Perkembangan Pendidikan Indonesia Masa Hindu Budha

Pendidikan sebagai sarana sosialisasi merupakan kegiatan manusia yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian usia pendidikan hampir dipastikan sama tuanya dengan manusia itu sendiri. Perjalanan sepanjang perkembangan pendidikan di Indonesia dapat ditelusuri sejak zaman Hindu dan Budha pada abad ke-5 masehi. Dari perkembangan sejak zaman itu telah diperoleh gambaran bahwa pendidikan telah berlangsung sesuai dengan tuntutan zaman yang berbeda-beda dengan penyesuaian pada ideologi, tujuan serta sistem pelaksanaannya. Pada masa pertumbuhan dan perkembangan kerajaan hindu dan budha, pendidikan dipengaruhi ajaran agama tersebut. Demikian pula pada masa awal islam masuk di nusantara, pendidikan dan pengajaran pun mengalami penyesuaian dengan kerangka penyebaran agama islam. Ketika zaman Hindu dan Budha, perkembangan pendidikan disesuaikan dengan pusat pertumbuhan masyarakat Hindu dan Budha yang berkembang bersama kerajaan besar yang ada di Jawa dan Sumatera. Kemudian kedua agama yaitu hindu-budha tersebut berkembang ke berbagai negara di Asia Timur dan Asia Tenggara termasuk ke Indonesia yang akhirnya mempengaruhi kebudayaan Indonesia begitu juga dengan pendidikan yang diajarkan agama Hindu-Budha.

Pembahasan sejarah Hindu-Budha di Indonesia akrab diawali dari kemunculan beberapa kerajaan di abad ke-5 M, antara lain: Kerajaan Hindu di Kutai dengan rajanya Mulawarman, putra Aswawarman atau cucu Kudungga. Di Jawa Barat muncul Kerajaan Hindu Tarumanegara dengan rajanya Purnawarman. Pada masa itu, eksistensi pulau Jawa telah disebut Ptolomeus (pengembara asal Alexandria – Yunani) dalam catatannya dengan sebutan Yabadiou dan demikian pula dalam epik Ramayana eksistensinya dinyatakan dengan sebutan Yawadwipa. Ptolomeus juga sempat menyebut tentang Barousai (merujuk pada pantai barat Sumatera Utara; Sriwijaya). Fa-Hien (pengembara asal China) dalam perjalanannya dari India singgah di Ye-po-ti (Jawa) yang menurutnya telah banyak para brahmana (Hindu) tinggal di sana. Maka tidak berlebihan jika Lee Kam Hing kemudian menyatakan bahwa lembaga-lembaga pendidikan telah ada di Indonesia sejak periode permulaan. Pada masa itu, pendidikan lekat terkait dengan agama.

Menurut catatan I-Tsing, seorang peziarah dari China, ketika melewati Sumatera pada abad ke-7 M ia mendapati banyak sekali kuil-kuil Budha dimana di dalamnya berdiam para cendekiawan yang mengajarkan beragam ilmu. Kuil-kuil tersebut tidak saja menjadi pusat transmisi etika dan nilai-nilai keagamaan, tetapi juga seni dan ilmu pengetahuan. Lebih dari seribu biksu Budha yang tinggal di Sriwijaya itu dikatakan oleh I-Tsing menyebarkan ajaran seperti yang juga dikembangkan sejawatnya di Madhyadesa (India). Bahkan diantara para guru di Sriwijaya tersebut sangat terkenal dan mempunyai reputasi internasional, seperti Sakyakirti dan Dharmapala. Sementara dari pulau Jawa muncul nama Djnanabhadra. Pada masa itu, para peziarah Budha asal China yang hendak ke tanah suci India, dalam perjalanannya kerap singgah dulu di nusantara ini untuk melakukan studi pendahuluan dan persiapan lainnya.

Sejarah agama Hindu-Budha di Indonesia berbeda dengan sejarahnya di India. Disini, kedua agama tersebut dapat tumbuh berdampingan dan harmonis. Bahkan ada kecenderungan syncretism antara keduanya dengan upaya memadukan figur Syiwa dan Budha sebagai satu sumber yang Maha Tinggi. Sebagaimana tercermin dari satu bait syair Sotasoma karya Mpu Tantular pada zaman Majapahit “Bhinneka Tunggal Ika”, yakni dewa-dewa yang ada dapat dibedakan (bhinna), tetapi itu (ika) sejatinya adalah satu (tunggal). Sekalipun demikian, patut diketahui sempat adanya sejarah konflik politik antar kerajaan yang berbeda agama pada masa-masa permulaannya.

Gambar : Peninggalan Hindu Budha

Pada masa Hindu-Budha ini, kaum Brahmana merupakan golongan yang menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran. Perlu dicatat bahwa sistem kasta tidaklah diterapkan di Indonesia setajam sebagaimana yang terjadi di India. Adapun materi-materi pelajaran yang diberikan ketika itu antara lain: teologi, bahasa dan sastra, ilmu-ilmu kemasyarakatan, ilmu-ilmu eksakta seperti ilmu perbintangan, ilmu pasti, perhitungan waktu, seni bangunan, seni rupa dan lain-lain. Pola pendidikannya mengambil model asrama khusus, dengan fasilitas belajar seperti ruang diskusi dan seminar. Dalam perkembangannya, kebudayaan Hindu-Budha membaur dengan unsur-unsur asli Indonesia dan memberi ciri-ciri serta coraknya yang khas. Sekalipun nanti Majapahit sebagai kerajaan Hindu terakhir runtuh pada abad ke-15, tetapi ilmu pengetahuannya tetap berkembang khususnya di bidang bahasa dan sastra, ilmu pemerintahan, tata negara dan hukum. Beberapa karya intelektual yang sempat lahir pada zaman ini antara lain: Arjuna Wiwaha karya Mpu Kanwa (Kediri, 1019), Bharata Yudha karya Mpu Sedah (Kediri, 1157), Hariwangsa karya Mpu Panuluh (Kediri, 1125), Gatotkacasraya karya Mpu Panuluh, Smaradhahana karya Mpu Dharmaja (Kediri, 1125), Negara Kertagama karya Mpu Prapanca (Majapahit, 1331-1389), Arjunawijaya karya Mpu Tantular (Majapahit, ibid), Sotasoma karya Mpu Tantular, dan Pararaton (Epik sejak berdirinya Kediri hingga Majapahit).

Menjelang periode akhir tersebut, pola pendidikan tidak lagi dilakukan dalam kompleks yang bersifat kolosal, tetapi oleh para guru di padepokan-padepokan dengan jumlah murid relatif terbatas dan bobot materi ajar yang bersifat spiritual religius. Para murid disini sembari belajar juga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Jadi secara umum dapatlah disimpulkan bahwa:

1. Pengelola pendidikan adalah kaum brahmana dari tingkat dasar sampai dengan tingkat tinggi

2. Bersifat tidak formal, dimana murid dapat berpindah dari satu guru ke guru yang lain;

3. Kaum bangsawan biasanya mengundang guru untuk mengajar anak-anaknya di istana disamping ada juga yang mengutus anak-anaknya yang pergi belajar ke guru-guru tertentu;

4. Pendidikan kejuruan atau keterampilan dilakukan secara turun-temurun melalui jalur kastanya masing-masing.

Pendidikan Guru Masa Awal Kemerdekaan

Sejak awal kemerdekaan pemerintah telah mengolah dan merumuskan masalah pendidikan dan mencoba bentuk yang sesuai dengan keadaan sosial-ekonomi Indonesia. Aspek pendidikan dengan segala permasalahannya ternyata lebih rumit keadaannya, sehingga mengundang berbagai persoalan yang perlu segera ditangani. Dalam kenyataannya, usaha perbaikan dan pendidikan tersebut tidak semata-mata diatur oleh pemerintah, tetapi masyarakat ikut andil. Kebijakan politik terhadap pendidikan pada tahun 1945-1950 belum dirasakan hasil yang sesuai dengan harapan, karena faktor-faktor sosial, ekonomi, dan terutama politik. Namun demikian pemerintah tidak berhenti berupaya menangani perbaikan. Usaha-usaha perbaikan tersebut merupakan usaha untuk mengubah keadaan agar menjadi lebih baik daripada masa lalu. Adapun usaha-usaha nyata yang dilakukan pemerintah dalam periode 1945-1950 terutama ditunjukan pada kebutuhan utama berkenaan dengan bangunan sekolah, tenaga guru, kurikulum dan sistem kerja. Berkaitan dengan keperluan bangunan sekolah dan tenaga pengajar yang rusak akibat dari revolusi fisik, pemerintah mengambil langkah-langkah sebgai berikut:

a. Mendirikan bangunan-bangunan seku
b. Menggunakan perumahan rakyat untuk dijadikan bangunan sekolah
c. Mengandakan sistem mengajar dua kali sehari

A. PENGAJARAN DI INDONESIA MASA REVOLUSI
Revolusi kemerdekaan Indonesia mengakibatkan pendidikan mengalami keadaan yang parah, karena baik saran maupun prasarana termasuk tenaga pengajar dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Sebagian besar gedung sekolah digunakan menjadi barak militer tentara baik tentara pembela negara maupun tentara penyerang. Untuk tenaga pengajar banyak yang terpaksa meninggalkan pengajaran karena terpaksa untuk menjadi tentara melawan Belanda dan Sekutu. Dari uraian diatas maka dapat diketahui bahwa salah satu masalah besar yang harus segera diatasi oleh pemerintah adalah kurangnya tenaga pengajar. Pada tahun 1950 Indonesia kekurangan guru mencapai 20.816. Bahkan kalau semua calon murid Sekolah Rakyat yang ingin ditampung seluruhnya, maka akan mencapai 168.000 orang guru. Maka untuk mengatasi kesulitan tersebut pemerintah menempuh dua jalan yaitu :

a. Memperbanyak jumlah SGB
b. Mengerjakan tenaga guru yang belum mempunyai wewenang untuk mengajar. Pada umumnya lepasan SD 6 tahun.

Disamping dilakukannya usaha-usaha pemerintah dalam mengatasi kekurangan tenaga pengajar, tidak teringgal juga partisipasi masyarakat untuk membantu mendirikan bangunan sekolah. Usaha semacam itu merupakan bukti bahwa pengajaran sebelum kemerdekaan menunjukan sifat apatis, sedangkan pada masa awal kemerdekaan keadaan menjadi berubah.


B. PELAKSANAAN PENDIDIKAN GURU MASA AWAL KEMERDEKAAN
1. Sekolah Guru Bawah (SGB atau SG 4 TAHUN)
Murid yang diterima masuk kelas 1 SGB adalah tamatan SR. Yang lulus dalam ujian masuk SLP. Lama pengajaran adalah 4 tahun. Pada dasarnya pelajaran 4 tahun itu sama dengan 3 tahun pelajaran umum (smp), ditambah 1 tahun pelajaran kejuruan.

Gambar : Murid Sekolah Guru Bawah

2. Sekolah Guru A (SGA atau SG 6 TAHUN)
Yang dapat diterima pada SGA ialah :

-Pemegang ijazah SMP Negeri
-Tamatan SGB Negeri
-Murid SGB kelas III yang naik ke kelas IV (melalui seleksi)

Lama pelajaran untuk jenjang SGA adalah 3 tahun

3. Sekolah Guru C (SGC atau SG 2 TAHUN)
Lama 2 tahun pada anak-anak tamatan SR dan dapat disamakan dengan CVO atau OVVO pada zaman penjajahan Belanda. Usaha ini hanya berjalan kurang lebih 1,5 tahun, karena tidak mendapat dukungan dari masyarakat. Beberapa dari sekolah-sekolah itu diubah menjadi SGB.


C. MACAM-MACAM KURSUS KEJURUAN
1. Kursus-kursus Guru
Pemerintah membuka kursus–kursus Guru dengan 2 macam tujuan :

-Memperbaiki mutu guru-guru SD yang belum memiliki ijazah SGB
-Memperluas pengetahuan guru-guru SR ynag telah memilki ijazah SGB dan yang sederajat, sehingga mereka dapat mencapai ijazah SGA.

Untuk membuka tujuan pemerintah tersebut pemerintah membuka :

-Kursus lisan Persamaan SGB (KLPSGB)
-Rukun Belajar Kursus Tertulis Persamaan SGB,disingkat menjadi RBB.
-Kursus Guru B (KGB)

Lalu untuk memcapai tujuan kedua :

-Kursus Lisan Persamaan SGA (KLPSGA)
-Rukun Belajar Kursus Tertulis Persamaan SGA (RBA)
-Kursus Guru A (KGA)

2. KLP SGB
Kursus ini lamanya 4 tahun dan diberikan secara lisan pada waktu petang hari. Para pengajarnya adalah guru-guru yang pada pagi hari mengajar di Sekolah Lanjutan setempat. Mata pelajaran yang diberikan sama dengan di SGB, kecuali praktek mengajar.

3. KKLP SGA
Lama pelajaran 2 tahun dan dibeikan secara lisan pada waktu petang hari. Yang mengajar dan memimpinnya pada umunya guru-guru SGA setempat.

