PERTEMPURAN MAKASSAR 1950

PERTEMPURAN MAKASSAR 1950
Usai Penyerahan Kedaulatan (Souvereniteit Overdracht) pada tanggal 27 Desember 1949, dalam negeri Republik Indonesia Serikat mulai bergelora. Serpihan ledakan bom waktu peninggalan Belanda mulai menunjukkan akibatnya. Pada umumnya serpihan tersebut mengisyaratkan tiga hal. Pertama, ketakutan antek tentara Belanda yang tergabung dalam KNIL, yang bertanya-tanya akan bagaimana nasib mereka setelah penyerahan kedaulatan tersebut. Kedua, terperangkapnya para pimpinan tentara yang jumlahnya cukup banyak dalam penentuan sikap dan ideologi mereka. Utamanya para pimpinan militer didikan dan binaan Belanda. Terahir, masih banyaknya terjadi dualisme kepemimpinan dalam kelompok ketentaraan Indonesia antara kelompok APRIS dengan kelompok pejoang gerilya. Walaupun sejak bulan Juni 1947 Pemerintah RI telah mengeluarkan kebijaksanaan bahwa segenap badan kelaskaran baik yang tergabung dalam biro perjoangan maupun yang lepas berada dalam satu wadah dan satu komando yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ketiga hal tersebut semakin mengental pada daerah yang masih kuat pengaruh “Belandanya”. Salah satu daerah dimaksud adalah wilayah Sulawesi Selatan. Tiga peristiwa di tahun 50 yang terjadi dikota Makassar dan wilayah Sulawesi Selatan memperlihatkan kekentalan tersebut. Peristiwa pertama terjadi pada tanggal 5 April 1950 yang terkenal sebagai peristiwa Andi Azis. Peristiwa kedua yang terjadi pada tanggal 15 Mei 1950 dan ketiga yang terjadi pada tanggal 5 Agustus 1950. Dalam ketiga peristiwa tersebut yang menjadi penyebabnya selalu permasalahan mengenai kegamangan tentara KNIL akan nasib mereka. Sedangkan 2 peristiwa terahir menjadi tolak ukur dari kegamangan tersebut. Menteri Pertahanan RIS, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dalam pertemuan pers mengatakan bahwa tidak heran dengan terjadinya peristiwa paling ahir pada tanggal 5 Agustus 1950 (Sin Po 8/8/50). Rentetan ketiga peristiwa di Makassar tersebut agaknya selalu bermula dari upaya-upaya para anggota KNIL (kemudian dilebur dalam KL) untuk mengacaukan kehidupan rakyat di Makassar sekaligus berupaya untuk memancing tentara APRIS memulai serangan kepada mereka. Tidak kalah ikut menentukan suasana panas dikota Makassar adalah persoalan tuntutan masyarakat untuk segera menuju negara kesatuan. Tentu saja gerakan rakyat ini tidak saja terjadi di Indonesia Timur, tapi juga di Jawa Timur, Pasundan, Sumatera Timur dan berbagai daerah lainnya. Pemerintah RIS dalam hal ini atau setidaknya banyak fihak dalam kabinet dan Parlemen sangat memberi angin menuju Negara Kesatuan.Rencana kedatangan tentara APRIS ke Makassar nampaknya terlalu dibesar-besarkan semata-mata karena rasa takut akan menguntungkan fihak pemerintah pusat (RIS). Oleh karena itu bukan tidak mungkin pemberontakan Andi Aziz adalah rekayasa politik fihak KNIL akibat provokasi tokoh-tokoh anti RIS dalam pemerintahan Negara Indonesia Timur. Andi Aziz sendiri diyakini banyak fihak adalah seorang anggota militer dengan pribadi yang baik. Namun dalam sekala kesatuan militer KNIL di Sulawesi Selatan dirinya lebih condong sebagai boneka. Tampak bahwa Kolonel Schotborg dan jakasa agung NIT Sumokil adalah pengendali utama kekuatan KNIL dikota Makassar. Dari hasil pemeriksaan Aziz dalam sidang militer yang digelar tiga tahun kemudian (1953), saksi mantan Presiden NIT Sukawati dan Let.Kol Mokoginta tidak banyak meringankan terdakwa yang pada ahirnya dihukum penjara selama 14 tahun. Dalam persidangan tersebut terdakwa mengaku bersalah, tidak akan naik appel tapi merencanakan minta grasi kepada Presiden. Ketika sedang berlangsungnya pemberontakan Andi Aziz di Makassar, untuk mengantisipasinya Pemerintah RIS di Jakarta telah membentuk pasukan gabungan Expedisi Indonesia Timur. Pasukan ini terdiri dari batalyon ADRIS dari Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur didukung oleh AURIS, ALRIS dan Kepolisian. Sebagai pimpinan Komando ditunjuk Kolonel A.E Kawilarang Panglima TT Sumatera Utara. Ketika pasukan besar ini sedang dipersiapkan keberangkatannya, telah lebih dahulu diberangkatkan batalyon Worang yang tiba di Sulawesi Selatan pada tanggal 11 April 1950. Meskipun Worang tidak dapat langsung mendarat di Makassar tapi di Jeneponto yang letaknya 100 km keselatan, rakyat menyambutnya dengan sukacita. Sebuah foto yang disiarkan majalah Merdeka terbitan 13 Mei 1950 menggambarkan hal tersebut. Terlihat 3 orang anggota tentara APRIS yang berjalan menuju kerumunan massa dimana dilatar belakang tampak spanduk bertuliskan “ SELAMAT DATANG TENTARA KITA”. Pertempuran besar memang tidak terjadi antara pasukan APRIS Worang dengan KNIL di Makassar bahkan Andi Aziz ahirnya mau menyerah guna memenuhi panggilan Pemerintah Pusat di Jakarta meskipun telah melampaui batas waktu 4 X 24 Jam untuk mendapat pengampunan. Menyerahnya Andi Azis kemungkinan besar karena kekuatan pendukung dibelakangnya sudah tidak ada lagi yaitu Sumokil yang sudah terbang ke Ambon via Menado dan Kolonel Schotborg yang siap dimutasi untuk pulang ke Belanda. Setelah Andi Aziz menyerah, banyak tentara dari bekas infantri KNIL yang tidak tahu lagi siapa pemimpin mereka dan bagaimana nasib mereka selanjutnya. Sementara untuk bergabung dengan APRIS belum ada ketentuan karena belum ada peraturan resmi yang akan membubarkan KNIL (KNIL bubar tgl 27 Juli 1950). Tak heran mereka kemudian memprovokasi rakyat dan kemudian memulai serangan terhadap pos-pos tentara APRIS. Menjelang pertempuran yang terjadi antara pasukan KNIL dengan pasukan APRIS pada tanggal 15 Mei 1950 bermula ketika