itu, kerusuhan-kerusuhan seperti perkecuan, pencurian, pembegalan, pembakaran, dan pembunuhan, serta gerakan sosial keagamaan mengambil tempat di pedesaan karena petani meupakan sebagian besar korban modernisasi sehingga gerakan yang timbul selalu didukung oleh petani. Kasus-kasus gerakan sosial, yaitu :
1) Gerakan Mangkuwijoyo tahun 1865
2) Gerakan Srikaton tahun 1888

Peran U Aung San Dalam Perang Kemerdekaan Myanmar

U Aung San lahir di Natmauk, kota kecil di daerah kering di Myanmar Tengah pada tanggal 13 Februari 1915, tiga puluh tahun setelah perang Inggris-Myanmar ketiga yang mengakhiri Kerajaan Mandalay menyebabkan seluruh negeri Myanmar berada di bawah pemerintahan Inggris. Penduduk memiliki tradisi mengabdi kepada raja-raja Myanmar dan beberapa nenek moyang U Aung San memperoleh kedudukan tinggi dalam pemerintahan.

Ketika U Aung San memasuki Universitas Yangoon, pemberontakan Hsya San yang terjadi setahun sebelumnya telah tertumpas dan pemimpinnya telah di hukum mati. Latar belakang pemberontakan ini disebabkan oleh penderitaan penduduk yang menuntut pembagian tanah, Inggris menganggapnya sebagai pemberontakan petani yang dipimpin oleh orang yang percaya takhayul dan ingin menjadi raja dan meremehkannya, hal itu menimbulkan simpati lebih besar dari kalangan orang Myanmar, mereka menganggap Hsya San sebagai tokoh yang tidak menarik pun terharu oleh keberanian dan semangat kebangsaan para pemberontak dan merasa kasihan karena pembalasan yang keji oleh pemerintah. Orang-orang Myanmar tidak pernah berdamai dengan kekuasaan asing walaupun telah dicapai hasil yang lumayan dari politik perdamaian Inggris.

Keterlibatan U Aung San dalam kegiatan politik mahasiswa terjadi secara selangkah demi selangkah kemudian secara cepat meningkat setelah tahun 1935. Ia bekerja sama dengan para pemuda seperti Nu, Hla, Rashid, Their Pein pe dan Kyaw Nyein, kemudian ia menjadi tokoh terkenal dalam gerakan kemerdekaan Myanmar. U Aung San menjadikan organisasi mahasiswa itu sebagai kekuatan politik yang patut diperhitungkan, mereka berusaha memasuki pimpinan perhimpunan mahasiswa yang konformis walaupun pada mulanya tidak berhasil tetapi nasionalisme mereka yang terus berkobar dan kerja keras akhirnya menuai hasil.

Gambar : U Aung San

Pada tahun 1935-1936 kelompok kaum nasionalis muda telah berhasil menduduki sebagian besar kursi pimpinan perhimpunan mahasiswa, U Aung San sebagai salah seorang yang terpilih dalam Dewan Eksekutif menjadi editor majalah perhimpunan. Pada tahun 1936 taerjadi pemogokan yang merupakan tonggak penting dalam perkembangan politik kaum nasionalis muda, hal ini menyebabkan U Aung San dikenal secara luas sebagai pemimpin mahasiswa dimana ia berhasil menjadi ketua Perhimpunan Mahasiswa Myanmar dan Himpunan Mahasiswa Universitas Yangoon.

Pada tahun 1938 ia keluar dari Universitas untuk menjadi anggota Dohbama Asi-ayone sebuah partai yang lahir dari kancah huru hara Indo-Myanmar pada tahun 1930. Penguasa Inggris menginginkan istilah Thakin yang berarti tuan tanah agar diucapkan oleh orang Myanmar dan menjadikan mereka sebagai bawahannya. Dengan menerepkan gelar bagi diri mereka sendiri para Thakin muda itu menyatakan hak orang Myanmar menjadi tuan di negeri sendiri dengan warna nasionalisme yang berani sehingg muncullah percekcokkan dalam tubuh organisasi, sehingga timbullah dua golongan, U Aung San bergabung dengan faksi besar yang dipimpin oleh Thakin Kodaw Hmaing dan menjabat sebagai sekretaris jenderal Dohmana Asi-ayone dan kemudian dialah yang menyusun manifesto.

Pada tahun 1938-1939 terjadi peristiwa penting yang dikenal dengan Revolusi 1300. U Aung San adalah salah seorang yang dianggap bisa mengatasi persaingan antara faksi dan keprihatinan, Ia menjadi anggota pendiri serta sekretaris jenderal dalam suatu kelompok yang digambarkan sebagai studi Marxis. U Aung San tidak bersikap fanatik, ia beranggapan bahwa yang luas baginya ialah luas lingkup teori sosial namun pencarian sebenarnya adalah gagasan dan siasat yang dapat mencapai kemerdekaan dan percatuan bagi negerinya. Pada tahun 1939 U Aung San memimpin suatu kubu kemerdekaan yang diberi nama sindiran gagasan Thakin U Aung San. Tujuannya ialah melawan dan memberontak pada pemerintahan Inggris, namun menjelang akhir tahun 1942 banyak pemimpin Thakin dan Ba maw yang dimasukkan ke dalam penjara, kemudian keluarlah surat perintah atas penangkapan U Aung San, namun ia mendapat peringatan dan dapat segera menghilang.


A. GERAKAN NASIONALISME U AUNG SAN DALAM MERAIH KEMERDEKAAN MYANMAR
U Aung San telah memperkirakan bahwa suatu saat diperlukan perjuangan senjata, namun ia tidak selalu mengesampingkan kemungkinan mendapatkan kemerdekaan melalaui cara konstitusional. Pada Agustus 1940, U Aung San bersama seorang Thakin lain, Hla Nyaring (Yang aung) meninggalkan Myanmar dengan kapal Hai Lee dan tiba di Kulangsu, daerah pemukiman internasional di Amoy, Cina. Selama beberapa bulan keduanya terdampar disana tanpa mencapai hubungan dengan komunis Cina. Namun keduanya didekati oleh agen Jepang, kemudian pergi ke Tokyo untuk menemui kolonel Kenji Suzuki, seorang opsir militer Jepang yang terkenal sebagai kepala Minami Kikan, sebuah organisasi rahasia yang bertugas membantu kemerdekaan Myanmar.

Di Tikyo, U Aung San dan Suzuki membina sejenis pengertian bersama, namun keduanya masih terdapat pemikiran yang berbeda. Meskipun Suzuki menghargai U Aung San atas kejujuran dan patriotismenya, ia juga mengeluarkan kritikan keras yang berpendapat bahwa pemikiran politik U Aung San kurang matang. Dalam mendekati Jepang U Aung San merasa khawatir dan was-was. Karena meskipun ia mengagumi patriotisme, kebersihan, dan pengorbanan diri masyarakat Jepang, ia merasa berkeberatan terhadap kekasaran beberapa pandangan kemiliterannya dan agak terkejut oleh sikap mereka terhadap wanita.

Tentara Kemerdekaan Myanmar (TKM) secara resmi dibentuk di Bangkok pada bulan Desember 1941. TKM merupakan pasukan yang terdiri atas para pemuda yang dilatih di Hainan, orang-orang Thai dari Myanmar, dan para anggota Minami Kikan. Para anggota pasukan tersebut mengangkat sumpah setia, dan opsirnya menggunakan nama Suzuki menjadi Moegyo (halilintar) dan U Aung San menjadi Teza (api). Penyerbuan TKM ke Myanmar bersama bala tentara Jepang menjadi kebanggaan tersendiri dan menimbulkan kegembiraan bagi orang Myanmar, mereka merasa bahwa pada akhirnya kehormatan bangsa dapat ditegakkan. Namun U Aung San dan beberapa kawan seperjuangannya segera menyadari bahwa kesulitan akan timbul nanti.

Para anggota Minami Kikan, yang menyadari kehormatan dan janji untuk memberikan kemerdekaan kepada Myanmar merasa kecewa dengan perkembangan situasi. Sesungguhnya Suzuki telah menyusun pemerintahan pusat dengan Tun Ok sebagai kepala pemerintahan segera setelah Yangoon jatuh ke tangan Jepang pada Maret 1942. Pemerintahan itu hanya berlangsung singkat karena setelah pendudukan itu dilanjutkan, pemerintah militer Jepang mengambil alih pemerintahan tersebut. Myanmar diperlakukan terus sebagai wilayah taklukan. U Aung San tidak mambayangkan hal ini sebelumnya, ia memusatkan perhatian untuk memperkuat dan mendisiplinkan tentara, karena sadar bahwa usaha untuk mencapai kemerdekaan masih sangat panjang.

U Aung San dinaikkan pangkatnya menjadi mayor jenderal dan diundang ke Jepang untuk diberi bintang jasa oleh kaisar pada bulan maret 1943. Perutusan ke Tokyo dipimpin oleh Ba Maw, di disamping U Aung San juga terdapat dua negarawan terkemuka yaitu Thein Maung dan Mya, perdana menteri Jepang. Jenderal Tojo mengumumkan bahwa dalam bulan Januari Myanmar akan segera mendapatkan kemerdekaan. Pada 1 Agustus 1943, Myanmar dinyatakan sebagai negara merdeka yang berdaulat dan menjadi anggota yang sederajat dalam lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Kemudian Ba Maw diangkat menjadi kepala negara dengan gelar adipati yang merangkap sebagai perdana menteri, sedangkan U Aung San menjadi perdana menteri urusan perang.

Permusuhan yang muncul antara kaum komunis dan kaum sosialis dari partai revolusioner Myanmar menjadi masalah berat yang harus diatasi oleh U Aung San. Para pemimpin komunis itu ialah Soe, Than tun dan Ba Hein, sedangkan Kyaw nyein dan Ba Swe adalah dua orang diantara kaum sosialis yang pailng utama dan giat. U Aung San berusaha keras agar kedua belah pihak dapat bersatu. Pada bulan Agustus 1944, U Aung San mengadakan pertemuan rahasia selama beberapa hari dengan Soe, Than Tun dan Ba Hein. U Aung San mengusulkan mengenai pembentukkan organisasi serta rencana aksi bersama, usul ini disetujui.