Gambar : Sekolah Guru Atas


D. RBB dan RBA
1. RBB dan RBA
Karena KLP SGP dan KLP SGA hanya diadakan di kota-kota besar saja.Maka Pemerintah membuka RBB dan RBA sebanyak-banyaknya agar guru-guru SR yang tinggal jauh dari kota dengan belajar sendiri dapat memperluas pengetahuannya dan dengan itu dapat pula memperbaiki nasibnya.Kedua usaha ini diselenggarakan oleh Balai Kursus Tertulis Pendidikan Guru Bandung, sekarang namanya: Balai Pendidikan Guru (BPG), dengan jalan secara mengirimkan pelajaran-pelajaran kepada tiap-tiap RB. RBB dibagi menjadi dalam 4 tingkatan, sedangkan RBA dalam 2 tingkatan.

2. Ujian Persamaan
Ujian untuk mencapai ijazah Persamaan SGB bagi pengikut-pengikut RBB.Sampai tahun 1959 pengikut-pengikut RBB harus menempuh ujian untuk mencapai ijazah persamaan SGB sekaligus dalam semua matapelajaran.Tetapi mulai tahun 1959 ujian itu diadakan 4 kali berturut-turut. Tiap-tiap akhir tahun pelajaran diuji 3 mata pelajaran. Ujian untuk mencapai ijazah SGA bagi pengikut-pengikut RBA.Semula para pengikut RBA yang telah menamatkan kursusnya menempuh ujian Persamaan SGA bersama-sama dengan pengikut-pengikut KLP SGA.

Sekolah Kartini

Sekolah umum yang diprakarsai oleh bangsa Indonesia sendiri semakin berkembang, sebagai contohnya adalah Sekolah Kartini yang merupakan bentuk kegigihan R.A. Kartini dalam memperjuangkan pendidikan kaum perempuan di masanya. Dimana pada masa R.A. Kartini, selain anak-anak bangsawan perempuan tidak diperbolehkan mengenyam pendidikan seperti halnya kaum laki-laki. Sekolah Kartini ini sebagai simbol rintisan pendidikan bagi rakyat biasa, dengan adanya sekolah ini pendidikan dapat diperoleh dan berkembang di kalangan rakyat biasa, tidak hanya pada kaum bangsawan saja. Maka banyak muncul kaum cendekiawan dari rakyat biasa, yang terus melanjutkan perjuangan R.A. Kartini.


A. BIOGRAFI R.A. KARTINI
Raden Adjeng Kartini adalah seseorang dari kalangan priyayi atau kelas bangsawan Jawa, putri Raden Mas Sosroningrat, bupati Jepara. Beliau putri R.M. Sosroningrat dari istri pertama, tetapi bukan istri utama. Kala itu poligami adalah suatu hal yang biasa. Kartini lahir dari keluarga ningrat Jawa. Ayahnya, R.M.A.A Sosroningrat, pada mulanya adalah seorang wedana di Mayong. Ibunya bernama M.A. Ngasirah, putri dari Nyai Haji Siti Aminah dan Kyai Haji Madirono, seorang guru agama di Telukawur, Jepara. Peraturan Kolonial waktu itu mengharuskan seorang bupati beristerikan seorang bangsawan. Karena M.A. Ngasirah bukanlah bangsawan tinggi, maka ayahnya menikah lagi dengan Raden Ajeng Woerjan (Moerjam), keturunan langsung Raja Madura. Setelah perkawinan itu, maka ayah Kartini diangkat menjadi bupati di Jepara menggantikan kedudukan ayah kandung R.A. Woerjan, R.A.A. Tjitrowikromo.

Kartini adalah anak ke-5 dari 11 bersaudara kandung dan tiri. Dari kesemua saudara sekandung, Kartini adalah anak perempuan tertua. Beliau adalah keturunan keluarga yang cerdas. Kakeknya, Pangeran Ario Tjondronegoro IV, diangkat bupati dalam usia 25 tahun. Kakak Kartini, Sosrokartono, adalah seorang yang pintar dalam bidang bahasa. Sampai usia 12 tahun, Kartini diperbolehkan bersekolah di ELS (Europese Lagere School). Di sini antara lain Kartini belajar bahasa Belanda. Tetapi setelah usia 12 tahun, ia harus tinggal di rumah karena sudah bisa dipingit.

Oleh orangtuanya, Kartini disuruh menikah dengan bupati Rembang, K.R.M. Adipati Ario Singgih Djojo Adhiningrat, yang sudah pernah memiliki tiga istri. Kartini menikah pada tanggal 12 November 1903. Anak pertama dan sekaligus terakhirnya, RM Soesalit, lahir pada tanggal 13 September 1904. Beberapa hari kemudian, 17 September 1904, Kartini meninggal pada usia 25 tahun. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang.

Gambar : R.A Kartini


B. BERDIRINYA SEKOLAH KARTINI
Karena Kartini bisa berbahasa Belanda, maka di rumah ia mulai belajar sendiri dan menulis surat kepada teman-teman korespondensi yang berasal dari Belanda. Salah satunya adalah Rosa Abendanon yang banyak mendukungnya. Dari buku-buku, koran, dan majalah Eropa, Kartini tertarik pada kemajuan berpikir perempuan Eropa. Timbul keinginannya untuk memajukan perempuan pribumi, dimana kondisi sosial saat itu perempuan pribumi berada pada status sosial yang rendah.

Kartini banyak membaca surat kabar Semarang De Locomotief yang diasuh Pieter Brooshooft, ia juga menerima leestrommel (paket majalah yang diedarkan toko buku kepada langganan). Di antaranya terdapat majalah kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang cukup berat, juga ada majalah wanita Belanda De Hollandsche Lelie. Kartini pun kemudian beberapa kali mengirimkan tulisannya dan dimuat di De Hollandsche Lelie. Dari surat-suratnya tampak Kartini membaca apa saja dengan penuh perhatian, sambil membuat catatan-catatan. Kadang-kadang Kartini menyebut salah satu karangan atau mengutip beberapa kalimat. Perhatiannya tidak hanya semata-mata soal emansipasi wanita, tapi juga masalah sosial umum. Kartini melihat perjuangan wanita agar memperoleh kebebasan, otonomi dan persamaan hukum sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas. Di antara buku yang dibaca Kartini sebelum berumur 20, terdapat judul Max Havelaar dan Surat-Surat Cinta karya Multatuli, yang pada November 1901 sudah dibacanya dua kali. Lalu De Stille Kraacht (Kekuatan Gaib) karya Louis Coperus. Kemudian karya Van Eeden yang bermutu tinggi, karya Augusta de Witt yang sedang-sedang saja, roman-feminis karya Nyonya Goekoop de-Jong Van Beek dan sebuah roman anti-perang karangan Berta Von Suttner, Die Waffen Nieder (Letakkan Senjata). Semuanya berbahasa Belanda.

Gambar : Sekolah Kartini di Masa Lalu

Nasib Kartini sepenuhnya sudah digariskan oleh kaum dan sejarahnya. Meskipun sangat membenci poligami, Kartini justru dijodohkan dengan Bupati Rembang, Raden Adipati Joyodiningrat, yang sudah tiga kali beristri, pada tanggal 12 November 1903. Beruntung, suaminya memahami minat dan intelektualitas Kartini sehingga mengizinkannya terus membaca, berkorespodensi, dan berusaha mengembangkan pendidikan seperti mendirikan sekolah untuk anak-anak perempuan di kompleks kantor kabupaten Rembang.

Anak-anak perempuan pribumi boleh dikatakan tidak punya kesempatan menempuh pendidikan formal saat itu. Di kalangan pribumi, hanya anak kaum bangsawan/pamong praja yang bisa bersekolah, itu pun biasanya hanya yang laki-laki saja. Kartini merekrut kedua adik perempuannya, Kardinah dan Rukmini, untuk turut mengajar di sekolah yang segera kewalahan menampung anak-anak perempuan yang ingin belajar. Agar dapat menerima sebanyak mungkin murid, sekolah sampai dibuka untuk beberapa kelas dalam sehari.

Pada tanggal 13 September 1904, Kartini melahirkan anak pertamanya dan satu-satunya, RM Soesalit. Namun proses persalinannya cukup sulit, dan Kartini mengalami pendarahan cukup hebat selama berhari-hari sehingga pada 17 September 1904 Kartini tutup usia dalam usia 25 tahun. Sepeninggal Kartini, sekolah khusus perempuan yang didirikan berjalan tersendat karena hilangnya sang inspirator. Kedua adiknya yang semula mengelolanya, tidak mampu menampung semua calon murid yang ada.

Kemajuan berarti justru diteruskan oleh pasangan suami istri Van Deventer yang dalam sejarah dikenal sebagai penganjur “politik etis” atau “politik balas budi” yang memberikan kesempatan pendidikan cukup luas bagi anak-anak jajahan. Sebagai pengagum pemikiran Kartini sebagaimana termuat dalam kumpulan surat yang diterbitkan oleh J.H. dan Rosa Abendanon di tahun 1911, pasangan Van Deventer berusaha terusmendesak pemerintah Hindia Belanda mengalokasikan dana lebih banyak untuk pendidikan.

Selanjutnya, karena merasa tidak sabar dengan perkembangan yang ada, maka Van De Venter mengeluarkan uang sendiri dan berusaha menggalang dana dari berbagai kalangan guna mendirikan sebuah yayasan pendidikan di Semarang pada tahun 1012. Yayasan itu dinamai Yayasan Kartini. Yayasan inilah yang membuka sekolah-sekolah khusus untuk anak-anak perempuan pribumu di Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan beberapa kota lainnya, yang disebut “Sekolah Kartini”.


C. PERKEMBANGAN SEKOLAH KARTINI
Sekolah dasar berbahasa pengantar Belanda khusus diperuntukkan bagi gadis remaja. Berbeda dengan SD biasa, di Sekolah Kartini diberikan pelajaran tambahan memasak dan menjahit. Terletak di Jl. Kartini, Pasar Baru, Jakarta Pusat, berawal dari "dana Kartini" yang digalakkan beberapa tokoh Belanda menjawab tuntutan politik etis awal abad 20. Sekolah pun mulai berdiri di banyak kota besar dan seluruhnya dikelola swasta. Namun antara Sekolah Kartini di beberapakota tidak saling berhubungan. Dengan semangat Sumpah Pemuda dan berkat perjuangan Ny. Abdurachman (istri wedana Mester Cornelis atau Jatinegara), staf pengelola dan pengajar terdiri dari perempuan Indonesia (1928). Di Jakarta selain Sekolah Kartini I di Jl. Kartini (Kartiniweg) juga ada Sekolah Kartini II di Pasar Nangka dan Kartini III di Jatinegara (1928). Pada masa pendudukan Jepang sekolah ini ditutup karena gedungnya digunakan untuk asrama tentara Jepang. Sekolah dibuka lagi tahun 1953, memperingati 25 tahun Persatuan Gerakan Wanita. Pada masa kemerdekaan, nama sekolah berganti menjadi Sekolah Kerajinan Wanita "Kartini". Bentuknya tidak banyak berbeda dengan Sekolah Kepandaian Puteri milik pemerintah, kecuali gurunya menerima subsidi. Untuk pencarian dana, kemudian didirikan Yayasan Sekolah Kartini (1962) yang diperoleh dari beberapa kalangan di Belanda.

Dalam perkembangannya didirikan sekolah tambahan, berupa Sekolah Kejuruan Industri Pariwisata (SKIP) pada tahun 1971 dan Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK) tahun 1976. Dalam SKIP diajarkan cara memasak menurut standar masakan Indonesia, Eropa, dan Tionghoa. Selain itu juga ada pelajaran tentang tata cara pengaturan belanja, pengaturan kebersihan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan rumah tangga untuk kepentingan pariwisata. Sedang di SMKK, lulusannya diharapkan melanjutkan ke IKIP di Jurusan Kesejahteraan Keluarga. Di beberapa tempat, sekolah Kartini sudah melebur menjadi sekolah negeri. Gedung Sekolah Kartini mempunyai sebuah beranda berbentuk pendopo di bagian tengah dan seluruh tiangnya terbuat dari kayu yang berkualitas. Gedung ini didirikan oleh Bataviasche Kartini School Vereniging (Perkumpulan Sekolah Kartini di Jakarta) pada tahun 1913. Anggota perhimpunan terdiri dari nyonya-nyonya Belanda dan istri para pegawai negeri Pemerintahan Hindia Belanda.


D. GAMBARAN SEKOLAH KARTINI DI MASA INI
Sekolah Kartini pada dewasa ini tidak lagi khusus diperuntukkan bagi perempuan saja, namun lebih pada untuk anak-anak kurang mampu yang tetap mempunyai semangat belajar yang tinggi. Sebagai contoh nyata adalah Sekolah Kartini yang dikelola 2 Ibu kembar, Sri Rosiati (Rosi) dan Sri Irianingsih (Rian). Sekolah petak di tengah perkampungan kumuh di bawah jembatan layang yang menjadi cita- cita dari kembar bersaudara, Sri Rosiati (Rosi) dan Sri Irianingsih (Rian) ini berdiri pada tahun 1997, sekolah pertama yang mereka dirikan terletak di kolong jembatan, Rawa Bebek, Jakarta Utara. Semua sekolah petak tripleks itu dibangun dalam lingkungan komunitasnya, tidak terpisah dari perkampungan utama.

Gambar : Sri Rosiati (Rosi) dan Sri Irianingsih (Rian)

Bangunan sekolahan tampak sederhana sekali, pembatas antara kelas yang satu dengan yang lainnya hanya menggunakan tripleks dari kayu. Ruangan seluas 40 meter persegi itu terlihat sesak dengan sekitar 80 anak yang belajar di tiap lantai. Sekolah yang didirikan ibu kembar dinamai “Sekolah Darurat Kartini”. lbu kembar tidak pernah menamai sekolah ini sebagai yayasan ataupun sebagai lembaga swadaya masyarakat (LSM). Sekolah Darurat Kartini ini terdiri dari Paud, TK,SD, SMP, hingga SMA.

