Romusha dan Soekarno

Sobron Aidit telah tiada

Ada berita dari Paris, bahwa pada jam 9.00 pagi waktu setempat hari Sabtu tanggal 10 Februari 2007, Sobron Aidit telah meninggal dunia. Bagi pecinta komunikasi internet, nama beliau tidak asing. Dengan rajinnya dia menulis apa saja. Mulai dari Puisi, reportase peristiwa, tanggapan sosial, politik, budaya sampai tek-tek bengek. Tapi yang terbesar perhatiannya adalah pada dunia sastra. Khabarnya terahir kali beliau ke Indonesia beberapa bulan yang lalu, mungkin untuk melihat tanah tumpah darahnya. Tentu saja ke Belitung melihat kampung halaman, tempat pada masa yang lalu bersama keluarga besar Aidit masih sering berkumpul. Tampak Sobron menulis terbesar karena dorongan sebagai sastrawan. Dia tidak peduli kalau tulisannya mau dibaca orang atau tidak. Tapi dia menulis terus dan terus. Bagi saya tulisannya yang menyangkut sejarah dan tokoh saja yang saya perhatian. Dan ini sungguh berguna, karena sesungguhnya Sobron adalah pelaku dan saksi hidup pada masanya. Dia bercerita cukup objektif pada masa-masa sulit ditanah air sekitar tahun 1965, di Tiongkok, Belanda dan Paris pada tahun-tahun berikutnya. Yang juga menarik saya saat-saat pengalamannya ketika mulai berkecimpung didunia sastra. Tidak saya sangka sama sekali, rupanya 3 orang dari bidang sastra (yang kini semua sudah tiada) pernah bersahabat dan sering berjalan bersama. Mereka adalah Sobron, Ramadhan KH dan Nugroho Notosutanto. Sejumlah nama tokoh dan pengalamannya berhubungan dengan tokoh itu ditulisnya secara terbuka dan luwes. Misalnya Rosihan Anwar, Mukhtar Lubis, Pramudya Anantatur dan masih banyak lagi. Perhatiannya amat besar untuk menulis sesuatu tentang seseorang yang dikenalnya dengan baik saat orang itu meninggal dunia. Semoga demikian pula dalam berbagai group, website atau perorangan dalam dunia maya ini, ada banyak yang bersedia menulis tentang beliau hari-hari belakang ini, guna mengantar kepergiannya. Saya sendiri belum pernah bertemu muka, tapi kami pernah berhubungan lewat email. Saya masih ingat sekitar tahun 2005, saya menanyakan tentang pengetahuannya berkaitan dengan tokoh DN Aidit (kakak kandungnya) dalam periode 1945 - 1948. Semua di jawabnya dengan jujur dan baik. Dia juga berterima kasih atas kiriman saya foto-foto DN Aidit dalam periode itu. Selamat jalan Pak Sobron, tulisan anda selalu saya kenang.

Dari dulu juga Jakarta sering banjir

Kalau kita bergunjing soal banjir Jakarta, apalagi sampai bikin Gubernur pusing. Itu sih bukan soal baru. Berbagai daerah disekitar Jakarta memang langganan banjir. contoh pada gambar diatas, sekitar lapangan Gambir (sekarang Monas) lagi kebanjiran. Sejumlah mobil mobil kuno sekitar tahun 20-an, terpaksa didorong karena mogok. Seperti biasa dari dulu, rupanya anak-anak kampung dapet rejeki nomplok kalau hujan mulai musim. Merka mendorong, kalau perlu sampai kerumah. Apakah saat itu berlaku hujan besar dan banjir lima tahunan ?. Kurang jelas. Tapi coba bayangkan, dikala jumlah penduduk Jakarta tidak sampai 1 juta, dikala hutan sekitar Bogor belum gundul, dikala daerah resapan belum jadi hutan beton, dan dikala pemerintah kolonial Belanda secara rajin menjaga sistim irigasi secara baik...kok bisa banjir di Jakarta. Apalagi sekarang ! Parah dan lebih parah lagi dimasa depan. Kadang sejarah mampu membuat kita belajar dari masa lalu. Sejarah kita selalu melayani anda. Terima kasih.

