Pahlawan Nasional dari Papua J.A Dimara

Pemerintah menetapkan dua tokoh sebagai pahlawan nasional. Dua tokoh yang ditetapkan yakni DR Johannes Leimena dari Maluku dan Johannes Abraham (JA) Dimara dari Papua. Siapak Dimara. Rupanya banyak yang tidak tahu. Pahlawan nasional Johane Abraham Dimara lahir di desa Korem Biak Utara pada tanggal 16 April 1916. Dia adalah putra dari Kepala Kampung Wiliam Dimara. Ketika mulai beranjak besar (13 tahun), ketika masih disekolah desa, dirinya diangkat anak oleh orang Ambon bernama Elisa Mahubesi dan dibawa kekota Ambon. Anak Biak yang tumbuh cepat dengan postur atletis ini mulai masuk agama Kristen dan diberi nama Johanes Abraham. Nama kecilnya Arabel berganti Anis (dari Johanes) Papua (berasal dari Irian). Pendidikan sekolah dasar diselesaikan Dimara pada tahun 1930. Selanjutnya masuk sekolah pertanian dan selesai tahun 1935. Sesuai dengan pendidikannya pada sekolah Injil yang dilakukannya setelah tahun 1935 (saat itu usianya mendekati 20 tahun), dirinya kemudian menjadi tokoh dalam profesi nya lebih lanjut yaitu guru agama Kristen. Dia menjadi guru penginjil di kecamatan Leksula, Maluku Tengah . Tepatnya di pulau Buru. Ketika zaman Jepang tiba, Dimara masuk menjadi anggota Heiho. Ketika Indonesia merdeka, Dimara bekerja dipelabuhan Namlea Ambon. Pada suatu hari ditahun 1946, masuk kapal Sindoro berbendera Merah Putih. Sebenarnya ini adalah kapal yang membawa sejumlah Anggota ALRI asal suku Maluku dari Tegal. Maksudnya melakukan penyusupan di Ambon untuk memberitakan peristiwa Proklamasi dan tentu saja berjuang. Komandan pasukan ini adalah Kapten Ibrahim Saleh dan jurumudi Yos Sudarso (kemudian jadi Laksamana dan gugur di laut Aru). Dimara sebagai anggota polisi, ditugaskan untuk meneliti kapal RI ini. Maka terjadi pembicaraan diatas kapal, khususnya dengan Yos Sudarso. Pihak RI minta bantuan agar kapal bias mendarat penuh. Merasa insting nasionalismenya bangkit, Dimara bersedia membantu. Tapi menganjurkan agar kapal didaratkan di Tanjung Nametek sekitar satu kilometer dari namlea. Selanjutnya Dimara membantu perjuangan RI. Sempat ditangkap dan dipenjara bersama para pejuang Indonesia lainnya. Tahun 1949, setelah penyerahan kedaulatan, bergabung dengan Batalyon Patimura APRIS dan ikut dalam penumpasan RMS. Pada suatu hari dalam kunjungan ke Makasar (sekitar tahun 1950-an), Presiden Soekarno menengok pasien di Rumah sakit Stella maris. Ketika itu Dimara sedang dirawat di Rumah sakit Stella Maris itu. Itulah pertama kali Dimara bertemu Presiden RI. Tidak terasa waktu berjalan cepat dan tahun 60-an RI berjuang untuk mengembalikan Pulau Irian bagian barat kedalam pangkuan Ibu Pertiwi. Dimara adalah salah seorang pejuang yang ikut dalam pembebasan Irian Barat. Dirinya adalah anggota OPI (Organisasi Pembebasan Irian Barat). Sungguh jasanya tidak kecil karena dalam operasi di Kaimana, dia sempat ditangkap dan terluka. Dimara adalah saksi hidup perjuangan RI didaerah timur dan pangkatnya Mayor TNI menjelang pensiun. Pada tahun 2000 dirinya ditemui Wapres Megawati dirumah kontrakan sederhanaya didaerah Slipi. Meskipun pernah menjadi anggota DPA, Dimara orang sederhana yang mencintai Tanah Air Indonesia dan Bendera Merah Putih. Pada tanggal 20 Oktober 2000, Johanes Dimara tutup usia.