Sekolah Kartini sekarang sudah mempunyai lima cabang, yaitu di bawah kolong jembatan Rawa Bebek, bawah jembatan Ancol, bawah jembatan Pluit, bawah jembatan Tambora, dan di pinggir rel kereta api Kampung Janis. Tidak tanggung-tanggung, perempuan kembar kelahiran Semarang, 4 Februari 1950 ini tak hanya menyelenggarakan layanan pendidikan gratis, tapi juga menyediakan perangkat sekolah dari buku sampai pakaian seragam.

Gambar : Sekolah Kartini di Bawah Kolong Jembatan

Semua sekolah petak tripleks itu dibangun dalam lingkungan komunitasnya, tidak terpisah dari perkampungan utama. Jumlah murid Sekolah Darurat Kartini kini mencapai hingga 2000 murid, dari taman kanak kanak, hingga SMU. Mereka juga membuka kelas kursus keterampilan, ada kursus menjahit, merangkai kerajinan tangan serta memasak. Bahkan rencana selanjutnya ibu kembar ini akan membangun poliklinik gratis untuk masyarakat.

Sejarah Taman Siswa

Taman Siswa berdiri pada tanggal 3 juli 1922, Taman Siswa adalah badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat yang menggunakan pendidikan dalam arti luas untuk mencapai cita-citanya. Bagi Tamansiswa, pendidikan bukanlah tujuan tetapi media untuk mencapai tujuan perjuangan, yaitu mewujudkan manusia Indonesia yang merdeka lahir dan batinnya. Merdeka lahiriah artinya tidak dijajah secara fisik, ekonomi, politik, dsb; sedangkan merdeka secara batiniah adalah mampu mengendalikan keadaan.

Bebicara Taman Siswa tidak bisa lepas dari pendirinya yaitu Raden Mas Soewardi Soeryaningrat atau yang biasa di kenal dengan Ki Hajar Dewantara. Beliau mendirikan Tamansiswa bertujuan untuk pendidikan pemuda Indonesiadan juga sebagia alat perjuangan bagi rakyat indonesia. Tamansiswa adalah membangun anak didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, merdeka lahir batin, luhur akal budinya, cerdas dan berketerampilan, serta sehat jasmani dan rohaninya untuk menjadi anggota masyarakat yang mandiri dan bertanggung jawab atas kesejahteraan bangsa, tanah air, serta manusia pada umumnya. Meskipun dengan susunan kalimat yang berbeda namun tujuan pendidikan Taman siswa ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional.


A. BERDIRINYA TAMAN SISWA
Tamansiswa berdiri pada 3 juli 1922, pendirinya adalah Raden Mas Soewardi Soeryaningrat atau yang biasa di kenal dengan Ki Hajar Dewantara. Awal pendirian tama siswa di awali dengan ketidak pusa dengan pola pendidikan yang di lakukan oleh pemerintah kolonial, karena jarang sekali Negara colonial yang memberikan fasilitas pendidikan yang baik kepada Negara jajahannya. Karena seperti yang di katakana oleh ahli sosiolog Amerika “pengajaran akan merupakan dinamit bagi system kasta yang di pertahankan dengan keras di dalam daerah jajahan”.

Gambar : Ki Hajar Dewantara

Sebab itu maka di dirikanlah Taman Siswa, berdirinya Taman Siswa merupakan tantangan terhadap politik pengajaran kolonial dengan mendirikan pranata tandingan. Taman Siswa adalah badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat yang menggunakan pendidikan dalam arti luas untuk mencapai cita-citanya. Bagi Taman Siswa, pendidikan bukanlah tujuan tetapi media untuk mencapai tujuan perjuangan, yaitu mewujudkan manusia Indonesia yang merdeka lahir dan batinnya. Merdeka lahiriah artinya tidak dijajah secara fisik, ekonomi, politik, dsb, sedangkan merdeka secara batiniah adalah mampu mengendalikan keadaan.

Dengan proses berdirinya Taman Siswa Ki hajar Dewantara telah mengesampingkan pendapat revolusioner pada masa itu, tapai dengan seperti itu secara langsung usaha Ki Hajar merupakan lawan dari politik pengajaran kolonial.lain dari pada itu kebangkitan bangsa-bangsa yang di jajah dan perlawanan terhadap kekuasaan kilonial umumnya disebut dengan istilah nasionalisme atau paham kebangsaan menuju kemerdekaan. Taman Siswa mencita-citakan terciptanya pendidikan nasional, yaitu pendidikan yang beralas kebudayaan sendiri. Dalam pelaksanaanya pendidikan Taman Siswa akan mengikuti garis kebudayaan nasional dan berusaha mendidik angkatan muda di dalam jiwa kebangsaan.

Pendidikan Taman Siswa dilaksanakan berdasar Sistem Among, yaitu suatu sistem pendidikan yang berjiwa kekeluargaan dan bersendikan kodrat alam dan kemerdekaan. Dalam sistem ini setiap pendidik harus meluangkan waktu sebanyak 24 jam setiap harinya untuk memberikan pelayanan kepada anak didik sebagaimana orang tua yang memberikan pelayanan kepada anaknya.

Sistem Among tersebut berdasarkan cara berlakunya disebut Sistem Tutwuri Handayani. Dalam sistem ini orientasi pendidikan adalah pada anak didik, yang dalam terminologi baru disebut student centered. Di dalam sistem ini pelaksanaan pendidikan lebih didasarkan pada minat dan potensi apa yang perlu dikembangkan pada anak didik, bukan pada minat dan kemampuan apa yang dimiliki oleh pendidik. Apabila minat anak didik ternyata akan ke luar “rel” atau pengembangan potensi anak didik di jalan yang salah maka pendidik berhak untuk meluruskannya.

Gambar : Logo Taman Siswa

Untuk mencapai tujuan pendidikannya, Taman Siswa menyelanggarakan kerja sama yang selaras antar tiga pusat pendidikan yaitu lingkungan keluarga, lingkungan perguruan, dan lingkungan masyarakat. Pusat pendidikan yang satu dengan yang lain hendaknya saling berkoordinasi dan saling mengisi kekurangan yang ada. Penerapan sistem pendidikan seperti ini yang dinamakan Sistem Trisentra Pendidikan atau Sistem Tripusat Pendidikan.

Pendidikan Tamansiswa berciri khas Pancadarma, yaitu Kodrat Alam (memperhatikan sunatullah), Kebudayaan (menerapkan teori Trikon), Kemerdekaan (memperhatikan potensi dan minat maing-masing indi-vidu dan kelompok), Kebangsaan (berorientasi pada keutuhan bangsa dengan berbagai ragam suku), dan Kemanusiaan (menjunjung harkat dan martabat setiap orang).


B. REAKSI PEMERINTAH KOLONIAL TERHADAP TAMANSISWA
Taman Siswa bisa dianggap sebagai tempat pemupukan kader masyarakat Indonesia di masa mendatang dan yang sudah pasti akan berusaha pula untuk menumbangkan kekuasaan kolonial. Oleh karena itu pemerintah jajahan berusaha untuk menghalang-halangi perkembangan Taman Siswa khususnya, sekolah-sekolah partikelir umumnya. Sejak itu Taman Siswa akan menghadapi perjuangan asasi, melawan politik pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1931 timbul pendapat di kalangan orang Belanda yang memperingatkan pemerintah, bahwa apabila tidak diadakan peninjauan kembali atas pengajaran Gubernur, Taman Siswa akan menguasai keadaan dalam tempo sepuluh tahun.

Pemerintah konservatif Gubernur Jendra de jonge menyambut kegelisahan orang Belanda dengan mengeluarkan “ordonansi pengawasan” yang dimuat dalam Staatsblad no. 494 tanggal 17 September 1932. Isi dan tujuan dari ordonansi itu ialah memberi kuasa kepada alat-alat pemerintah untuk mengurus ujud dan isi sekolah-sekolah partikelir yang tidak dibiayai oleh negeri. Sekolah partikelir harus meminta izin lebih dahulu sebelum dibuka dan guru-gurunya harus mempunyai izin mengajar. Rencana pengajaran harus pula sesuai dengan sekolah-sekolah negeri, demikian juga peraturan-peraturannya. Ordonansi itu menimbulkan perlawanan umum di kalangan masyarakat Indonesia dan dimulai oleh prakarsa Ki Hadjar Dewantara yang mengirimkan protes dengan telegram kepada Gurbernur Jenderal di Bogor pada tanggal 1 Oktober 1932.

Pada tanggal 3 Oktober 1932 Ki Hadjar Dewantara mengirimkan maklumat kepada segenap pimpinan pergerakan rakyat, yang menjelaskan lebih lanjut sikap yang diambil Taman Siswa. Aksi melawan ordonansi ini disokong sepenuhnya oleh 27 organisasi antara lain Istri sedar, PSII, Dewan Guru Perguruan Kebangsaan di Jakarta, Budi Utomo, Paguyuban Pasundan, Persatuan Mahasiswa, PPPI, Partindo, Muhammadiyan, dan lain-lainnya. Juga golongan peranakan Arab dan Tionghoa menyokong aksi ini. Pers nasional tidak kurang menghantam ordonansi itu melalui tajuk rencananya. Moh Hatta sebagai pemimpin Pendidikan Nasional Indonesia, menganjurkan supaya mengorganisasi aksi yang kuat. Pada bulan Desember 1932 Wiranatakusumah, anggota Volksraad mengajukan pertanyaan pada pemerintah dan disusul pada bulan Januari 1933 dengan sebuah usul inisiatif.

Usul inisiatif yang disokong oleh kawan-kawannya di dalam Volksraad, berisi: menarik kembali ordonansi yang lama serta mengangkat komisi untuk merencanakan perubahan yang tetap. Budi Utomo dan Paguyuban Pasundan mengancam akan menarik wakil-wakilnya dari dewan-dewan, apabila ordonansi ini tidak dicabut pada tanggal 31 Maret 1933. Juga di kalnag para ulama aksi melawan ordonansi sekolah liar ini mendapat sambutan, terbukti dengan adanya rapat-rapat Persyarikatan Ulama di Majalengka dan Ulama-ulama Besar di Minangkabau. Pemerintah terkejut akan tekad perlawanan akan masyarakat Indonesia dan setelah mengeluarkan beberapa penjelasan dan mengadakan pertemuan dengan Ki Hadjar Dewantara, akhirnya dengan keputusan Gubernur Jenderal tanggal 13 Februari 1933 ordonansi Sekolah liar diganti dengan ordonansi baru.

Gambar : Kongres Taman Siswa Tahun 1930 di Yogyakarta

Perlawan Taman Siswa terhadap ordonansni sekolah liar merupakan masa gumilang bagi sejarahnya, yang juga berarti mempertahankan hak menentukan diri sendiri bagi bangsa Indonesia. Sesudah itu Taman Siswa akan mengadakan lagi perlawanan terhadap peraturan pemerintah kolonial yang dapat dianggap merugikan rakyat. Pada tahun 1935 Taman Siswa mempunyai 175 cabang yang tersebar di sekolahnnya ada 200 buah, dari mulai sekolah rendah hingga sekolah menengah.


C. SIKAP TAMAN SISWA PADA REVOLUSI DAN INDONESIA MERDEKA
Pada saat setelah Indonesia merdeka Taman Siswa mengadakan Rapat Besar (Konprensi) yang ke-9 di Yogyakarta. Tapi dengan masa kemerdekaan ini tidak semua guru Tamansiswa menyadari akan dating juga masa baru untuk Perguruan nasional mereka. Dalam Rapat besar itu terdapat tiga pendapat di kalangan Tamansiswa dalam menghadapi kemerdekaan.

Pertama, pendapat bahwa tugas Taman Siswa telah selesai dengan tercapainya Indonesia merdeka. Karena menurut pendukung pendapat ini, peran taman siswa sebagai penggugah keinsafan nasional sidah habis, dan faktor melawan pemerintah jajahan tidak ada lagi.
Kedua, Taman Siswa masih perlu ada, sebelum pemerinta Republik dapat mengadakan sekolah-sekolah yang mencukupi keperluan rakyat. Lagi pula isi sekolah-sekolah negri pun belum dapat di ubah sekaligus sebagai warisan sistempengajaran yang lampau.
Ketiga, sekolah-sekolah partikelir yang memang mempunyai dasar sendiri tetap di perlukan, walaupun nantinya jumlah sekolah sudah cukup dan isinya juga sudahnasional.

Perbedaan pendapat di kalang Taman Siswa membawa dampak yang tidak bias di elakan, para pendukung pendapat pertama banyak yang meninggalkan Tamansiswa. Tamansiswa banyak di tinggalkan oleh pendukung akatif yang tahan uji. Namun hal ini tidak mengherankan karena sebenarnya orang-orang Taman Siswa hanya berpindah tempat mengisi kemerdekaan. Misal saja bapak Taman Siswa sendiri, Ki Hajar Dewantara, pada awal kemerdekaan menjadi mentri pendidikan , Pengajaran dan Kebudayaan yang pertama di dalam pemerintahan. Bagi Taman Siswa sendiri yang terpenting ialah pembentikan panitia yang berkewajiban meninjau kembalinya peraturan tamansiswa dengan segala isinya. Panitia ini di ketuai oleh S. Manggoensarkoro dan kesimpiulan panitia ini diterima oleh Rapat Besar Umum (Kongres) V di Yogyakarta pada bulan Desember 1947.