Pertemuan Drees-Sjahrir 1949

Oleh : H. ROSIHAN ANWAR
JANUARI 1949 terjadi hal-hal yang menunjukkan sulitnya perjuangan mencapai kemerdekaan dan kedaulatan. Pimpinan pemerintah Republik Indonesia berada dalam tahanan militer Belanda di Prapat dan di Bangka. Pada bulan itu pula PM Belanda Dr. Willem Drees berkunjung ke Jakarta. Tanggal 19 Desember 1948 Jenderal Spoor memimpin aksi militer kedua. Dalam waktu sekejap Yogya diduduki. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, Penasehat Presiden Sjahrir, Deputi Menteri Luar Negeri H. Agus Salim, Ketua Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) Mr Assaat, Menteri Pendidikan Mr Ali Sastroamidjojo, Sekretaris Negara Mr Pringgodigdo, Komodor Udara Suryadarma ditawan dan dibuang ke Prapat di Sumatra Utara dan Pulau Bangka.
Wakil Mahkota Agung dan mantan PM Belanda Dr. Louis Beel berpendirian bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada lagi. Tapi Dewan Keamanan PBB tidak berpendapat demikian. RI yang November 1946 berunding dengan Belanda di Linggajati dan diakui berkuasa de facto di Jawa dan Sumatra tidak hilang begitu saja. PM Belanda Drees melihat gengsi internasional para pemimpin republik yang ditahan oleh militer Belanda malahan meningkat. Dewan Keamanan menyerukan supaya Soekarno-Hatta dibebaskan dan dikembalikan ke Yogya, kemudian usaha penyelesaian konflik Indonesia-Belanda dilanjutkan di bawah supervisi Dewan Keamanan PBB. Dreees mengunjungi Jakarta buat kedua kalinya. Yang pertama kali tahun 1947, ketika dia bertemu dengan PM Sjahrir.
Petang hari, 18 Januari 1949 dalam hujan gerimis Sjahrir tiba di lapangan terbang Kemayoran Jakarta dari Medan. Sejak 19 Desember 1948 dia ditahan di sebuah rumah di Prapat bersama Soekarno dan H. Agus Salim, dan kemudian dibebaskan, balik ke Jakarta untuk bertemu dengan PM Drees pada malam itu juga. Di Kemayoran Sjahrir disambut oleh Dr P.J. Koets Direktur kabinet Gubernur Jenderal Belanda dan oleh sejumlah wartawan luar dan dalam negeri. Saya hadir sebagai Pemred Pedoman. Berjalan di samping anak angkatnya Lily (kelak Ny. Lily Sutantio) Sjahrir tidak memberikan keterangan kepada pers yang menunggu. No comment, kata eks PM Republik Indonesia (1945-47).Sebelum bertemu Drees di Istana, Sjahrir bicara dengan Prof. Dr. Supomo, anggota delegasi perundingan Republik. Dia memberikan jaminan kepada Supomo tidak akan memulai perundingan dengan Drees atau orang-orang federal (Anak Agung dkk.), sebelum para pemimpin RI yang ditahan telah dibebaskan, dan sebelum dipulihkan posisi mereka selaku Pemerintah RI. Ketika itu saya tidak punya informasi tentang isi pembicaraan Drees-Sjahrir. Tapi baru-baru ini Prof. Dr. Bambang Hidayat dari Observatorium Bosscha Lembang memberi saya buku Vier Jaar Nachtmerrie (Empat Tahun Mimpi Buruk), karangan Mans Daalder (2004). Di dalam buku itu terdapat isi pembicaraan Drees-Sjahrir. Terlebih dahulu Sjahrir menegaskan dia datang "sebagai perorangan di luar kalangan pemerintahan republik". Ia pernah sesaat berpikir untuk tidak lagi mengurus masalah Indonesia, akan tetapi akhirnya berpendapat bahwa masalah itu sekarang begitu penting hingga dia tidak bisa dan tidak boleh menjauhkan diri.Drees yang didampingi oleh Michiels Verduynen, Dubes Belanda di London, menegaskan, kepentingan yang mereka berikan terhadap perundingan antar-Indonesia (federal dengan republikein). Ia menjelaskan jadwal penyerahan kedaulatan yang telah disampaikan oleh Belanda kepada PBB. Sjahrir berkata "Tidak satu pun dari kedua pihak memperoleh keuntungan, apabila mereka tetap seratus persen tinggal berdiri berhadap-hadapan". Dia tidak ingin dalam pembicaraan ini menyalahkan salah satu dari kedua pihak. Akan tetapi dia tidak bersedia mengadakan kewajiban ikatan tanpa persetujuan dari kabinet Hatta yang republikein (hal. 306). Drees ingin bicara dengan Hatta. Pegawai tinggi A.W.C. Giabel pergi ke Bangka untuk mengatur pertemuan. Hatta menghargai kontak dengan Drees, tapi dia tidak pergi ke Jakarta, karena kunjungan Wapres RI ke ibukota Indonesia bisa ditafsirkan sebagai penyerahan diri . Kesan demikian harus dihindarkan, karena kartu RI di Dewan Keamanan PBB sedang dalam keadaan bagus. Giebel menawarkan kepada Hatta untuk terbang dengan pesawat militer ke Jakarta dan kembali dengan cara serupa ke Bangka. Hatta menolak, karena kunjungannya kepada Drees tidak dapat dirahasiakan. Hatta di jalanan akan segera dikenal orang di mana-mana. Tapi dia mau bertemu di mana saja, kecuali di Jakarta, Giebel masih berusaha mengatur pertemuan Singapura. Itu pun gagal. Drees balik ke Negeri Belanda tanggal 20 Januari 1949. Drees tidak berhasil dalam misinya ke Indonesia. Sjahrir tidak kembali ke Prapat. Soekarno tidak senang. Sjahrir dianggap "mengkhianati perjuangan". Suasana di Prapat sudah agak lama tidak baik. Sjahrir mengecam Soekarno yang meminta kemeja Arrow kepada pengawal Belanda. Sjahrir menyuruh Soekarno tutup mulut. Soekarno lagi di kamar mandi bernyanyi-nyanyi lagu "One day we were young....." Soekarno jengkel karena pada hematnya ketiadaan respek Sjahrir terhadap presiden. Begitulah ceritanya dari bulan Januari tahun 1949.***
Penulis, wartawan senior Indonesia