Biro Perjuangan, dan TNI Bagian Masyarakat

Oleh Marwati Djoened Poesponegoro,Nugroho Notosusanto
Usaha golongan kiri untuk menguasai Angkatan Perang dilakukan bertahap sejak Amir Sjarifuddin menjadi Menteri Pertahanan, Usaha pertama ialah memanipulasi badan pendidikan tentara yang dibentuk oleh Markas Tertinggi TKR. Pembentukan badan pendidikan ini diusulkan oleh beberapa perwira dalam Rapat Besar TKR bulan November 1945. Usul tersebut disetujui olch pimpinan TKR dan sebagai realisasinya dibentuk suatu komisi yang bertugas monyusun garis-garis besar pendidikan tentara. Anggota komisi terdiri atas enam orang. Selain komisi dibentuk pula staf Badan Pendidikan Tentara, yang beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat. Ketua badan itu pada bulan Februari 1946 berhasil merumuskan lima bidang pendidikan bagi TRl, meliputi politik, agama, kejiwaan, sosial, dan pengetahuan umum. Anggota-anggota badan pendidikan itu kemudian diangkat sebagai perwira TRI. Sejalan dengan perkembangan TRI, pada bulan Mei 1946 diadakan reorganisasi dalam tubuh TRI dan Kementerian Pertahanan. Dalam pertemuan dengan pemimpin TRI dan pemimpin laskar-laskar pada tanggal 24 Mei 1946, Menteri Pertahanan berhasil mendesak keinginatuiya, sehingga Badan Pendidikan ini dialihkan dari Markas Tertinggi TKR ke Kementerian Pertahanan. Namanya diubah menjadi Staf Pendidikan Politik Tcntara (Pepolit), yang akan dipimpin oleh opsir-opir politik. Pada tanggai 30 Mei 1946, 55 opsir politik dilantik oleh Menteri Pertahanan. Sebagai pimpinan Pepolit, ditunjuk Sukuno Djojopratignjo dengan pangkat Letnan Jenderal Rumusan pendidikan yang semula dianggap masuk akal itu, sejak berubah menjadi Pepolit ternyata rnenimbulkan persoalan baru dalam tubuh TRI. Para opsir politik ditugasi untuk merapatkan hubungan tentara dan rakyat. Pada tiap-tiap divisi diperbantukan lima orang opsir politik yang berpangkat letnan kolonel, semuanya adalah anggota Pesindo, pendukung Amir Sjarifuddin. Pepolit tcrnyata dieksploitasi oleh Menteri Pertahanan Amir Sjarifuddin untuk kepentingan politiknya sehingga tumbuh nienjadi semacam komisaris politik (komisar) seperti pada Angkatan Perang Uni Sovyet, yang berkedudukan sejajar dengan para komandan pasukan. Oleh karena itu, ditolak oleh sebagian panglima divisi dan para komandan pasukan, karena dianggap sebagai penyebar ideologi komunis. Kolonel Gatot Subroto, misalnya, mcnolak kehadiran opsir poiitik di lingkungan divisinya. Akibatnya adalah aktivitas Pepolit ini merosot di daeral-daerah. Scsuai dengan keputusan Panitia Besar Rcorganisasi Tentara, pada buian Mei 1946 Menteri Pertahanan Amir Sjarifuddin membentuk lembaga baru yaitu Biro Perjuangan dan dikukuhkannya Dewan Pcnasihat Pimpinan Tentara. Biro Perjuangan adalah badan pelaksana dari Kementerian Pertahanan yang bertugas menampung laskar-laskar yang semula didirikan oleh partai-partai politik. Dibentuknya Biro Perjuangan ini dilihat dari segi ketahanan nasional sesungguhnya sangat menguntungkan pemerintah. Laskar-laskar atau badan-badan pcrjuangan yang semula terpecah-pecah di dalam pelbagai kelompok ideologi dari "anak" partai poiitik, dapat disatukan dan dikendalikan oleh pemerintah. Pemerintah akan memiliki potensi cadangan yang tangguh dan besar di samping tentara reguler. Diharapkan adanya pcmbagian tugas yang serasi dan harmonis antara tentara reguler dan Laskar-laskar rakyat sebagai partisan. Biro Perjuangan juga akan merupakan pusat cadangan nasional yang menyalurkan dan mengatur tugas cadangan di dalam rangka ketahanan nasional. Tugas cadangan tidak semata-mata untuk bertempur, tetapi merupakan tenaga yang aktif dan berperan di dalam masyarakat, seperti aktivitas menambah produksi. Namun, di dalam perkembangan selanjutnya Biro Perjuangan ini dijadikan arena adu kekuatan untuk menandingi tentara reguler. Menteri Pcrtahanan Amir Sjarifuddin berusaha keras mcnguasai biro ini untuk kepentingan politiknya. Pimpinan biro ini dipegang oleh kelompok yang seideologi dengan Amir Sjarifuddin, yaitu kelompok komunis. Mereka adaiah Djokosujono dan Ir. Sakirman sehagai kepala dan wakil kepalanya, yang masing-masing mendapat pangkat jenderal mayor. Biro ini kemudian mendapat peran yang kuat setelah Kabinet Sjahrir mendapat tantangan dari keiompok Persatuan Perjuangan terutama setelah terjadi penarikan atas diri Perdana Menteri Sutan Sjahrir dan pemerintah menyatakan negara dalam keadaan bahaya. Organisasi Biro Perjuangan diperluas. Pada bulan September 1946 diberi wewenang untuk mengoordinasikan barisan cadangan. Pada bulan Oktober 1946 tugasnya ditambah dengan mengkoordinasikan Dewan Kelaskaran Seberang. Bahkan mereka mewakili resimen-resimen kelaskaran dan Polisi Tentara Laskar yang berdiri sendiri secara vertikal di bawah Biro Perjuangan, Fungsi cadangan sebagaimana vang dikehendaki tidak terlaksana, bahkan dengan adanya Biro perrjuangan ini seakan-akan terdapat dua macam tentara. Kelompok Amir yang memonopoli Biro Perjuangan ini memasukkan seluruh program dan konsepsi perjuangan partainya, sehingga biro ini lebih merupakan pendukung kekuatan politik Amir daripada suatu badan resmi pemerintah. Akibatnya, terdapat dualisme dalam bidang pertahanan nasional. Di satu pihak terdapat tentara reguler di bawah pimpinan Jenderal Soedirman dan di pihak lain Laskar-laskar yang secara de facto di bawah pimpinan tertinggi Menteri Pertahanan melalui Biro Perjuangan. Laskar-laskar mempunyai posisi dan tugas yang sama dengan TRI Perbedaannya hanyalah TRI adaiah milik nasional sedangkan Laskar-laskar adalah milik partai-partai politik. Keadaan semacam ini disadari oteh pemimpin nasional, yang kemudian menyatukan dua kekuatan itu menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada bulan Juni 1947. TNI dipimpin oleh sebuah badan yang disebut Pucuk Pimpinan TNI. Keanggotaannya bersifal kolektif. Dua orang di antaranya adaiah tokoh komunis, yaknt Ir. Sakirman dan Djokosujono. Dengan dcmikian, berakhirlah peran Biro Perjuangan. Akan tetapi, berakhirnya peran Biro Perjuangan ini tidaklah berarti berakhirnya usaha Amir Sjarifuddin untuk menghimpun kekuatannya, Sebagian Lasar-laskar yang berideologi komunis tidak man bergabung dcngart TNI sccara penuh, Mcreka ditampung dalam suatu wadah yang diberi naina TNI Bagian Masyarakat yang dibentuik pada bulan Agustus 1947. Pimpinan TNI Bagian Masyarakat adaiah Ir. Sakirman yang juga duduk dalam Pucuk Pimpinan TNI. Pada tanggal 26 Oktober 1947 TNII Bagian Masyarakat mengadakan konferesi. Wakil Perdana Mentcri Sctiadjit yang separtai dan sealiran dengan Amir Sjarifuddin menegaskan bahwa TNI Bagian Masyarakat adalah jembatan antara tentara dan rakyat dalam usaha mempersatukan tenaga dalam pertahanan serta memberikan pendidikan ideologi kepada tentara. Rupanya adanya struktur organisasi Pucuk Pimpman TNI yang bersitat kolektif dimanfaatkan oleh kelompok Amir Sjarifuddin, Dengan demikian, ia berhasil menghimpun kembali kekuatan di bawah naungan nama TNI, dengan konsepsi dan garis politik yang tetap. Kebijakan Perdana Menteri Amir Sjarifuddin ini memancing perdebatan sengit dalam sidang BP KNIP tanggal 12 November 1947. Beberapa anggota KNIP menuduh bahaya pembentukan TNI Bagian Masyarakat ini terlalu politis, tidak sesuai dengan konsepsi pertahanan Rakyat Semesta. Menteri Pertahanan Amir Sjarifuddin dan Menteri Muda Pertahanan Arudji Kartawinata menyatakan adanya TNI Bagian Masyarakat dan Pepolit, nurupakan konsekuensi dari prinsip-prinsip pertahanan yakni tentara harus mengenal poltik, agar mereka sadar membela kepetingan politik, jika pada suatu saat pertentangan politik memuncak berubah menjadi perang. Keterangan pemerinlah tersebut mendapat tantangan keras dari PNI dan Masyumi. PNI menyatakan TNI Bagian Masyarakat bukanlah tentara, melainkan organisasi politik karena hampir 100 %, pimpinannya berada di tangan Sayap Kiri. Diusulkan agar pimpinannya diubah dengan mengikut sertakan semua organisasi rakyat, sehingga tercipta suatu fighting democracy. PNI setuju di dalam prinsip, tetapi menolak monopoli kepemimpinan Sayap Kiri, Pihak Masyumi sama sckali menolak bentuk itu bahkan menganjurkan agar TNI Bagian Masyarakat dibubarkan. Pada hakikatnya TNI Bagian Masyarakat ini adalah Biro Perjuangan bentuk baru dan merupakan rangkaian usaha Amir Sjarifuddin untuk mempersenjatai kelompok organisasinya untuk tujuan jangka panjang serta mendapatkan biaya dari pemerintah, Anggota TNI Masyarakat pada masa Kabinet Amir telah mencapai jumlah 90.000 orang yang-dirasionalisasi pada waktu Kabinet Hatta.
Foto: Tampak Perdana Menteri Amir membelakangi lensa.