banyak anggota KNIL menurunkan bendera merah putih disekitar kampemen tempat anggota KNIL berdiam. Peristiwa penurunan bendera Sang Saka merah Putih itu terjadi bersamaan degan tibanya Presiden RIS Soekarno dikota Makasasar yang memulai lawatannya ke Sulawesi. Setelah Merah Putih diturunkan berlanjut dengan coretan tembok rumah rakyat dan spanduk disekitar kampemen KNIL berisi tulisan yang memojokkan Negara Republik Indonesia Serikat. Peristiwa ini juga kemudian berkaitan dengan ditembaknya seorang Perwira APRIS oleh tentara KNIL. Peristiwa diatas memicu ketegangan yang memunculkan ketidak sabaran anggota APRIS terhadap tindakan dan ulah provokasi KNIL. Rakyat yang diprovokasi tidak sabar menunggu komando untuk menyerang KNIL. Pasukan pejoang gerilya dibawah batalyon Lipang Bajeng dan Harimau Indonesia telah mempersiapkan diri untuk hal tersebut. Sementara tentara KNIL sudah semakin mengeras upayanya untuk menghancurkan kekuatan APRIS untuk menguasai Makassar. Maka pada tanggal 15 Mei 1950 terjadilah pertempuran besar dikota Makassar. Pasukan KNIL menyerbu barak-barak APRIS, membakar rumah rakyat, menghancurkan rumah dan toko-toko didaerah pecinaan. Sekitar Makassar penuh dengan api, bau anyir darah dan berbagai desing senjata. Serangan KNIL ini memang sudah diwaspadai APRIS. Tentara APRIS kemudian membalas serangan dan bersamaan dengan itu pasukan pejoang gerilya dari Batalyon Lipang Bajeng dan Harimau Indonesia telah turun dari dua kota pangkalan mereka di Polobangkeng dan Pallangga yang terletak disekitar kota Makassar. Seketika suasana medan laga telah berubah. Pasukan APRIS bersama dua batalyon pejoang tersebut dan rakyat Makassar menyerang balik tentara KNIL. Dalam keadaan demikian inilah Kolonel AH Nasution selaku Kepala Staf ADRIS bersama dengan Kolonel Pereira selaku Wakil Kepala Staf KNIL tiba di Makassar. Kedua pucuk pimpinan tentara ini kemudian meninjau keadaan dan berunding. Pada tgl 18 Mei 1950 wakil dari APRIS yaitu Overste Sentot Iskandardinata dan Kapten Leo Lopolisa berunding dengan wakil dari KNIL yaitu Kolonel Scotborg, Overste Musch dan Overste Theyman yang disaksikan oleh Kolonel AH Nasution serta Kolonel AJA Pereira. Perundingan menghasilkan dua keputusan penting yaitu dibuatnya garis demarkasi serta tidak diperbolehkannya kedua tentara APRIS dan KNIL untuk mendekati dalam jarak 50 meter. Untuk sementara keadaan dapat diamankan. Perundingan pertama ini detailnya menghasilkan persetujuan untuk melokalisir tentara KNIL ditiga tempat . Namun rupanya persetujuan dimaksud tidak ditaati. Antara menerangkannya sebagai berikut : “Tetapi persetujuan tinggal persetujuan. Maka pada hari selasa pertempuran mulai lagi berjalan dengan sengit. Pertempuran yang paling sengit terjadi diempat tempat. Yaitu tangsi KNIL di Mariso, sekitar tangsi KNIL Matoangin, Boomstraat, sekitar Stafkwartier KNIL di Hogepad. Pertempuran sudah berjalan tiga hari tiga malam lamanya tetapi belum juga berhenti” (Kempen 1953:302). Pada ahir Juli 1950 pasukan KNIL dibubarkan. Muncul permasalahan baru. Mau dikemanakan para prajurit ex KNIL tersebut. Sebagian memang dilebur kedalam KL, sebagian lagi menunggu untuk diterima sebagai anggota APRIS. Namun masa penantian ini secara psikologis amat merisaukan para anggota tentara KNIL. Pertama mereka dianggap rakyat sebagai kaki tangan Kolonial Belanda, sementara disisi lain bekas majikannya tidak mengindahkan nasib mereka. Tmbullah usaha provokasi baru yang antara lain dilukiskan sebagai berikut : “Sesudah anggota KNIL di Makassar memperoleh kedudukan sementara sebagai anggota KL pada tanggal 26 Juli 1950 keadaan tidak bertambah baik, sebaliknya mereka terus menerus menimbulkan kesulitan-kesulitan. Mereka antara lain menentang dengan kekerasan usaha pimpinan tentara Belanda untuk menyerahkan alat tentaranya kepada tentara Belanda. Mereka sering menganiaya penduduk. Bendera-bendera kebangsaan (maksudnya Merah Putih) disekitar kampemen mereka turunkan dan ahir-ahir ini mereka dengan kejam membunuh perwira Indonesia yang bereda dekat kampemen ketika sedang mengunjungi keluarganya” (Antara 12/8/1950). Berbagai tindakan provokasi yang dilakukan para eks KNIL ternyata tidak mendapat tanggapan emosinal oleh APRIS. Sehingga terkesan APRIS terlalu sabar. Kesan sabar ini tertimpakan pada pucuk pimpinan APRIS Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur Kolonel AE Kawilarang. Pada saat itu Antara menulis : “Kemaren jam 17.00 Kawilarang telah mengadakan pertemuan dengan wakil-wakil partai dan organisasi di Makassar. Dikatakannya bahwa ia mengerti akan kekecewaan rakyat terhadap tindakan APRIS yang oleh rakyat dianggap terlalu sabar dalam menghadapi segala percobaan (masudnya dari fihak KNIL) tetapi dikatakannya seterusnya bahwa dalam hal ini orang harus ingat bahwa APRIS adalah bagian resmi dari Pemerintah sedangkan KNIL dipandang sebagai tentara tamu selama mereka belum diorganisir dan semua itu terikat dalam perjanjian KMB yang harus dihormati. Kami cukup kuat dan pasti dapat menyelesaikan segala sesuatu dengan senjata tetapi dengan demikian keadaan akan bertambah kacau dan nama negara kita dimata dunia akan surut. (Antara 3/6/1950). Dua hal yang antagonis antara provokasi yang dilakukan tentara KNIL dan kesabaran pucuk pimpinan APRIS tersebut menimbulkan dilema dalam menetapkan kebijaksanaan yang akan diambil APRIS selanjutnya. Apalagi kemudian rakyat Makassar semakin mempertajam sikap mereka terhadap tentara KNIL dengan melakukan pemboikotan seluruh kegiatan perdagangan dari dan ke markas-markas KNIL. Suasana tegang ini ibarat bisul yang akan meletus sewaktu-waktu.