Mbah Paikem istri Opa de Graaf

Dua foto kenangan ini dikirim oleh seorang wanita Indo bernama Constance Kramer untuk semuah majalah elektronik Indo di Belanda. Keterangannya hanya menyebutkan bahwa Wanita yang menggendong bayi pada foto 2 bernama Maria Paikem. Dia adalah wanita Jawa yang dikawin Lieuwe de Graaf (kanan). Mbah Paikem adalah nenek dari Constance yang saat itu masih kecil (tampak dia difoto ini sedang dipegang sang kakek). Mbah Paikem sekarang masih hidup dan berumur 92 tahun, sedangkan Opa de Graaf meninggal ketika berumur 72 tahun. Hubungan para keluarga Indo ini merupakan kenyataan dan muncul akibat keberadaan Kolonial Belanda di Indonesia. Dalam foto ke 1 tampak Ibu Paikem dimuka rumahnya di Belanda, bersama kucing dan anjing kesayangannya

Tentara Pembela Tanah Air (PETA).

Pada tahun 1945 dapat dihimpun kekuatan militer Indonesia sebesar 66 batalyon di Jawa dan 3 batalyon di Bali (Baca Himawan Soetanto, "Yogyakarta") Di Sumatera sempat dihimpun 20.000 personil. Pembentukan PETA banyak dikaitkan dengan Poetera (organisasi dengan kepanjangannya Poesat Tenaga Rakyat). Para bekas anggota PETA, tidak pernah mau mengakui bahwa Organisasi Militer ini dibubarkan. Mereka menyebutnya sebagai sebagian besar kemudian mengabdikan dirinya kedalam BKR. Bung Hatta pernah mengingatkan bahwa sejak Mei 1945 dalam sidang BPUPKI, sudah dipikirkan agar PETA menjadi "Sendi Angkatan Perang Kita". Rancangan ini diserahkan pada Otto Iskandar Dinata (anggota BPUPKI yang mengetuai Badan Pembantu Prajurit). Tapi melihat gerakan perlawanan (antara lain di Blitar dan Pengalengan) dan adanya tanda-tanda kerjasama PETA dan Mahasiswa, maka sesudah rapat Daidanco di Bandung tanggal 15 Agustus 1945, PETA dilucuti dibeberapa tempat termasuk Jakarta. Kemudian dilanjutkan dengan pembubaran secara menyeluruh. Dalam surat menyurat Hatta dan Nasution, Pak Nas berani mengatakan kita memiliki tenaga terlatih sebanyak 150.000 orang (mungkin sebagian adalah PETA) dan peralatan untuk 4 - 5 Divisi. Hatta menepis pendapat ini dan berkata : "Ini suatu realitet yang tidak bisa diubah dengan angka-angka. Oleh karena itu", sambung Hatta, "RI membangun tentara dari bawah dengan berangsur-angsur" Usaha Hatta antara lain memerintahkan kepada Kaprawi (bawahan Kasman S), namun Kaprawi tidak berhasil melakukan kontak dengan Suprijadi yang diangkat Menteri Keamanan dalam kabinet pertama RI. Maka, kata Hatta lebih lanjut, data tentara berapa Daidang (batalyon) PETA seluruh Jawa saja tak ada pada para perwira PETA, termasuk Kasman, Abdul Kadir, Djokosuyono, Kaprawi, dan Sutjipto. Keterangan pihak Jepang sendiri mengaburkan. Ada yang bilang 40, ada pula yang mengatakan 80 batalyon. Oleh karena Kaprawi tidak berhasil, maka Hatta memerintahkan Daan Jahja dan Soebianto untuk mempersiapkan pembentukan BKR. (Deliar Noer, Mohammad Hatta, Biografi Politik). Demikian semoga tulisan ini ada gunanya. (gambar atas Tentara PETA sedang latihan di Bogor th 1944).

Peristiwa Westerling 60 th yang lalu

Dalam rangka memperingati 60 tahun peristiwa Westerling di Sulawesi Selatan (Desember 1946-Januari 1947) VPRO sebuah stasiun TV Belanda menyajikan acara "Andre Tijden" dengan judul "Celebes". Program TV yang dibagi dua ini yaitu Deel 1, tanggal 11 Januari 2007 dan Deel 2 tanggal 18 Januari 2007, pada dasarnya tayangan dokumenter menurut versi Belanda tentang peristiwa pembantaian Sulawesi selatan oleh Kapten Raymond Weasterlin. 3 orang anggota Speciale Troepen masing, masing H.van Groenendal, van Haalen dan J van Goetem, secara bergantian diwawancarai. 2 orang pelaku yaitu Westerling sendiri dan pembantu letnan Vermeulen yang sudah almarhum, penjelasannya diambil dari rekaman lama. Sepintas ada hal-hal baru yang secara berani diungkapkan VPRO, yaitu tindakan kekejaman pihak Depot Speciale Troepen DST) dibeberapa desa dibuktikan menembak mati penduduk seenaknya dengan alasan Rampok dan Bandit serta extrimist. Beberapa kali Westerling muncul, misalnya ketika masih cukup muda dengan kepala lengkap berambut, sudah tua dan botak dan yang mungkin belum banyak orang tahu, dia juga punya kemampuan menyanyi untuk keperluan opera. Suaranya tinggi dan sedikit bariton. Saat menyanyi, dalam film hitam putih, tidak seperti biasa dia tidak berkumis dan tidak berjenggot. Acara TV ini bisa di Download, kalau memungkinkan. Gambar atas pasukan DST dan Kapten Westerling di Sul.Sel.