Pada masa itu belanda telah mulai aksi militernya yang pertama pada 21 Juli 1947, sehingga Rapat Besar Umum, membahas tentang kedudukan cabang-cabang di daerah pendudukan. Kembali di daerah pendudukan Belanda muncul sebutan “sekolah liar” tapi tidak hanya sekolah partikelir saja tapi sekolah Republik pun dinyatakan “sekolah liar” ketika sekolah di Jakarta di tutup, maka gedung Taman Siswa di jalan Garuda 25 di banjiri oleh murid-murid. Semangat yang luar biasa di tunjukan oleh sekolah Tamansiswa yang berada di daerah pendudukan mereka berusaha mempertahankan sekolah mereka meski Majelis Luhur di Yogyakartatidak menyetujui di teruskanya sekolah di daerah pendudukan. Tapi akhirnya majelis Luhur mengizinkan untuk membvuka terus cabang-cabang Taman Siswa di daerah pendudukan.


D. TAMAN SISWA SETELAH KEMERDEKAAN
Salah satu masalah yang di hadapi Taman Siswa setelah kemerdekaan ialah meninjau kembalai hubungan dengan pemerintah kita sendiri, terutama dlam hal penerimaan subsidi.di kalang perguruan tinggi banyak perbedaan dalam menghadapi masalah ini, yaitu mereka yang dapat menerima subsidi itu dan di gunakan untu pengelolaan sekolah tapi tetap melihat berapa besar pengaruhnya agar tidak menggangu terhadap prinsip “ merdeka mengurus diri sendiri” dan mereka yang beranggapan agar melepas sikap oposisi seperti pada masa colonial karena tidak cocok dengan di Indonesia merdeka. Walaupun sempat di tahun 1946 adanya keterbukaan untuk mengenai menghadapi masa kemerdekaanuntuk merumuskan kembali sas dan dasar namun dalam pelaksanaanya mengenai subdidi ini masih banyak yang ingin memelijara keadaan seperti yang lalu.

Di kalangan para pemimpin sedikitnya tedapat dua pendapat atau aliran. Yang pertama aliran yang memnginginkan Taman Siswa terlepas dari system pendidikan pemerintah, merupakan lembaga pendidikan yang independen, hidup dalam cita-citanya sendiri dan terus berusaha agar sebagian masyarakat menerima konsep pendidikan nasional. Caranya ialah dengantetap mempertahankan system pondok yang relative terasing dari masyarakat sekitarnya. Aliran pemikiran yang kedua ialah mereka ber pendapat bahwa perkembangan masyarakat Indonesia baru sangat berbeda dengan keadaan zaman kolonial, oleh karena perubahan perlu di hadapi dengan pemikiran baru. Taman Siswa dapat menyumbangkan pengalaman dan keahlian untuk Menteri Pendidikan dalam usahanya mengembangkan kebijaksanaan politik pendidikan nasional.

Sekolah Jaman Kolonial Belanda

Pada zaman kolonial pemerintah belanda menyediakan sekolah yang beraneka ragam bagi orang Indonesia untuk memnuhi kebutuhan berbagai lapisan masyarakat. Ciri yang khas dari sekolah-sekolah ini ialah tidak adanya hubungan berbagai ragam sekolah itu. Namun lambat laun, dalam berbagai macam sekolah yang terpisah-pisah itu terbentuklah hubungan-hubungan sehingga terdapat suatu sistem yang menunjukkan kebulatan. Pendidikan bagi anak-anak Indonesia semula terbatas pada pendidikan rendah, akan tetapi terus berkembang secara vertikal sehingga anak-anak Indonesia, melalui pendidikan menengah dapat mencapai pendidikan yang tinggi, sekalipun melalui jalan yang sempit.

Lahirnya suatu sistem pendidikan bukanlah hasil suatu perencanaan menyeluruh, melainkan langkah demi langkah melalui eksperimentasi dan didorong kebutuhan praktis di bawah pengaruh kondisi sosial, ekonomi, dan politik di nederland maupun di hindia belanda. Selain itu kejadian-kejadian di dunia luar, khususnya yang terjadi di asia juga mendorong dipercepatnya pengembangan sistem pendidikan yang lengkap.


A. SEKOLAH UNTUK ANAK INDONESIA SEBELUM REORGANISASI 1892
Peraturan pemerintah 1818 mengharuskan diadakannya peraturan yang perlu bagi pribumi tidak menghasilkan sekolah bagi anak Indonesia. Ini disebabkan kekaburan politik pendidikan di tanah jajahan dan kesulitan finansial yang beratyang di hadapi belanda, sehingga menjauhkan diri dari pendidikan pribumi.

Peraturan pertama mengenai pendidikan dikeluarkan pada tahun 1871, yang memberikan uraian panjang lebar tentang kurikulum pendidikan guru, perkembangan pesat sesudah 1863 sewaktu ekonomi, membumbung tinggi di bawah menteri liberal Van De Putte, dan segera terhenti setelah depresi ekonomi 1885. Peraturan 1871 segera di ganti dengan keputusan 1885 yang mengurangi biaya pendidikan dan menyederhanakan kurikulum, yang akhirnya mengahasilkan reorganisasi 1892.

1.Kurikulum
Sekolah rendah sebelum 1892 tidak mempunyai kurikulum yang uniform, walaupun dalam peraturan 1817 ada petunjuk yang menentukan kegiatan sekolah. Ada empat mata pelajaran yang di haruskan, yakni membaca, menulis, bahasa (bahasa daerah atau melayu ), dan berhitung. Bahasa pengantar adalah bahasa daerah. Bila bahasa lokal tidak sesuai maka digunakan bahasa melayu. Di perbatasan sering digunakan dua bahasa dan di samping itu juga digunakan bahsa melayu, sehingga anak di situ mempelajari tiga bahasa. Agama tidak di ajarkan, seperti halnya di negri belanda pada masa liberal. Statuta 1874 menyataknan bahwa semua pengajaran agama di larang di sekolah pemerintah, akan tetapi ruang kelas dapat digunakan untuk kepentingan itu di luar jam pelajaran.


2.Fasilitas
Pada umumnya gedung sekolah di seluruh Indoneia tidak serasi, terlalu kecil, kurang penerangan dan ventilasi, lembab dan sering pula bocor. Ada kalanya pendopo juga digunakan untuk sekolah, yang juga berfungsi sebagai tempat pengadilan, rapat, dan tujuan-tujuan lain.

Perabot sekolah terdiri dari bangku, papan tulis, lemari, meja, dan kursi. Pada tahun 1856 sekolah krawang menggunakan meja rendah, sedangkan anak-anak duduk di lantai. Suatu pengumuman pada tahun 1870 bahkan menyatakan bahwa anak-anak harus duduk di lantai dan bukan di bangku.

Buku-buku disediakan oleh depot ala pengajaran yang didirikan pada tahun1878. Kepala sekolah harus mengajukan permohonan sekali setahun, sebaiknya pada bulan januari. Buku-buku dicetak oleh percetakan pemerintah di jakarta, semua buku di karang oleh orang belanda, termasuk buku dengan bahasa daerah dan melayu tanpa konsultasi dengan orang Indonesia yang ahli dalam bahasa tersebut.

3.Buku Pelajaran
Sutu buku yang ditentukan ialah Kitab Edja dan Batja oleh F.A Luitjes ( terbitan pertama tahun 1891 ), terdiri atas 23 halaman. Buku bacaan bagi mereka yang telah menguasai keterampilan dasar membaca, ditulis oleh L.K. Harmsen. Kitab Akan Dibatjai, buku ini berisi cerita-cerita dari Seribu Satu Malam, Hitopadesa, dan Fabel-Fabel Yunani. Semua bernada moral dimana yang baik akan selau menang dan yang jahat akan selalu mendapat hukuman.

Cerita-cerita serupa ini sangat populer pada masa liberal. Buku yang digunakan Van Duyn digunakan untuk belajar tulisan Arab. Ia menggunakan metode sintetik yang sama, yakni mulai dengan menggunakan huruf, suku kata yang dikombinasikan menjadi kata dan kalimat. Pada saat pemerintah mulai membuka sekolah setelah tahun 1850, hanya buku kristen yang tersedia. Buku ini tidak sesuai dengan anak-anak jawa, karena mayoritas mereka beragama islam dan buku-buku tersebut mayoritas berbahasa melayu yang sulit mereka pahami.

4.Guru-Guru
Pendidikan guru menjadi masalah penting dalam masa perluasan pendidikan. Sekolah guru (Kweekschool) pertama dibuka pada tahun1852 di solo, segera diikuti oleh sekolah guru lainnya di pusat bahasa-bahasa utama di Indonesia. Sekolah-sekolah ini menghasilkan lebih dari 200 guru antara tahun 1887 sampai dengan 1892. Setelah depresi ekonomi jumlahnya mulai dikurangi. Sebelum adanya sekolah guru ini, sebelumnya tidak syarat khusus untuk menjadi seorang guru. Karena gudang dan kantor pemerintah dapat diterima menjadi seorang guru.

Mutu pendidikan pada saat itu juga masih sangat rendah, apalagi di luar jawa. Ada pula kelas-kelasa yang besar sekali. Pada tahun 1859 seorang guru di Kaibodo (Seram) harus menghadapi 285 murid dan di manado 260 murid dalam satu kelas. Karena kebutuhan guru yang mendesak setelah tahun 1863, pemerintah memutuskan untuk mengangkat guru tanpa pendidikan, menjadi sebagai guru pada tahun 1875 diadakan ujian bagi mereka yang ingin mendapat kualifikasi guru tanpa melalui sekolah guru.

5.Rangkuman Dan Tinjauan
Sekolah rendah sebelum 1892 sekolah yang sederhana, dengan gedung dan fasilitasa yang tidak memadai. Murid-murid terutama terdiri atas laki-laki. Setidaknya sampai tahun 1892 sekolah diluar Jawa melebihi jumlah sekolah di Jawa. Namun lambat laun Jawa justru berubah menjadi pusat pendidikan. Sekolah rendah sebelum tahun 1892 diizinkan memperluas programnya sehingga mendekati rencana pelajaran sekolah guru, kecuali ilmu mendidik. Sekolah rendah yang awalnya di buat untuk anak para kaum priyayi justeru malah banyak dimasukki anak golongan rendah. Krisi ekonomi pada akhir abad ke-19 memaksa belanda untuk melakukan diferensiasi dalam pendidikan anak-anak golongan atas dan golongan rendah. Yang pertama dikenal sebagai Sekolah Kelas Satu dan Sekolah Kelas Dua.

Gambar : Sekolah Jaman Kolonial Belanda


B. SEKOLAH KELAS SATU
Didirikannya sekolah kelas satu pada awalnya diperuntukkan untuk anak aristrokrasi dan orang berada, sedangkan sekolah kelas dua untuk rakyat pada umumnya. Sekolah Kelas Satu, sekolah yang terbaik yang tersedia bagi anak-anak Indonesia, hanya terdapat dikota-kota penting di Jawa. Pulau-pulau di luar jawa pada hal ini dianaktirikan. Sekolah Kelas Satu di luar Jawa pertama Kli didirikan pada tahun1909, sewaktu Jawa telah memiliki 60 sekolah serupa itu. Hal ini menimbulkan rasa tidak puas di kalangan penduduk luar Jawa, yang tidak diberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan Barat yang sangat di dambakkan itu.

Gambar : Sekolah Kelas Satu

1.Kurikulum
Kurikulum sekolah ini ditentukan dalam peraturan pada tahun 1893, terdiri atas mata pelajran yang berikut :

• Membaca dan menulis dalam bahasa daerah dalam huruf daerah dan Latin
• Membaca dan menulis dalam bahasa Melayu
• Berhitung
• Ilmu Bumi Indonesia
• Ilmu Alam
• Sejarah pulau tempat tinggal
• Menggambar
• Mengukur tanah

Selain itu semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolah Guru, kecuali ilmu mendidik boleh diajarkan setelah mendapat persetujuan dari inspektur. Sekolah Kelas Satu tidak menjadi populer dikalangan priyayi disebabkan karena yidak diajarkannya bahasa belanda seperti halnya pada ELS (europese lagere schhol).

2.Buku Pelajaran
Salah satu buku bahasa melayu yang populer ialah Rempah-rempah karangan Grivel, seorang inspektur di sumatera tengah. Pusat bahasa melayu murniyang menggunakn bahasa melayu yang lebih baik dari pada yang sebelumnya. Akan tetapi latihan-latihannya sangat sukar, juga bagi orang yang menguasai bahasa melayu. Buku hitungan karya Wisselink, satu jilid untuk tiap satu kelas, menggunakan titik-titk, segitiga, segiempat untuk memberi pengertian bilangan.