Agar APRIS tidak keliru mengambil langkah dalam mengantisipasi ketegangan yang semakin tinggi pada tgl 5 Agustus 1950, APRIS setuju untuk mengadakan perundingan dengan wakil militer Belanda di Indonesia. Pertemuan yang diikuti oleh tiga wakil tentara Belanda dan dihadiri pula oleh wakil dari UNCI, menyepakati sikap untuk mengendurkan ketegangan melalui APRIS yang berjanji akan mengadakan pendekatan kepada rakyat agar menghentikan boikot kepada tentara KNIL. Belum upaya mengendurkan itu dilakukan oleh APRIS, hari itu pula pada pukul 17.20 selang 80 menit dari usainya persetujuan tersebut tentara eks KNIL melakukan serangan sitematis keseluruh barak dan asrama tentara APRIS. Tindakan yang kelewat batas tersebut dan menghianati persetujuan, pantang ditolak oleh segenap pasukan APRIS, pejoang gerilya yang tergabung dalam Divisi Hasanudin serta rakyat Makassar. Dalam tempo sekejap memang tentara eks KNIL dapat menguasai medan pertempuran, namun keadaan cepat berubah beberapa jam kemudian. Pasukan APRIS yang didukung oleh kekuatan Udara dan Laut menghantam terus menerus barak-barak eks tentara KNIL. Belum lagi serangan-serangan dari pasukan Divisi Hasanudin dan rakyat. Tidak sampai 3 X 24 jam pasukan eks KNIL sudah terkepung dibarak-barak mereka. Ahirnya pada tanggal 8 Agustus 1950 bertempat dilapangan terbang Mandai diadakan persetujuan antara Kolonel AE Kawilarang yang mewakili APRIS dan Mayor Jendeal Scheffelaar sebagai wakil Komisaris Tinggi Kerajaan Belanda di Indonesia. Merka sepakat agar seluruh anggota pasukan KL meninggalkan Makassar dan menyerahkan seluruh perlengkapannya kepada APRIS. Bagi mereka yang menolak akan dikeluarkan dari KL. Pada pukul 16.00 tanggal 8 Agustus dengan muka tertunduk malu dimulailah pasukan KL meninggalkan Makassar diiringi cemooh segenap rakyat. Dan untuk pertama kalinya sejak penyerahan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949, pasukan APRIS pantas bertepuk dada karena telah memenangkan perang dan mengusir pasukan KL tampa syarat. Merah Putih telah tegak berdiri menggantikan Merah Putih Biru untuk selama lamanya. Kemenangan ini tidak lepas dari dukungan seluruh rakyat termasuk para pejoang gerilya yang telah bahu membahu berjoang dengan pasukan APRIS.
Sebuah fenomena monumental yang mencatat dengan tinta emas dalam buku sejarah Nasional kebesaran TNI. Walau bagaimanapun TENTARA KITA pernah jaya dan akan tetap jaya untuk selama-lamanya. Hal ini antara lain disebabkan karena pucuk pimpinannya sangat cermat dan memiliki kewaspadaan serta kedalaman berfikir dalam mengatur strategi. Mungkin inilah kelebihan Kolonel AE Kawilarang.

PERISTIWA MADIUN 1948, KONSPIRASI POLITIK KAUM KOLONIALIS / IMPERIALIS MELIKUIDASI RI

PERISTIWA MADIUN 1948, KONSPIRASI POLITIK KAUM KOLONIALIS / IMPERIALIS MELIKUIDASI RI oleh LPR-KROB, LPKP 65, Pakorba
Pada tanggal 29 Januari 1948 Kabinet Hatta dibentuk dengan programnya:Melaksanakan hasil persetujuan Renville. Mempercepat terbentuknya Negara Indonesia Serikat (berserikat juga dengan Belanda) Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang RI (RERA) Pembangunan.Pemerintahan Hatta inilah yang dinilai oleh kaum kiri sebagai pemerintahan yang paling tunduk dan akan menyerahkan kedaulatan RI kepada Belanda, sehingga timbul ketidakpuasan yang luas terutama karena ada rencana dari Hatta untuk merasionalisasi TNI kemudian membentuk tentara federal bekerjasama dengan Belanda.- Mulai bulan Februari 1948 Kolonel A.H. Nasution bersama Divisi Siliwangi hijrah dari Jawa Barat menuju Yogyakarta sebagai pelaksanaan dari perjanjian Renville kemudian ditempatkan tersebar di wilayah Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur khususnya di daerah yang kekuatan kaum kirinya cukup kuat seperti di Solo dan Madiun yang dimaksudkan untuk persiapan membersihkan kaum kiri tersebut. Pasukan Siliwangi tersebut segera menjadi pasukan elite pemerintah Hatta dengan kelengkapan tempur yang lebih baik sehingga timbul iri hati pada pasukan di luar Divisi Siliwangi.- Pada bulan April 1948 terjadi demonstrasi terutama dari pelajar di Jawa Timur menentang Rasionalisasi dan Rekonstruksi.- Pada bulan Mei 1948 di Solo tentara Divisi Panembahan Senopati melakukan demonstrasi menentang RERA.- Pada tanggal 2 Juli 1948 komandan Divisi Panembahan Senopati Kolonel Sutarto dibunuh oleh tembakan senjata api orang tak dikenal, kemudian diikuti dengan penculikan dan pembunuhan terhadap beberapa orang kiri antara lain Slamet Widjaya dan Pardio serta beberapa perwira dari Divisi Panembahan Senopati a.l. Mayor Esmara Sugeng, Kapten Sutarto, Kapten Suradi, Kapten Supardi dan Kapten Mudjono diduga kuat dilakukan oleh Divisi Siliwangi sebagai kepanjangan tangan pemerintahan Hatta, walaupun kemudian pembunuh Kolonel Sutarto ditangkap tetapi pemerintah tidak mengadilinya bahkan oleh Jaksa Agung ketika itu malahan dibebaskan dengan alasan tidak dapat dituntut secara hukum (yuridisch staatsrechtelijk).- Penculikan dan pembunuhan ini terus berlanjut terhadap orang-orang kiri maupun anggota Divisi Panembahan Senopati sehingga menimbulkan keresahan dan suasana saling curiga-mencurigai dan ketegangan tinggi.- Pada tanggal 21 Juli 1948 diadakan pertemuan rahasia di Sarangan Jawa Timur antara Amerika Serikat yang diwakili oleh Gerard Hopkins (penasihat urusan politik luar negeri) dan Merle Cochran (Wakil AS di Komisi Jasa-Jasa Baik PBB) dengan 5 orang Indonesia yaitu: Wakil Presiden Moh. Hatta, Natsir, Sukiman, R.S. Sukamto (Kapolri) dan Mohammad Rum yang menghasilkan rencana kompromi berupa likuidasi bidang ekonomi, politik luar negeri, UUD 45 dan juga Rekonstruksi dan Rasionalisasi (RERA) di bidang Angkatan Perang dengan menyingkirkan orang-orang (pasukan) yang dicap sebagai golongan kiri/merah, dan ini terkenal dengan Red Drive Proposal atau usulan pembasmian kaum kiri.- Pada tanggal 13 September 1948 terjadilah pertempuran antara Divisi Panembahan Senopati dibantu ALRI melawan Divisi Siliwangi yang diperkuat pasukan-pasukan lain yang didatangkan ke Solo oleh pemerintah Hatta.- Pada tanggal 15 September 1948 dilakukan gencatan senjata yang disaksikan juga oleh Panglima Besar Jenderal Soedirman, petinggi-petinggi militer RI dan juga Residen Sudiro. Divisi Panembahan Senopati mentaati gencatan sejata namun lawan terus melakukan aksi-aksi yang agresif dan destruktif.- Sementara itu sebagian anggota Politbiro CC PKI yang tinggal di Yogyakarta memutuskan untuk berusaha keras agar pertempuran di Solo dilokalisasi dan mengutus Suripno untuk menyampaikan hal tersebut kepada Muso, Amir Syarifudin dan lain-lain yang sedang keliling Jawa. Rombongan Muso menyetujui putusan tersebut. Jadi dalam hal ini kebijaksanaan PKI sesuai atau sejalan dan menunjang kebijakan Panglima Besar Jenderal Soedirman.