Tan Malaka dizholimi bangsanya sendiri ?

Kalau berbicara tentang Tan Malaka, saya selalu terharu. Bagaimana bisa orang yang telah berjasa bagi Indonesia ini, saat kita bersama-sama menyelenggarakan “Revolusi Kemerdekaan”, dia dizholimi bangsanya sendiri !. Sebuah uraian kejadian yang tidak masuk akal ?. Padahal Tan berjuang jauh sebelum Indonesia merdeka. Idenya banyak yang menginspirasi pejuang Indonesia lainnya, seperti Soekarno, Adam malik, Chairul Saleh, Soekarni, bahkan Jenderal Soedirman dan Sjahrir.
Dalam bukunya “dari penjara ke penjara”, Tan bercerita tentang penderitaannya berkelana dari penjara ke penjara. Untuk pertama kali dirinya ditangkap di Madiun atas perintah Amir Syarifudin Menteri pertahanan RI. Ini terjadi pada tanggal 17 Maret 1946. Dia dibawa ke Tawang Mangu dan disana diberlakukan sebagai tahanan rumah selama 3 bulan lebih. Bersamanya adalah Abikusno Tjokrosuyoso, Soekarni dan Mohammad Yamin. Saat terjadi peristiwa penculikan Perdana Menteri Syahrir pada tanggal 27 Juni 1946 maupun peristiwa 3 Juli 1946, Tan Malaka Cs berada di Tawang Mangu. Dan menurut pengakuannya dia tidak ada sangkut pautnya pada kedua peristiwa tersebut yang terkait pada nama-nama seperti Jenderal Mayor Soedarsono, Mr Budyarto, Mayor AK jusuf, Iwa Kusumasumantri, Mr Ahmad Soebardjo dan Dr Buntaran. Hubungannya Cuma sebatas sesama anggota Persatuan Perjuangan saja dengan mereka. Persatuan Perjuangan (PP) adalah kelompok politik yang tidak sudi menerima perundingan Indonesia-Belanda yang merugikan Republik Indonesia. Persatuan perjuangan memiliki dasar perjuangan yaitu yang namanya "Minimum Program". Tapi Pemerintahan sayap kiri, tetap saja melakukan perjuangan diplomasi yang amat merugikan itu. Kalau dalam Linggajati (1947), Republik tinggal hanya terdiri dari Jawa, Madura dan Sumatra, maka dalam Renville (1948) lebih parah lagi. RI hanya sebagian kecil Jawa dan sebagian Sumatera. Untuk inilah PP berjuang agar RI tidak lebih terpuruk lagi, padahal Belanda sudah berhasil memunculkan negara Federal seperti halnya Negara Indonesia Timur. PP berjuang dibidang politik untuk memprotes kebijaksanaan Pemerintah itu. Maka Pemerintah menjadi mersa dihalang-halangi PP. Tidak ayal lagi, Pemerintah merasa terganggu. Merasa bahwa gerakan melawan Pemerintah ini didalangi Tan Malaka, Pemerintah sayap kiri yang awalnya dipimpin Sjahrir kemudian Amir Sjarifudin, segera membuat pernyataan bahwa peristiwa 3 Juli yang tujuannya untuk merobohkan Pemerintah adalah sebuah gerakan yang dipimpin Tan Malaka. Pada tanggal 6 Juli 1946, Tan Cs dibawa dari tahanan rumah Tawang Mangu menuju banyak tempat. Mulai dari Solo, Yogyakarta, Mojokerto, Magelang, Ponorogo dan Madiun. Sidang perkara tuduhan makar pada komplotan ini, baru berlangsung pada bulan Februari 1948. Dan atas grasi Presiden, pada tanggal 17 Agustus 1948, semua tahanan di bebaskan. Tan Malaka sendiri baru dibebaskan pada tanggal 16 September 1948 dari Penjara di Magelang. Tidak banyak yang terungkap peristiwa demi peristiwa yang terjadi atas dirinya sesudah tahun 1948. Kecuali nanti pada bulan Juli tahun 1949, muncul berita disurat khabar nasional maupun internasional bahwa Tan Malaka telah dieksekusi. Misalnya pada berita Majalah Times tertanggal 4 Juli 1949 muncul tulisan : "The Republicans dressed up their account of Tan's execution with details. Tan, they said, was executed by a firing squad April 9, near Blitar, in East Java. The Republicans also reported that they had executed three other Communist chieftains: former Premier Amir Sjarifoedin, R. M. Suripino, a former Republican diplomat, and a Communist Party secretary named Hadjono". Kekuasaan apakah yang telah mengadilinya dan menghukum matinya itu ?. Kalau dilihat saat itu Pemerintah RI belum kembali ke Yogya. Dan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera yang berpusat di Bidar Alam, apa mungkin mampu melakukan Mahkamah Peradilan Luar Biasa bagi seorang pejuang setingkat Tan Malaka ?. Kalau saja Soekarno yang sedang di buang di bangka sampai Juli 1949, sudah kembali berkuasa, tentu eksekusi ditepi Kali Brantas tersebut tidak akan terjadi. Dia pasti membela orang yang dianggap gurunya tersebut. Sutan Malaka jasadnya tidak pernah dihargai sepantasnya dan tanpa kuburan.
(Foto atas, Tan Malaka kiri dan 2 orang sahabatnya, Soekarni dan Nyonya Mangunsarkoro.