Diutamakan pemecahan soal yang sederhana. Buku pelajaran Bahasa Belanda yang dipakai ialah karangan R.A.H. Thierbach yang mengajarkan bahasa belanda sebagai bahasa asing. Dasar metodenya adalah melihat, berpikir, dan menyatakannya. Buku pelajaran karya P.J. Ravenstyen berjudul “Weten en Doen” (Tahu dan Berbuat) pada prinsipnya menggunakan metode Pestalozzi yang berusaha mengadakan hubungan antara pengamatan dan perbuatandengan ungkapan yang terkenal sebagai “object lessons”. Buku lain “Uit Eigen Kring” (Dari Lingkungan Sendiri) dikarang oleh Kroes dan Kroes. Kalau buku-buku lain kebanyakan membahasa mengenai belanda, maka buku ini mengambil topik dari Indonesia sendiri

3.Rangkuman Dan Tinjauan
Sekolah Kelas Satu, yang dikhususkan bagi anak-anakkaum bangsawan lamanya 5 tahun, dibandingkan dengan Sekolah Kelas Dua yang lamanya hanya 3 tahun. Kebanyakan Sekolah Kelas Satu terdapat di Jawa. Kurikulumnya mula-mula tak berbeda dengan sekolahsebelum tahun 1892. Pada tahun 1907 setelah di masukkannya bahasa belanda sebagai mata pelajaran, sekolah ini berbeda dengan Sekolah Kelas Dua, sedangkan masa belajarnya diperpanjang menjadi 6 tahun. Namun sekolah ini masih ketinggalan jika dibandingkan dengan ELS ataupun HCS. Karena tidak memberi persiapan untuk menjadi pegawai kelas rendah dan tidak membuka jalan untuk dapat melanjutkan studi.

Mulai tahun 1912 bahasa Belanda di ajarkan sejak kelas 1 dan lama belajar diperpanjang menjadi 7 tahun. Sejak itu Sekolah Kelas Satu dalam kenyataan sama dengan HCS dan namanya diubah menjadi HIS (Hollands Inlandse School), sekolah rendah berbahasa Belanda untuk anak Indonesia.

C. SEKOLAH KELAS DUA
Dibandingkan dengan Sekolah Kelas Satu, yang lamanya 5 tahun dan mempunyai kurikulum lebih luas, Sekolah Kelas Dua hanya mempunyai kurikulum yang sederhana, yakni meliputi pelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Sekolah Kelas Dua yang dimaksud sebagai Sekolah Rakyat yang memberi pendidikan sederhana bagi seluruh rakyat.

Akibat dari krisis finansial yang sedang melanda belanda, maka keuangan pemerintah tidak mengizinkan pengeluaran yang demikian banyak, sehinnga perluasan Sekolah Kelas Dua menjadi sangat terhambat,bahkan di hentikan. Keberatan lainnya ialah perluasan Sekolah Kelas Dua yang cepat dapat menimbulakan bahaya terbentuknya sejumlah besar manusia yang menjauhkan diri dari kehidupan desa dan pekerjaan kasar dan menginginkan pekerjaan pada kantor pemerintah.

Dengan alasan itu maka Sekolah Kelas Dua dianggap tidak Serasi bagi pendidikan umum bagi seluruh rakyat. Maka perlu dicari jenis sekolah lain untuk penduduk pada umumnya dan tidak mengharapkan pekerjaan kantor dan tidak mengasingkan seseorang pada lingkungan aslinya. Pada tahun 1907 Gubernur Jenderal Van Heutz menemukan kembalai “Sekolah Desa“. Oleh karena munculnya Sekolah Desa maka terjadi perubahan dalam fungsi Sekolah Kelas Dua. Sekolah ini tidak lagi menjadi sekolah untuk rakyat pada umumnya, melainkan hanya pada sebagian kecil saja. Sekolah ini mempersiapkan untuk menghasilkan para pegawai rendah untuk kantor pemerintah dan perusahaan swasta.Sekolah Kelas Dua pada akhirnya menjadi sekolah untuk minoritas penduduk.

1.Kurikulum
Pelajaran agama dilarang di dalam Sekolah Kelas Dua, walaupun ruang kelas dapat digunakan untuk pendidikan agama di luar jam sekolah. Karena sekolah ini pada awlnya dimaksud untuk seluruh rakyat, maka kurikulumnya sederhana, namun ada kemungkinan untuk memperluas kurikulum setelah mendapat persetujuan inspektur, dengan ketentuan bahasa belanda tidak boleh diajarkan.

Perbedaan lama belajar juga cenderung hilang setelah menambah kelas 4 dan kelas 5pada Sekolah Kelas Dua agar dapat mempersiapkan muridnya untuk memasukkia kweekschool. Menggambar mulai diajarakan pada tahun 1892 bernyanyi diajarakan hanya di kelas 3 sejak 1892 dan kemudian dihapuskan pada tahun 1912. Pekerjaan tangan menjadi masalah yang ramai diperbincangkan. Usaha untuk memasukkan sebagai mata pelajaran banyak menerima tantangan, karena dianggap tidak layak untuk dipelajari disekoalah. Karena dapat di berikan dirumah.

2.Buku Pelajaran
Sebenarnya buku tidak jauh berbeda dengan yang digunakan pada Sekolah Kelas Satu. Buku yang banyak dipakai adalah Emboen, buku bacaan karangan bersama guru Belanda (G.F. Lavell) dan guru bahasa melayu (M. Taib). Kualitas bahasanya cukup baik. Buku ini terdiri atas 50 pelajaran yang diresapi oleh pendididkan moral.

Buku dengan crak yang sama ialah Taman Sari oleh J. Kats, yang berisi cerita-cerita yang disampaikan guru kepada anak-anak kelas rendah. Banyak buku-buku yang dirasa ketinggalan jaman dan buku-buku terjemahan oranga belanda cenderung berisi pandangan dari orang belanda itu sendiri. Buku-buku tersebut tidak dapat menimbulkan rasa nasionalaisme atau kewarganegaraan Indonesia. Akan tetapi, pada umumnya orang juga cenderung tidak suka mempelajari kebudayaan sendiri disekolah. Yang mereka inginkan adalah kebudayaan dan pengetahuan barat. Pendidikan barat memberikan rasa superioritas, membuka pintu pekerjaan yang baik, dan juga bahkan hingga batas tertentu menghilangkan batas-batas sosial.

3.Fasilitas
Sekolah Kelas Dua menggunkan berbagai macam gedung sebagai tempat beljar, yakni:

• Gereja, terutama di daerah yang mayoritas kristen seperti, Ambon, Manado. Gereja biasanya memiliki satu ruangan besar yang digunakan sekaligus untuk beberapa kelas.

• Sekolah yang didirikan oleh penduduk, yang biasanya tidak memenuhi syarat. Di sekolah seperti ini biasanya unaga sekolah dibebaskan.

• Rumah sewaan, tangsi militer, atau benteng tua, yang sebenarnya tidak sesuai untuk sekolah.

• Sekolah yang dibangun pemerintah berdasarkan biaya yang tersedia.

Buku-buku pelajaran biasanya tidak tersedia dalam jumlah yang diperlukan. Kondisi sekolah juga berbeda-beda di tiap daerah, namun biasanya sekolah di Jwa kondisinya jauh lebih baik.

4.Rangkuman Dan Tinjauan
Setelah Sekolah Kelas Satu di ganti menjadi HIS (Hollands Inlandse School) pada tahun 1914, maka tidak ada lagi alasan untuk menggunakan nama Sekolah Kelas Dua. Sering di pakai nama Standard school atau sekolah standar. Perkembangan Sekolah Kelas Dua menunjukkan bahwa belanda tidak mempunyai rencana yang komprehensif mengenai sistem pendidikan di Indonesia. Tampaknya mereka menggunakan metode trial-and error dengan senantiasa meniadakan perubahan menurut perkembangan zaman. Pada umumnya mereka menciptakan tipe sekolah tertentu yang mereka beri kesempatan untuk berkembang menurut keadaan. Dan memberikan pendidikan baik kepada golongan elite yanga keciL.

D. SEKOLAH DESA (VOLKS SCHOOL)
Pada tahun 1907 diciptakanlah sekolahbaru, yakni Sekolah Desa. Di samping pelajaran membaca, menulis, dan berhitung juga di ajarkan pekerjaan tangan membuat keranjang, pot, genteng dan sebagainya. Yang digunakan sebagai tempat beljar sementara ialah pendopo, sambil mendirikan sekolah dengan bantuan murid-murid. Guru-guru diambil dari kalngan penduduk sendiri. Sekolah itu sendiri primitif dimana murid-murid duduk dilantai seperti di rumah sendiri, kaleng kosong yang diperoleh dari toko-toko cina digunakan sebagai alas untuk menulis. Sebidang tanah dipagari sebagai tempat untuk menggembala kerbau-kerbau saat mereka sedang belajar yang diawasi oleh seorang yang dewasa. Sekolah dibuka jam 09.00-12.00 dan 13.00-15.00.

Walaupun demikian sekolah ini tidak pernah mencapai tujuannya untuk menjadi lembaga pendidikanuniversal bagi seluruh masyarakat sebab:
• Biaya finansial yang menurut pemerintah tidak dapat ditanggungnya,

• Mereka yang telah menikmatipendidikan formal menganggap dirinya tak layak bekerja di sawah.

Berbagai kemungkinan dapat di pertimbangkan untuk memperluas pendidikan. Sekolah Kelas Dua dianggap terlampau mahal, sehingga dicari tipe sekolah baru, yakni Sekolah Desa.

Gambar : Volks School

1.Kurikulum
Walaupun kurikulum Sekolah Desa sangat sederhana namun masih di rasa kurang relevan dengankebutuhan rakyat desa. Walaupun ada saran untuk memperluas kurikulum Sekolah Desa Dengan pekerjaan tangan, pengetahuan tentang gejala-gejalayang dihadapi petanidalam kehidupan sehari-hari, dan sebagainyanamun kurikulumnya tetap sangat sederhana, seperti misalnya Sekolah Desa di Aceh:

• Kelas I : membaca dan menulis Bahasa Melayu dengan Huruf Latin, Latihan bercakap-cakap, berhitung 1-20.

• Kelas II :Lanjutan: membaca dan menulis dengan Huruf Arab, Diktedalam kedua macam tulisan itu.

• Kelas III :Ulangan. Berhitung diatas 100. Pecahan sederhana.

Di Jawa sekolah ini disesuaikan dengan kondisi setempat, dengan menggunakan bahasa setempat sebagai pengantar. Bahasa Melayu tidak termasuk mata pelajaran. Kesulitan keuangan pemerintah (1922-1923) mempercepat perpaduan itu dengan menjadikan Volksschool sebagai substructur Sekolah Sambungan (Vervolgschool) dengan mengadakan perbaikan kurikulum Sekolah Desa. Akhirnya Sekolah Desa menjadi bagian dari Sekolah Kelas Dua, sesuatu yang semula ingin di ellakkan oleh pemerintah.

2.Rangkuman Dan Tinjauan
Sekolah Desa merupakan perwujudan pemerintah dalam menyebarkan pendidikan dengan seluas mengkin dan dengan biaya serendah mungkin. Di kalangan penduduk untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Untuk memelihara keberhasilannya pemerintah harus memberikan bantuan keuangan. Sekolah Desa ternyata dapat berkembang hingga sangat pesat yang sebelumnya tidak pernah dicapai oleh sekolah-sekolah sebelumnya.

Sekolah Desa merupakan usaha pendidikan terbesar yang pernah dijalankan oleh pemerintah Belanda untuk memberi kesempatan kepada rakyat Indonesia dalam mengenyam pendidikan. Sekolah Desa sering dikecam karena kurikulumnya yang sederhana dan mutu guru serta pendidikannya yang rendah. Namun sekolah ini juga memberi kontribusi dalam menambah orang yang melek huruf, Sekolah Desa juga membawa pendidikan formal sampai ke pelosok pedesaan dan menjadi penyebar buah pikiran serta pengetahuan barat, menjadikan masyarakat agar lebih sadar akan pentingnya pendidikan.

E. EUROPESE LAGERE SCHOOL (ELS)
Setelah Hindia Belanda diterima kembali dari tangan inggris pada tahun 1816 oleh para komisaros jenderal, maka pendidikan ditanggapi secara serius dan sungguh-sungguh. Akan tetapi mereka lebih tertuju kepada anak-anak keturunan Belanda saja. Sekolah Belanda atau (ELS) dimaksudkan agar sama dengan yang ada di nederland, walaupun terdapat perbedaan dengan muridnya.sebelum tahun 1870 hanya sedikit sekali dari murid-murid yang sanggup berbahasa belanda.

Gambar : Europese Lagere School

Guru-guru belanda mengakui kemampuan anak-anak Indonesia dalam segala mata pelajaran, sekalipun semua meta pelajaran tersebut menggunakan bahasa belanda. Anak-anak ini terutama berasal dari golongan elite Indonesia. Prestasi anaka Indonesia tidak kalah dengan anak keturunan belanda, terlihat dari presentase lulusan masuk HBS atau ujian masuk pegawai rendah.

Namun kapasitas intelktual bukan menjadi satu-satunya syarat memasuki ELS akan tetapi kedudukan sosial orang tua. Hal ni dijadikan siasat dalam politik belanda dalam menghadapi orang Indonesia yang 200 kali lipat jumlahnya. Sambil membatasi pendidikan untuk orang Indonesia, mereka memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk anak belanda agar mempertahankan jarak antara penjajah dengan yang dijajah dan mempertahankan pekerjaan yang terbaik bagi orang belanda.

ELS menetukan pola sekolah rendah 7 tahu, yang kemudian diikuti oleh HCS dan HIS. Bagi anak Indonesia sekolah yang bercorak barat justru semakin menjauhkan mereka dari kebudayyan asli mereka sendiri. Lagipula mempelajari bahasa belanda sukar dan menelan waktu banyak. Kurikulum ELS yang sebagian besar ditetapkan di nederland tak mungkin relevan dengan kebutuhan anak Indonesia.