- Sementara itu penculikan-penculikan dan pembunuhan terhadap orang-orang dan personil militer golongan kiri semakin mengganas dengan puncaknya pada tanggal 16 September 1948 markas Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) di Jalan Singosaren Solo diserbu dan diduduki oleh kaki tangan Hatta (Siliwangi) sehingga pertempuran Solo semakin menghebat.- Aksi pembersihan orang-orang kiri ini tidak hanya terjadi di Solo tetapi meluas ke Madiun dan daerah lainnya dan hasil RERA ini TNI yang tadinya berkekuatan 400.000 hanya tinggal 57.000. Sementara itu ancaman Belanda masih di depan mata terbukti kemudian dengan Agresi Militer Belanda ke II.- Oleh pemerintah Hatta didatangkanlah ke Madiun pasukan-pasukan Siliwangi yang langsung menduduki beberapa pabrik gula, mengadakan latihan-latihan militer serta menindas para buruh pabrik gula dengan membunuh seorang anggota Serikat Buruh Gula bernama Wiro Sudarmo serta melakukan pemukulan-pemukulan dan intimidasi terhadap para buruh. Penempatan pasukan ini tidak dilaporkan kepada komandan Teritorial Militer setempat sehingga menimbulkan keteganga dan kemudian kesatuan militer setempat yaitu Brigade 29 atas persetujuan Komandan Teritorial Militer setempat bergerak melucuti pasukan Siliwangi.- Dalam keadaan panas, kacau dan tak terkendali itu, karena Residen Madiun tidak ada di tempat dan Walikota sakit, maka pada tanggal 19 September 1948 Front Demokrasi Rakyat (FDR) mengambil prakarsa untuk mengangkat Wakil Walikota Madiun Supardi sebagai pejabat residen sementara dan pengangkatan ini telah disetujui baik oleh pembesar-pembesar sipil maupun militer dan dilaporkan ke pemerintah pusat di Yogyakarta serta dimintakan petunjuk lebih lanjut. Peristiwa inilah yang mengawali apa yang disebut sebagai “Peristiwa Madiun”.- Pada tanggal 19 September 1948 malam hari pemerintah Hatta menuduh telah terjadi “Pemberontakan PKI” sehingga dikerahkanlah kekuatan bersenjata oleh Hatta untuk menumpas dan menimbulkan konflik horisontal dengan korban ribuan orang terbunuh, baik golongan kiri, tentara maupun rakyat golongan lain.- Pada tanggal 14 Desember 1948 sebelas orang pemimpin dan anggota PKI dibunuh di Dukuh Ngalihan Kelurahan Halung Kabupaten Karanganyar Karesidenan Surakarta pada jam 23.30 yaitu: 1. Amir Syarifudin, 2. Suripno, 3. Maruto Darusman, 4. Sarjono, 5. Dokosuyono, 6. Oei Gee Hwat, 7. Haryono, 8. Katamhadi, 9. Sukarno, 10. Ronomarsono, 11. D. Mangku. Sementara itu lebih kurang 36.000 aktivis revolusioner lainnya ditangkap dimasukkan dalam penjara dan sebagian dibunuh tanpa proses hukum a.l. di penjara Magelang 31 anggota dan simpatisan PKI, di Kediri berpuluh-puluh orang termasuk Dr. Rustam, anggota Fraksi PKI dan BP KNIP, di Pati antara lain Dr. Wiroreno dan banyak lagi yang lainnya.- Berdasarkan fakta pada saat Amir Syarifudin menjadi Perdana Menteri dan memimpin pemerintahan, karena dikhianati dalam Perjanjian Renville maka secara kesatria dan demokratis menyerahkan kembali mandat pemerintahan kepada Presiden Soekarno, sehingga sangat naif menuduhnya bersama golongan kiri melakukan pemberontakan dan membentuk pemerintahan Soviet-Madiun.- Amir Syarifudin bekas Perdana Menteri Republik Indonesia yang juga berada di kota itu (Madiun) telah membantah segala sesuatu yang disiarkan dari Yogyakarta pada masa itu. Penjelasannya melalui radio, “Undang-Undang Dasar kami adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, bendera kami adalah Merah Putih dan lagu kebangsaan tidak lain dari Indonesia Raya”, seperti disiarkan pada tanggal 20 September 1948 oleh Aneta, kantor berita Belanda di Indonesia.- Bahwa kolaborasi antara pemerintah Hatta dengan pihak kolonialis Belanda maupun imperialis Amerika Serikat dengan sekutu-sekutunya telah berhasil memecah belah persatuan dan kesatuan serta membelokkan jalannya revolusi Indonesia.- Pada tanggal 19 Desember 1948 itu pula Belanda menyerbu dan menduduki Yogyakarta dengan perlengkapan perang bantuan Amerika, hal itu terjadi setelah politik Red Drive Proposal sukses dilaksanakan oleh pemerintah Hatta demi tercapainnya persetujuan Roem-Royen yang merugikan RI yang dilanjukan dengan terselenggaranya Konferensi Meja Bunda (KMB) yang dimulai pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949, dan kemudian lahirlah Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan konstitusi RIS-nya dan hasil yang sangat merugikan Indonesia a.l. Irian Barat masih di tangan Belanda dan hutang Hindia Belanda sebesar US$1,13 milliar menjadi tanggungan RI (hutang ini antara lain adalah biaya untuk memerangi RI), juga terjadi penurunan pangkat dalam APRI (Angkatan Perang Republik Indonesia) bila menjadi APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat).- Pada tahun 1954, meskipun sudah kadaluwarsa, Aidit dihadapkan pada pengadilan di Jakarta mengenai Peristiwa Madiun. Dalam hal ini PKI dituduh mengadakan kudeta. Dasarnya adalah pidato Hatta yang menyatakan entah benar entah tidak bahwa PKI mendirikan negara Soviet di Madiun dengan mengangkat wakil walikota Supardi jadi Residen sementara untuk mengisi kekosongan. Ini dianggap melanggar KUHP pasal 310 dan pasal 311. Dalam persidangan Aidit, diminta agar Moh. Hatta tampil sebagai saksi. Jaksa menyatakan keberatan atas pembuktian yang akan diajukan oleh Aidit, maka jaksa harus mencabut tuduhan pasal-pasal tersebut di atas. Pada akhirnya keberatan jaksa dan tuduhan terhadap Aidit melanggar pasal 310 dan pasal 311 KUHP dicabut. Karenanya Aidit tak dapat dituntut dan bebas tanpa syarat.Kesimpulan dari peristiwa Madiun : Pihak imperialis kolonialis pimpinan Amerika Serikat dalam menerapkan politik pembersihan kaum kiri (Red Drive Proposal) di Indonesia sebagai bagian makro politiknya untuk membendung komunisme, telah mempengaruhi pemerintah Hatta agar mau membersihkan orang-orang kiri (komunisme) dari pemerintahan, terutama dari Angkatan Perang sebagai salah satu syarat mutlak pengakuan negara Republik Indonesia oleh dunia internasional (pihak barat). Pemerintah Hatta menerima dan melaksanakan tawaran tersebut antara lain dengan membuat program Reorganisasi dan Rasionalisasi (RERA) di lingkungan angkatan perang yang kemudian menimbulkan gelombang penolakan yang luas. Untuk meredam penolakan tersebut dilakukan upaya-upaya yang sistematis, antara lain dengan melakukan teror berupa pembunuhan, penculikan, penahanan, dan intimidasi lainnya terutama kepada kaum kiri, yang kemudian dikenal dengan Peristiwa Solo. Peristiwa Madiun sama sekali bukanlah pemberontakan PKI apalagi fitnah bahwa PKI telah mendirikan Negara Soviet Madiun, tetapi merupakan rekayasa jahat pemerintah Hatta guna mendapatkan momen (kondisi dan situasi) yang tepat untuk dapat digunakan sebagai dalih (dasar) untuk menyingkirkan (membasmi) golongan kiri dari pemerintahan maupun angkatan perang, yang kemudian mendapat perlawanan dari rakyat yang konsekuen anti kolonialis/imperialis.