Mitos Amerika di Kaki Lawu

TEMPO online 08 November 2010
DI ketinggian seribu dua ratus meter, telaga itu membentang. Airnya tenang, dengan kedalaman hampir tiga puluh meter. Hawa sejuk senantiasa merapat di sekitarnya. Gunung Lawu yang menjulang kukuh terlihat menancapkan kakinya. Keindahan panoramanya membuat wisatawan rajin berlabuh di Sarangan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Seperti memenuhi hasrat turis, banyak hotel dan vila mengitari telaga seluas tiga puluh hektare ini. Dulu pun orang-orang Belanda membangun rumah dan hotel di kawasan Sarangan. Tapi, pada saat Agresi Militer Belanda Kedua, akhir 1948, tentara Republik membakar bangunan-bangunan itu. Sebagian sisa bangunannya masih terlihat hingga kini. Di sini pula, tersimpan rumor tentang pertemuan pemerintah Amerika dengan pemerintah Indonesia. Satu pertemuan yang oleh pihak komunis diduga ikut mempengaruhi penyingkiran orang-orang kiri oleh Kabinet Hatta dalam Peristiwa Madiun pada September 1948. Tuduhan keterlibatan Amerika di Madiun pada 1948 muncul setelah peristiwa itu sendiri. Adalah Paul de Groot, pemimpin komunis di Belanda, seperti ditulis ahli Asia Tenggara dari Universitas Cornell, Ann Swift, dalam disertasinya berjudul The Road to Madiun: The Indonesian Communist Uprising of 1948, yang membuka teori provokasi Peristiwa Madiun oleh Amerika. Di hadapan parlemen Belanda, sebulan setelah Peristiwa Madiun, De Groot menuduh Charlton Ogburn, penasihat politik delegasi Amerika dalam Komite Jasa Baik untuk Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa, bertemu dengan Sukarno dan Hatta di Sarangan, tiga bulan sebelum Peristiwa Madiun meletus. Dalam pertemuan ini, Amerika menjanjikan pengiriman senjata dan penasihat teknis jika pemerintah Indonesia mau menyingkirkan komunis. Tuduhan ini langsung dibantah oleh Menteri Penerangan Mohammad Natsir. Belakangan, tuduhan De Groot ini diadopsi oleh komunis Rusia pada Januari 1949. Tiga tahun setelah Peristiwa Madiun, wartawan Prancis, Roger Vailland, juga menuliskan pertemuan itu dalam Boroboudour, Voyage à Bali, Java et autres Iles. Versi Roger ini ditelan oleh majalah Bintang Merah milik PKI. Berdasarkan tulisan Roger, pertemuan Sarangan digelar pada 21 Juli. Indonesia diwakili Presiden Sukarno, Perdana Menteri Mohammad Hatta, Menteri Penerangan Mohammad Natsir, Menteri Dalam Negeri Soekiman Wirjosandjojo, Mohamad Roem, dan Kepala Kepolisian Soekanto. Dari pihak Amerika, hadir Duta Besar Merle Cochran dan penasihat Presiden Harry Truman, Gerard Hopkins. Pertemuan ini disebut menghasilkan Red Drive Proposal. Salah satu isinya, Amerika memberikan US$ 56 juta untuk menghancurkan PKI. Bintang Merah juga menyebutkan Kabinet Hatta menggunakan Rp 3 juta untuk menyogok Dokter Muwardi, pemimpin Gerakan Revolusi Rakyat, untuk membuat insiden Solo yang kemudian memunculkan Peristiwa Madiun. Mantan Gubernur Militer Pemerintah Front Nasional Daerah Madiun Soemarsono meyakini adanya Red Drive Proposal. Soemarsono mengaku mendengar dari mantan perdana menteri Amir Sjarifoeddin-yang digantikan Hatta setelah Perundingan Renville-soal pertemuan itu. Amir mengatakan adiknya saat pertemuan itu menyaksikan siapa saja yang hadir. Sukarno saat itu hanya diam. Sedangkan Hatta menyetujui tawaran Amerika. "Yang banyak bicara Hatta, Soekiman, dan Roem," katanya. Menurut Soemarsono, seperti tertulis dalam buku Revolusi Agustus, saat itu PKI memang menghadapi gerakan antikomunis dari sejumlah pihak. Partai Nasional Indonesia dan Masyumi, misalnya, semula mendukung Amir Sjarifoeddin yang memimpin delegasi Indonesia dalam Perundingan Renville. Tak lama setelah perundingan itu, PNI dan Masyumi berbalik menentang hasil Perundingan Renville-yang akhirnya menjatuhkan Amir dari jabatannya. Belakangan, kabinet Hatta yang melaksanakan Perundingan Renville justru menyertakan orang-orang PNI dan Masyumi. Inilah yang membuat PKI yakin, penyingkiran orang-orang kiri sudah direncanakan setelah Perundingan Renville. Soemarsono tak heran, Hatta yang sering berseberangan dengan PKI, dan Menteri Dalam Negeri Soekiman yang tokoh Masyumi, menyetujui pemberangusan kaum kiri pada saat pertemuan Sarangan. Kondisi ini sejalan dengan niat Amerika membendung komunis di berbagai belahan dunia. Di sisi lain, Sukarno menginginkan pengakuan kedaulatan dari negara Barat. "Bung Karno waktu itu berpihak pada Hatta," kata Soemarsono. Banyak pihak meragukan adanya pertemuan Sarangan. Hersri Setiawan, mantan tahanan politik di Pulau Buru yang pernah mewawancarai Soemarsono, mengatakan pernah mencoba menelusuri dokumen pertemuan itu. Tapi nyatanya tak ada satu pun dokumen kuat yang mampu menjelaskan pertemuan dan Red Drive Proposal. "Saya menyimpulkan (proposal) itu mengada-ada," katanya. Sejarawan Rushdy Hussein menilai gejala keterlibatan Amerika memang ada. Misalnya, setelah Perundingan Renville, Amerika yang tadinya mendukung Belanda berbalik arah ke Indonesia. Selain itu, pihak komunis menganggap Kepala Kepolisian Soekanto merupakan binaan Amerika karena pada 1948 menjalani pelatihan di sana. "Tapi semua itu hanya gejala psikologis. Kaitannya tidak langsung. Pertemuan Sarangan bisa dianggap sebagai mitos," ujar Rushdy. Ann Swift malah menunjukkan kelemahan mendasar versi PKI yang menganggap pertemuan dilakukan pada 21 Juli 1948. Padahal, "Merle Cochran baru tiba di Indonesia pada 9 Agustus 1948," tulis Swift. Toh, Swift menunjukkan Cochran membujuk Sukarno dan Hatta agar mengeliminasi komunis dari Indonesia, seperti tertulis dalam dokumen milik kantor Hubungan Luar Negeri Departemen Pertahanan Amerika. Dokumen itu menyebutkan, Cochran rajin menemui Presiden dan Perdana Menteri. Ia khawatir, komunis akan menjatuhkan kabinet Hatta. Sebagai imbalan menumpas komunis, Amerika akan mengupayakan kesepakatan dengan Belanda yang lebih bisa diterima, meski sebelumnya Amerika lebih berpihak kepada Belanda untuk melawan blok Soviet di Eropa melalui bantuan Marshall Plan. Indonesia pun memanfaatkan ketakutan Amerika sebagai tekanan mengupayakan kesepakatan dengan Belanda. Swift menilai peran Cochran yang memang antikomunis sangat besar dalam membujuk pelenyapan kaum Marxis. Meski menyarankan Hatta segera mengambil tindakan militer kepada komunis, Cochran tak terlihat menawarkan bantuan senjata. Menurut Swift, pada 6 September, seorang pejabat tinggi Indonesia, diduga dari Masyumi, mengirim telegram ke Konsul Jenderal Amerika di Jakarta. Isinya, Hatta telah menyiapkan aksi tanpa kompromi terhadap komunis. Tapi Hatta membutuhkan bantuan untuk mengatasi kesulitan yang mungkin muncul. Belanda sempat menawarkan bantuan tapi ditolak. Saat itu Amerika hanya menjawab upaya terbaik dari Hatta akan menjadi pintu kesepakatan dengan Belanda. Jika kesepakatan itu terjadi, Amerika akan membantu perekonomian Indonesia. Belakangan, saat berbicara dengan Cochran setelah Peristiwa Madiun, Hatta sendiri mengatakan membutuhkan peralatan persenjataan kepolisian. Tapi Cochran menjawab bantuan ekonomi tersedia begitu federasi Indonesia tercipta. Entah ada entah tiada bantuan dari Amerika, yang jelas, penumpasan PKI di Madiun akhirnya terlaksana. Pada 1 Oktober 1948, Konsulat Amerika menyatakan Peristiwa Madiun sebagai "kekalahan pertama komunis". Di Hotel Huisje Hansje, Red Drive Proposal disebut-sebut ditawarkan Amerika kepada pemerintah Indonesia. Tapi pengurus Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia serta warga setempat tak tahu persis lokasi hotel itu. Bung Karno memang pernah ke Sarangan sebelum Peristiwa Madiun. Saat itu ia membawa istrinya, Fatmawati, dan kedua anaknya, Megawati Soekarnoputri dan Guntur Soekarnoputra. "Tapi menginapnya di Hotel Merdeka," kata bekas karyawan Hotel Merdeka, Sukarno. Sejarawan Rushdy Hussein pernah mencari Hotel Huisje Hansje. Tapi tak ada petunjuk apa pun yang ditemukannya. Rushdy menduga, hotel itu ikut dibakar pada saat Agresi Militer Belanda Kedua. Huisje Hansje seperti lenyap membawa mitos bernama Red Drive Proposal.
---------------------------------
Foto atas jalan masuk ke Hotel Huize Hansje (jadi bukan Huisje Hansje) pada tahun 1935. Saya waktu bertugas di magetan, tinggal tidak jauh dari Sarangan yaitu didesa Plaosan. Hampir 3 tahun mencari bekas hotel yang namanya Huize Hansje. Rupanya sudah dihancurkan oleh TNI menjelang Agresi Belanda ke II (Desember 1948) agar tidak dipakai Belanda. Kemungkinan besar sisa bangunan juga sudah hilang. Kini Sarangan adalah daerah wisata yang banyak dikunjungi turis dalam negeri atau manca negara.