Inmemorium Prof.Miriam Budiardjo

Tidak banyak orang yang menyadari bahwa Prof Miriam Budiardjo pada tanggal 8 Januari 2007, telah tiada. Tepatnya jam 14.10, Guru Besar Ilmu Politik yang sedang dirawat di Rumah Sakit Medistra Jakarta, meninggal dunia setelah menderita sakit untuk beberapa lama. Beliau adalah putri dari Prof Dr KRT Saleh Mangudiningrat, Adik dari Siti Wahyunah Syahrir atau dikenal sebagai Poppy Sjahrir. Dan juga adik dari Dr Soedjatmoko serta kakak dari Dr Nugroho Wisnumurti. Suami dari Ibu Meriam adalah Mr Ali Boediardjo seorang tokoh kenegaraan yang beberapa kali menjabat dalam Pemerintahan, sebelum membuka kantor pengacara sendiri bernama Biro Konsultan Hukum Ali Budiardjo & Associates. Dalam periode Revolusi Kemerdekaan, salah satu jabatan yang pernah diemban Ibu Meriam adalah staf pada kedutaan besar Republik Indonesia di New Delhi India. Saat itu duta besar kita dijabat oleh Dr Soedarsono, ayah dari Menteri Pertahanan Yuwono Soedarsono. Dalam foto, nampak Ibu Miriam bersama kawan-kawan di India dalam rangka resepsi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 4 pada tanggal 17 Agustus 1949. Tampak dari kiri kekanan : M.Sabir, Aboe Bakar Loebis, Miriam Budiardjo (saat itu masih bernama Miriam Saleh), May.Jend Abdoel kadir, Dubes Dr Soedarsono, BA.Ubani, M.Moein, dan A.Moehardjo. (dari buku Kilas Balik Revolusi oleh Aboe bakar loebis)

Mohammad Hatta Indonesia's other hero of independence

Time Magazine Nov. 5, 2006 By Emil Salim
Indonesia's struggle for independence is typically identified with one larger-than-life figure: the irrepressible Sukarno—proud, charismatic, a firebrand orator, but also capricious and wont to personal mood shifts that would jostle the country. While Sukarno was the flamboyant face of the fight to liberate Indonesia from Dutch rule, he was only one-half of a tandem that was a study in contrasts. Sukarno's cohort was Mohammad Hatta, studiously humble, deeply Muslim yet open to all faiths, and unfailingly direct. Indonesians may worship Sukarno, Indonesia's first President, but they love his former deputy Hatta, not just for what he did for his country but for what he, rather than Sukarno, still represents. Today, 26 years after his death, Hatta remains a symbol of what Indonesia aspired to become but has yet to fully achieve: an egalitarian and tolerant land with dignity for all.
That was Hatta's goal, and the path to it first required shaking off the colonial yoke. Hatta was born on Sumatra in 1902, but moved to the Netherlands as a student in 1921 and spent more than a decade there. During that period, he created the Indonesian Association in the Netherlands, at a time when just saying the name Indonesia was a radical act (the Dutch called the archipelago Netherlands Indie). He launched a "non-cooperation" campaign in the Netherlands, which drew the attention of nationalists in Indonesia like Sukarno. In 1927, the Dutch imprisoned Hatta for being antigovernment. The charges didn't stick; Hatta was released and went back to his studies in Rotterdam. He returned to Indonesia in 1932, organized a political movement against the Dutch, and spent eight of the next 10 years in jail. When the Japanese ousted the Dutch in 1942, Hatta was freed because the Japanese wanted his and Sukarno's help to run the sprawling archipelago. They went along, all the while putting together a shadow administration for the day the Japanese would themselves surrender. In the run-up to independence in August 1945, Hatta persuaded Islamic leaders to drop their demand that the President had to be Muslim and that shari'a law be enacted for Muslim citizens, and enshrined in the constitution the recognition of other religions and the rights to assembly and expression.
Ten years later, Hatta broke with Sukarno. I was a student leader at the time and he gave me and 11 of my associates the news firsthand on the verandah of his official residence in Jakarta. Hatta opposed Sukarno's increasing authoritarianism and his strategy of playing off nationalists, communists, Islamists and the military against one another—which Hatta believed would bring the nation grief. It did. In 1965, a major-general called Suharto used the chaos created by such intrigue to seize power in a bloody coup—some half a million people died—to prevent an alleged communist takeover.
Hatta went on to teach economics and politics at a university in Yogyakarta, but continued to criticize policies he felt were detrimental to Indonesia, under both Sukarno and Suharto. He spoke out against corruption, poor governance, a weak judiciary, the gap between rich and poor. Today, Indonesia has progressed on all these fronts, but not so far as to be able to do without a Hatta. When he died in 1980 at the age of 77, he was buried not in the Heroes Cemetery in Jakarta but, as he requested, a few kilometers away in a common graveyard. I remember watching as thousands lined up, with tears in their eyes, to pay their respects to the country's first truly democratic leader.