Muhammad Hoesni Thamrin

MUHAMMAD HUSNI THAMRIN
Muhammad Hoesni Thamrin adalah sosok tokoh pergerakan politik periode menjelang perang dunia ke II (tahun 40-an). Saat itu tidak bisa dibandingkan dengan tahun 20-an atau 30-an dimana unsur radikalisme masih menjadi cirri. Sebagimana diketahui sejak berahirnya kekuasaan Gubernur Jenderal van Limburg Stirum (1916-1921), maka berahirlah kebebasan politik bagi partai-partai radikal. Pengganti van Limburg Stirum, Foch (1921-1926) dan dan de Graeff (!926-1931). Lebih-lebih de Jonge (1931-1936) adalah pimpinan pemerintahan Hindia Belanda bertangan besi. Tidak heran kalau PKI (1926), kemudian PNI dibubarkan pada tahun 1931 dan Pendidikan Nasional Indonesia pada tahun 1934 praktis juga bubar. Banyak tokohnya yang ditangkap lalu sebagian dibuang kepengasingan seperti Digul, Flores, Banda dan tempat lainnya. Maka sejak tahun 1934 gerakan anti kolonialisme radikal yang dasarnya non koperasi benar-benar sudah padam. Menyambung keterangan tentang Thamrin, pada tahun 1935 partai-partai non radikal atau moderat seperti Partai Bangsa Indonesia (PBI) dan Budi Utomo berfusi menjadi PARINDRA (Partai Indonesia Raya) dengan tujuan pada ahirnya kemerdekaan juga tapi bekerja sama dengan Belanda (sering disebut partai Co). Partai-partai ini sifatnya sekuler non Islam. Beberapa pemimpinnya memandang Jepang sebagai model perjuangan baru. Husni Thamrin adalah salah seorang pimpinan PARINDRA. Pengganti PNI, PARTINDO juga bubar pada tahun 1937. Sebagai gantinya didirikan GERINDO. Dalam GERINDO aktif para pemuda ex partai radikal, seperti Yamin dan Amir Sjarifudin. Meskipun tujuan GERINDO adalah parlemen penuh bagi Indonesia, tapi tetap berciri kerja sama dengan Belanda. Tahun 1939 berdiri GAPI (Gabungan Politik Indonesia) yang tujuannya juga pembentukan parlemen penuh Indonesia. Tetapi Belanda yang kaku tidak bisa mengikuti perkembangan dunia dan tetap tidak menyadari bahwa kaum Co juga bertujuan baik. Ketika Perang Dunia ke II sudah diambang pintu, pemerintah Hindia Belanda melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang dicurigai bekerja sama dengan Jepang. Diantaranya adalah Dowes dekker dan Husni Thamrin. Thamrin meninggal dalam tahanan rumah hari Sabtu tanggal 11 Januari 941. Dari keterangan diatas nampak bahwa Husni Thamrin adalah tokoh pergerakan anti kolonialisme yang mengawali semangat perjuangan Revolusi Kemerdekaan 1945-1949. Tidak salah seperti perkataan Hary Poeze dalam bukunya Bob Hearing “Mohammad Husni Thamrin” mengatakan (hal 396) : Segala hal yang tidak benar tersebut membuat orang berasumsi bahwa Revolusi Indonesia 1945 merupakan ledakan tak terduga, disiapkan terutama dengan dukungan aspirasi Jepang. Ia memandang bibit revolusi dan akarnya telah mulai muncul jauh sebelum 1942, sejak permulaan 1940-an.

PERISTIWA MADIUN

PEMBERONTAKAN PKI MADIUN 1948, AWALNYA
KONFLIK SESAMA GOLONGAN KIRI YANG ANTI IMPERIALIS ?
Sesudah pekan olah raga nasional (PON) 1948 di Solo, kota Solo mengalami peristiwa yang kemudian ternyata suatu permulaan keributan besar “Pemberontakan PKI”. Dipimpin Muso dikota Madiun. Di zaman Revolusi memang kota Solo terkenal sebagai kota “ruwet”, walaupun tampaknya keluar saban malam pertunjukan Sriwedari dimana masyarakat penuh bergembira ria. Tapi dibelakang tabir poltik berjalan pertentangan pertentangan antara partai golongan “Murba” (antara lain anggotanya GRR dan barisan Banteng) dengan partai-partai dari golongan FDR (Front Demokrasi Rakyat terdiri dari PKI, partai buruh, Pesindo dan lain-lain). Keduanya menamakan diri sebagai partai kiri anti imperialis. Pertentangannya antara lain soal pro dan anti Linggarjati. Selain itu juga pertentangan antara pimpinannya. Pertentangan ini nampak, misalnya dengan adanya perang pamflet GRR dan Banteng yang berbunyi : “Awas waspada kawan, Hijroh tidak memusuhi rakyat kawan, Hijroh membasmi penghianat, penjual negara (Amir Setiadjid dan CS nya). Tertanda Barisan Banteng. Pamflet lain berisi, Siapakah pentjulik2nya Dr Muwardi ?. (Hijroh adalah istilah untuk pasukan Siliwangi yang hijrah ke Jawa Tengah pada tahun 1948. FDR adalah kelanjutan kekuatan sayap kiri penguasa pemerintah 1946-1947 dibawah kabinet Sjahrir dan Amir. Mereka merupakan kekuatan politik yang menyelenggarakan perundingan Indonesia-Belanda antara lain dalam perundingan Linggarjati dan Renville. Dr Muwardi adalah pimpinan barisan Banteng yang diculik dan tidak diketahui rimbanya sampai sekarang). Maka terjadilah kegiatan culik menculik dan pembunuhan. Konflik menjadi melebar ketika kesatuan tentara simpatisan masing-masing kelompok melakukan tembak menembak. Isu-isu yang muncul misalnya : Tentara hijrah Siliwangi kena provokasi ? FDR ?, GRR ?, Provokasi anasir-anasir kanan reaksioner. Baru ketika Madiun meletus (September 1948), pemerintah dapat melihat keadaan sebenarnya dengan jelas dan tegas. PKI Muso mengadakan pemberontakan yang kejam dan berbahaya. Para pemimpin mereka merupakan tokoh sayap kiri yang kemudian membentuk FDR, yaitu Wikana, Maruto Darusman, Alimin, Muso, Amir Sjarifudin, Abdul Madjid, Setiadjid. Sebenarnya pemberontakan