Setelah kekuatan dalam tubuh sendiri dapat disatukan, tinggalah mencari jalan untuk dapat berhubungan dengan pasukan sekutu sebelum memutuskan rencana perlawanan. Pada tanggal 27 Maret 1945, ketika pasukan Myanmar di seluruh pelosok negeri bangkit melawan Jepang, sepuluh hari sebelumnya U Aung San ikut serta dalam pawai upacara di Yangoon. Setelah pawai berakhir, ia dan kawan-kawannya bersama-sama keluar dari ibukota untuk melakukan manuver. Pada tanggal 15 Mei, U Aung San bersama seorang perwira staf pergi menemui Slim di markasnya. Dalam pembicaraan selanjutnya, U Aung San menegaskan dirinya sebagai wakil pemerintahan sementara sekutu. Ia berusaha memperoleh konsesi yang seluas-luasnya dari opsir Inggris itu, ia membawa diri secara lebih realistis, kooperatif dan memperlihatkan kejujuran sehingga Slim menyukai dan menghargainya.

Setelah pembicaraan antara U Aung San dan Slim, pasukan Myanmar dan sekutu bergabung muntuk menyerang bala tentara Jepang. Serangan ini berakhir kekalahan pada pihak Jepang. Pada tanggal 15 Juni, angkatan bersenjata Myanmar bersama-sama dengan satuan-satuan yang mewakili kerajaan Inggris dan pasukan sekutu mengadakan pawai kemenangan di Yangoon. Pada bulan agustus 1945, organisasi antifasis diperluas dengan mencakup organisasi-organisasi dan perorangan yang mewakili berbagai kepentingan sosial dan politik dan manggunakan nama Liga Kemerdekaan Rakyat Antifasis (LKRA).

Tahun 1945-1947 memperlihatkan kemunculan U Aung San sebagai pemimpin yang kuat dan negarawan yang cakap serta memperoleh kepercayaan dan kecintaan rakyatnya, ia mengecam oarang yang menginginkannya tetap berada dalam angkatan bersenjata. Pada bulan Mei 1945, pemerintah Inggris telah menjelaskan politiknya mengenai masa depan Myanmar dalam Buku Putih. Bagaimanapun pelaksanaannya, selama tiga tahun akan diperintah oleh gubernur secara langsung, dan pada saatnya kemudian pemilihan dan pembentukkan kembali Dewan serta pembuat Undang-undang Myanmar tahun 1935. Persyaratan yang terdapat dalam Buku Putih ini seluruhnya tidak dapat diterima oleh LKRA. Para pemimpin LKRA menjelaskan bahwa LKRA merupakan partai yang mewakili negara dan oleh karena itu harus diperbolehkan untuk membentuk pemerintahan sementara nasional guna menggantikan pemerintahan militer.

Meskipun penggantian gubernur tidak mengubah kebijakan politik LKRA, namun ada juga perubahan dalam hal pendekatan pemerintah Inggris, sehingga politik kemerdekaan memasuki tahap baru. Dewan gubernur yang lama dibubarkan. Kemudian pada bulan September 1946, U Aung San diangkat menjadi wakil ketua Dewan Eksekutif tersebut dalam bidang pertahanan dan urusan luar. Rakyat memang kukuh berdiri dibelakangnya tetapi ia tidak bebas dari masalah. Lebih keras daripada tantangan yang datang dari partai politik yang mencoba menantang kedudukan LKRA adalah masalah dari dalam organisasi sendiri.

Pada bulan Desember, LKRA menerima undangan dari Pemerintah Inggris untuk berkunjung ke London guna membahas langkah-langkah yang diperlukan dalam membentuk Myanmar menjadi negara merdeka yang berdaulat. Dalam kunjungan dan pembicaraannya di Inggris tersebut menghasilkan ”Persetujuan U Aung San-Attlee”. Dua orang anggota delegasi Myanmar menolak menandatangani persetujuan itu, Kedua orang itu adalah Saw, perdana menteri terdahulu dan Ba Shein dari Dohbama Asi-ayone yang bersama Tun Ok memimpin faksi minoritas Thakin pasca perpecahan pada tahun 1938. Setelah tiba kembali di Myanmar, Saw dan Ba Shein bergabung dengan Ba Maw dan Paw Tun yang juga seorang mantan perdana menteri. Mereka membentuk oposisi nasional, dengan menuduh U Aung San telah menyerang pihak imperialis agar memegang jabatan.

U Aung San tidak terlalu terganggu dengan tuduhan lawan politiknya. Ia segera mengadakan perundingan dengan kelompok minoritas dalam negeri. Persetujuan yang dicapai dengan Inggris masih menetapkan batas-batas negara bakal akan ditentukan oleh penduduk. Konferensi untuk menyelesaikan masalah itu direncanakan akan diadakan di Panglong pada bulan Februari. Konferensi Panglong menghasilkan persetujuan yang mengakui bahwa kemerdekaan akan lebih cepat diperoleh suku bangsa Shan, Kachin dan Chin melalui kerja sama dengan Pemerintah Myanmar Sementara, merupakan puncak misi U Aung San untuk menyatukan suku bangsa yang beraneka ragam di Myanmar. Beberapa waktu setelah konferensi Panglong, U Aung San mengadakan perjalanan keliling yang meletihkan ke seluruh pelosok negeri, ia mengkampanyekan LKRA dalam pemilihan bulan April kemudian. Hubungan khusus tubuh antara masyarakat Myanmar dan pemimpin muda yang baru menginjak usia 32 tahun itu.

LKRA mengemukakan politik kemerdekaan dalam rapat bulan Mei, sebuah dewan dibnetuk untuk merencanakan konstitusi republik yang berdaulat dan bebas, yang disebut Uni Myanmar. Kemudian setelah kemerdekaan tercapai ia akan meninggalkan politik untuk mengabdikan diri pada keluarga dan peda kegiatan menulis. Namun hal itu tidak terlaksana. Dalam suatu rapat Dewan Eksekutif tanggal 19 Juli, U Aung San bersama enam anggota dewan termasuk Ba Win (kakak sulungnya) seorang anggota senior pemerintahan, serta seorang ajudan muda dibunuh oleh orang-orang berseragam yang mendobrak masuk ke dalam ruang yang tidak mendapat penjagaan dengan bersenjatakan senapan mesin. Setelah diselidiki ternyata mereka adalah suruhan Saw, mantan perdana menteri yang mempunyai ambisi besar dan tidak rela terhadap menanjaknya kepemimpinan nasional U Aung San. Saw terbukti bersalah dan mendapat hukuman mati.

Meskipun U Aung San telah meninggal dunia, kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan jiwa raganya menjadi kenyataan di negerinya. Nu, anggota LKRA yang paling senior dapat lolos dari maut, merampungkan perundingan terakhir dan pada tanggal 4 Januari 1949, lahirlah Uni Myanmar yang merdeka.

Netralisasi Asia Tenggara (Pembentukan ASEAN)

Asia Tenggara sebelum kehadiran negara-negara kolonial Eropa ditandai dengan pergulatan perebutan kekuasaan antarnegara yang ada di kawasan daratan maupun maritim Asia Tenggara. Di daratan Asia Tenggara, terdapat empat Negara terkemukan yang menjadi faktor politik internasional pada saat itu yaitu kerajaan Vietnam, Siam (Thailand), Khemer (Kamboja), dan Burma (Myanmar). Keempat negara inilah yang membentuk hubungan antar negara hingga kedatangan negara-negara kolonial Eropa.

Namun di masa sekarang timbulah pola berpikir membentuk organisasi regional yang mana berfungsi sebagai benteng dari pengaruh negara-negara penjajah atau negara adidaya. Ketika Komunis menyebarkan pengaruhnya, Amerika membendungnya dengan mendirikan SEATO di Asia Tenggara. Tetapi organisasi regional dibentuk pertama kali yaitu The Association of South East Asia (ASA) pada tahun 1961, anggotanya terdiri dari Malaysia, Philipina, Thailand. Politik konfrontasi yang dilancarkan Soekarno, bertujuan Soekarno memimpikan sebuah negara besar yang meliputi Indonesia, Irian Barat, dan Malaysia.

Setelah berakhirnya rezim Soekarno tahun 1966, hubungan terjalin baik pada masa Soeharto dengan negara-negara di Asia Tenggara. Tahun 1967 terbentuklah ASEAN dengan prakarsa lima negara yaitu Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapura, Muangthai.


A. LATAR BERLAKANG TERBENTUKNYA ASEAN
ASEAN berdiri tahun 1967, di tengah situasi regional dan internasional yang sedang berubah.Secara geopolitik dan geoekonomi, kawasan Asia Tenggara memiliki nilai yang sangat strategis. Hal tersebut tercermin dari adanya berbagai konflik di kawasan yang melibatkan kepentingan negara-negara besar pasca Perang Dunia II, sehingga Asia Tenggara pernah dijuluki sebagai “Balkan-nya Asia”. Persaingan antar negara adidaya dan kekuatan besar lainnya di kawasan antara lain terlihat dari terjadinya Perang Vietnam.

Gambar : Logo ASEAN

Disamping itu, konflik kepentingan juga pernah terjadi diantara sesama negara-negara Asia Tenggara seperti konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia, klaim territorial antara Malaysia dan Filipina mengenai Sabah, serta berpisahnya Singapura dari Federasi Malaysia.Pembentukan ASEAN sebagai organisasi regional berasumsi atas kesadaran para pemimpin negara akan pentingnya sebuah kerja sama untuk menciptakan perdamaian, kemajuan, dan kemakmuran. Selain itu juga mempunyai beberapa persamaan yaitu persamaan kepentingan, permasalahan yang dihadapi, pentingnya kerjasama dan solidaritas negara di Asia Tenggara.

Upaya pembentukan organisasi kerjasama kawasan telah membuahkan hasil dengan ditandatanganinya Deklarasi ASEAN atau Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok oleh Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri Malaysia dan para Menteri Luar Negeri dari Indonesia, Filipina, Singapura dan Thailand. Deklarasi tersebut menandai berdirinya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Association of South East Asian Nations/ASEAN). Masa awal pendirian ASEAN lebih diwarnai oleh upaya-upaya membangun rasa saling percaya (confidence building) antar negara anggota guna mengembangkan kerjasama regional yang bersifat kooperatif namun belum bersifat integratif.