Suksesi 1966-1967

Siapa tidak sangsi kalau Suksesi Soekarno kepada Soeharto berjalan seperti itu. Bukankah Soekarno yang melantik Soeharto sebagai Menpangad menggantikan Akhmad Yani. Lalu Soekarno yang menerbitkan Supersemar yang diserahkan dan diemban Soeharto untuk dilaksanakan. Itu cerita awal peralihan kekuasaan sampai terbentuknya Presidium Kabinet Ampera I dimana Soekarno tetap Presiden dan Soeharto adalah ketua Presidium. Semua mengalir sampai Sidang Umum MPRS ke IV Juni 1966. Supersemar, secarik kertas perintah eksekutif soal pengamanan berubah fungsinya menjadi Tap MPRS no IX 1966 . Sebenarnya tanggal 20 Februari 1967 Soekarno telah menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Soeharto. Tapi saat Sidang Istimewa MPRS Maret 1967 terbitlah Tap MPRS no XXXIII 1967 yang isinya pencabutan kekuasaan dari tangan Soekarno dan menyerahkannya ketangan Pejabat Presiden Jenderal Soeharto. Sejak itu kurang lebih Soekarno bukan apa-apa lagi dan kemudian menjadi tahanan rumah sampai hari wafatnya tanggal 21 Juni 1970. Soekarno mencintai Indonesia sampai akhir hayatnya.

150 tahun buku Max Havelaar oleh Multatuli (E.Douwes Dekker)

Salah satu bagian yang menarik dalam Film Max Havelaar adalah bagian akhir, dimana Max memprotes institusinya sendiri yaitu pemerintah Hindia Belanda atas segala tindak tanduk yang kurang berperikemanusiaan. Pemerintah Hindia Belanda adalah pemerintah Kolonial yang bejad, korup dan menyengsarakan rakyat. Dan itu sebuah kenyataan yang ingin dibela baik oleh tokoh dalam buku Max Havelaar maupun oleh Multatuli sendiri (nama samaran E.Douwes Dekker) sang pengarang, yang memang pernah secara nyata menjadi pegawai Kolonial di Lebak. Dalam cerita, akhirnya Max Havelaar pulang kenegeri Belanda dalam kondisi sengsara dan terhina. Demikian pula Multatuli. Pantaslah kita memuliakan tokoh kontroversal Belanda yang melawan kolonialisme Belanda ini. Pemerintah Hindia Belanda telah menindas orang pribumi dan menguntungkan kaum Pangreh Pradja yang bertindak sebagai alat mereka. Marilah kita peringati 150 tahun terbitnya buku Max Havelaar tersebut.

Indonesia Raya, Merdeka...Merdeka

Bung Karno penggali Pancasila dan Presiden pertama Republik Indonesia. Beliau adalah Proklamator sekaligus pembangkit dan penggerak rakyat untuk melawan penjajahan sehingga Indonesia mencapai kemerdekaannya. Dalam rangka peringatan hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2010 pantaslah kita mengenang, menghargai dan menghormati sang penggali. Pancasila sudah jarang dibicarakan orang. Mungkin sekedar dianggap kata-kata tanpa makna dalam pembukaan UUD 1945. Padahal, selain sebagai perekat bangsa Pancasila adalah way of live serta tujuan dari bangsa Indonesia sendiri yang sampai saat ini belum sempurna dicapai....

Indoloog

Indoloog adalah perkumpulan di Belanda sebelum perang dunia ke II yang terdiri dari orang-orang yang peduli pada Hindia Belanda. Van Mook pernah menjadi anggota pengurus perkumpulan ini. Sayangnya hampir semua anggotanya adalah orang Eropah, seolah hanya mereka yang paling tahu tentang Indonesia. Perkumpulan ini rupanya punya hubungan erat dengan lembaga penjajahan pada saat itu.

Nyonya Semarang dan Chiang Kai Shek

Kompas Cetak Kamis, 12 Agustus 2010
Tidak banyak dikenal, bahkan terlupakan, itulah Oei Hui Lan, perempuan Semarang yang menjalankan diplomasi informal untuk Generalissimo Chiang Kai Shek pada Perang Dunia II. Hui Lan, kelahiran Semarang, Jawa Tengah, 21 Desember 1889, adalah putri Oei Tiong Ham, konglomerat pertama Asia Tenggara, bos Kian Gwan Concern yang dijuluki ”Rockefeller Asia”. Oei Hui Lan adalah sosialita dunia, menghabiskan waktu di Semarang, Singapura, London, Paris, Shanghai, Beijing, Washington DC, dan terakhir kali menutup usia di New York, Amerika Serikat. ”Madame Song Mei Ling, istri Jenderal Chiang, selalu memuji Hui Lan di depan para pemimpin dunia. Dia disebut sebagai orang penting di balik layar diplomasi Tiongkok semasa Perang Dunia II,” kata Tommy Lee, Kepala Penerangan Kamar Dagang Taiwan di Jakarta. Hui Lan menjadi tokoh di belakang layar diplomasi dunia setelah menikahi Wellington Koo, Duta Besar dan kelak Menteri Luar Negeri Republik Tiongkok (Zhong Hua Min Guo) saat berada di Eropa dan AS semasa Perang Dunia II. Buku Raja Gula Oei Tiong Ham karya Liem Tjwan Ling menyebutkan, Hui Lan hijrah ke London menemani ibunya, Goei Bing Nio, tahun 1918. Ia tinggal di sebuah rumah seluas 1,6 hektar lebih di Oaklands, Wimbledon.Saat liburan di Venesia, Putri Alice dari Monako memperkenalkan Nyonya Goei dan Hui Lan kepada para bangsawan.
JodohSelepas Venesia, Nyonya Goei mengajak Hui Lan ke Paris. Sang ibu bercerita hendak menjodohkan dirinya dengan seorang diplomat Tiongkok yang tidak lain adalah Wellington Koo. Wellington sebelumnya sudah pernah dua kali menikah karena dijodohkan paksa di zaman peralihan Dinasti Qing yang kolot dan munculnya Tiongkok Baru. Mereka bertemu saat Perang Dunia I baru berakhir. Wellington Koo adalah orang nomor dua dalam delegasi Tiongkok yang membahas tatanan dunia pascaperang. Mereka menikah akhir tahun 1918 di kantor perwakilan Tiongkok di Brussels, Belgia. Pasang-surut politik Tiongkok pada tahun 1920-an dialami pasangan Wellington dan Hui Lan saat tinggal di Beijing. Sempat tersingkir, saat Chiang Kai Shek mengambil alih kekuasaan, pemerintah Chiang akhirnya memanggil kembali Wellington. Terlahir dari keluarga superkaya, Hui Lan sudah terbiasa berkendara dengan mobil sekelas Bentley dan Rolls Royce pesanan khusus hadiah perkawinan. Kiprah Hui Lan dalam panggung diplomasi dunia dimulai tahun 1938 ketika Wellington Koo menjadi Duta Besar Republik Tiongkok untuk Perancis tahun 1936. Saat itu baru ada 13 kedutaan besar di Paris. Hui Lan, yang terbiasa bergaul dengan kalangan atas, mulai mengenal dunia protokoler diplomatik dan segera menyesuaikan diri. Hui Lan memperkenalkan politisi penting Eropa dengan masakan Tionghoa seperti sup hisit (sirip ikan hiu) dan merogoh kantong pribadi, melengkapi kedutaan besar dengan perabot Tiongkok dan Perancis nomor satu di Avenue George V, Paris. Kung Hsiang Hsi, Menteri Keuangan Tiongkok, menilai, kedutaan itu adalah perwakilan Tiongkok terindah di dunia. Saat Perang Dunia II meletus dan separuh Perancis diduduki Nazi Jerman, Kedutaan Tiongkok pindah ke Kota Vichy. Vichy adalah pemerintahan Perancis ”merdeka” yang berada di sebelah selatan negeri itu. Tidak lama berada di Vichy, Hui Lan mengikuti suami yang dipindahkan ke London, Inggris, di tengah peperangan. Mereka berangkat via Lisabon, Portugal, yang merupakan negara netral. Sekali lagi, Hui Lan menjalin hubungan akrab dengan Ibu Suri Mary, Putri Elizabeth (kini Ratu Elizabeth), Perdana Menteri Winston Churchill, dan tentu saja Raja George VI yang memimpin Kerajaan Inggris. Istana Buckhingham menjadi tempat yang biasa disambangi Hui Lan. Hui Lan memodifikasi acara high tea (minum teh sore) dengan suguhan sup sarang burung walet, sup hisit, lidah burung merak dengan jamur dan kacang, serta beragam hidangan eksotis. Hui Lan dikenal mampu memancing suasana yang kaku menjadi hangat seperti suatu ketika di jamuan makan malam di Downing Street 10 bersama Churchill yang sedang bermuram durja. Churchill akhirnya tertawa lepas setelah Hui Lan berbincang dan mengajaknya berbicara soal hobi melukis sang PM.
ChurchillChurchill meminta pada Hui Lan agar diberi kesempatan berburu harimau Manchuria sebelum meninggal. Hui Lan menyanggupi permintaan tersebut. Selanjutnya, tahun 1944, Wellington dan Hui Lan untuk sementara menghadiri sidang di Dumbarton Oaks, AS, untuk meletakan dasar berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada tahun 1946, Wellington Koo menjadi Duta Besar Tiongkok di AS. Hui Lan bergaul dengan sobat baru seperti Presiden Harry S Truman. Hui Lan menjadi istri Dubes hingga suaminya mengakhiri penugasan di AS tahun 1956. Wellington, ujar Tommy Lee, kembali menikahi perempuan lain. ”Namun, secara resmi yang dikenal sebagai Madame Wellington Koo adalah Oei Hui Lan dari Semarang,” kata Lee. Oei Hui Lan mengakhiri hari tua di dalam sepi dan lepas dari kehidupan yang glamour. Dia menulis buku yang judulnya diambil dari pepatah Tionghoa, Mei You Bu San De Yan Qing-Tidak ada pesta yang tak berakhir-No Feast Lasts Forever. Akhir hidup sederhana dari seorang perempuan asal keluarga superkaya. Perusahaan Kian Gwan Concern diambil alih Pemerintah Republik Indonesia dan berganti nama jadi Rajawali Nusindo. (penulis Iwan Santosa http://cetak.kompas.com/read/2010/08/12/0231284/nyonya.semarang..dan..chiang.kai.shek.)
Gambar atas: Wellington Koo dan Madame Wellington (Oei Hui Lan) dalam publikasi Life...