kaum PKI (pimpinan Muso dan Amir) dari Madiun bisa dipandang sebagai suatu konsekwensi yang meletus karena oposisi yang runcing antara Amir cs, sejak ia jatuh dari kabinet pemerintahan dan diganti oleh Hatta dengan bantuan Masyumi dan PNI. Oposisi Amir cs, makin hari makin tajam. Dimana-mana terjadi demonstrasi dan pemogokan. Agitasi poitik sangat mempertajam pertentangan politik dalam negeri. Ketika Muso datang dari luar negeri dan bergabung dengan Amir cs, maka politik PKI-FDR makin dipertajam, maka meletuslah peristiwa Madiun tersebut. Mr Amir Sjarifudin adalah seorang pemimpin rakyat yang “brilliant”. Rupanya bersama dengan golongannya, tak dapat sabar menahan kekalah politiknya didalam pemerintahan. Ia jatuh dan menilik gelagatnya, ta’kan dapat segera tegak kembali dalam pimpinan pemerintahan dan pimpinan Revolusi. Ia berkeliling berpidato, dan partainya beragitasi. Tanah-tanah bengkok desa dibagikan. Sering rakyat dan tentara dihasut untuk melawan pemerintah Hatta. Pemerintah dituduhnya terus mengalah pada kaum kapitalis-reaksioner. Segala usaha dilakukan untuk menjatuhkan pemerintahan kabinet Hatta. Ketika pemberontakan meletus, pemerintah tidak tinggal diam. Presiden Soekarno berpidato pada tanggal 19 September 1948 untuk menghantam dan menghancurkan pengacau-penbacau negara. Kekuasaan negara kemudian dipusatkan ditangan Presiden dan segala alat negara digerakkan untuk menindas pemberontakan itu. Pemberontakan Madiun disebutkan Bung Karno : “Suatu tragedi nasional pada saat pemerintah RI dan rakyat dengan segala penderitaan, sedang menghadapi lawan Belanda, maka ditusuklah dari belakang perjuangan nasional yang maha hebat ini. Tenaga nasional, tenaga rakyat terpecah, terancam dikacau balaukan. Pemerintah daerah Madiun, tiba-tiba dijatuhkan dengan kekerasan dan pembunuhan2, Pemerintah “merah” didirikan dengan Gubernur Militernya bernama “pemuda Sumarsono” dan dari kota Madiun pemberontakan diperintahkan kemana-mana. Bendera merah dikibarkan sebagai bendera pemberontakannya. Oleh pemerintah pusat segera dilakukan tindakan-tindakan untuk memberantas pemberontakan dan kekacauan. Pasukan TNI digerakkan ke Madiun. Dilakukan penangkapan terhadap pengikut PKI-Muso. Ternyata banyak ditemui, rakyat yang tidak menyokong aksi PKI-Muso tersebut. Juga banyak ditemui pengikut FDR tidak menyetujui aksi melawan pemerintah yang secara kejam itu. Namun perusakan dan pembunuhan itu telah terjadi serta tidak dapat dicegah. TNI yang datang ke Madiun, menyaksikan itu semua dengan sedih dan ngeri . Maka Presiden melalui corong radio RRI berseru : “Tidak sukar bagi rakyat, “Pilih Sukarno Hatta atau Muso dengan PKI nya”. Tentara yang bergerak ke Madiun, mendapat bantuan rakyat sepenuhnya Dan Pemerintah mendapat pernyataan setia dari mana-mana. Dari Jawa dan Sumatera. Ahirnya pada tanggal 30 September 1948, kota Madiun dapat direbut kembali oleh TNI. Para pemberontak banyak yang tertangkap. Sejumlah pengacau langsung dapat diadili ditempat secara militer. Didaerah lain seperti didaerah Purwodadi, Pati, Bojonegoro, Kediri dan sebagainya, cabang-cabang pemberontak dapat ditindas. Berminggu-minggu pemimpin pemberontak serta pasukannya dikejar terus. Ahirnya mereka tertangkap juga. Muso sendiri terbunuh dalam tembak menembak ketika hendak ditangkap disebuah desa dekat Ponorogo. Setelah keadaan aman, pemerintah memperingati korban-korban yang telah jatuh karena pemberontakan Madiun. Dari TNI gugur sebanyak 159 orang anggauta-anggautanya selaku pembela negara. (diambil dari tulisan pada buku “LUKISAN REVOLUSI RAKYAT INDONESIA” 1945-1949. yang diterbitkan oleh Kementerian Penerangan Republik Indonesia pada bulan Desember 1949).

PROTOKOL HOGE VELUWE

“PROTOKOL HOGE VELUWE”. Sebuah renungan*
Pada tanggal 29 April 1946, 60 tahun yang lalu telah diterbitkan sebuah Protokol (semacam draft awal dari negosiasi diplomatic atau draft dokumen perjanjian sebenarnya) perundingan Indonesia-Belanda yang berlangsung di Hoge Veluwe.
Sedikit mengenai Hoge Veluwe. Ini adalah sebuah daerah wisata hutan lindung yang indah, yang terletak ditengah negeri Belanda. Ditengah hutan yang dahulu adalah tempat berburu itu, terdapat sebuah Istana kecil yang pernah dimiliki keluarga Kröller-Müller. Kini sebagai daerah wisata, tempat rekreasi alam ini dilengkapi dengan danau yang indah, jalan untuk bersepeda dan sebuah museum yang memamerkan banyak lukisan pelukis Belanda terkenal, termasuk dari Vincent van Gogh.
Pada istana kecil perburuan (Hunting lodge) yang disebut diatas mulai tanggal 14 April 1946 sampai dengan 24 April 1946 berlangsung perundingan yang sangat a lot, antara utusan Indonesia yaitu Mr Soewandi (menteri kehakiman), Dr Soedarsono (ayah Men.HanKam Juwono Soedarsono yang saat itu menjabat menteri dalam negeri) dan Mr Abdul Karim Pringgodigdo. Dengan delegasi Pemerintah Belanda yang dimpimpin langsung Perdana menteri Schermerhorn. Dalam delegasi ini terdapat Dr Drees (menteri sosial), J.Logeman (menteri urusan seberang), J.H.van Roijen (menteri luar negeri) dan Dr van Mook (selaku letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda).