Tujuan ASEAN terdapat dalam Bangkok Charter yaitu :

1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai;

2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara negara-negara di kawasan ini serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

3. Meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah- masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang-bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi

4. Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang-bidang pendidikan, profesi, teknik dan administrasi

5. Bekerjasama secara lebih efektif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri mereka, memperluas perdagangan dan pengkajian masalah-masalah komoditi internasional, memperbaiki sarana-sarana pengangkutan dan komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat mereka

6. Memajukan meningkatkan pengkajian mengenai Asia Tenggara

7. Memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional

Ada beberapa norma dasar yang tumbuh dalam proses evolusi ASEAN selaku organisasi regional antara lai yaitu menentang penggunaan kekerasan dan mengutamakan solusi damai.Berakhirnya konfrontasi dan keikutsertaan Indonesia dalam pembentukan ASEAN merupakan blessing in disguise bagi pembentukan norma hubungan antarnegara yang menentang penggunaan kekerasan. Walaupun konfrontasi menciptakan ketegangan yang luar biasa, keputusn Soeharto untuk menghentikan konfrontasi melegakan negara-negara tetangga dan memuluskan jalan menuju pembentukan organisasi regional yang mementang prinsip penggunaan kekerasan dalam hubungan dengan sesama anggota. Di samping itu, pembentukan ASEAN pada hakikatnya membuka jalan bagi Indonesia untuk mendapatkan pengaruh tanpa harus menggunakan kekerasan.

Persoalan awal yang mengiringi pertumbuhan ASEAN adalah fraksi diplomatik antara Malaysia dan Philipina. Kasus Sabah menjadi penyebab terputusnya hubungan diplomatik kedua Negara walaupun hanya sementara. Malaysia mengancam mundur yang sudah tentu mengancam kelangsungan hidup ASEAN yang baru berumur enam bulan. Melalui pertemuan di Jakarta dan Bangkok Desember 1968 akhirnya sepakat menghimbau kedua negara untuk tidak lagi menyuarakan perbedaan pendapat mereka secara terbuka untuk menurunkan ketegangan hubungan politik kedua Negara.

Sejak bulan Maret tahun 1969 pihak Philipina telah menyatakan kesediaan untuk tidak lagi membicarakan isu Sabah dalam pertemuan ASEAN berikutnya. Kemudian Mei 1969 kedua Negara akhirnya bertemu. Harapan ini terwujud pada bulan Desember 1969, kedua Negara sepakat untuk membuka kembali hubungan diplomatik yang terputus sejak 1968. Cara ASEAN menyelesaikan konflik Sabah sangat unik karena mereka lebih banyak melakukan upaya diplomasi, tekanan, dan pencegahan sedemikian rupa sehingga di kemudian hari rangkaian kegiatan ini dikenal sebagai ASEAN Way, yaitu kebiasaan ASEAN dalam menyelesaikan persoalan.

Gambar : Peta ASEAN


B. PERKEMBANGAN ASEAN
Dekade Awal ASEAN
Banyak terjadi kesalahpahaman atas ASEAN karena keambiguan deklarasinya. Awalnya banyak yang mengira bahwa ASEAN bertujuan untuk kerjasama keamanan politik, namun nyatanya ASEAN dibentuk sebagai wadah kerja sama bidang Sosial, ekonomi, dan budaya regional. Selain itu banyak analis yang mengira ASEAN adalah bentukan atau sekutu komunitas eropa, namun setelah mempelajari piagam persetujuannya, barulah mereka menyadari bahwa ASEAN adalah badan murni regional.

Metode ASEAN dan tujuannya secara eksplisit sangat banyak yaitu, pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, pengembangan budaya, dll. Namun ASEAN tetap membahas secara minoritas masalah keamanan regional. Dengan pengalaman-pengalaman masalah keamanan, para pemimpin menyadari bahwa masalah seperti konfrontasi, separatisme, dan masalah perbatasan membuat penting dibentuknya kerjasama yang baik antar negara tetangga. Point yang untuk dibuat adalah sense dari identitas sentral gabungan untuk pembangunan komunitas keamanan yang tidak berasal dari interdependensi atau interaksi ekonomi yang intensif.

Kesuksesan kerjasama ekonomi selama dekade pertama berdirinya ASEAN lebih karena prestasi kerjasama politik dan keamanan. Disinilah kesadaran regional atau solidaritas antar negara-negara ASEAN terbentuk. Seperti yang sudah disebutkan diawal, sesungguhnya semua ASEAN-5 menghadapi ancaman dari dalam dan mayoritas dari anacaman itu adalah ancaman regional. Antara lain adalah, yang pertama adalah komunis yang memberontak di Malaya ( yang merupakan ancaman Malaya dan keamanan Malaysia). Lebih signifikan, eksistensi dan cara pelaksanaan ASEAN dibatasi dengan 2 mayor masalah yang mengacaukan regional ASEAN pada periode awal : ambisi Indonesia dan klaim philipina akan Sabah.

Kesalahan penanganan Soekarno pada perekonomian Indonesia menyebabkan kejatuhannya. 1966, Indonesia dan Malaysia mengakhiri konfrontasi. ASEAN pun menjadi tempat institusi dimana Indonesia dapat memulihkan keyakinan negara-negara tetangga dan melalui pihak ketiga yang dapat mengurangi ancaman. Kemudian Indonesia, Malaysia dan Thailand memainkan peranan penting dalam pembentukan ASEAN.

Pada permasalahan Malaysia dan Philipina akan klaim Sabah, Indonesia dan Thailand menawarkan untuk menjadi mediator dalam menegahi masalah ini. Lewat lembaga ASEAN yang menggunakan A FACE-SAVING AGREEMENT, Permasalahan dispute ini berusaha dirundingkan dengan baik. Penyelesain masalah Sabah melalui legitimasi institusi ASEAN dan peran mediator lewat bermusyawarah mufakat. Usaha manajemen konflik yang dilakukan ASEAN menutup peluang negara2 besar diluar ASEAN seperti AS dan China untuk dapat melakukan intervensi mendalam. Antipati terhadap “campur tangan” negara luar dipicu karena adanya perang Vietnam. Pada pertemuan deklarasi ASEAN 1971 yaitu pembentukan ZOPFAN ( Souteast Asia A Zone For Peace, Freedom and Neutrality ). Ide ini untuk meminimalisasikan great power AS, Rusia dan Chia dan mempertahankan kestabilan ASEAN dalam menyelenggarakan kerjasama internal mereka sebaik ekonomi dan keamanan. ZOPFAN merefleksikan keinginan ASEAN untuk memisahkan diri mereka dari hegemoni negara-negara besar.

Adapun mekanisme institusi ASEAN termasuk pertemuan tahunan menteri luar negeri, secretariat pusat di Jakarta dan beberapa komisi dan Ad hoc yang berhubungan dengan isu-isu ASEAN dan head of state summit. Pertemuan pertama pimpinan kepala negara terselenggar pertamakali di Jakarta pada tahun 1976 dan menghasilkan TOFAC ( Treaty of Amity and Cooperation)

Otonomi Regional
Hubungan beberapa negara anggota dengan negara–negara barat adalah hal yang tidak mungkin dipungkiri karena manfaat yang diperoleh selama hubungan tersebut mereka pelihara. Sebagai contoh Thailand maupun Philpina telah menjalin kerjasama keamanan dengan Amerika jauh sebelum ASEAN terbentuk. Demikian pula Malaysia dan Singapura secara historis merupakan bagian dari negara persemakmuran Inggris. Namun Indonesia senantiasa menentang pembentukan blok keamanan di ASEAN dan lebih cenderung untuk bersikap non blok. Perbedaan persepsi ini tidak mengurangi motivasi tumbuhnya prinsip lain yang bersifat mendasar bagi pertumbuhan ASEAN, yakni otonomi regional.

Menteri Luar Negeri Adam Malik mengatakan bahwa organisasi regional semestinya menjadikan persoalan-persoalan regional sebagai perhatian utama mereka. Penegasan ini sebagai upaya agar ASEAN tidak perlu lagi menggantungkan diri pada Negara-negara Barat seperti Amerika dan Inggris. Dengan demikian, ASEAN sebagai organisasi regional akan mampu mengembangkan dirinya sebagai organisasi yang tidak mudah dipermainkan oleh Negara-negara besar.

Tetapi semua anggota ASEAN sepakat bahwa sebaga organisasi regional yang masih muda ASEAN tidak mungkin menolak sepenuhnya pengaruh negara-negara besar di kawasan Asia Tenggara. Lee Kuan Yew, mengemukakan bahwa Negara-negara ASEAN paling tidak dapat meminta Negara-negara besar untuk memperhatikan kepentingan mereka bukan sebagai negara tetapi sebagai organisasi regional. Dengan demikian, ASEAN dapat leluasa menumbuhkan dan mengembangkan harapan mereka selaku organisasi otonom.Prinsip otonomi regional juga dipengaruhi oleh perubahan-perubahan global yang mengarah pada kebutuhan masing-masing Negara untuk mengembangakan politik luar negeri mandiri dan tidak tergantung sepenuhnya pada dukungan Negara-negara besar. Mohammad Ghazali Syafie menentang campur tangan pihak luar dalam menciptakan stabilitas internasional karena proses ini tidak mungkin dipaksakan dari luar.

Perdana Menteri Malaysia tahun 1970, Tun Abdul Razak memunculkan gagasan netralisasi kawasan Asia Tenggara dalam bentuk ZOPFAN ( Zona of Peace, Freedom an Betrality).Deklarasi ZOPFAN tahun 1971 merupakan kompromi dari berbagai pendapat negara anggota ASEAN khusunya Indonesia dan Malaysia. Prakarsa netralisasi ASEAN oleh Malaysia dilatarbelakangi dengan pertimbangan politik domestic khusus kerusuhan berdarah di Malaysia tahun 1969. Deklarasi ZOPFAN cenderung kompromis dan kabur untuk mewadahi berbagai pendapat Negara anggota. Indonesia dan Malaysia semakin dekat dalam menegakkan prinsip otonomi dan menentang kehadiran Negara-negara besar di ASEAN. Sebaliknya, posisi geografis Singapura dan Thailand merupakan alasan mengapa kedua Negara tersebut tetap menghendaki kehadiran Amerika di Negara mereka.

Tidak Mencampuri Urusan Internal Anggota lain
Prinsip tidak mencampuri urusan negara lain atau doctrine of non-interference merupakan salah satu pondasi paling kuat menopang kelangsungan regionalisme ASEAN. Dengan berlandaskan pada doktrin ini ASEAN dapat memelihara hubungan internal sehingga menutup pintu bagi konflik militer antar Negara ASEAN. Ancaman Komunis di sebagian besar Negara anggota merupakan alasan dasar mengapa Negara-negara ASEAN menganggap ancaman domestik lebih berat dibandingkan dengan ancaman luar. Bukan tidak mungkin bahwa kasus Vietnam menjadi pemicu mengapa ancaman internal jauh lebih berbahaya dibandingakn dengan ancaman dari luar. Vietnam jatuh ketangan komunis lebih disebabkan lemahnya institusi politik domestik.