Sisi Gelap Pemberontakan Westerling

Oleh: Suryadi
BARU-BARU ini sejarawan Universitas Leiden, Cees Fasseur menulis biografi Ratu Belanda Juliana dan suaminya Pangeran Bernhard. Buku itu berjudul Juliana & Bernhard; het verhaal van een huwelijk, de jaren 1936-1956 (Juliana & Bernhard; Cerita tentang Sebuah Perkawinan, 1936-1956) (Amsterdam: Balans, 2009). Sebelumnya Fasseur juga telah menulis biografi Ratu Wilhelmina, ibunda Ratu Juliana, yaitu Wilhelmina: krijgshaftig in een vormeloze jas (Wilhelmina: Si Pemberani Dalam Mantel tanpa Model) (Amsterdam: Balans, 2001). Rupanya ada bagian dalam narasi biografi Ratu Juliana dan Pangeran Bernhard itu yang mengganjal hati beberapa pihak di Belanda, yaitu menyangkut peran sekretaris sang Pangeran yang bernama I. Gerrie van Maasdijk (1906-2004). Gerrie adalah seorang wartawan liputan perang untuk surat kabar De Telegraaf yang kemudian menjadi sekretaris Pangeran Berhnard (1911-2004). Pada 1956 Gerrie dipecat sebagai sekretaris sang Pangeran karena perbedaan pendapat yang sangat tajam antara keduanya. Narasi yang agak miring tentang Gerrie dalam buku Fasseur telah mengundang kritik keluarganya. Hal itu telah mendorong pula Jort Kelder (seorang wartawan) dan Harry Veenendaal (seorang sejarawan) melakukan penelitian lanjutan untuk meluruskan sejarah -- meminjam istilah yang sedang tren di Indonesia -- tentang Gerrie van Maasdijk, sekaligus untuk menanggapi buku Fasseur. Akhir November lalu, Jort dan Harry meluncurkan bukunya yang berjudul ZKH: hoog spel aan het hof van Zijne Koninklijke Hoogheid. De geheime dagboeken van mr. dr. I.G. van Maasdijk (ZKH: Permainan Tingkat Tinggi di Istana Kerajaan yang Mulia. Rahasia Buku Harian Mr. Dr. I.G. van Maasdijk) (Amsterdam: Gopher BV, 2009), sebagai tanggapan atas buku Fasseur. Seperti dapat dikesan dari judulnya, bahan utama ZKH adalah buku harian Gerrie van Maasdijk. Jort dan Harry juga melakukan penelitian yang intensif terhadap surat-surat korespondensi antara Gerrie dan Pangeran Bernhard dan pihak-pihak lain, serta surat-surat korespondensi Pangeran Bernhard sendiri.Kudeta SoekarnoBuku ZKH langsung menjadi sorotan media dan menjadi topik diskusi di Belanda, karena berhasil mengungkapkan manuver politik keluarga Kerajaan Belanda di Indonesia di tahun 1950-an yang selama ini belum terungkap. Jort dan Harry menyimpulkan bahwa Pangeran Bernhard, salah seorang pendiri The Bildelberg Group (1954) yang berambisi agar bangsa kulit putih tetap memegang kendali di dunia ini, pernah merencanakan kudeta terhadap Presiden Soekarno pada 1950, menyusul kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Rupanya sang Pangeran berambisi menjadi Raja Muda (viceroy) di Indonesia, seperti halnya Lord Mounbatten yang menjadi viceroy di India pada akhir 1940-an. Tujuannya tentu untuk melanggengkan kekuasaan penjajah Belanda di Indonesia. Hal itu terungkap dalam surat-surat korespondensi Pangeran Bernhard, antara lain dengan Jenderal USA Douglas MacArthur. Buku Jort dan Harry cukup menjadi bahan pembicaraan masyarakat Belanda. Bahkan, pemerintah Belanda juga bereaksi terhadap temuan sejarah yang baru yang diungkapkan dalam buku itu. WesterlingBuku ZKH mengungkapkan kemungkinan hubungan erat tindakan kudeta gagal yang dilakukan Kapten Raymond Paul Pierre Westerling di Bandung dengan ambisi politik Pangeran Bernhard itu. "Bernhard wilde coup in Indonesië (Bernhard menginginkan ada kudeta di Indonesia)," tulis harian Nederlands Dagblad edisi 30 November 2009. Kudeta yang dilakukan Westerling jelas ingin merongrong kekuasaan Presiden Soekarno yang baru seumur jagung. Di antara dokumen-dokumen yang terkait dengan Pasukan Elite Kepolisian Marsose (Maréchaussée) yang diteliti oleh Jort dan Harry juga ditemukan petunjuk bahwa staf Pangeran Bernhard pernah mengontak Kapten Westerling di Indonesia. Oleh karena itu, kuat dugaan bahwa kudeta yang dilakukan Westerling di Bandung (Januari 1950) yang mengerahkan Resiment Speciale Troepen (RST) dan melibatkan Sultan Hamid II adalah gerakan militer yang ada kaitannya dengan ambisi Pangeran Bernhard untuk menjadi raja muda di Indonesia. Kudeta itu sendiri gagal, walau 94 anggota pasukan TNI di Bandung sempat dibunuh dengan kejam oleh Westerling dan anak buahnya. Konspirasi Pemerintah Belanda dengan berbagai cara untuk menyelamatkan Westerling dari tuntutan Pemerintah Indonesia sampai ia berhasil lolos ke Singapura pada Februari 1950 seolah memperkuat dugaan Jort dan Harry bahwa kudeta Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) yang dipimpin Westerling mungkin disetir Belanda. Sangat naif jika kudeta itu hanya dianggap sebagai tindakan kejam yang dilakukan oleh sekelompok tentara desersi. Meminjam judul buku Jort dan Harry, sangat mungkin ada "permainan tingkat tinggi" antara "istana kerajaan Yang Mulia" di Den Haag dan Westerling di Indonesia. Kebenaran sejarahSampai sekarang masih banyak bagian dari sejarah kelam kolonial Belanda di Indonesia yang belum diungkapkan. Syukur bahwa di Belanda, dengan tradisi akademiknya yang bebas, penelitian ke arah itu terus berlangsung. Laporan dalam De Excessenota yang disusun secara terburu-buru dan disampaikan oleh Perdana Menteri Belanda Piet de Jong pada Juni 1969 perlu disempurnakan. Dalam laporan itu dicatat sekitar 140 kejahatan yang dilakukan militer Belanda di Indonesia pasca-1945, tetapi dengan angka-angka statistik yang diperkecil. Fasseur pernah mengusulkan agar laporan itu ditulis ulang karena banyak mengandung manipulasi. Pengadilan Kejahatan Internasional (International Criminal Court) berada di Den Haag, Belanda. Pengadilan itu akan terasa sedikit main-main jika negara Belanda sendiri tidak berusaha mengungkapkan kejahatan-kejahatan perang yang pernah mereka lakukan di Indonesia. (Suryadi, dosen dan peneliti pada Leiden Institute for Area Studies (LIAS), Universiteit Leiden, Belanda)***
Sumber: Pikiran Rakyat 11 Februari 2010 (C:\Documents and Settings\hoesein\Desktop\PIKIRAN RAKYAT - Sisi Gelap Pemberontakan Westerling.mht)