Photograph : Dwitunggal visit East Java, April 1946

New Man, Old Demands

Time Magazine Nov. 26, 1945
Britons and Indonesians still killed each other in The Netherlands East Indies last week. They did not know quite how to stop.The British got Dutch and Indonesian leaders together in Batavia for an in conclusive peace talk. The Dutch had refused to deal with President Soekarno of the "Indonesian Republic" because he collaborated with the Japs. So Soekarno, while keeping nominal power, took a back seat and a new Premier appeared. The new Indonesian leader is small (4 ft. 10½ in., 100 lbs.), scholarly, socialistic Sjahrir, 36. He met his Dutch wife while studying law at Amsterdam, later saw her packed back to Holland when the Dutch exiled him for nationalist activities. He has never seen their twelve-year-old son. Sjahrir was kept in exile until 1942. During the Jap occupation he grew pineapples and helped organize the resistance movement.At the Batavia peace talk, Sjahrir demanded at least a guarantee of eventual independence. The Dutch would not give it. Further talks were scheduled, though agreement seemed remote. Meanwhile, the British seized Semarang in central Java after nationalists murdered three officers there. At Surabaya Britain's Indian troops inched forward after nine days of bitter fighting.

Bung Karno muncul pada cover Time 23 Desember 1946

23 Desember 1946, 60 tahun yang lalu, Presiden Soekarno muncul sebagai Cover majalah Time. Cover Storynya oleh TIME Correspondent Robert Sherrod diceritakan : Soekarno seorang Indonesia dengan tinggi badan 5 ft 8 in, dengan wajah pribumi terhitung ganteng. Bahasa Indonesianya begitu baik sehingga mendapat julukan si Kamus Indonesia. Dia adalah seorang Orator dimana Sherrod telah mengirim gambar untuk kulit muka. Pada gambar ini, tampak Soekarno sedang berpidato dihadapan 5.000 orang wanita. Pada umumnya dia berpidato sekitar 65 menit. Kadang dipakainya sebuah kaca mata baca untuk membaca sebuah tulisan. Saya belum pernah melihat seorang orator yang dengan mudahnya dan meyakin mempengaruhi para pendengarnya. Soekarno berpidato pada awal secara lambat dilanjutkan bagai sebuah senapan mesin. Terkadang dia menjulurkan jarinya kearah para pendengar, kemudian bertolak pinggang lalu mengurangi nada suaranya. Para pendengar yang penuh ketertarikan, tertawa bersamanya, serius mendengarkan, bersimpati padanya saat dikatakannya dirinya baru saja sembuh dari sakit sehingga perlu menggunakan mantel (mantel dilepas sesudah setengah jam kemudian). Salah satu pidatonya :”Idealnya kita memiliki mobil untuk setiap orang. Saya baru saja menerima surat dari seorang gadis yang bercita-cita menjadi pilot pesawat udara. Itu bagus, cantumkan cita-citamu setinggi bintang dilangit. Kita bisa tertawa, kita bisa makan, pada suatu hari nanti kita juga punya pakaian. Tapi cita2 kita sukar tercapai secara mudah. Kita harus berjuang untuk itu ! “. Pabila selesai berpidato, para pendengarnya menyanyikan sebuah lagu kebangsaan “Indonesia Raya” Nadanya mengambil dari lagu Boola, Boola. Refrainnya adalah : “Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, Disanalah aku berdiri, menjadi pandu ibuku”….Pada setiap akhir pidatonya, tangannya lalu dikepalkan dan dengan suara geledek diucapkannya : “Merdeka, Merdeka, Merdeka !”. Para pengikutnya segera mengikuti berteriak kata yang sama. Kata ini terpampang pada papan propaganda, seperti halnya “Heil Hitler” dalam propaganda Nazi. Soekarno saat itu diberi gelar “Bapak Kemerdekaan” Tulisan ini secara singkat juga menjelaskan riwayat hidup Soekarno, mulai dari masa kecil, mahasiswa ITB dan kemudian terjun kedunia politik, dan akhirnya jadi Presiden RI yang pertama.