Konsep ketahanan nasional merupakan sumbangan negara Indonesia dalam mengembangkan doctrine of non-interference tersebut. Konsep ini memberikan keleluasaan Indonesia untuk mengendaikan dan melemahkan gerakan komunis tanpa harus melibatkan campur tangan dari luar. Selanjutnya Doctrine of non-interference menjadi landasan bagi negara anggota ASEAN untuk :

1. Berusaha agar tidak melakukan penilaian kritis terhadap kebijakan pemerintah negara anggota terhadap rakyatnya masing-masing agar tidak menjadi penghalang bagi kelangsungan organisasional ASEAN.

2. Mengingatkan negara anggota lain yang melanggar prinsip tersebut.

3. Menentang pemberian perlindungan bagi kelompok oposisi negara anggota lain.

4. Mendukung dan membantu Negara anggota lain yang sedang menghadapi gerakan anti-kemapanan.

Invasi Vietnam ke Kamboja tahun 1979 merupakan ujian berat bagi prinsip kedua doctrine of non- interference. ASEAN mengingatkan bahwa tindakan Vitenam tersebut telah melanggar prinsip non- interference. Dalam pertemuan Menteri Luar Negeri 9 Januari 1979 ASEAN akhirnya mendesak negara-negara Asia Tenggara agar menjaga kemerdekaan, kedaulatan, dan system politik negara lain dan menahan diri agar tidak melakukan campur tangan urusan negara lain serta tidak melakukan tindakan subversib baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menentang Pakta Militer dan Mendukung Kerjasama Pertahanan Bilateral
Sejak awal pembentukannya para anggota ASEAN cenderung menolak kerjasama militer dalam kerangkan ASEAN. Perhatian awal ASEAN adalah pada isu-isu ekonomi dan kebudayaan, walaupun isu keamanan sudah pasti mempengaruhi pembentukan ASEAN. Sedangkan dalam isu-isu keamanan ASEAN cenderung mendukung bilateralisme. Kerjasaama bilateral dalam urusan keamanan memang tidak mungkin dihindari karena kedekatan geografis masing-masing anggota sangat rentan terhadap isu-isu keamanan.

Invasi Vietnam ke Kamboja

Nyaris tiga dasawarsa berlalu sejak rezim Khmer Merah di bawah Pol Pot digulingkan. Tetapi, sejarah kelam kebrutalan rezim komunis yang berkuasa pada 1975-1979 itu belum bisa sepenuhnya dihapus dari ingatan rakyat Kamboja maupun dunia internasional.
Khmer Merah (seringkali disebut Khmer Rouge, yang merupakan namanya dalam Bahasa Perancis) adalah cabang militer Partai Komunis Kampuchea (nama Kamboja kala itu). Khmer adalah nama suku bangsa yang mendiami negara ini.

Pada tahun 1960-an dan 1970-an, Khmer Merah melaksanakan perang gerilya melawan rezim Pangeran Shihanouk dan Jendral Lon Nol. Pada bulan April 1975, Khmer Merah yang dipimpin oleh Pol Pot berhasil menggulingkan kekuasaan dan menjadi pemimpin Kamboja. Ia memerintah sampai tahun 1979 dan dalam masa pemerintahannya, terjadi pembunuhan massal terhadap kaum intelektual dan lain-lain. Setelah diusir oleh orang Vietnam, Khmer Merah masih bercokol di daerah hutan di Kamboja.

Pada dasawarsa 1990-an, Khmer Merah mengundurkan diri ke pegunungan Dongrek. Sudah sekian lama PBB mencoba mendirikan sebuah tribunal untuk mengadili para anggota Khmer Merah. Tetapi upaya ini secara kontinu dijegali oleh banyak politisi Kamboja karena banyak yang memiliki hubungan dengan Khmer Merah. Akhirnya dicapai kompromi pada tanggal 3 Oktober 2004 di mana akhirnya pemerintah mendukung didirikannya sebuah tribunal.


A. KONFLIK VIETNAM KAMBOJA
Khmer Merah (seringkali disebut Khmer Rouge, yang merupakan namanya dalam Bahasa Perancis) adalah cabang militer Partai Komunis Kampuchea (nama Kamboja kala itu). Khmer adalah nama suku bangsa yang mendiami negara ini. Pada awal 1976 pihak Khmer Merah menahan Sihanouk dalam tahanan rumah. Pemerintah yang ada saat itu segera diganti dan Pangeran Sihanouk dilepas dari jabatannya sebagai kepala negara. Kamboja menjadi sebuah republik komunis dengan nama "Kamboja Demokratis" (Democratic Kampuchea) dan Khieu Samphan menjadi presiden pertama.

Gambar : Pol Pot

Pada 13 Mei 1976 Pol Pot dilantik sebagai Perdana Menteri Kamboja dan mulai menerapkan perubahan sosialis terhadap negara tersebut. Pengeboman yang dilakukan pihak AS telah mengakibatkan wilayah pedesaan ditinggalkan dan kota-kota sesak diisi rakyat (Populasi Phnom Penh bertambah sekitar 1 juta jiwa dibandingkan dengan sebelum 1976).
Saat Khmer Merah mendapatkan kekuasaan, mereka mengevakuasi rakyat dari perkotaan ke pedesaan di mana mereka dipaksa hidup dalam ladang-ladang yang ditinggali bersama. Rezim Pol Pot sangat kritis terhadap oposisi maupun kritik politik; ribuan politikus dan pejabat dibunuh, dan Phnom Penh pun ikut berubah menjadi kota hantu yang penduduknya banyak yang meninggal akibat kelaparan, penyakit atau eksekusi. Ranjau-ranjau darat (oleh Pol Pot mereka disebut sebagai "tentara yang sempurna") disebarkan secara luas ke seluruh wilayah pedesaan.

Pada dasarnya konflik antara Vietnam dengan kamboja yang terjadi yang menyebabkan timbulnya invasi oleh Vietnam kepada kamboja antara lain karena di sebabkan oleh beberapa factor antara lain :

• Warisan sejarah yaitu menyangkut adanya batas-batas wilayah yang tidak jelas antara Vietnam dengan kamboja

• Adanya keinginan dari Vietnam untuk memegang kendali atas Indocina termasuk didalamnya adalah Kamboja dan Laos

• Adanya perpecahan antara dua kekuatan besar komunis di dunia yaitu Uni Soviet dan Cina

• Kamboja selalu menjadi daerah rebutan antara Thailand dan Vietnam. Diantara keduanya tidak ingin Kamboja sebagai abut loncatan untuk menyerang negaranya

• Adanya kepentingan, dengan Hanoi’s Blue Print ingin menjadikan Hanoi sebagai sentral kekuatan bagi seluruh Indocina

Intervensi Vietnam Ke Kamboja tahun 1978 dimulai ketika pada 3 Desember 1978, Vietnam mangumumkan bahwa pasukan pemberontak Kamboja telah mendirikan KNUFNS (Front persatuan nasional bagi keselamatan kamboja) dibawah Heng Samrin. Invasi itu dilakukan pada 25 Desember 1978. Invasi menyebabkan Phnom Penh jatuh dan berhasil menggulingkan rezim Pol pot yang pro Beijing pada 7 januari 1979. Selain itu, di saat yang sama KNUFNS memebntuk dewan revolusioner rakyat kamboja (KPRC) dan tanggal 11 januari 1979 memproklamasikan diri sebagai republic rakyat Kamboja.

Dalam invasi yang terjadi banyak terjadi perlawanan dari rakyat Kamboja. Perlawanan tersebut dilakukan fraksi-fraksi perlawanan yang mana fraksi-fraksi tersebut dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu :

• Kelompok Khmer Merah pimpinan Pol Pot
• Kelompok anti komunis pimpinan Son Sam atau Khmer People’s National liberation front (KPNLF)
• Kelompok Sihanouk

Pada akhir 1978, Vietnam menginvasi Kamboja. Pasukan Kamboja dikalahkan dengan mudah, dan Pol Pot lari ke perbatasan Thailand. Pada Januari 1979, Vietnam membentuk pemerintah boneka di bawah Heng Samrin, yang terdiri dari anggota Khmer Merah yang sebelumnya melarikan diri ke Vietnam untuk menghindari penmbasmian yang terjadi sebelumnya pada 1954. Banyak anggota Khmer Merah di Kamboja sebelah timur yang pindah ke pihak Vietnam karena takut dituduh berkolaborasi. Pol Pot berhasil mempertahankan jumlah pengikut yang cukup untuk tetap bertempur di wilayah-wilayah yang kecil di sebelah barat Kamboja. Pada saat itu, Tiongkok, yang sebelumnya mendukung Pol Pot, menyerang, dan menyebabkan Perang Tiongkok-Vietnam yang tidak berlangsung lama.

Pol Pot, musuh Uni Soviet, juga memperoleh dukungan dari Thailand dan AS. AS dan Tiongkok memveto alokasi perwakilan Kamboja di Sidang Umum PBB yang berasal dari pemerintahan Heng Samrin. AS secara langsung dan tidak langsung mendukung Pol Pot dengan menyalurkan bantuan dana yang dikumpulkan untuk Khmer Merah. Jumlah korban jiwa dari perang saudara, konsolidasi kekuasaan Pol Pot dan invasi Vietnam masih dipertentangkan. Sumber-sumber yang dapat dipercaya dari pihak Barat menyebut angka 1,6 juta jiwa, sedangkan sebuah sumber yang spesifik, seperti jumlah tiga juta korban jiwa antara 1975 dan 1979, diberikan oleh rezim Phnom Penh yang didukung Vietnam, PRK. Bapa Ponchaud memberikan perkiraan sebesar 2,3 juta—meski jumlah ini termasuk ratusan ribu korban sebelum pengambil alihan yang dilakukan Partai Komunis.

Amnesty International menyebut 1,4 juta; sedngkan Departemen Negara AS, 1,2 juta. Khieu Samphan dan Pol Pot sendiri, masing-masing menyebut 1 juta dan 800.000. Pasca pemerintahan Partai Komunis Pol Pot Pol Pot mundur dari jabatannya pada 1985, namun bertahan sebagai pemimpin de facto Partai Komunis dan kekuatan yang dominan di dalamnya. Pada 1989, Vietnam mundur dari Kamboja. Pol Pot menolak proses perdamaian, dan tetap berperang melawan pemerintah koalisi yang baru. Khmer Merah bertahan melawan pasukan pemerintah hingga 1996, saat banyak pasukannya yang telah kehilangan moral mulai meninggalkannya. Beberapa pejabat Khmer Merah yang penting juga berpindah pihak.