Sebenarnya ada sesuatu yang terjadi yang membuat pada awalnya perundingan ini tidak enak. Sebagaimana diketahui mengawali perundingan di Hoge Veluwe ini, di Indonesia telah terjadi pertemuan-pertemuan penting antara pejabat Hindia Belanda dan Republik Indonesia. Namun perundingan yang masing-masing dipimpin oleh van Mook dan Sutan Sjahrir itu, amat diabaikan dengan Pemerintah Belanda di Den Haag. Jadi meskipun van Mook dan Sjahrir telah mendapat kata sepakat tentang dasar-dasar persetujuan perundingan Indonesia-Belanda. Bahkan perundingan ini sudah ditengahi tokoh penengah Inggris, Archibald Clark Kerr (yang kemudian menjadi Lord Inverchapel). Namun sekali lagi Den Haag tidak mau memperhatikannya sama sekali. Alasan pemerintah Belanda saat itu karena untuk dapat menerima hasil perundingan di Indonesia, Undang-undang Dasar Belanda harus berubah dahulu. Ini akan makan waktu lama. Padahal Belanda sedang menghadapi pemilihan umum yang tidak beberapa lama lagi akan berlangsung.
Adapun dasar perundingan yang sudah amat mendekati pemikiran antara delegasi Indonesia-Belanda untuk mencapai persetujuan dekolonisasi itu bernama “Batavia Concept”. Dokumen ini terdiri dari 7 pasal dan disepakati pada tanggal 30 Maret 1946. Isinya secara garis besar adalah : Pengakuan defakto atas Republik Indonesia yang meliputi Jawa dan Sumatera. Menerima dan bersahabat pada pasukan sekutu termasuk pasukan Belanda, sekali gus menghentikan permusuhan. Pembentukan negara Indonesia merdeka yang berazazkan federasi yang meliputi semua bagian Hindia Belanda (belakangan istilah yang dipakai adalah Republik Indonesia Serikat/RIS). RIS nantinya akan bersekutu dalam ketatanegaraan yang meliputi Nederland, Suriname dan Curacao (nantinya bernama Uni). Juga dibicarakan soal tatangera RIS, hubungan luar negeri dan perwakilan dari negara bagian yang disetujui RI lebih dahulu. Juga disepakati bahwa perundingan dapat dilakukan di Yogyakarta, Jakarta atau Den Haag.
Tapi ahirnya materi yang awalnya dijagokan van Mook ini karena atas inisiatipnyalah meniru penyelesaian dekolonisasi di Indochina (perundingan Vietnam yang dipimpin Ho Cin Min dan Pemerintah Perancis, yang diberi nama “Union Francaise” pada tanggal 6 Maret 1946), pupus sudah. Sebabnya karena Pemerintah kabinet Schermerhoran justru membuat draft baru yang diberi nama “Protokol” sebagai dasar perundingan Indonesia-Belanda di Hoge Veluwe.
Konsep Protokol yang diterbitkan pada tanggal 29 April 1946 sebagai hasil perundingan berbunyi sebagai berikut :
1.Pemerintah Belanda akan berusaha dan mendorong melalui konstitusional agar didalam waktu yang secepat mungkin dibentuk suatu negara merdeka di Indonesia berdasarkan federasi sesuai pernyataan pemerintah tanggal 10 Februari 1946 yang mencakup semua wilayah Hindia Belanda dan merupakan mitra Nederland, Suriname dan Curacao dalam ruang lingkup Kerajaan Belanda.
2.Pemeribntah Belanda mengakui bahwa yang mewakili Pulau jawa terkecuali wiilayah yang dikuasai Pemerintah Militer Sekutu adalah Pemerintah Republik Indonesia yang berkuasa secara defakto. Pemerintah Belanda mencatat dan memperhatikan tuntutan Republik Indonesia bahwa kekuasaannya termasuk Sumatera. Sumatera dan bagian lain Hindia belanda kemudian akan diberi kesempatan menyatakan secara bebas keinginannya mengenai status mereka dalam negara merdeka Indonesia.
3.Pemerintah Republik akan bekerja sama dengan Pemerintah Belanda dalam membangun negara merdeka Indonesia. Sambil menunggu terwujudnya negara merdeka Indonesia, Republik bertanggung jawab didaerah kekuasaan defaktonya untuk memulihkan kembali dan mempertahankan hukum dan keamanan, perlindungan terhadap orang dan hartanya, dan dengan segera membebaskan dan menjaga keamanan para interniran. Jika Republik tidak sanggup melaksanakan tugas itu, Badan-badan Pemerintah Belanda akan melaksanakan kewajiban tersebut.
4.Pemerintah Republik akan menerima baik pasukan sekutu dan Belanda yang tiba di Pulau Jawa berdasarkan keputusan Panglima tertinggi sekutu. Dan membantu mereka dalam melaksanakan tugas menawan dan melucuti senjata tentara Jepang, serta membebaskan para interniran dan tawanan perang. Cara melaksanakan tugas ini akan diatur oleh instansi yang bersangkutan.
5.Permusuhan akan segera dihentikan dengan syarat kedua belah pihak dengan memperhatikan pasal 4, akan mempertahankan kedudukan masing-masing termasuk hubungan antara kedudukan itu. Mereka secepatnya akan mengadakan pembicaraan mengenai kerja sama dalam pelaksanaan peraturan ini.
6.Untuk mempersiapkan konperensi kerajaan (Rijks Conferentie) Pemerintah Belanda dalam waktu dekat akan mengadakan pembicaraan dengan Republik dan dengan wakil-wakil, dari bagian lain dari Indonesia dan dengan kelompok penduduk yang tidak termasuk Warga negara Indonesia. Pembicaraan tersebut mengenai bentuk negara Indonesia merdeka, kedudukan dalam hubungan ketatanegaraan bersama, hubungan dengan kekuasaan asing, kerja sama dengan Nederland, dan hal memenuhi kepentingan materi dan kebudayaan warga Belanda dan asing di Indonesia. Pembicaraan itu akan diadakan di Indonesia atu Nederland.
7.Peraturan mengenai penunjukan wakil-wakil dari Sumatera, terkecuali wilayah yang diduduki pemerintahan militer sekutu, akan dilaksanakan oleh Pemerintah Belanda setelah diadakan pembicaraan dengan Pemerintah Republik. Mengenai penunjukan wakil-wakil bagian lain Indonesia dan wakil-wakil kelompok penduduk yang tidak termasuk warga negara Indonesia akan diberi tahukan kepada Pemerintahan Republik. Daerah-daerah dan kelompok-kelompok tersebut juga berhak untuk menyerahkan perwakilannya kepada Pemerintah Republik. Pemerintah Republik akan mengusahakan adanya perwakilan dari golongan minoritas Indonesia dalam kekuasaan defaktonya dan memberitahukan kepada Pemerintah Belanda peraturan yang dibuat untuk perwakilan-perwakilan tersebut.
8.Apabila suatu daerah melalui pernyataan perwakilannya masih mempunyai keberatan terhadap masuknya tak bersyarat kedalam negara merdeka itu untuk daerah yang bersangkutan, untuk sementara waktu akan diberikan kedudukan istimewa dalam negara Indoneasia merdeka yang akan dibentuk.
9.Sambil menunggu terwujudnya negara Indonesia merdeka berdasarkan federasi dan untuk menyesuaikan pemerintahan umum di Hindia Belanda dengan butir-butir persetujuan tersebut, dalam badan-badan pemerintahan Hindia Belanda segera akan dimasukkan wakil-wakil dari Republik Indonesia, wakil-wakil dari bagian Indonesia lain dan wakil-wakil kelompok penduduk yang tidak termasuk warga negara Indonesia.