Film zaman Baheula

Sejarah Bioskop di Bulan Film
Hitung punya hitung, usia bioskop di Indonesia sudah lebih dari satu abad. Hampir 110 tahun, jika dirunut dari pemutaran film pertama di sebuah rumah di kawasan Kebondjae, Tanah Abang, Jakarta Pusat, 5 Desember 1900. Harga tiket pada saat itu adalah setengah gulden hingga 2 gulden. Dan yang diputar adalah film bisu, hitam-putih, berisi kedatangan "Sribaginda Maharatoe Olanda bersama-sama Jang Moelja Hertog Hendrik" ke kota Den Haag.Sebelum itu, konsep pertunjukan film atau yang lebih dikenal dengan istilah gambar idoep lebih seperti bioskop keliling. Yakni dengan mendirikan bangunan sederhana berdinding gedek dan beratap seng di lapangan terbuka, seperti di Pasar Gambir, di muka Stasiun Kota, dan Lokasari di Mangga Besar. Dengan begitu, lokasi "bioskop sementara" itu selalu berubah-ubah.Berdasarkan catatan sejarah itu, awal mula kehadiran bioskop di Tanah Air terhitung hanya berselang empat tahun setelah kelahiran bioskop pertama di dunia. Banyak literatur menyebut tanggal 1 Januari 1896 sebagai hari kelahiran bioskop di dunia. Ketika itu, Auguste dan Louis Lumiere pertama kali mempertontonkan gambar hidup dengan tiket di Grand Cafe, Boulevad des Capucines, Paris, Prancis.Arsip sejarah yang menghubungkan keterangan waktu kelahiran bioskop pertama di dunia dan di Indonesia itu adalah petikan awal materi "Pameran Sejarah Bioskop Indonesia". Pameran ini digelar di selasar Teater Kecil, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, sepanjang Maret tahun ini. Bulan Maret disepakati sebagai Bulan Film Nasional. Sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya, momen itu diperingati dengan rangkaian acara yang mengambil tema "Sejarah Adalah Sekarang".Selain "Pameran Sejarah Film Indonesia", perhelatan yang diprakarsai Kineforum dan Komite Film Dewan Kesenian Jakarta itu juga menyelenggarakan pemutaran film-film Indonesia dari berbagai periode dengan berbagai tema.Selain itu, perhelatan "Sejarah Adalah Sekarang" yang memasuki tahun keempat penyelenggaraannya ini juga menghadirkan sejarah industri musik Indonesia yang berkaitan dengan produksi film. Penelusurannya dilakukan dalam format diskusi, konser musik, pesta kostum, dan --tentu saja-- pemutaran film yang diwakili Duo Kribo (1977) dan Ambisi (1973).Bulan Film Indonesia ini juga mengenang dan mengapresiasi almarhum Soekarno M. Noer. Ia seorang aktor watak yang kuat, dan kemampuan aktingnya dinilai membawa dinamika dalam khazanah seni peran di film-film Indonesia selama tiga dekade. Dalam sesi "Body of Works: Soekarno M. Noer", diputar tujuh film yang dibintangi ayah aktor Rano Karno ini. Antara lain Pagar Kawat Berduri (1961) dan Opera Jakarta (1985).Ardi Yunanto, kurator dan anggota tim riset pameran sejarah bioskop di Indonesia, menyebutkan bahwa pameran ini rutin digelar sebagai bagian program peringatan Bulan Film Indonesia sejak 2008. Dari tahun ke tahun, materi informasi dalam pameran ini diperbarui dan ditambahkan.Tidak ada strategi khusus yang dikembangkan untuk menunjang riset pameran sejarah bioskop ini. Maklum, biaya yang tersedia sangat terbatas. Tahun 2010 ini, misalnya, pameran ini hanya mendapat jatah Rp 10 juta. Uang sebesar itu sebagian besar dialokasikan untuk ongkos mendisplai pameran.Pameran sejarah bioskop di Indonesia dikemas secara sederhana. Panel-panel disusun memanjang dan di dalamnya termuat informasi sejarah yang disusun secara kronologis dari tahun 1891 hingga 2009. Informasi sejarah bioskop ditempatkan di atas garis waktu. Sedangkan di bawah garis waktu, terpapar petikan informasi sejarah sosial-politik di Indonesia dan dunia. Di antara itu, disisipkan foto dan teks tentang gedung-gedung bioskop dari zaman baheula yang didapat dari Sinematek Indonesia.Hal yang membedakan pameran pada tahun ini dari tahun-tahun sebelumnya, menurut Ardi, adalah penambahan informasi sejarah bioskop dalam rentang 1900-1970-an. Dan satu lagi modus yang bahkan tidak ada dalam pameran sebelumnya, yakni pemaparan informasi sejarah sosial-politik yang seolah menyertai perkembangan sejarah bioskop di Indonesia.Disebut "seolah", karena meski berada dalam satu garis waktu, kenyataannya hampir seluruh petilan informasi sejarah sosial-politik yang dipilih tidak memiliki relasi dengan teks sejarah bioskop. Misalnya, tahun 1920, teks sejarah bioskop memuat kelahiran Bioskop Concordia yang kini menjadi Gedung Merdeka di Bandung dan kelahiran Bioskop Elite di kawasan Pintu Air, Jakarta. Teks sosial-politik untuk tahun yang sama memuat informasi tentang William L. Potts, seorang polisi Amerika Serikat yang menciptakan lampu lalu lintas otomatis pertama untuk mobil.Atau informasi tentang kelahiran Masyarakat Film Indonesia pada 3 Januari 2007 yang diawali dengan protes sekelompok sineas atas terpilihnya film Eskul yang dianggap "plagiat" sebagai film terbaik dalam Festival Film Indonesia tahun 2006. Informasi sosial-politik yang "mengiringi" data itu adalah tentang sekitar 1.000 anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota dari seluruh Indonesia yang melakukan protes dan demonstrasi untuk merevisi PP Nomor 37/2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, yang mereka nilai "menyunat" uang tunjangan komunikasi.Dengan begitu, informasi sosial-politik yang terpapar dalam pameran ini lebih berperan sebagai informasi pembanding atas sejarah bioskop. Seperti air dan minyak dengan berat jenis berbeda. Selain itu, metode pemutakhiran dan pengelolaan data dalam pameran ini terasa lebih berorientasi pada catatan masa lalu. Para peneliti sempat memutakhirkan temuan informasi seputar bioskop pada kurun 1900-1970-an, tapi luput mencatat kejadian aktual.Pada Januari-Februari 2010, Pemerintah Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung, tercatat "menggusur" dan membongkar tiga bangunan bersejarah bekas bioskop: Benteng Hebe, Garuda, dan Surya, yang berusia rata-rata satu abad. Di lokasi dua bioskop yang terakhir disebutkan akan didirikan gedung pertemuan, sedangkan bangunan eks Bioskop Benteng Hebe malah tercatat dalam daftar cagar budaya. Informasi itu luput dalam entry pameran sejarah bioskop tahun 2010 ini.Sebagai catatan, informasi paling buncit tentang sejarah bioskop dalam pameran ini adalah mengenai upaya peninjauan kembali Undang-Undang Perfilman yang mengemuka dalam pertemuan 32 pemangku kepentingan film di kantor Badan Pertimbangan Perfilman Nasional, Jakarta, pada 8 Oktober 2009.Namun, di luar itu, materi sejarah bioskop terasa asyik dan menggelitik untuk disimak. Seperti informasi pada akhir Desember 1929 yang menandai diputarnya film bitjara pertama di Indonesia. Ketika itu, Bioskop Oost Java dan Stadstuin, Surabaya, memutar film The Rainbow Man yang dibintangi Marion Nixon dan Franky Draro. Lahirnya bioskop-bioskop film bitjara ini membuat dialog-dialog dalam film asing tidak dimengerti oleh penonton pribumi.Ada juga informasi tentang gejala munculnya aktivitas seksual di dalam gedung bioskop mulai tahun 1920-an. Lahirnya undang-undang pertama tentang film dan bioskop pada 1916 yang berisi tentang pembentukan komisi pemeriksaan (sensor) film di Indonesia yang anggotanya ditunjuk langsung oleh gubernur jenderal. Hingga larangan Pemerintah Indonesia atas keikutsertaan film Lewat Djam Malam dalam Festival Film Asia (FFA) pada 1955 yang memicu lahirnya Festival Film Indonesia pertama.Petilan-petilan informasi dalam "Pameran Sejarah Film Indonesia" adalah model perangkuman pencatatan sejarah yang sangat terbuka pada upaya-upaya pemutakhiran data. Sebuah prakarsa sederhana yang sangat berharga.
Oleh: Bambang Sulistiyo