Pol Pot memerintahkan eksekusi terhadap rekan dekatnya Son Sen dan sebelas anggota keluarganya pada 10 Juni 1997 karena mencoba mengadakan persetujuan dengan pemerintah (kabar tentang ini tidak diketahui di luar Kamboja selama tiga hari). Pol Pot lalu melarikan diri namun berhasil ditangkap Kepala Militer Khmer Merah, Ta Mok dan dijadikan tahanan rumah seumur hidup. Pada April 1998, Ta Mok lari ke daerah hutan sambil membawa Pol Pot setelah sebuah serangan pemerintah yang baru. Beberapa hari kemudian, pada 15 April 1998, Pol Pot meninggal - kabarnya akibat serangan jantung. Jasadnya kemudian dibakar di wilayah pedesaan, disaksikan oleh beberapa anggota eks-Khmer Merah.

Pada tanggal 9 November 1953, Perancis melepaskan Kamboja untuk menjadi sebuah negara merdeka. Dan Raja Norodom Sihanouk kembali ke Kamboja. Pada tahun 1955, untuk melepaskan dirinya dari segala bentuk pelarangan yang di buat untuk raja oleh perundang-undangan Kamboja, Norodom Sihanouk melepaskan tahta kerajaan yang di turunkan dari ayahnya, Norodom Suramarit, dan memasuki dunia politik. Selama pemilihan berturut-turut, pada tahun 1955, 1958, 1962 dan 1966, partai dari Norodom Sihanouk selalu memenangkan setiap bangku di parlemen. Pada bulan Maret 1969, Pesawat Amerika mulai membom Kamboja untuk menghalangi jejak dan penyusupan dari tentara Vietkong. Pengeboman tersebut berakhir sampai tahun 1973.

Pada tahun 1970, ketika Norodom Sihanouk sedang berada di Moskow dalam sebuah kunjungan kenegaraan, Marsekal Lon Nol melakukan sebuah kudeta di Phnom Penh. Lon Nol menghapus bentuk kerajaan dan menyatakan Kamboja sebagai sebuah negara republik. Norodom Sihanouk memilih untuk tetap tinggal di Peking, ia memimpin pemerintahan dalam pelarian dan Bangsa Khmer Merah merupakan bagian dari pemerintahan tersebut. Selama beberapa tahun, Khmer Merah makin lama makin menaklukkan dan menguasai wilayah Kamboja, sampai pada akhirnya hanya Phnom Penh yang tersisa di bawah kekuasaan pemerintahan Lon Nol.

Pada tanggal 17 April 1975, Khmer merah masuk ke dalam kota Phnom Penh. Dalam beberapa hari, mereka menghukum mati sejumlah besar bangsa kamboja yang tadinya bergabung dengan rezim Lon Nol. Lebih dari 2 juta penduduk Phnom Phen terpaksa keluar dari kota dan pindah kedaerah-daerah penampungan. Phnom Phen menjadi kota mati. Seluruh perekonomian di seluruh negeri berubah di bawah garis keras komunis, Uang sudah hilang dari peredaran. Akibat dari semua itu adalah terjadinya kelaparan dan wabah penyakit di daerah tersebut.

Selama 44 bulan, lebih dari jutaan orang kamboja menjadi korban dan teror dari kelompok khmer merah. Para pengungsi yang berhasil lari ke Thailand menceritakan kekejaman dari hal yang paling buruk yaitu Menghukum mati anak-anak, karena hanya mereka tidak lahir dari keluarga petani dan juga orang vietnam atau orang asli Cina turut di teror dan di bunuh. Siapapun yang di sangka merupakan orang yang berpendidikan, atau menjadi angota dari keluarga pedagang pasti di bunuh dengan cara di pukul sampai mati, bukan dengan di tembak untuk menghemat amunisi mereka.

Pada tanggal 25 Desember 1978, setelah beberapa pelanggaran terjadi di perbatasan antara kamboja dan vietnam, tentara Vietnam menyerang kamboja. Pada tanggal 7 Januari 1979, pasukan Vietnam menduduki Phnom Penh. Pemerintahan Vietnam yang bersahabat ditempatkan disana, Heng Samrin, Seorang tentara gerilya Khmer merah merupakan orang yang pertama kali melarikan diri ke vietnam, memproklamirkan diri sebagai Presiden. Pemerintahan baru Kamboja tersebut tidak di akui dan di kenal oleh negara-negara Barat.
Pada tahun 1982, Tiga kelompok partai yang masih bertahan di Kamboja yaitu Khmer Merah, dan Front kemerdekaan nasional, netral, kedamaian dan kerja sama Kamboja (FUNCINPEC) dari pangeran Sihanouk, serta Front nasional kebebasan orang-orang Khmer yang dipimpin oleh perdana menteri yang terdahulu yaitu Son Sann, membentuk koalisi yang bertujuan untuk memaksa keluar tentara Vietnam.

Pada tahun 1989, pasukan tentara Vietnam mundur dari Kamboja. Pada tanggal 23 Oktober 1991, pemerintahan sebelumnya ditempatkan di Phnom Penh oleh Pemerintahan Vietnam, bersama-sama dengan koalisi dari partai yang masih bertahan, di antara partai itu terdapat Khmer Merah yang menandatangani perjanjian damai di Paris, Perancis. Tiga minggu kemudian, tepatnya pada tanggal 14 November 1991, Pangeran Sihanouk kembali ke Phnom Penh. Penduduk kota menyambutnya dengan sangat antusias.

Pada tahun 1992, Penguasa Sementara di Kamboja di bawah PBB (UNTAC) ,mengambil alih pemerintahan dari negara ini. Khmer Merah tidak mematuhi pada perjanjian Paris yang menetapkan gencatan senjata. Pada 23 Mei 1993, dalam pemilihan untuk membentuk perundang-undangan, yang di awasi oleh PBB, FUNCINPEC memenangkan 45 % suara, Partai masyarakat Kamboja dari pemerintahan yang berada di tangan Vietnam mendapatkan 38 % suara. FUNCINPEC dan CPP setuju untuk membentuk pemerintaan koalisi.

Pada 4 September 1981 Sihanouk dan Son Sam menandatangani perjanjian tentang perlawanan bersama melawan pendudukan Vietnam. Sejalan dengan itu pada 22 Juni 1982 di kuala Lumpur terbentuk suatu organisasi yaitu the Coalition Government of Democratic Kampuchea (CGDK). Norodom Sinahouk sebagai presiden, Son Sam sebagai perdana menteri dan Khieu Samphan sebagai wakil presiden untuk urusan luar negeri. Markas besarnya di Phnom Thmei (wilayah Kamboja).

Pihak Amerika Serikat tidak mengakui CGDK sebagai wakil sah Kamboja di PBB pada tanggal 17 Juli 1990. kemudian 10 September 1990 terbentuk Supreme National Council beranggotakan 6 dari State of Cambodia (Hun Sen) dan 6 dari National Cambodia Resistance (gab 3 Fraksi perlawanan). Dalam sidang pertama SNC di Jakarta pada juni 1991, Sinahouk diangkat sebagai pemimpin SNC dan Hun Sen sebagai wakilnya.


B. USAHA PERDAMAIAN
Untuk mengatasi permasalah konflik yang mengakibatkan terjadinya invasi Vietnam ke Kamboja usaha yang dilakukan untuk jalan perdamaian diantara keduanya di antaranya :

• Resolusi PBB No 34/22 1979, No 35/6 1980, No 36/5 1981 yang isinya tentang penarikan mundur tentara asing dari Kamboja

• Diadakan Jakarta Informal Meeting I (JIM I) pada tanggal 25-29 Juli 1988 dan Jakarta Informal Meeting II (JIM II) pada tanggal 19-21 Februari 1989

• 16 Oktober 1991 diadakan misi pendahuluan PBB : Unamic (United Nation Advance Mission in Cambodia)

• Diadakan Konferensi internasional Kamboja di Paris pada tanggal 23 oktober 1991. Dan penandatanganan perjanjian perdamaian Kamboja yang isinya :

a) PBB membentuk UNTAC (united nation transitional authority in Cambodia. Yang tugasnya diantaranya melucuti senjata, membantu pemerintahan dan mengorganisasikan pemilu

b) Pengambilan keputusan oleh SNC dibawah Sihanouk

c) Administrasi dibawah control PBB

d) Senjata dan kekuatan asing harus segera meninggalkan kamboja

e) Demobilisasi tentara 70 persen sebelum pemilu

f) Mendidik para pemilu dan mengurus aspek pemilu

g) Menghormati hak-hak asasi manusia

h) Pengungsi Kamboja punya hak untuk kembali

i) Penandatanganan perjanjian oleh 18 negara

• UNTAC dibawah pimpinanYasushi Akhasi, Indonesia mengirikan pasukan garuda XII terdiri atas :
a) Garuda XII A : Letkol (inf) Erwin Sedjana
b) Garuda XII B : Letkol (inf) Ryanmizard Ryakudu
c) Garuda XII C : Letkol (inf) Darmawi Chaldir

• 24-29 Mei 1992 diadakan pemilu di kamboja. FUNDCIPEC (front united national for an independent neutral peaceful and co-operative Cambodia) : front kessatuan nasional bagi kemerdekaan, netralitas, perdamaian, dan kerjasama kamboja, menang 58 kurs atau 46 persen, sedang CPP (Cambodian peoples party) memperoleh 51 kursi atau 38 persen. Sinahouk sebagai pemimpin tertinggi, perdana menteri terdiri dari dua orang yaitu Norodom Ranarith dan Hun Sen.

• 5-6 Juli 1997 terjadi perebutan kekuasaan oleh Hun Sen saat Ranarith berada diparis

• Bulan juli 1998 diadakan pemilu di kamboja, CPP merebut 64 dari 122 kursi. Untuk mendapat pengakuan internasional hun Sen mengajak ranarith membentuk pemerintahan koalisi

• Sejak 30 November 1998, Hun Sen menjadi perdana menteri penuh kamboja dan ranarith menduduki jabatan kedua lembaga tinggi majelis nasional.

• Dalam KTT ASEAN di Hanoi tanggal 15-16 Desember 1998, Kamboja diterima secara resmi sebagai anggota ASEAN ke-10.