F. HOLLANDS CHINESE SCHOOL (HCS)
Di Indonesia berdiri perkumpulan cina, Tung Hoa Hwee Kuan (THHK) pada tahun 1900 yang mula-mula mendirikan gedung pertemuan untuk menyebarkan kebiasaan dan moral cina menurut ajaran Kong Fu Tse. Perhatian mereka tertuju pada pendidikan dengan mendirikan sekolah.

Pada mulanya Bahasa Belanda termasuk dalam kurikulum, akan tetapi ternyata orang belanda kurang suka menggunakan bahasa kepada bukan, orang belanda. Karena sukar memasuki ELS maka mereka menggaji guru belanda dengan gaji tinggi agar dapat mengajarkan bahasa belanda,namun perintaan mereka ditolak. Karena permintaan mereka di tolak mereka menggunakan orang inggris untuk mengajar bahasa inggris. Karena mereka sadar di luar sana banyak yang menguasai bahasa inggris dan selain itu orang-orang inggris dengan senang hati enyebarkan bahasa inggris.

Keadaan itu menyadarkan pemerintah belanda untuk segera meninggalkan politik non-intervensi dalam pendidikan anak Cina. Lalu mereka mendirikan Hollands Chinese School (HCS) pada tahun 1908. Tujuannya ialah agar dengan bahasa elanda dapat mempelajari bahasa dan kebudayaan cina. Kurikulum HCS SAMA dengan ELSagar dapat memberikan pendidikan yang murni kepada anak-anak cina.

Gambar : Hollands Chinese School

1.Kurikulum
HCS mempunyai dasar yang sama dengan ELS bahasa perancis biasanya diajarkan pada sore hari seperti halnya bahasa inggris yang sebenarnya tidak diberikan dalam ELS. Kebanyakan HCS mempunyai kelas persiapan untuk anak usia 5 tahun agar lebih mudah mengikuti pelajaran di kelasa satu. Fasilitas seperti ini tidak pernah di berikan untuk anak Indonesia. Usaha untuk mengajarkan bahasa Melayu juga tidak berhasil, karena bahasa melayu dipandang sebagai bahsa pasar dan digunakan sebagai bahasa pembantu. Lagipula orang-orang cina menginginkan kebudayaan barat dan banyak diantara mereka yang menggunakan bahasa belanda.

2.Rangkuman Dan Tinjauan
Pendirian HCS menunjukkan dengan jelas begaimana pendidikan digunakan sebagai alat politik agar orang Cina menjadi taka loyal kepada pemerintah Belanda. Rasa takut akan kehilangan loyalitas orang-orang Cina ditunjukkan dengan didirikannya HCS yang membuka kesempatan untuk memasukki MULO ataupun HBS. Didirikannya HCS menimbulkan rasa tidak puas dikalangan Indonesia, yang menuntut sekolah yang sama derajatnya. Memang sulit untuk mengelak permintaan tersebut, lebih-lebih setelah berdirinya Budi Utomo yang juga sebagai penyambung lidah rakyat pada saat itu. Didirikannya HCS juga menjadi pemicu yang mempercepat pembukaan HIS yang membuka jalan kepada rakyat Indonesia agar dapat melanjutkan studinya ke bangku perguruana tinggi.

G. HOLLANDS INLANDSE SCHOOL (HIS)
Didirikannya HIS karena keinginan dari rakyat Indonesia sendiri untuk mendapatkan pendidikan ala barat. Hal itu merupakan akibat dari perubahan kondisi social ekonomi di kawasan timur jauh yang telah diperkenalkan pada masa politik etis yang diberlakukan kepada Indonesia. Selain itu juga didorong oleh organisasi-organisasi yang telah berdiri di Indonesia pada waktu itu, sperti Budi Utomo dan Sarekat islam.

HIS pada awalnya adalah sekolah kelas Satu, dan resmi diganti menjadi HiS pada tahun 1914. Tanggapan dari pihak Belanda dengan berdirinya sekolah ini kurang begitu baik. Karena kekhawatiran Belanda akan munculnya orang pandai yang menyaingi orang Belanda.

Kurikulum yang dipakai adalah sesuai denagn yang tercantum dalam Statua 1914 No. 764, yaitu meliputi semua pelajaran ELS. Selain itu peserta didik juga diajarkan membaca dan menulis bahasa daerah dalam aksara latin dan Melayu dalam tulisan Arab dan latin. Namun yang lebih ditekankan adalah pelajaran bahasa Belanda bahkan sejarah negeri Belanda pun dipelajari.

Gambar : Hollands Inlandse School

1.Kurikulum
Kurikulum yang dipakai adalah sesuai denagn yang tercantum dalam Statua 1914 No. 764, yaitu meliputi semua pelajaran ELS. Selain itu peserta didik juga diajarkan membaca dan menulis bahasa daerah dalam aksara latin dan Melayu dalam tulisan Arab dan latin. Namun yang lebih ditekankan adalah pelajaran bahasa Belanda bahkan sejarah negeri Belanda pun dipelajari.

2.Lanjutan Studi Bagi Lulusan HIS
Lulusan HIS banyak lulus dalam ujian pegawai rendah (Klein Ambtenaars Examen) suatu bukti akan keberhasilan sekolah ini. Selanjutnya lulusannya akan diterima di STOVIA (School tot Opleiding van Indische Artsen) Sekolah “Dokter Djawa”dan MULO. Selain itu mereka dapat memasuki Sekolah Guru, Sekolah Normal, Sekolah Teknik, Sekolah Tukang, Sekolah Pertanian, Sekolah Menteri Ukur, dll. Diantaranya juga ada yang bebas tes masuk.

3.Rangkuman Dan Tinjauan
Didirikannya HIS mungkin menjadi salah satu titik penting dalam sejarah pendidikan orang Indonesia pada masa kolonial. Inilah sekolah pertama orang Indonesia yang mempunyai kedudukan sama dengan ELS. Sekolah ini memenuhi keinginan orang Indonesia untuk dapat melanjutkan studi setinggi-tingginya. Bagi orang Indonesia HIS juga dapat dijadikan sebagai alat mobilitas soial. Walaupun memang pada awlnya didirikan untuk para kaum bangsawan.

Walaupun ada sekolah-sekolah yang bersifat rasial seperti ELS, HCS, dan HIS, namun pada kenyataan pemerintah belanda tidak melakukan diskriminasi sosial yang ketat. Namun juga tidak disangkal adanya pertimbangan-pertimbangan rasial dalam sistem pendidikan kolonial.

HIS juga dikritik karena kurikulumnya terlampau berpusat pada belanda. Sebagai lembaga pendidikan barat ada bahayanya bahwa anak-anak akan merasa asing terhadapa kebudayaanya sendiri, benci akan pekerjaan tangan, dan tidak sudi untuk kembali ke desa dan membangun daerahnya.

Kelemahan HIS ialah tidak ada lanjutannya ke HBS, satu-satunya tangga ke Universitas. Akan tetap sejak didirikan AMS, pada tahun 1918 maka HIS-MULO-AMS menjadi tangga-tangga menuju perguruan tinggi.


H. MEER UITGEBREID LAGER ONDERWIJS (MULO)
Adalah bagian dari sistim pendidikan zaman kolonial Belanda di Indonesia. Sekolah lanjutan tingkat pertama singkatan dari Meer Uitgebreid Lager Onderwijs dengan tingkatan yang sama dengan smp / sltp pada masa kini. MULO menggunakan Bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Pada akhir tahun 30-an, MULO sudah ada hampir di setiap kota kawedanaan ( Kabupaten ).

Gambar : Meer Uitgebreid Lager Onderwijs

Berbagai faktor mempengaruhi didirikannya MULO :

•Murid-murid Indonesia yang puluhan ribu jumlahnya pada Sekolah Kelas Satu tak mungkin dibiarkan begitu saja tanpa memberi kesempatan untuk melanjutkan pelajarnnya, padahal anak Cina yang sebenarnya asing, telah diberikan kesempatan yang serupa itu.

•Berbagai kursus persiapan bagi calon-calon pendidikan pegawai, ahli hukum, dokter, dan sebagainya, ternyata tidak serasi dan harus diganti dengan MULO. Sebelumnya hanya lilusan ELS yang diterima untuk berbagi sekolah latihan ituyang menyebabkan membanjirnya anak-anak Indonesia ke ELS. Jadi MULO juga dimaksud untuk membendung “invasi” anak-anak Indonesia ke ELS.

•MULO didirikan sebagai lembaga pendidikan nonrasial.
Dari segi organisasi MULO mempunyai kedudukan yang sangat penting. Dengan adanya MULO dan diubahnya Sekolah Kelas Satu menjadi HIS, maka anak-anak Indonesia mempunai kesempatan untuk dapat memperoleh kesempatan pendidikan setinggi-tingginya.

MULO akhirnya meniadakan ujian untuk pegawai rendah (Klein Ambtenaars Examen). MULO membuka jalan untuk dapat melampui batas-batas sosial dan merupakan badan yang ampuh untuk menghilangkan dominasi aristokrasi.

Program kurikulum terdiri atas 4 bahasa: Belanda, Perancis, Inggris, dan Jerman. Setengah dari waktu digunakan untuk pelajaran bahasa, sepertiga untuk matematika dan ilmu pengetahuan alam, dan seperenam untuk ilmu pengetahuan sosial.

1.Lulusan Mulo
Mereka yang berhasil menamatkan mulo kebanyakan melanjutkan studi, ada juga yang ke sekolah kejuruan, sebagian ke HBS ataupun AMS. Maka MULO mempunyai tiga fungsi yakni:

• Sebagai substruktur AMS,
• Sekolah persiapan untuk melanjutkan ke sekolah kejuruan,
• Sekolah terminal bagi mereka yang tidak melanjutkan studi


I. ALGEMENE MIDDELBARE SCHOOL (AMS)
AMS yang merupakan bagian dari sistem pendidikan zaman kolonial Belanda di Indonesia. AMS setara dengan SMA (Sekolah Menengah Atas) pada saat ini yakni pada jenjang sekolah lanjutan tingkat atas. AMS menggunakan pengantar bahasa Belanda dan pada tahun 1930-an, sekolah-sekolah AMS hanya ada di beberapa ibu kota provinsi Hindia Belanda yaitu Medan (Sumatera), Bandung (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur), Makassar (Indonesia Timur). Selain itu AMS ada di Yogyakarta (Kasultanan Yogyakarta), Surakarta (Kasunanan Surakarta) dan beberapa kota Karesidenan seperti di Malang. Selain itu ada beberapa AMS Swasta yang dipersamakan dengan Negeri Di provinsi Borneo (Kalimantan) belum ada AMS.

Gambar : Algemene Middelbare School

Banyak orang tua murid menyekolahkan anaknya ke AMS, karena dengan harapan dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu misalnya ke THS di Bandung (Technische Hooge School - didirikan tahun 1920 - sekarang - Institut Teknologi Bandung - ITB), RHS di Jakarta (Rechts Hooge School - didirikan tahun 1924 - sekarang Fakultas Hukum UI Jakarta), atau GHS di Jakarta (Geneeskudige Hooge School - didirikan tahun 1927 - sekarang Fakultas Kedokteran UI Jakarta), ke Bogor di Landbouw Hooge School - didirikan tahun 1940 - sekarang Institut Pertanian Bogor - IPB. Melalui AMS berarti harus menyelesaikan MULO lebih dahulu yang tersebar di hampir semua provinsi yang hanya berjumlah delapan, sedangkan kalau melalui HBS hanya ada di Surabaya, Semarang, Bandung, Jakarta, atau Medan.


J. HOGERE BURGER SCHOOL
HBS (Hogere Burger School) yang merupakan sekolah lanjutan tinggi pertama untuk warga negara pribumi dengan lama belajar 5 tahun, dan menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantarnya. Pendidikan HBS selama 5 tahun setelah HIS atau ELS adalah lebih pendek dari pada melalui jalur MULO (3 tahun) + AMS (3 tahun). Di sini dibutuhkan murid yang pandai, terutama bahasa Belanda. Bung Karno merupakan salah satu murid HBS di Surabaya sebelum beliau masuk THS ( sekarang ITB ) di Bandung. Pada waktu itu HBS hanya ada di kota Surabaya, Semarang, Bandung, Jakarta dan Medan, sedangkan AMS ada di kota Jakarta, Bandung, Medan, Yoyakarta dan Surabaya.

Gambar : Hogere Burger School

Perkembangan Pendidikan Guru Pada Masa Orde Lama Dan Orde Baru

Selama kurun waktu ini sistem pendidikan guru di Indonesia mengalami berbagai perubahan, termasuk perubahan dalam cara bagaimana para siswa dipersiapkan menjadi guru-guru yang kompeten. Apalagi selama masa orde lama dan orde baru terjadi periode yang mencakup zaman Demokrasi Liberal (1950-1959) dan zaman Demokrasi Terpimpin (1959-1965) yang merupakan periode yang ditandai dengan kekacauan politik dan kemerosotan ekonomi. Tentu ini mempengaruhi perkembangan pendidikan guru di Indonesia. Selama masa orde lama terjadi ekspansi sistem pendidikan guru SD, pembangunan dibidang pendidikan, ekspansi sistem pendidikan guru Sekolah Menengah. Selama orde baru terjadi pembanguna dibidang pendidikan, peningkatan mutu pendidikan kejuruan, peningkatan mutu pendidikan umum, masalah pembaharuan kurikulum, dan pembangunan dibidang pendidikan guru. Jadi dalam makalah ini dibahas perkembangan pendidikan guru pada masa orde lama dan orde baru.