Sebelum menikah dengan Hartini. Soekarno tidak melakukan Poligami

Dalam bukunya "Mohammad Hatta, memoir", Bung Hatta yang ayah Menteri Peranan Wanita Meutia Hatta ini bercerita soal proses perkawinan Soekarno dan Fatmawati pada zaman Jepang : "Pada suatu waktu aku dengar berita, bahwa Soekarno akan kawin lagi dengan seorang anak didiknya di Bengkulu, yang namanya yang asli diubah menjadi Fatmawati. Wanita ini tidak lama lagi akan datang ke Jakarta. Alasan Soekarno ialah bahwa Ibu Inggit tidak dapat mempunyai anak lagi, sedangkan Soekarno ingin mempunyai turunan. Menurut Kyai Mansur, mungkin Ibu Inggit tidak berkeberatan, sebab ia sendiri kenal Fatmawati. Waktu di Bengkulu, Fatmawati sering datang ke rumahnya dan sering pula bergaul dengan dia. Malahan dipandangnya sebagai anaknya sendiri. Dalam pada itu, atas petunjuk Soekarno, Shimizu dapat mengusahakan, supaya Pegangsaan Timur 56 dapat ditentukan untuk rumah kediaman Soekarno. Ibu Inggit masih tinggal di rumah di pojok jalan Oranye Boulevard dan jalan Mampang. Pada suatu hari Soekarno datang ke kantorku, mengatakan kepadaku, bahwa ia terpaksa bercerai dengan Inggit, tetapi beberapa syarat yang berhubungan dengan perceraian itu dibuat di muka anggota empat serangkai lainnya. Aku menjawab bahwa apabila perceraian itu tidak dapat dihindarkan, aku bersedia, syarat-syarat akibat perceraian itu dibuat oleh empat serangkai pada kantorku itu. Harinya kami tentukan keesokan harinya, kira-kira jam 10 pagi dan Soekarno akan memberitahukan kepada Dewantoro dan Kiayi Mansur. Keesokan harinya pada jam 10 pagi kami bersidang dikamarku. Syarat itu ialah : 1. Soekarno akan memberi belanja hidup saban bulan kepada Inggit selama hidupnya. 2. Soekarno akan membelikan sebuah rumah di Bandung untuk kediaman Inggit seumur hidupnya. Kedua syarat itu dibuat dimuka empat serangkai dan ditanda tangani oleh empat serangkai masing-masing. Aku kira syarat itu tidak berat dan masuk akal. Soalnya ialah siapa yang akan mengawasi bahwa kedua syarat itu dilaksanakan oleh Soekarno ?". Shimizu adalah kepala pusat propaganda bala tentara Jepang ke 16 yang amat berkuasa untuk membagi-bagi rumah tinggalan Belanda. Oranye Boulevard adalah jalan Diponegoro sekarang dan jalan Mampang adalah jalan Tjikditiro sekarang. Empat serangkai adalah istilah kelompok para pemimpin Indonesia dizaman Jepang yang dijuluki oleh Soekardjo Wirjopranoto pimpinan surat kabar Asia Raya. Mereka adalah Soekarno, Hatta, Kiayi Mas mansur dan Kihajar Dewantoro. Foto atas : Hari Ibu tanggal 22 Desember 1947 bertempat dialun-alun Yogya. Tampak baris depan, dari kiri kekanan Bu Dirman, Bu Fatmawati, Pak Dirman dan Presiden Soekarno. Sedang berpidato Ibu SK Trimurti.

HBN tgl 19 Desember 1948 bukan hanya lahirnya PDRI

Kelahiran Pemerintah Darurat R.I (PDRI) Ditetapkan sebagai Hari Bela Negara (HBN). Presiden SBY mengeluarkan Keppres, tgl 19 Desember sebagai Hari Bela Negara. Keppres itu diungkapkan dalam sambutannya pada Hari Nusantara ke-7, Senin (18 Des ‘06), di Pelabuhan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Bungus Padang. Presiden menyampaikan diluar teks, sebagai apresiasi perjuangan PDRI tahun 1948 yang memiliki arti penting bagi keutuhan NKRI. "Ditetapkannya tgl 19 Desember karena di saat itu pemerintahan Yogyakarta tidak berjalan. PDRI membuktikan NKRI masih ada. Artinya, PDRI merupakan bagian dari sejarah", tandas Yudhoyono. Ditetapkannya HBN, bukan sekadar hari bersejarah bagi masyarakat Sumbar, namun juga bagi seluruh rakyat Indonesia . Menanggapi Keppres tersebut, Gubernur Sumbar H Gamawan Fauzi merasa bahagia. "Ternyata usulan masyarakat Sumbar soal HBN sudah ditandatangani, Kami merasa bahagia dan bangga atas ditetapkannya HBN".Namun sangat disayangkan penetapan HBN kurang dipersiapkan dengan baik, sehingga makna sejarahnya tidak nampak secara jelas. Misalnya mengenai tanggal 19 Desember 1948 bukanlah hari berdirinya PDRI di Bukit Tinggi. PDRI didirikan di perkebunan Teh Halaban pada tanggal 22 Desember 1948. Jadi kalau tanggal 19 Desember dianggap HBN, maka yang dimaksud bukanlah PDRI, tapi “Perintah Kilat Panglima Besar Soedirman”dan radiogram Pemerintah Yogya yang tidak pernah diterima oleh orang-orang yang kemudian mendirikan PDRI. Namun PDRI tetap berdiri karena sudah direncanakan lama. Kalau sewaktu-waktu Belanda melaksanakan Aksi Polisionilnya yang ke II, maka Pemerintah Darurat harus dibentuk. HBN tidak salah juga, karena hari bersejarah menghadapi serangan militer Belanda ke Ibu Kota Yogya dan wilayah RI lainnya, Rakyat Indonesia diseluruh tanah air serentak mengadakan upaya “Bela Negara”. Dengan urut-urutan : Melaksanakan Perang Gerilya Rakyat Semesta secara fisik dipimpin Panglima Besar Soedirman, diseluruh tanah air untuk mempertahankan NKRI yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. Menyelenggarakan perjuangan diplomasi diluar negeri khususnya di PBB dipimpin oleh Nico Palar dan Pembentukan PDRI berdasarkan surat mandat Pemerintah Yogya dengan ketua Mr Sjafroedin Prawiranegara. PDRI penting, karena tanpa PDRI, keabsahan pejuangan fisik dan diplomasi yang dilakukan rakyat Indonesia menjadi dipertanyakan. Foto atas : Rumah ketua PDRI Sjafroedin Prawiranegara di Bidar Alam yang dipergunakan juga untuk kantor pemerintahan.