Sejarah Terbentuk Band Paramore

Paramore merupakan sebuah grup musik asal Amerika Serikat yang dibentuk pada tahun 2004. Grup musik ini bermarkas di Franklin, Tennessee. Anggotanya berjumlah 4 orang yaitu Hayley Williams, Josh Farro, Jeremy Davis, dan Zac Farro. Album pertamanya ialah All We Know Is Failling dirilis pada tahun 2005.

Dan album kedua yaitu RIOT! pada tahun 2007. Mereka juga ikut berpartisipasi dalam Soundtrack Album TWILIGHT pada tahun 2008 dengan menyumbang 2 lagu, "Decode" dan "I Caught Myself". Lagu "Decode" menjadi nominasi di MTV movie awards untuk kategori "Best Soundtrack". Mereka juga merilis DVD THE FINAL RIOT! tour pada tahun 2008. Pada tahun 2009, mereka juga merilis album baru mereka yang berjudul "brand new eyes" pada tanggal 29 September 2009 yang bertepatan pada ulang tahun gitaris mereka, Josh Farro.

Namun kakak beradik Josh dan Zac Farro memutuskan keluar dari Paramore baru-baru ini. Hayley Williams sang vokalis, mengatakan bahwa, belakangan ini kedua kakak beradik itu sudah merasa tidak bahagia di Paramore satu tahun belakangan. Dan sekarang Paramore hanya berjumlah 3 orang, yaitu Hayley Williams vokalis , Jeremy Davis bassist dan Taylor York gitaris yang resmi menjadi anggota pada tahun 2009.

Filipina Masa Pemerintahan Ferdinand Marcos

Filipina yang terletak di Asia tenggara, memiliki 7000 pulau besar dan kecil. Diantara pulau-pulau besarnya adalah pulau Mindanao, Visayas, dan Luzon. Luas seluruh wilayah filipina 300000 km2. kawasan ini ditemukan pada tahun 1521 oleh seorang spanyol bernama Ferdinand Magelan. Namun, baru empat puluh tahun kemudian filipina resmi dijadikan koloni spanyol. Spanyol menjajah filipina selama tiga abad. Pada tahun 1898, menyusul ekkalahan spanyol dari Amaerika Serikat, filipina diserahkan kepada Amerika. Akhirnya, bangsa filipina berhasil meraih kemerdekaannya pada tahun 1946.

Sejak merdeka, filipina berbentuk republik dan beribukota di Manila city. Jumlah penduduk filipina menurut sensus tahun 2005 sebanyak 87.857.473 jiea. Mayoritas penduduknya beragama katolik roma. Lima persend ari total penduduk filipina atau sebanyak 4.392.872 jiwa adalah muslim. Mereka ini biasanya disebut sebagai muslim Filipino atau lebih dikenal dengan bangsa moro. Wilayah moro meliputi Mindanao, Sulu, Basilan, Tawi-tawi dan Palawan. Saat ini lebih dikenal sebagai wilayah selatan filipina, meliputi 23 provinsi atau seluas 96.438 km2 atau 33% dari total wilayah negara filipina. Bangsa moro terdiri dari 13 suku yaitu : Maranao, Manguindanao, Tausug, Samal, Yakan, sangil, bapjao, Kalibongan, Jama Mapun, Iranun, Palamawon, Kalagan, dan Malbog.


A. KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PEMERINTAHAN MARCOS
Sebelum terpilih menjadi presiden, Ferdinand Marcos dulunya adalah seorang pengacara terlatih. Ia pernah dipenajrakan karena dituduh melakukan pembunuhan lawan politik ayahnya pada 1939. dari sel, ia mengajukan banding ke Mahkamah Agung Filipina dan ia dibebaskan. Seelah eprang dunia ia menonjol sebagai seorang yang kaya dan aktif di DPR. Marcos adalah presiden pertama Filipina yang dipilih untuk menjabat selama dua masa bakti berturut-turut 1965 dan 1969 secara penuh. Pada masa kepresidenan Marcos yang pertama ditandai dengan pembangunan fisik dan kesejahteraan yang emmadai, sehingga menungkinkan dia memenangkan yang kedua pada tahun 1969. tetapi konstitusi tidak memungkinkannya menjadi presiden untuk yang ketiga kalinya. Karena yakin bahwa negara memerlukan kharisma, kemampuan organisasinya, serta sangkaan akan kemajuan-kemajuan yang diraih rezimnya, Marcos emlancarkan kup konstitusional pada tahun 1972.

Gambar : Ferdinand Marcos

Berdasarkan dekrit undang-undang darurat perang, ia menjadikan dirinya presiden tanpa batas watu tertentu dan baru dihapuskan pada thaun 1981. ia kemudian dilantik kembali pada tahun yang sama untuk menjabat masa bakti selama enam tahun yangdiwarnai dengan pengaturan politik yang tidak baik, masalah kesehatan, serta pelangaran hak asasi oleh pihak militer dan korupsi merajalela dalam pemerintahan.

Ia menggunakan moliter sebagai polisi pribadinya. Kesempatan ebrbicara sangat dibatasi. Marcos juga sering memenjarakan lawan politiknya yang dirasa membahayakannya. Sdebagai contoh dipenjarakannya Benigno Aquino yang cukup popular dikalangan rakyat Filipina sehingga Marcos merasa tersaingi. Anggota keluarga Marcos banyak yang diberi jabatan penting dan menguntungkan di pemerintahan.
Ia juga mengganti sebuiah konstitusi, ketika Marcos menjabat sebagai presiden filipina. Berdasarkan konstitusi 1973, beberapa lembaga yang memegang peranan dalam struktur peemrintahan negara yaitu :

• Presiden
• Kabinet atau dewan menteri
• Majelis Nasional (nasional assembly)
• Mahkamah Agung (supreme Court)

Akan tetapi, dalam masa pemerintahannya yang dipimpim Marcos, filipina belum mempunyai perdana menteri yang dikehendaki oleh konstitusi 1973. pemerintahan langsung dipegang oleh Presiden.
Banyak produk politik Marcos dalam menjalankan kekuasaannya yang bertentangan dengan konstitusi. Hal ini mendorong partai-partai oposisi diengeri itu untuk menggalang persatuan diantara mereka untuk melancarkan suatu gerakan perlawanan yang makin lama makin tajam. Karena situasi didalam engeri masih membahayakan stabilitas nasional, Marcos memebrlakukan undang-undang keadaan darurat yang membrikan kekuasaan lebih besar untuk mengambil segala tindakan untuk menyelamatkan Filipina dari kehancuran namun kekuasaan etrsebut menurut tuduhan pihak oposisi justru dipergunakan Marcos untuk melestarikan kekuasaannya. Marcos emnagkap dan memenjarakan lawan-lawan politiknya, disamping usahanya mengadakan pendekatan dengan pihak separatis moro yang muslim untuk menghentikan perjuangan meraka.

Sampai pada pertengahan tahun 1980-an, ekonomi Filipina ditandai dengan pembanguna indutrial yang tidak efisien, land form yang tidak efektif, eprtanian ekspor yang tidak memadai serta daya saing yang menurun dibandingkan dengan negara-negara AEAN lainnya. Usaha pembangunan semakin bergantung kepada pinjaman luar negeri sampai akhr 1984, uatang negeri Filipina bahkan ditaksir sama dengan 4/5 GNP Filipina. Rakyat mulai merasakan dampaknya yaitu dengan banyaknya masyarakat yang kekurangan gizi. Rezim Marcos adalah rezim yang korup. Beberapa organsiasi pemerintahan digunakan sebagi alat memperkaya diri Marcos ebserta kelaurganya sehingga kemajuan Filipina tidak dapat dicapai.

Puncaknya, Agustus 1983, seorang tokoh oposisi yang emrupakan saingan politik utama Maarkos kembali ke Filipina setelah tinggal dalam pengasingan selama beberapa tahun di Ameriak Serikat. Senator tersebut yaitu Benigno Aquino, begitu menginjakkan kakinya dilapangan udara internasional Manila ditembak amti oleh seorang penembak misterius. Pihak oposisi menuduh Marcos dan para pemimpin militer yang mendukungnya berada dibalik peristiwa pembunuhan tersebut.

Dengan tewasnay Benino Aquino, kaum oposisi memperoleh momentum yang dahsyat untuk melancarkan perlawanan yang lebih keras lagi untuk mengakhiri pemerintahan Marcos. Pihak pemimpingereja katolik negeri itu ikut mendukung oposisi dan secara langsung berhadapan dengan rezim Marcos. Demontrasi dijalan-jalan kota Manila dan kota-kota lainnya makin sering diadakan oleh pihak oposisi diabntu oleh rakyat.


B. GERAKAN-GERAKAN RAKYAT MELAWAN MARCOS
Selama belasan tahun dibawah rezim Marcos, rakyat Filipina seakan diam dan emnerima ebgitu saja berbgai eprlakuan yang sewenang-wenang dari Marcos. Pembantaian terhadap Benigno, seorang politikus yang reformatif, kongkrit dan mempunyai perhatian besar terhadap orang disekitarnya, emmuat rakyat Filipina tidak bisa diam lagi. Keberingasan ini telah mambangkitkan amarah seluruh rakyat Filipina. Dari epristiwa tersebut timbul gerakan rakyat yang disebut “semangat people power, semangat anti kekerasan”. Gerakan anti kekerasan terus di kobarkan oleh AKKAPKA, sebuah organisasi yang mengorganisir anti kekerasan. AKKAPKA mengadakan seminar anti kekerasan diberbagai wilayah. Seluruh gerakan anti kekerasan sebenarnya juga emrupakan sebuah upaya untuk menjalin kebulatan tekad dalam bersikap non kooperasi.

Jeritan kaum miskin merupakan kondisi histories yang emrupakan ptioritas gerakan anti kekerasan, karena martabat kemanusiaan merekelaah yang palign banyak dilanggar, dialahgunakan dan diacuhkan. Pada tanggal 4 januari 1986, AKKAPKA mengedarkan tulisan dengan judul “The Issue : To Continue With Mr. Marcos or Not”. Dengan eprlakuannya selama ini, maka pemerintahan Marcos selaam 20 tahun itu tidak lebih sebagai monster yang ebrlumuran dengan ketidak jujuran dan penipuan.