A. ORDE LAMA

a. Sistem Pembangunan Dibidang Pendidikan
Sistem pendidikan guru di Indonesia mulai dibenahi secara fisik sejak 1950. Awal 1950, ketika bentuk negara Indonesia masih berupa Republik Indonesia Serikat (RIS) untuk membangun kembali sistem pendidikan untuk seluruh wilayah Indonesia, harus diadakan persetujuan kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia Serikat dengan Pemerintah Republik Indonesia. Piagam persetujuan ini ditandatangani oleh Drs. Mohamad Hatta selaku Perdana Menteri RIS dan Dr. A. Halim selaku Perdana Menteri RI pada 19 Mei 1950. Ketentuan piagam ini antara lain kedua pihak menyetujui pembentukan suatu panitia yang bertugas menyelenggarakan pengajaran dan persetujuan untuk menyelesaikan kesukaran-kesukaran diberbagai lapangan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Berdasarkan persetujuan tersebut dibentuklah suatu panitia bersama dari Kementrian Pendidikan, pengajaran, dan Kebudayaan RIS (PPK RIS) dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI (PPK RI). Hasil perundingan ini diumumkan tanggal 30 Juni 1950 dan ditandatangani oleh Dr. J. Leimena selaku menteri PPK RIS dan S. Mangunsarkoro selaku menteri PPK RI. Hasil perundingan berupa ketentuan mengenai susunan sekolah negeri. Berdasarkan ketentuan . Berdasarkan ketentuan ini, perbedaan-perbedaan dalam sistem persekolahan yang ada antara RI dan negara-negara bagian lainnya dari RIS ditiadakan, dan semuanya memakai sistem persekolahan RI. Ketika seluruh wilayah Indonesia menjadi republik Indonesia, maka penyeragaman sistem pendidikan di persekolahan seluruh Indonesia selesai digarap.

Gambar : Guru-Guru Jaman Dulu

b.Ekspansi Sistem Pendidikan Guru SD
Karena kekurangan tenaga guru dan keterbatasan kemampuan pemerintah untuk menambah jumlah sekolah secara cepat, Kementrian PPK memutuskan untuk menyelenggarakan pendidikan guru darurat, yaitu pendidikan guru singkat yang berlangsung selama 2 tahun sesudah SD. Pendidikan ini disebut KPKPKB (Kursus Pengantar Ke Pelaksanaan Kewajiban Belajar).

Ada 3 jenis bahan pelajaran yang dipersiapkan oleh Balai Kursus Tertulis, yaitu bahan pelajaran unruk KP (Kursus Pengantar), bahan pelajaran untuk KGB (Kursus Guru B) dan bahan pelajaran untuk KGA (Kursus Guru A). Para pengikut KP akan dipekerjakan sebagai guru darurat setelah mengikuti kursus selama 2 tahun. Para pengikut KGB pada akhir masa kursus mendapatkan ijazah setara dengan SGB. Lama kursus ini 1 tahun untuk para peserta tamatan SMP. Para peserta KGA pada akhir masa kursus mendapatkan ijazah setara dengan SGA. Masa kurusus untuk KGA adalah 3 tahun bagi para peserta kursus yang memiliki. Ijazah SMP waktu memulai mengikuti kursus.


c.Ekspansi Sistem Pendidikan Guru Sekolah Menengah
Dalam periode 1950-1965 pemerintah RI melakukan rehabilitasi dan memperluas ekspansi sistem pendidikan guru untuk sekolah menengah ini. Dahulu pemerintah Hindia Belanda mengembangkan sistem “kursus MO” terjemahan dari istilah Cursus Voor Middlebaar Ondewijs Akte yaitu kursus untuk memperoleh wewenang mengajar di pendidikan menengah.

Kedua langkah dasar ini adalah:
1.Menyelenggarakan kursus-kursus B-I (mulai 1950) dan kursus-kursus B-II (mulai 1954). Peserta kursus ini adalah para guru yang sudah mengajar. Mereka mendapatkan tugas belajar dari kementrian PPK untuk mengikuti kursus tersebut. Pada tahun ajaran 1954-1955 di Indonesia terdapat 102 kursus B-I dan 3 kursus B-II.

2.Membuka lembaga pendidikan guru baru, yaitu dengan peresmian Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) pada 20 Oktober oleh menteri PPK Prof. Mr. Moh Yamin. Tujuan pendirian PTPG adalah melengkapi sekolah menengah dengan tenaga akademisi yang berhubungan langsung dengan memperbanyak dan mempertinggi mutu sekolah lanjutan.

B. ORDE BARU

a.Pembangunan Dibidang Pendidikan
Pembangunan dibidang pendidikan memiliki 2 fungsi dalam keseluruhan kerangka pembangunan ekonomi yaitu:

1.Mengusahakan agar kesempatan mendapatkan pendidikan menjadi terjangkau oleh semua masyarakat.

2.Meningkatkan secara berangsur-angsur kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pendidikan yang bermutu.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan ini pemerintah masa orde baru melakukan :

1.Peningkatan Mutu Pendidikan Kejuruan
Peningkatan ini melalui memutakhirkan struktur pendidikan kejuruan sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam struktur pendidikan kejuruan yang baru muncul sekolah-sekolah menengah kejuruan dibidang manajemen bisnis, pariwisata, dan perhotelan. Padahal dulu hanya ada 4 jenis sekolah menengah kejuruan yaitu pertanian, tehnik, ekonomi, dan kejuruan rumah tangga. Selanjutnya adalah memodernisasi program pendidikan atau kurikulum di semua bidang kejuruan dari pertanian teknologi sampai kejuruan rumah tangga.

2.Tindakan Darurat
Tamatan SGA yang menurut rencana semula akan ditempatkan sebagai guru SD diangkat menjadi guru SMP dan SGB. Pada tahun 1952 dibangun Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLP). Lama pendidikan PGSLP mula-mula ditetapkan 1 tahun, namun mulai 1 September 1958 lama pendidikan ini diperpanjang menjadi 2 tahun dan lamanya diubah menjadi Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Atas (PGSLA). Siswa PGSLP ini diambil dari para lulusan SGA yang telah ditempatkan sebagai guru sekolah menengah. PGSLP ditutup secara menyeluruh pada tahun ajaran 1978/1979.

3.Peningkatan Mutu Pendidikan Umum
Peningkatan pendidikan ini dilakukan melalui peningkatan mutu guru melalui penatara-penataran guru dalam jabatandan peningkatan mutu kurikulum SD sampai kurikulum SMU. Dari program-program penataran ini lahir PPPG (Pusat Pengembangan Penataran Guru). Sejak tahun 1977 sampai 1991 didirikan 6 PPPG untuk peningkatan pendidikan umum dan 4 PPPG untuk peningkatan pendidikan kejuruan.

4.Pembaharuan Kurikulum
Sejak 1968 terjadi pembaharuan kurikulum dari tingkat SD sampai tingkat SMU dan selesai tahun 1975. Pembaharuan ini berupa perubahan cara mengemas seluruh materi pembelajaran. Misal mata pelajaran fisika, kimia, dan biologi disebut ilmu pengetahuan alam, sedangkan geografi, sejarah, dan kwarganegaraan disebut ilmu pengetahuan sosial. Program pendidikan sekolah dari SD sampai SMU pada dasarnya terdiri dari 4 mata pelajaran saja yaitu bahasa, matematika, IPA, dan IPS.


b.Pembangunan Dibidang Pendidikan Guru Pra Jabatan

Berdasarkan laporan-laporan, ada 2 langkah dasar yang dilakukan pemerintah orde baru untuk memodernisasikan pendidikan keguruan yang bersifat pra jabatan. Langkah-langkahnya yaitu:

1.Menyergamkan jenjang pendidikan guru pra jabatan, dari sistem yang merupakan gabungan antara jenjang pendidikan menengah dan jenjang perguruan tinggi menjadi sistem yang bersifat strata tunggal, yaitu semua pendidikan guru pra jabatan diselenggarakan pada jenjang perguruan tinggi.

2.Menentukan semua pendidikan guru pra jabatan dikelola oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi dengan dileburnya FKIP dan IPG pada tahun 1963 menjadi IKIP, pihak Departemen P dan K selaku pihak yang mempekerjakan para lulusan lembaga pendidikan guru merasa dikalahkan, pada tahun 1989 diputuskan semua pendidikan keguruan yang bersifat pra jabatan diselenggarakan pada jenjang perguruan tinggi. Jadi pengelolaan pendidikan keguruan dipegang oleh Departemen Jendral Pendidikan Tinggi.

Sejarah Muhammadiyah

Salah satu lembaga pendidikan islam yang bercorak modern adalah lembaga islam Muhammadiyah. Lembaga ini didirikan oleh Ahmad Dahlan dengan tujuan mencerdaskan umat islam melalui pendidikan. Sejak dari awal pendirian, Muhammadiyah telah menempatkan pendidikan sebagai salah satu media untuk mencapai tujuan organisasi ini yakni untuk menyerukan pentingnya kembali pada Al Qur’an dan Sunnah sebagai usaha mengatasi perbuatan menyimpang dalam kehidupan beragama umat islam di Indonesia yang melakukan praktik takhayul, bid’ah, dan kurafat dengan tidak mendasarkan dirinya pada madzhab atau pemikiran tertentu. Lewat pendidikan, Muhammadiyah mampu mencerdaskan umat islam dan bangsa Indonesia.

Dari semua tujuan berdirinya Muhammadiyah tentu ada beberapa permasalahan yang bermunculan. baik dari dalam tubuh Muhammadiyah itu sendiri maupun dari faktor luar Muhammadiyah, yang mana permasalahan tersebut juga dapat mempengaruhi perkembangan Muhammadiyah sebagai suatu organisasi dan juga badan usaha. Berdasarkan beberapa permasalahan yang bergejolak di Muhammadiyah tersebut, adalah suatu bahasan yang menarik untuk dibahas secara mendalam.


A. SEJARAH BERDIRINYA MUHAMMADIYAH
Pada awal abad ke 20 M dikalangan muslim Indonesia terpelajar mulai muncul kesadaran baru untuk mengatasi kondisi pendidikan islam di Indonesia yang mengalami keterbelakangan akibat tidak mampu bersaing dengan lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda, yang mencetak tenaga kerja terampil tetapi mengabaikan pendidikan moral peserta didik. Oleh karena itu, mereka mengupayakan mendirikan lembaga pendidikan islam yang bercorak modern.

Gambar : KH. Ahmad Dahlan

Salah satu lembaga pendidikan islam yang bercorak modern adalah lembaga islam Muhammadiyah. Lembaga ini didirikan oleh Ahmad Dahlan dengan tujuan mencerdaskan umat islam melalui pendidikan. Karena Ahmad Dahlan termasuk anggota organisasi Budi Utomo maka sebelum mendirikan lembaga pendidikan islam Muhammadiyah, beliau meminta restu kepada Budi Utomo. Setelah itu, beliau membuka sekolah agama di rumahnya dengan nama Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiah.

Awal lembaga pendidikan islam ini berdiri hanya memiliki delapan orang murid. Karena penyampaian materi dari Ahmad Dahlan yang menarik, setiap bulan muridnya bertambah tiga orang. Melihat kemajuan pendidikan lembaga tersebut maka Budi Utomo memberikan bantuan berupa pengajar dan mulai saat itu ridak hanya ilmu agama tetapi ilmu pengetahuan pun diajarkan. Lembaga ini diresmikan tanggal 1 Desember 1911.

Melihat perkembangan lembaga pendidikan islam Muhammadiyah yang sangat baik, banyak yang menyarankan agar Ahmad Dahlan mendirikan suatu organisasi yang kelak akan menjadi penerus setelah Ahmad Dahlan tiada. Setelah direnungkan dan mendapatkan orang-orang yang siap membantu, maka pada tanggal 18 Dzulhijah 1331 H atau 18 Desember 1912 M didirikanlah oraganisasi yang bernama Muhammadiyah oleh Ahmad Dahlan.

Dalam usaha mendapatkan pengakuan kepala pemerintah sebagai badan hukum, pada tanggal 20 Desember 1912, Muhammadiyah dibantu oleh Budi Utomo mengajukan surat permohonan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda agar Muhammadiyah diberi izin resmi dan diakui sebagai suatu badan hukum. Untuk itu Gubernur Jenderal mengirimkan surat permintaan pertimbangan kepada Direktur Van Justitie, Adviseur Voor Inlandsche Zaken, Residen Yogyakarta dan Sri Sultan Hamengku Buwono VI.

Setelah melalui proses yang cukup lama, akhirnya pemerintah Hindia Belanda mengakui Muhammadiyah sebagai badan hukum yang tertua dalam Gouvernement Besluit tanggal 22 Agustus 1914, Nomor 81, beserta lampiran statutennya dan berlaku mulai 22/23 Januari 1915.


B. VISI, MISI, DAN TUJUAN MUHAMMADIYAH
Sejak dari awal pendirian, Muhammadiyah telah menempatkan pendidikan sebagai salah satu media untuk mencapai tujuan organisasi ini. Lewat pendidikan, Muhammadiyah mampu mencerdaskan umat islam dan bangsa Indonesia. Dalam rangka berperan aktif dalam dunia pendidikan, Muhammadiyah telah memutuskan visi, misi, dan tujuan pendidikan.