Kusworo putra Dr Setia Budi

Kusworo adalah putra dari Dr Setia Budi. Siapa Setia Budi atau Douwes Dekker itu ? Dr. Ernest François Eugène Douwes Dekker (umumnya dikenal dengan nama Douwes Dekker atau Danudirja Setiabudi; lahir di Pasuruan, Jawa Timur, 8 Oktober 1879 – meninggal di Bandung, Jawa Barat, 29 Agustus 1950 pada umur 70 tahun) adalah seorang pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia. Ia adalah salah seorang peletak dasar nasionalisme Indonesia di awal abad ke-20, penulis yang kritis terhadap kebijakan pemerintah penjajahan Hindia-Belanda, wartawan, aktivis politik, serta penggagas nama "Nusantara" sebagai nama untuk Hindia-Belanda yang merdeka. Setiabudi adalah salah satu dari "Tiga Serangkai" pejuang pergerakan kemerdekaan Indonesia, selain dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat. Karena kegiatannya melawan Kolonialisme, dia dibuang ke Afrika Selatan dan baru kembali ke Indonesia setelah kemerdekaan pada tahun 1947.
Dr Kartono Mohamad :
Sebuah berita di antara berita tentang nasib janda pahlawan kemerdekaan yang diadili karena menempati rumah dinas. Di tengah hiruk pikuknya pegawai pajak golongan IIIA yang mempunyai kekayaan berpuluh milyar hanya dalam waktu lima tahun setelah bekerja di kantor pajak. Diseling berita anggaran untuk mengentaskan kemiskinan sebesar 3,6 triliun untuk 13 provinsi, sementara dana bail out bank century sebesar 6,7 triliun untuk beberapa gelintir orang. Di antara slogan pemerintah yang katanya pro-rakyat.
Salam Historia!
KM

Clip diatas diambil dari: http://www.metrotvnews.com/index.php/metromain/newscatvideo/sosbud/2010/04/02/102670/Anak-Dauwer-Dekker-Terlunta-lunta

KRI Dewaruci

Kapal berukuran 58,5 meter dan lebar 9,5 meter dari kelas Barquentine ini dibangun di H.C. Stulchen & Sohn Hamburg, Jerman dan merupakan satu-satunya kapal layar tiang tinggi produk galangan kapal itu pada 1952 yang masih laik layar dari tiga yang pernah diproduksi. Pembuatan kapal ini dimulai pada tahun 1932, namun terhenti karena saat Perang Dunia II galangan kapal pembuatnya rusak parah. Kapal tersebut akhirnya selesai dibuat pada tahun 1952 dan diresmikan pada tahun 1953. Pada bulan Juli 1953 dilayarkan ke Indonesia oleh awak kapal Jerman dan Indonesia. Setelah itu KRI Dewaruci yang berpangkalan di Surabaya, ditugaskan sebagai kapal latih yang melayari kepulauan Indonesia dan juga ke luar negeri.