Pemerintahan Marcos menyimpan ebgitu banyak kebusukan, pembunuhan yang terus berlangsung terhadap lawan-lawan politinya, tenggelamnyanegara ditengah-tengah tumpukan hutang, peradilan yang tidak mencari kebenaran melainkan menari kebenaran penguasa semata, pemerasan pajak peda rakyat yang hasilnya dihambur-hamburkan oleh para pejabat.


C. AKHIR PEMERINTAHAN MARCOS
Akibat dari berbagai tindakan politiknya dan kebijakannya ditambah tragedy kematian Benigno Aquino, maka rezim Marcos mulai mengalami banyak hambatan dan tantangan. Istri Benigno yaitu Ny. Maria Corazon bersama senatornya Salvados Laurel, mengambil alih kepemimpina oposisi menentang Msrkos. Untuk meredakan ketegangan politik yang ebrkembang dengan cepat dans emakin memanas, presiden Marcos memutuskan untuk menyelenggarakan pemilihan umum, agar rakyat bisa menjatuhkan pilihan mereka.

Kampanye-kampanye yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara Marcos dan Corazon menjelang februari 1986 berlangsung dengan frekuensi tinggi. Berkali-kali Marcos melancarkan serangan kealamat Corazon dengan cara meremehkan kemampuannya sebagai seorang wanita yag tidak mempunyai pengalaman apapun dalam bidang politik dan pemerintahan. Ketika hasil pemilu, ternyata Marcos memperoleh suara lebih banyak. Pihak oposisi ikut mendeteksi hasil pemilihan umum dan mendapat bukti bahwa Corazonlah yang mendapat suara terbanyak. Dalam suasana saling menuduh dan unjuk rasa yang meluas, Marcos mengambil tindakan sendiri dengan mempercepat proses pengambilan sumpah dan melantikkan dirinya sebagai persiden untuk masa jabatan enam tahun berikutnya. Hal serupa juga dilakukan Corazon sehingga Filipina mempunyai dua orang presiden.

Pada sata krisis mengancam persatuan dan kehancuran negara, dua orang tokoh pimpinan militer Amerika yaitu mnteri pertahanan, juan Ponce dan staf angkatan ersenjata Filipina, jenderal Fidel Ramos yang semual mendukung Marcos kemudian bergabung dengan Corazon. Revolusi damai turut serta menyertai pergantian pemerintahan ini. Revolusi tak berdarah yang sering dijuluki “revolusi bunga itu berhasil dengan sukses. Atas tawran pemerintah Amerika dan dengan mempergunakan pesawat militer, Marcos dibawa pergi kesuatu pulau di Pasifik kemudioan dipindahkan ke Hawai. Maka berakhirlah pemerintahan Marcos yang telah memangku jabatan presiden selama 20 tahun.

25 Februari 1986 majelis nasional melantik dan mengambil sumpah Ny. Corazon Aquino sebagai presiden Filipina yang abru dan Salvador Laurel menjadi wakil presiden. Setelah kepergian Marcos, ternyata Marcos turut mencuri jutaan dolar. Tetapi karena kondisi kesehatannya, Marcos dianggap terlalu lemah untuk menjalani persidangan dan mati pada tanggal 28 september 1989. istrinya, Imelda dibebaskan dari tuduhan pemerasan oleh pengadilan federal AS, pada tahu 1990. tetapi pada tahun 1993, didakwa korup oleh pengadilan Filipina.

Salah satu program Corazon adalah untuk mengembalikan ketenagan, kedamaian, dan eprsatuan rakyat Filipina. Tekadnya yang lain yang dianggap amat fundamental adalah menghidupkan kembali sendi-sendi kehidupan demokrasi dengan melaksanakan peemrintahan sesuai dengan konstitusi. Pemberontakans empat dilakukan oleh pendukung Marcos. Jenderal Ronaldo Abadilla yang cukup dikenal di Malacanang melakukan kudeta yang bersifat psikologis. Hal ini dilakukan karena hanya akan menunjukkan kepada rakyat dan dunia bahwa kedudukan Corazon belum mantap. Ditambah polisi huru ahara tidak ebrdaya ketika belasan truk dan jib masuk ketaman rial dan diatasnya ada 200 tentara ditambah 5000 pengikut Marcos yang melancarkan unjuk rasa. Pada saat unjuk rasa dilakukan, Corazon sedang berada dipulau Mindanau dan wakil presiden Salvador Laurel berkunjung ke Madrid.

Massa Marcos yang dalam saat ebrsejarah dan penuh ketegangan mulai melambai-lambaikan foto Marcos dan ebndera filipina. Corazon dalam pemilu 1992 tidak ikut mencalonkan diri. Namun ia mendukung tampilnya Fidel Ramos yang ebragama Kristen protestan sebagai calon presiden. Namun, pada akhirnya pemberontakan tersebut dapat diapdamkan dengan kesigapan dari pemerintahan Filipina sehingga tidak berkepanjangan.

Filipina Dibawah Pemerintahan Cory Aquino

Republik Filipina memperoleh pengakuan dari AS 4 Juli 1946, walaupun telah memproklamasikan kemerdekaannya lepas dari spanyol 2 Juni 1989. pengakuan berdasar Act of Congrees yang ditandatangani pada 24 Maret 1934. sesuai dengan Act of Congrees, 14 maret 1935 telah di ratifikasi sebuah konstitusi yang merupakan duplikat dari konstitusi AS yang selanjutnya mengalami ebberapa perubahan yang pada akhirnya diganti dengan konstitusi baru pada 1973 ketika presiden dijabat oleh Marcos.

Perjalanan kepemimpinan di filipina, Marcos lah yang memiliki masa kepemimpinan cukup lama, karena menjalankan kekuasaannya bertentangan dengan konstitusi. Hl tersebut mendorong partai oposisi (coryAwuino) untuk menggalang dan melancarkan suatu gerakan perlawanan. Dengan adanya tekanan yag sengit, Marcos memberlakukan UU darurat yang memebrikan kekuasaan lebih besar untuk mengambil segala tindakan untuk menyelamatkan Filipina dari kehancuran. Hal ini mengakibatkan banyak lawan politik Marcos mengalami siksaan intimidasi serta diasingkan keluar Filipina.

Awal gerakan Cory Aquino berawal ketika suaminya Benigno Aquino ditembak mati dilapangan udara internasinal Manila sepulang dari pengasingan. Peristiwa itu mengundang simpati terhadap Cory dalam menjalani kehidupannya. Disisi lain peristiwa itu menjadi bencana bagi Marcos kaerna rakyat justru memberikan dukungan kepada Cory sebagai calon pemimpin Filipina seiring keruntuhan kekuasaan Marcos.


A. REVOLUSI OLEH CORY DALAM PENURUNAN MARCOS
Tewasnya Benigno Aquino memperoleh momentum untuk melancarkan perlawanan yng lebih keras untuk mengakhiri pemerintahan Marcos. Pihak pimpinan gereja katolik ikut mendukung oposisi secara langsung terhadap rezim Marcos. Cory Aquino dan senator Salvador Laurel dengan berani turun langsung mengambil alih kepemimpinan oposisi menentang Marcos.

Gambar : Cory Aquino

Banyaknya perlawanan terhadap rezim Marcos, membuat Marcos mengambil langkah cepat dengan segera menyelenggarakan Pemilu. Hasil pemilu Februari 1986 diumumkan Marcos lah yang mendapat suara lebih banyak. Namun pihak oposisi menuduh peemrintah telah melakukan manipulasi terhadap akrtu suara. Hasil deteksi pihak oposisi mmbuktikan bahwa Cory lah yang mendapat suara lebih banyak. Dalam suasana tuduh menuduh keduanya mengambillangakh untuk segera mempercepat proses pengangkatan dan pelantikan dirinya sebagai presiden untuk masa jabatan enam tahun.

Serangan pihak oposisi yang semakin meluas dan banyak aksi unjuk rasa dngan tujuan menurunkan Marcos, dan menuntut Marcos pergi dari filipina. Besarnay pihak oposisi banyak pejabat yang ebrbalik haluan menentang Marcos dan emnggabungkan diri dengan cory dan Laurel. Dengan desakan yang semakin kuat akhirnya Marcos dibawa pergi kepulau pasifik yang kemudian dipindah ke Hawai. Dengan itu berakhirlah Rezim Marcos yang telah memangku jabatan selama 20 tahun. 25 Februari 1986 majelis nasional emlantik dan mengambil sumpah Cory dan Laurel sebagai presiden dan wakilnya. Revolusi tak berdarah ini dikenal dengan revolusi bunga.


B. KUDETA DALAM PEMERINTAHAN CORY AQUINO
Selama lima bulan berkuasa di Filipina, peemrintahan Cory diguncang dengan adanya kudeta yang dilakukan perwira intel pendukung Marcos, jenderal Ronaldo Abadilla. Dengan dibantu sekitar 200 anggota militer membuat kudeta dengan dalih bahaw kedudukan presiden cory belum mantap. Tokoh yang ditonjolkan dalam kudeta ini adalah Arturo Tolentino, yatiu tokoh dari pihak Marcos yang dicalonkan sebagai wakil presiden dalam pemilu Februari 1986. Arturo Tolentino kemudian melancarkan kudeta dari hotel Manila dengan diikuti oleh kurang lebih 5000 orang pendukung Marcos. Dengan desakan dari pihak pertahanan rezim Cory, maka akhirnya pendukung Marcos satu persatu meninggalkan lapangan hotel Manila dan berakhirlah kudeta singkat tersebut.


C. MASA PEMERINTAHAN CORY AQUINO DI FILIPINA
Presiden filipina Cory Aquino dalam pemilu 1992 untuk pemilihan presiden baru selalu dilanda kerusuhan politik yang membua Cory tidak ikut mencalonkan diri kembali. Namun ia bersikap mendukung tampilnya jenderal Fidel Ramos sebagai calon presiden yang akan menggantikannya. Meskipun Cory mempunyai tekad dengan program utamanya untuk mengambalikan ketenangan, perdamaian dan eprsatua rakyat Filipina. Tekadnya yang lain dianggap amat fundamental adalah menghidupkan kembali sendi-sendi kehidupan demokrasi,d engan melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan sesuai dengan konstitusi.

Politik yang diterapkan Cory dalam memegang kekuasaannya di Filipina pada dasarnya untuk memulihkan system demokrasi di filiina. Selan itu, juga membuat lebih mau rakyatnya agar lebih makmur. Namun, politik yang ditrapkan masih berdasar pada politik tradisional, dalam artian bersifat personalism dan hubungan patron klien yaitu demokrasi elite. Cory dalam ememgang kekuatan politik dan ekonomi masih ettap memegang difat elite tradisional yang koservatif sehingga sulit melakukan perubahan yang berarti dalam peemrintahannya di filipina.