Gambar : Logo Muhammadiyah

1.Visi dan misi Muhammadiyah
Pendidikan menempati posisi strategis dalam rangka mencerdaskan umat islam bangsa Indonesia. Untuk itu, agar maksud dan tujuan tersebut tercapai maka harus memiliki visi dan misi.
Visi pendidikan Muhammadiyah adalah pengembangan intelektual peserta didik pada setiap jenis dan jenjang pendidikan yang dikelola oleh organisasi Muhammadiyah. Sedangkan misi pendidikan Muhammadiyah adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama islam melalui dakwah islam amar ma’ruf nahi munkar di semua aspek kehidupan.

2.Tujuan Muhammadiyah
Setiap tujuan pendidikan Muhammadiyah selalu berhubungan dengan pandangan hidup yang dianut Muhammadiyah. Tujuan umum pendidikan Muhammadiyah secara resmi baru dirumuskan pada tahun 1936 saat kongres Muhammadiyah di Betawi. Dalam kongres tersebut tujuan Muhammadiyah dirumuskan sebagai berikut:

•mengiringi anak-anak Indonesia menjadi orang islam yang berkobar-kobar semangatnya.
•badannya sehat, tegap bekerja.
•hidup tangannya mencari rezeki sendiri, sehingga kesemuanya itu memberi faedah yang besar dan berharga hingga bagi badannya dan juga masyarakat hidup bersama.

Sebenarnya tujuan pendidikan Muhammadiyah sudah ada bersama dengan lahirnya pergerakan Muhammadiyah. Amir Hamzah mengungkapkan bahwa pendidikan Muhammadiyah menurut Ahmad Dahlan antara lain:

• baik budi, alim dalam agama.
• luas pandangan, alim dalam ilmu-ilmu dunia.
• bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakatnya.

Dalam konferensi di Pekajangan, Pekalongan tanggal 21-25 Juli 1955 rumusan tersebut diubah menjadi: “ membentuk manusia muslim, berakhlak mulia, cakap, percaya pada diri sendiri dan berguna bagi masyarakat”. tujuan umum pendidikan Muhammadiyah tersebut dijabarkan ke dalam tujuan institusional sesuai dengan jenis dan tingkat sekolah tertentu.

Kemudian tujuan pendidikan Muhammadiyah dioperasionalkan oleh Majelis Dikdasmen Muhammadiyah dengan menuangkannya dalam lima kualitas out-put Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah, yakni:

1.Kualitas keislaman
Sebagai institusi pendidikan diharapkan menjadi lembaga yang mencetak kader, sekolah/ madrasah/ pesantren Muhammadiyah haruslah menegaskan diri dalam menghasilkan peserta didik yang mengejawantahkan nilai-nilai islam.

2.Kualitas keIndonesiaan
Rasa kebangsaan tumbuh jika setiap warga negara mematuhi hukum dan mengedepankan pelaksanaan kewajiban sebelum menuntut hak.

3.Kualitas keilmuan
Kualitas keilmuan adalah tingkat kemampuan peserta didik menyerap pengetahuan yang diajarkan.

4.Kualitas kebahasaan
Kualitas kebahasaan adalah memiliki keterampilan dasar berbahasa asing khususnya bahasa Arab dan bahasa Inggris.

5.Kualitas keterampilan
kualitas keterampilan merupakan kemampuan dalam mengoperasikan teknologi, khususnya teknologi informasi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan Muhammadiyah telah mengakomodasikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik anak didik. Di dalam pedoman Guru Muhammadiyah disebutkan bahwa tujuan pendidikan pada setiap tingkat pendidikan harus mencakup:

• bidang pengetahuan
• bidang nilai dan sikap
• bidang keterampilan

Semuanya terangkum dalam kualitas out-put Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.


C. PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH
Peenyelenggarakan Muhammadiyah tidak terlepas dari pembaharuan pemikiran islam di Indonesia yang bersifat organisatoris. Alasan berdirinya Muhammadiyah didasari oleh kerisauan Ahmad Dahlan terhadap kehidupan keagamaan umat islam Indonesia yang banyak menyimpang dari tradisi islam.

Muhammadiyah didirikan untuk menyerukan pentingnya kembali pada Al Qur’an dan Sunnah sebagai usaha mengatasi perbuatan menyimpang dalam kehidupan beragama umat islam di Indonesia yang melakukan praktik takhayul, bid’ah, dan kurafat dengan tidak mendasarkan dirinya pada madzhab atau pemikiran tertentu. Dari latar belakang yang demikian, membuat Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah dan didalamnya didirikan Lembaga Pendidikan yang disesuaikan dengan sistem pendidikan Islam agar tidak terisolasi.

Adapun Muhammadiyah didirikan dengan prinsip-prinsip keislaman. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1.Prinsip berdasarkan Al Qur’an dan Sunnah
Maksud dan tujuan didirikan Muhammadiyah sebagai gerakan reformasi keagamaan tidak terlepas dari pandangan Muhammadiyah tentang kedudukan dan fungsi Al Qur’an dan As Sunnah, akal dan tata kehidupan sosial. Upaya Muhammadiyah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam yang bersumber pada Al qu’an, As Sunnah, akal dan realitas kehidupan sosial, utamanya dibidang pendidikan, maka Muhammadiyah merumuskan tujuan pendidikannya, yang dikenal dengan Perumusan Pakajangan sebagai berikut : tujuan pendidikan pengajaran Muhammadiyah ialah membentuk manusia Muslim, berakhlak mulia, cakap, percaya pada diri sendiri dan berguna bagi masyarakat. (M.Yunan Yusuf, 2000:11)

2.Prinsip Amar Ma’ruf Nahi Munkar
Dalam konteks prinsip amar ma’ruf nahi munkar sebagai salah satu prinsip penyelenggaraan pendidikan Muhammadiyah dapat dimaknai bahwa suruhan untuk berbuat baik serta mencegah perbuatan jahat merupakan salah satu esensi pendidikan islam.
Dengan menjadikan amar ma’ruf nahi munkar sebagai salah satu prinsip penyelenggaraan pendidikan Muhammadiyah berarti penyelenggaraannya berupaya mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang taat kepada ajaran agama islam dan menjadi muslim seutuhnya yang sadar akan lingkungan baik dalam hubungannya dengan Alloh sebagai pemberi hidup maupun hubungan dengan sesamanya dan lngkungan alam sekitarnya.

3.Prinsip integrasi ilmu pengetahuan
Pergerakan Muhammadiyah di bidang pendidikan mengalami transformasi dari waktu ke waktu seiring dengan tuntutan perkembangan zaman tanpa kehilangan identitasnya. Hal ini terjadi karena Muhammadiyah sebagai persyarikatan memiliki sifat terbuka terhadap dunia di luar lingkungannya yang menjadikanlembaga pendidikannya selalu respon terhadap setiap perkembangan. Dalam hal ini Muhammadiyah memiliki sistem pendidikan sendiri yang berbeda dengan sistem pendidikan islam pada umumnya, yakni dengan menganut sistem pendidikan yang berpola sekolah negeri yang menggabungkan antara identitas keMuhammadiyahan berdasarkan pada Alqu’ran dan Sunnah Nabi SAW. Dengan pendidikan umum yang berorientasi pada science, maka itulah ciri khas sistem pendidikan Muhammadiyah.

4.Prinsip keberpihakan pada kaum dhuafa
Keberpihakan Muhammadiyah kepada kaum dhuafa dapat diartikan bahwa pendidikan Muhammadiyah menganut prinsip emansipator. Artinya, pendidikan yang diselenggarakan Muhammadiyah berupa memberikan pemerataan kesempatan untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu yang di dalamnya terdapat dua hal pokok. Pertama, ekualitas, berarti bahwa setiap orang mempunyai peluang yang sama untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan jenis kelamin, status sosial ekonomi, agama, dan sejenisnya. Oleh karena itu, pendidikan harus untuk semua orang. Kedua, aksebilitas, maksudnya setiap orang tanpa memandang asal-usulnya mempunyai akses yang sama terhadap pendidikan pada semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan.

5.Prinsip semangat pengabdian
Semangat pengabdian Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dan amar ma’ruf nahi munkar berazazkan islam yang bersumber kepada Alqur’an dan As Sunnah ditunjukannya melalui usaha-usaha penjabaran maksud dan tujuan organisasi.
Salah satu pengabdian Muhammadiyah kepada masyarakat dan bangsa sejak didirikan pada tahun 1912 oleh Ahmad Dahlan adalah ingin menggembirakan orang dalam mengamalkan ajaran islam yang membuahkan kesejukan dan kegembiraan bukan kegelisahan.
Hal ini menunjukan bahwa sejak awal berdirinya organisasi Muhammadiyah telah diinternalisasikan agar para kader Muhammadiyah mau bekerja keras melanjutkan perjuangan untuk membesarkan organisasi ini dengan baik.

6.Prinsip tajdid
Tajdid Muhammadiyah dibidang pendidikan lebih dititikberatkan pada upaya meningkatkan kualitas proses pendidikan dan membangun sistem pendidikan yang integratif.
Prinsip tajdid pendidikan Muhammadiyah diantarnya, setiap warga negara
mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu (pasal 5 ayat 1) dan setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar (pasal 6 ayat 1).

7.Prinsip demokrasi
Dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi Muhammadiyah lebih cenderung pada upaya pemberdayaan masyarakat melalui sektor pendidikan serta sosial keagamaan dan ekonomi.
Muhammadiyah beorientasi menanamkan kesadaran dan membekali pengetahuan pada peserta didik mengenai hak dan kewajiban serta peran warga negara dalam masyarakat demokratis.

D. PERMASALAHAN MUHAMMADIYAH
Muhammadiyah merupakan organisasi terkaya kedua di dunia setelah Vatikan Katolik. Hal ini tidaklah mengherankan jika Muhammadiyah lebih menekankan pada amal daripada banyak berdebat atau berkonsep ria. karena itulah Muhammadiyah memiliki banyak badan usaha seperti sekolah. Sekolah yang didirikan Muhammadiyah banyak menerima kritik dari masyaraka.

Permasalahan lembaga pendidikan Muhammadiyah antara lain:
• Masalah kualitas yang rendah dan mahalnya biaya pendidikan.
• Pengembangan kualitas guru

Seperti yang diketahui bahwa kondisi guru di setiap sekolah pada umumnya dan termasuk juga di sekolah Muhammadiyah jauh dari sikap profesionalisme. Menurut Willian Castetter, pengembangan dapat dipahami bahwa upaya individu untuk menumbuhkan dirinya sendiri supaya mengembangkan tugas kewajibannya, terutama dalam pendidik yang belum mempunyai standar in servis education, seperti pendidik yang belum memenuhi persyaratan baik dari segi penguasaan bahan, ketrampilan, maupun metodologi dalam melaksanakan tugasnya. Sementara dalam pandangan Edwin B. Flippo pengembangan dapat memberikan dampak positif baik kepada dirinya sendiri maupun kepada institusi. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari dua pendapat diatas bahwa pengembangan merupakan tuntutan yang harus dijalankan supaya menambah keluasan dan kefektifan dalam menjalankan tugasnya.

Alasan pokok terhadap pengembangan profesionalisme yaitu guru merupakan personel yang bertanggungjawab dalam memberikan sumbangan pada pertumbuhan dan pengembangan ilmu, mengembangkan kemampuan belajar siswa, serta melaksanakan kegiatan administrasi sekolah. karena sekarang banyak orang tua yang menitipkan sebagian tanggung jawabnya kepada guru. untuk itulah seorang guru harus senantiasa mengimprove diri secara terus menerus melalui pengembangan profesionalitas guru.

Adapun pengembangan profesionalitas guru dapat diarahkan sebagai berikut:

1.Pembenahan Kompetensi Guru
Kompetensi Guru merupakan salah satu ukuran yang ditetapkan bagi seorang guru dalam menguasai seperangkat kemampuan agar layak menduduki salahsatu jabatan sebagai seorang guru, sesuai bidang tugas dan jenjang pendidikannya. Jabatan guru adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang guru yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Untuk dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik seyogyanya seorang guru selalu meningkatkan profesionalitas melalui penguasaan kompetensi-kompetensi yang secara nyata untuk meringankan pekerjaannya. Kompetensi-kompetensi penting jabatan guru tersebut adalah: kompetensi bidang substansi atau bidang studi, kompetensi bidang pembelajaran, kompetensi bidang pendidikan nilai dan bimbingan serta kompetensi bidang hubungan dan pengabdian masyarakat. Semua itu bertujuan untuk peningkatan kualitas guru.

2.Memperluas Jaringan Profesi Guru
Jaringan profesi guru adalah kesadaran guru terhadap pembentukan kelompok profesi untuk meningkatan hubungan kerjasama dalam rangka saling memberi dan menukar informasi. Dengan terbentuknya jaringan profesi guru, menurut Mujtahid, maka guru bisa berusaha untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: Pertama, memahami tuntutan standar profesi yang ada, Kedua mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan, Ketiga, membangun hubungan kesejawatan yang baik dan luas. Keempat, mengembangkan etos kerja atau budaya kerja yang mengutamakan pelayanan bermutu tinggi kepada konstituen, Kelima, mengadopsi inovasi atau mengembangkan kreativitas dalam pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi mutakhir agar senantiasa tidak ketinggalan dalam kemampuannya mengelola pembelajaran.