Kemitraan menyeluruh Indonesia-Belanda

Seperti pernah diberitakan oleh Men.Lu Hasan Wirayuda ketika berpidato dalam peringatan 60th Perundingan Linggajati di Kuningan tanggal 11 November 2006, bahwa Men.Lu Bernard Bot akan datang ke Indonesia pada bulan Desember 2006 dan bersama Men.Lu RI akan menandatangani sebuah leter of Intent dalam rangka menuju kesepakatan menyeluruh atau Comprehensive Partnership. Dibawah ini adalah laporannya yang dibuat oleh wartawan Radio Nederland Aboeprijadi Santoso.
----------------------------------------------------------------------------
Menteri Luar Negeri Belanda Bernard Bot dalam kunjungan kerjanya di Indonesia, bersama rekannya Hassan Wirajuda, telah menandatangani sebuah Letter of Intent, Naskah Pernyataan Kehendak, di Yogyakarta. Sebelumnya Menlu Belanda berada di Bali untuk mengenang 200an korban bom Bali, termasuk empat warga Belanda. Naskah Pernyataan Kehendak kedua negara akan dikembangkan menjadi suatu pernyataan bersama tentang "comprehensive partnership" atau kemitraan menyeluruh, yang akan ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan PM Jan Peter Balkenende, pertengahan tahun depan di Den Haag. Inilah puncak hubungan yang dua negara yang berbagi sejarah yang panjang, tetapi sekarang ingin melongok jauh ke depan.
Belum pernah dua menteri Belanda dan Indonesia saling berkunjung dan tatap muka begitu sering seperti Menlu Bernard Bot dan rekannya Hassan Wirajuda, dan juga sejumlah menteri kedua negara lainnya. Intensitas yang tinggi dan hangat itulah, yang kini membuahkan pernyataan itikad kerjasama menyeluruh. Demikian Menlu Hasan Wirajuda.
Hassan Wirajuda: "Dalam rangkaian konsultasi yang begitu intensif, kami sepakat untuk mengembangkan hubungan bilateral Indonesia ke arah suatu kemitraan menyeluruh, comprehensive partnership. Pada hari ini kami menandatangani dokumen letter of intend atau naskah kesepakatan untuk merampungkan dan menandatangani dokumen comprehensive partnership pada tahun depan. Dengan comprehensive partnership kita maksudkan upaya mengembangkan dan memperdalam, to expand and deepen berbagai aspek hubungan bilateral Indonesia-negeri Belanda. Bayangkan ini suatu tingkatan hubungan yang tidak hanya menyeluruh tapi juga menandakan pentingnya hubungan bilateral kedua negara."
Rekan Hassan, Menlu Bernard Bot, juga tak lupa menekankan hangatnya hubungan kedua negara. Apalagi, sebagai orang yang lahir di negeri ini, saya merasa memiliki perasaan khusus dengan Indonesia ini, katanya.
Bernard Bot: "Kunjungan terakhir saya ke Indonesia 17 Agustus 2005 menandai perubahan dalam hubungan antara dua negara. Sangat penting untuk tidak melihat ke belakang pada apa yang sudah terjadi, melainkan melihat ke masa depan untuk mencari tahu apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki hubungan yang sudah sangat baik ini antara dua negara. Saya bahagia hari ini kita dapat menandatangani nota kesepahaman yang sangat penting ini, karena menandakan awal hubungan baru di atas hubungan yang telah kami jalin, yang telah kami jaga tahun-tahun belakangan."
Yang juga penting, perluasan hubungan kedua negara ini juga akan mencakup bidang kerjasama agama. Menlu Bot mengakui pentingnya Indonesia sebagai negara demokratis yang bermayoritas Muslim sebagai pemain politik global
Bernard Bot: "Indonesia merupakan negara Islam terbesar dengan lembaga-lembaga demokratisnya. Ini menandakan bahwa Islam adalah agama perdamaian. Apabila negara-negara seperti Belanda dan Indonesia bisa bekerja sama, kami bisa menunjukkan kepada negara-negara lain di dunia bahwa di masa mendatang kami ingin membangun kerjasama antar agama. Selain itu kami juga ingin menunjukkan bahwa benturan antar peradaban tidak perlu. Malah sebaliknya, yaitu bahwa kami bisa bekerjasama untuk dunia yang damai."
Jakarta tentu gembira dan terpuji karena pandangan dan niat politik globalnya yang menentang dan memerangi "clash of civilization" yaitu benturan antar peradaban, kini juga disambut Belanda, negara yang menjadi jembatan penting Indonesia dengan Uni Eropa.
Laporan ini ditulis oleh wartawan Radio Nederland : Aboeprijadi Santoso