Inlander Dinilai

Kompas Cetak Sabtu, 4 Desember 2010
Oleh Rosihan Anwar
Saya baca tentang korupsi, kerja sama politik dan kapital demi kekuasaan, penyelewengan hukum, hilangnya kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga resmi, dan kebobrokan lain.
Sebagai wartawan lepas, saya maklum sudah. Namun, kadang saya ingat aspek sejarah bangsa dan negeri ini yang jarang disinggung. Misalnya, penilaian wartawan Belanda mengenai Inlander, yakni Bumiputra atau pribumi di zaman kolonial. Langsung saja. Yang dimaksud ialah wartawan Willem Walraven (1887-1943) yang pada 15 Maret 1941 menulis kepada pengarang Rob Nieuwenhuys mengenai Inlanders. Sedikit riwayat hidup. Walraven berasal dari keluarga buruh miskin. Tahun 1915 teken kontrak masuk tentara KNIL. Ditempatkan di Cimahi. Berkenalan dengan perempuan Sunda, Itih, yang bekerja di warung kopi pamannya. Itih kemudian jadi istri Walraven yang pindah kerja sebagai asisten penata buku sebuah perusahaan minyak di Banyuwangi. Dia mulai menulis dalam Indische Courant. Setelah belasan tahun menulis di situ dipecat. Menganggur dan miskin. Dia punya enam putra dari Itih yang dididiknya sampai pandai berbahasa Belanda, membaca novel Pearl Buck, Szekely-Lulofs, dan lain-lain. Itih menurut suaminya ”mencurigai Blandas”. Di zaman Jepang, Walraven diinternir, masuk kamp Kesilir di Jawa Timur, dan meninggal di situ karena disentri, malaria, dan lelah fisik. Walraven adalah seorang otodidak dan sosialis. Dia menulis roman berjudul De Clan mengenai Itih istrinya.
Inlanders ituWalraven bicara tentang Inlanders. Dia bilang Inlanders bukan orang demokratis, melainkan orang otokratis yang mau kuasa sendiri tanpa batas. Dalam batin dia orang angkuh, namun biasanya tidak ada arti. Dia membunuh atau bercerai karena hal remeh-temeh. Dia minta berhenti bekerja karena soal sepele. Kata Walraven, I have no patience with them ’saya tidak punya kesabaran dengan mereka’. Dia melanjutkan: saya berharap bagi mereka bahwa masih lama lagi suatu kekuasaan Barat memerintah di sini dalam semangat sebagaimana telah kita kerjakan di negeri ini selama 40 tahun belakangan ini. Saya berharap mereka untuk selama-lamanya bisa mempertahankan suatu sistem peradilan hukum Barat yang murni. Saya harap mereka dilindungi terhadap para diktator. Mereka menginginkan pemerintahan sendiri, nama negeri Indonesia dan menamakan diri mereka Indonesier. Semua itu sangat hampa. Terutama mereka bersikap bermusuhan dengan kita, sedangkan banyak di antara kita di sini sama sekali tidak punya hak istimewa atau lebih berbahagia daripada mereka.
Orang Indonesia
Orang Indonesia terhormat adalah seorang materialis ’mementingkan serba kebendaan’, sama sekali bukan idealis ’hidup dengan cita-cita atau ideal’. Orang Indonesia bukan Marxis, bukan Sosialis, melainkan betul-betul tipikal orang Borjuis, dan itulah alasan sederhana bagi saya mencurigainya secara mendalam sebagai keseluruhan, sebagai massa, demikian kata Walraven.
Borjuis kata bahasa Perancis, artinya anggota kelas yang berpunya, berlawanan dengan kaum buruh dan proletar. Borjuis itu banyak sedikitnya bersifat picik dan bersikap antisosial.
Gambaran lain diberikan oleh pengarang Wischer Hulst dalam bukunya berjudul Becakrijders, Hoeren, Generaals en andere Politici (1980): ”Seorang rohaniwan Belanda yang telah 30 tahun berdiam di Indonesia mengatakan kepada saya ’Ini adalah suatu bangsa politisi. Orang-orang Indonesia dilahirkan dengan naluri atau instinct politik, dan mereka mati dengan itu pula’.”
Membaca penilaian tadi mengenai orang Indonesia tidaklah perlu membuat pembaca zaman sekarang marah dan emosional. Semua itu toh sudah lewat dalam sejarah. Belanda yang pintar menganalisis, melukiskan tabiat orang Indonesia di zaman kolonial, toh sudah kalah perang. Belanda kehilangan tanah jajahannya. Akan tetapi, jikalau kita simak lagi dengan tenang penilaian wartawan Belanda Willem Walraven tadi, jikalau kita jujur berintrospeksi, kita akan mengakui bahwa sifat-sifat dan mentalitas yang tidak terpuji masih ada sisa-sisanya berlanjut hingga generasi Indonesia sekarang yang tak pernah mengenal serta mengalami penjajahan Belanda yang jahat secara subtil itu. Kemudian saya bertanya apakah kita akan dapat mengatasi korupsi, gaya hidup nafsi-nafsi, sikap peduli amat golongan si miskin asalkan gue senang, keadaan yang tak ketulungan lagi seperti kita lihat dan alami sekarang ini dengan sifat dan mentalitas yang dilukiskan dalam penilaian orang Belanda tadi. Saya terkadang bertanya kepada diri sendiri mungkinkah pengetahuan tentang sifat manusia atau mensenkennis yang dipunyai oleh Belanda dahulu terhadap Inlanders yang menyebabkan Belanda dengan sumber daya manusia sipil dan militer yang terbatas itu berhasil dapat menjajah bangsa dan negeri Inlanders dalam masa lama sekali? Sejarawan kita yang pintar-pintarlah yang bisa menjawabnya. Cukup sekian dari seorang wartawan lepas.
Rosihan Anwar Wartawan Lima Zaman

--------------------------------------------

Foto Buku Indische Letteren, Themanummer Van Inlander tot Indonesier. Ada bagian tentang 'Het Indië-beeld van Willem Walraven'

Presiden kumpul sama wartawan di Istana Cipanas

Presiden kumpul sama wartawan bukan barang baru. Kalau SBY kumpul makan-makan di Istana Cipanas tanggal 18 Juni 2010 siang, Bung Karno sering melakukannya pada waktu yang lalu. Pada tahun 1953, wartawan dari jakarta diundang ke Cipanas. Silaturachmi ini amat santai tapi bersahaja. Tidak ada tenda mewah apalagi AC khusus portable yang dipasang dipenjuru tenda seperti sekarang. Cukup ruang terbuka dengan korsi rotan. Rosihan Anwar wartawan senior yang saat itu masih menjadi pemimpin Surat Kabar Pedoman memerlukan untuk bercerita dan berdeklamasi. Bung Karnopun dan ibu Fatmawati tertawa bahagia. Rupanya selain waratawan, sejumlah pejabat pemerintahan juga diundang.

Persatuan Wartawan Indonesia dan Hari Pers Nasional

Bertempat digedung musium pers Solo (saat ini), pada tanggal 9 Februari 1946, diadakan pertemuan untuk membentuk Persatuan Wartawan Indonesia. Tidak pada saat itu tanggal 9 Februari ditetapkan sebagai Hari Pers Nasional (HPN). Gagasan ini baru muncul pada Kongres Ke-16 PWI di Padang. Ketika itu, bulan Desember 1978, PWI Pusat masih dipimpin Harmoko. Salah satu keputusan Kongres adalah mengusulkan kepada pemerintah agar menetapkan tanggal 9 Februari sebagai HPN. Ternyata semua ini harus menunggu tujuh tahun lagi untuk dapat disetujui. Melalui Surat Keputusan Presiden No. 5/1985, maka hari lahir PWI itu resmi menjadi HPN. Boleh jadi ini merupakan usaha lobi tingkat tinggi Harmoko, yang sejak 1983 menjadi Menteri Penerangan. Sebenarnya 9 Februari 1946 memang punya nilai historis bagi komunitas pers di Indonesia. Sebab, pada hari itulah diselenggarakan pertemuan wartawan nasional yang melahirkan PWI, sebagai organisasi wartawan pertama pasca kemerdekaan Indonesia dan menetapkan Sumanang sebagai ketuanya. Namun, PWI bukanlah organisasi wartawan pertama yang didirikan di Indonesia. Jauh sebelum itu, dizaman Belanda sejumlah organisasi wartawan telah berdiri dan menjadi wadah organisasi para wartawan. Satu di antaranya yang paling menonjol adalah Inlandsche Journalisten Bond (IJB). Organisasi ini berdiri pada tahun 1914 di Surakarta. Pendiri IJB antara lain Mas Marco Kartodikromo yang mengaku muridnya dari Tirto Adhi Surjo, kemudian juga pendiri lainnya adalah Dr. Tjipto Mangunkusumo, Sosro Kartono dan Ki Hadjar Dewantara. IJB merupakan organisasi wartawan pelopor yang radikal, dimana sejumlah anggotanya sering diadili bahkan ada yang diasingkan ke Digul oleh penguasa kolonial Belanda. Selain IJB, organisasi wartawan lainnya adalah Sarekat Journalists Asia (berdiri 1925), Perkumpulan Kaoem Journalists (1931), serta Persatoean Djurnalis Indonesia (1940). Berbagai organisasi wartawan tersebut tidak berumur panjang akibat tekanan dari pemerintahan kolonial. Pada tahun 1984, melalui Peraturan Menteri Penerangan Harmoko (Permenpen) No. 2/1984, PWI dinyatakan sebagai satu-satunya organisasi wartawan atau wadah tunggal, yang boleh hidup di Indonesia adalah PWI. Dan setahun setelah menjadi wadah tunggal, pada 1985 PWI berhasil mengegolkan HPN tersebut. (disarikan dari http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/2001/02/23/0058.html ) Foto diatas adalah peristiwa berdirinya PWI di Solo.