Dalam pemerintahannya, pada dasarnya sudah terdapat pengembangan organisasi massa untuk lepas dari ketergantungannya etrahdap elite tardisional. Cory memilih jala politik dengan kembali pada sisatem sebelum berkuasanya undang-undang darurat, demi keselamatan kepresidenan serta juga keselamatan keluarga.

Kemenangan revolusi damai, tidaklah dengan sendirinya segalanya akan berjalan dengan mulus atau program yang disusun oleh pemerintahan Cory akan terlaksdana dengan cepat seperti keinginan rakyat. Masalah yang dihadapi oleh pemerintah Cory tentulah akan lebih berat karena beban demokrasi yang harus dipikul. Disatu pihak memberikan kebebasan kepada seluruh lapisan rakyat, termasuk komunis dan dipihak lain kebebasan itu sendiri belum tentu merupakan jalan yang terbaik dalam mengatasi masalah yang dihadapi khususnya dalam penyelesaian pemebrontakan komunis dan unsure-unsur kekuatan politik rezim Marcos.

Kedudukan Cory sebagai presiden tidak sekuat Marcos. Marcos sudah berkuasa begitu lama dan juga menguasai kaum militer. Kaum militer bergantung pada marcos. Dalam hal ini Cory mendapat dukungan jenderal bekas pendukung Marcos sehingga dia bisa ebrkuasa. Cory dapat memeprtahankan kepresidenannya berkat dukungan jenderal Ramos dan abntuan tentara AS. Cory sebetulnya emrupakan presiden yag lemah sejak permulaan dan ia sendiri berasal dari keluarga politikus yang tidak berbeda dari tipe yang lama. Tidaklah realistis jika mengharpakan Cory muncul sebagai pembaharu yang efektif. Cory telah ebrjasa dalam mempertahankan kesatuan negaranya, memulihkan kebebasan politik dan demokrasi, juga ekonomi. Ini semua merupakan keberhasilan yang tidak kecil.
Disamping itu, semua yang dilakukannya itu merupakan landasan yang sangat mendasar bagi kemajuan Filipina dimasa depan.

Perkembangan Singapura Pra dan Pasca Kemerdekaan

Singapura merupakan wilayah jajahan Inggris, yang oleh Inggris merupakan wilayah yang sagat dikagumi sebab letaknya yang sangat strategis dan menguntungkan. Letaknya dekat semenanjung Malaya dan merupakan bagian dari Malaysia. Perkembangan Singapura mulia terbangun semenjak kedatangan Raffles pada 6 Februari 1819. Keuntungan besar bagi Singapura adalah adanya bandar kapal dimana kemudian terjadi perdagangan bebas antar negara yang tidak dipungut pajak samasekali.

Dengan adanya pelabuhan di Singapura sempat memberikan rasa iri kepada Inggris oleh Belanda, sebab bandar mereka yang berada di Malaka merasa tersaingi dan ingin merebutnya dari tangan Inggris. Akan tetapi Inggris mendatangkan orang-orang Cina dan India untuk menyaingi bangsa Eropa terutama Belanda dalam masalah perdagangan sehingga Singapura akan terus maju dalam segi perekonomian.

A. SINGAPURA SEMENJAK BERADA DIBAWAH KEKUASAAN INGGRIS
Perluasan pengaruh Inggris di daerah selat Malaka dan di daratan semenanjung Melayu, dilancarkan dari daerah Straits Settlement, yaitu daerah daulat Inggris yang meliputi Penang, Dinding, Malaka, dan Singapura. Yaitu kesatuan yang mempunyai pemerintahan sendiri yang semula berpusat di Penang yaitu Inggris yang tertua, tetapi pindah di Singapura tahun 1932 sampai memperoleh kemerdekaannya. Yang mendapat straits settlement ialah English East India Company (yang berpusat di India dan bukan pemerintahan Inggris) karena itu yang berdaulat adalah straits settlement.

Gambar : Bendera Negara Singapura

Tahun 1858, Inggris East Company dibubarkan karena dianggap tidak layak jika suatu badan swasta semacam EIC itu memerintah suati kerajaan besar seperti India. Akibat dibubarkannya EIC, Singapura dan daerah lain di selat Malaka yang bergabung dalam Straits menjadi jajahan Inggris.Pada 1867 dijadikan Crowncollony, yaitu jajahan yang diurus oleh mahkota oleh raja dan bukan oleh pemerintah kerajaan. Straits Settlement adalah British Teritory semua orang dari mana saja yang dilahirkan dalam straits settlements dianggap sebagai warga Negara Inggris yang wajib dilindung Inggris.Perluasan pengaruh Inggris atas raja-raja melayu tidak dengan kekerasan tetapi dengan melakukan perjanjian-perjanjian. Akibat perjanjian tadi, tiap raja Melayu menerima residen Inggris sebagai penasehat dalam pemerintahan. Sesungguhnya residen Inggris inilah yang memerintahkan formilnya raja-raja Melayu tetap berdaulat dan formil Inggris tidak menjajah.

Setelah semenanjung Melayu dibawah pimpinan Inggris,Singapura tetap sabagai Bandar pengumpul dan pembagi barang-barang. Ternyata Singapura merupakan tempat yang cocok untuk memasarkan minyak yang dikeluarkan dari Sumatera, Kalimantan, Belanda dan Serawak. Jumlah hasil perdagangan meningkat 2000 ringgit sebelum perang dunia II.Karena perkembangannya yang menawan, maka London Imperial Conference dalam tahun 1921 memutuskan untuk menjadikan Singapura yang tinggi mutunya. Dan dalam 1938 sudah selesai dibangun, dengan menelan biaya sebesar 20 Juta poundsterling.


B. SINGAPURA SETELAH MENDAPATKAN KEMERDEKAAN
Kemerdekaan Singapura tidak datang dengan mendadak, sejak 1948 koloni mahkota inggris telah memilih majelis legistaltif dan dewan menteri untuk menjalankan pemerintahan dalam negeri. Sementara Singapura sudah dipisahkan Inggris dari Malaya. Tapi para pemuka politik diantaranya, Lee Kuan Yew, sadar Singapura tidak dapat berdiri sendiri atas keamanan internasional. Golongan kiri dan komunis yang masa itu masih kuat, menentang konsep penggabunga Singapura dengan Malaya, Serawak, Sabah dan Brunei dalam sebuah federasi sebagai mana diusulkan oleh Teungku Abdul Rahman. 1964 di Singapura terjadi keributan yang menewaskan 22 orang dan melukai 451 orang, ketegangan dan saling mengancam antara Singapura dan Kuala Lumpur memuncak yang akhirnya diputuskan untuk berpisah tanggal 9 Aagustus 1965 Singapura berdiri sendiri sebagai Negara berdaulat.

Gambar : Lee Kuan Yew

Singapura sebagai Negara dan bangsa tidak menempuh revolusi bersenjata untuk merdeka dari penjajahan tapi tidak berarti berjalan tanpa pergolakan berdarah. Ketegangan dan keresahan sosial politik tidak saja terjadi antar kelompok ideologis dan kelompok dan rasial tetapi antara pemerintah Negara bagian Singapura dan pemerintah federasi di Kuala Lumpur. Sejak itu Negara dan bangsa Singapura harus menghadapi sendiri segala tantangan masa depan dan dunia luar yang tidak penuh ketidak pastian.Tantangan tadi melahirkan sifat dinamis orang singapura yang sampai sekarang terus ditempa agar menjadi bangsa yang utuh. Singapura sekarang sebenarnya merupakan perwujudan nyata kemampuan tinggi mengatur Negara yang diterapkan dengan teliti oleh pemerintahan.

Lokasi yang strategis menjadikan Singapura sebagai pintu gerbang jazirah malaka. Hal ini yang dimanfaatkan oleh pemerintah Inggris untuk mengembangkan kepentingan politik dan ekonomi kolonialnya di Asia Tenggara. Pada awal kemerdekaannya Singapura berpikir secara realistis dan pragmatis, dikarenakan kenyataan dan situasi yang dihadapi yakni wilayah yang kecil.

Singapura tidak menganut nasional ekonomi melainkan persaingan bebas yang artinya persaingan bebas antar pihak swasta. Komoditi yang kena bea masuk hanay tembakau dan produknya, minuman beralkoho dan segala produk minyak bumi. Singapura tidak mencapur adukkan permasalahan politik dengan persaingan dagang. Mulai dasawarsa 1980-an Singapura dengan sengaja mengeluarkan peraturan-peraturan peningkatan upah secara umum. Singapura juga membuka pintu untuk jenis industry yang berintensif model dan berteknologi, hemat sumber daya dan berketrampilan tinggi.

Perkembangan selanjutnya dengan program pembaharuan dimanan pelahar dimahirkan dengan ilmu alam. Sedangkan dalam bidang perguruan ditanamkan kesadaran dan kemauan untuk meningkatkan produktifitas kerja. Pengorganisasian ini berdasarkan pada rencana yang bertujuan jelas cara pelaksanaan dan pengawasan atas hasilnya. Pemerintah menentukan arah dan tujuan tetapi pelaksanaannya oleh pihak swasta.Singapura dalam menentukan pola pertahanan mengambil sikap seperti landak dalam hal ini menetapkan pada kemampuan sendiri dalam pertahanan. Angkatan senjata Singapura terdiri dari korps sukarela, merupakan inti dan professional, beserta korps cadangan yang terdiri dari wajib militer.

Untuk membangun angkatan persenjataan ini, Singapura mencontoh Swiss, dimana anggota korps cadangan setelah wajib militer harus kembali kepasukan dalam waktu ternentu. Dalam bidang ketrampilan Singapura mencontoh dari Israel, satuan tempur pertama dilatih langsung oleh instruktur Israel. Adapun tujuan pola pertahanan Singapura untuk mencapai keadaan siap siaga dan berakhir secara cepat dan tepat.

Masalah utama yang selalu diperhatikan pemerintah adalah masalah ekonomi dan pertahanan keamanan. Dalam bidang Ekonomi masalah itu terjadi karena struktur perekonomian Singapura yang kuat dengan tingkat komodernan melebihi Negara Asia Tenggara lainnya dengan sendirinya Singapura lebih erat terpadu dengan perekonomian Negara maju. Apabila Singapura dengan gigih menjangkau tingkat teknologi yang tinggi maka Singapura akan merasakan terjaminnya keamanan dan pertahanan.