10.Protokol ini disususn didalam bahasa Belanda dan Indonesia. Apabila terjadi perbedaan penafsiran naskah bahasa Belanda yang menentukan.**
Setelah selesai perundingan pada prinsipnya perundingan ini dianggap kurang mencapai tujuannya. Bahkan Dr Soedarsono memberikan pendapat umum bahwa perundingan Hoge Veluwe gagal sama sekali. Tapi pihak Belanda biarbagaimanapun juga mengatakan ada hal-hal baik yang telah dicapai. Misalnya Pemerintah Belanda menyetujuai berdirinya suatu negara Indonesia merdeka berdasarkan federasi yang akan menjadi mitra Belanda dalam ruang lingkup Kerajaan Belanda. Dengan demikian pihak Belanda sudah bergeser jauh pada pendapatnya sebagaimana disampaikan pada pernyataan tanggal 10 Februari 1946, yang semata-mata hanya ingin mengembalikan kekuasaan Kolonialnya. Setelah berahirnya perundingan Hoge Veluwe, pihak Belanda menitipkan 3 orang anggota tenaga bantuan selama perundingan, agar dapat menjelaskan hal-hal yang berkembang di Belanda mengenai masalah Indonesia kepada rakyat Indonesia. Mereka adalah Drs Saroso, Maruto Darusman dan Setiadjid. Ketiganya pulang ke Indonesia dalam rombongan delegasi Indonesia.***
*Disarikan dari buku Persetujuan Linggajati Prolog dan Epilog oleh Dr.Mr Ide Anak Agung Gde Agung.
**OBBNIB (Officieel Bescheiden Betreffende De Nederland-Indonesische Betreikingen) Deel IV, hal 188-190 – terjemahan Dr.Mr Ide Anak Agung Gde Agung.
***Maruto Darusman dan Setiadjid, setelah kembali ketanah air, menjadi tokoh sosialis yang handal. Dan pada pembangunan kembali kekuatan Komunis di Indonesia periode 1947-1948, mereka amat berperan. Keduanya aktif dalam FDR (Front Demokrasi Rakyat) yang ahirnya memunculkan Peristiwa Madiun tahun 1948.

DARI TRIKORA SAMPAI SUPERSEMAR

IRIAN, IRIAN, IRIAAAANNN…….
Itulah bait pertama lagu yang diajarkan kepada para pelajar pada awal tahun 60-an dalam rangka kampanye perebutan Irian Barat. Lagunya amat menarik sehingga sebagi pelajar kami terbawa pada retorika vokalnya. Gerakan Trikomando Rakyat (TRIKORA) untuk mengembalikan Irian Barat kepangkuan Ibu Pertiwi saat itu nampaknya sudah menjadi bagian hidup sehari-hari bangsa Indonesia. Disekolah, dikantor, ditempat-tempat umum topik pembicaran orang lebih sering kepada soal TRIKORA ini. Emosi masa Setiap saat selalu bangkit, muncul berupa ketidak senangan kepada bangsa Belanda. Apalagi semangat anti Belanda tidak pernah putus sejak pengambil alihan perusahaan milik Belanda pada tahun-tahun sebelumnya. Kegandrungan masyarakat ini tentu saja terutama karena dipicu pidato-pidato Presiden soekarno. Sejak tahun limapuluhan, Bung Karno memang tidak pernah melupakan untuk menyelipkan soal Irian Barat dalam pidatonya. Dengan perkataan lain telah terjadi etape politik memusuhi Belanda babak kedua setelah masa Revolusi Perang Kemerdekaan 1945-1949. Itulah suasana gejolak politik 60-an yang terjadi. Dalam suasana ini, tanpa disadari masyarakat, dua kekuatan politik mulai berebut pengaruh dan bersaing habis-habisan, yaitu Angkatan Darat dan PKI. Persaingan ini baru berahir nanti saat meletusnya peristiwa G30S pada tahun 1965. Tapi dalam soal TRIKORA, keduanya melihat kalau kampanye perebutan Irian Barat akan menuai pembangunan kekuatan politik masing-masing secara nyata. Pada bulan Juli 1962 anggota BTI (organisasi tani dibawah PKI) berjumlah 5,7 juta orang, anggota SOBSI 3,3 juta orang, Gerwani 1,5 juta orang. Jumlah anggota PKI yang tercatat pada ahir tahun 1962 telah mencapai lebih dari 2 juta orang. Jumlah kaum intelek anggota PKI, LEKRA telah mencapai 100.000 orang pada medio tahun 1963. Semua ini telah menempatkan PKI sebagai partai komunia terbesar diluar negara komunis. Bagi T.N.I, kampanye untuk merebut Irian Barat dari tangan Belanda adalah kesempatan terbaik untuk membangun kekuatan militernya. Hal ini sejalan dengan usaha memancing simpati Rusia sebagi blok sovyet yang sedang perang dingin dengan blok Amerika. Bantuan hibah (grant) atau pinjaman ringan merupakan masa paling mewah bagi pembangunan kekuatan militer Indonesia. Ketika tidak satupun negara Asia Tenggara yang memiliki pesawat pembom jarak menengah, kita suda punya squadron Elyusin dengan semua perangkat penunjangnya. Kekuatan udara pesawat tempur AURI tiba-tiba melompat dari pesawat propeler tua kepada pancargas modern, seperti Mig 15, 17 dan terahir 21. Tidak lupa untuk pertama kali kita juga diperkenalkan dengan sistim radar canggih dan peluru kendali dari darat keudara. Demikian pula kekuatan laut kita saat itu tidak bisa dibilang kecil. Kita memiliki sejumlah kapal perang besar, kapal selam, kapal cepat torpedo, penyapu ranjau, amtrack, tank amfibi dan masih banyak lagi. Tapi semua itu yang paling mewah adalah angkatan darat. Sejumlah perwira tinggi yang diketuai Jenderal AH. Nasution, telah mendapat undangan untuk berkunjung ke Rusia untuk diperkenalkan pada kekuatan militer pakta warsawa. Angkatan darat dengan kekuatan infantrinya akan ditunjang oleh kekuatan arteleri dan kavaleri tingkat dunia. Senjata pasukan yang dimiliki mulai dari senjata ringan Kalasnikof (AK 47), Bren AK, pistol Tokaref, sampai peluncur granat yang belum pernah kita miliki sebelumnya. Demikian juga telah diadakan pelatihan militer bagi personil ketiga angkatan di negara-negara blok sovyet dan kunjungan konsultan militer Rusia juga bagi ketiga angkatan. Semua kenyataan ini rupanya sukar dipahami secara arief oleh para pejabat Pemerintahan. Seyogyanya persiapan perang ini juga diimbangi dengan penkondisian sosial, politik dan ekonomi secara baik pula. Namun hal itu tidak segampang membalik tangan. Kondisi ekonomi nasional sedang merosot. Indonesia justru sedang menghadapi hiper-inflasi yang permanen (sekitar 100 % pertahun) mulai tahun 1961 sampai tahun 1964. Padahal dilihat dari sudut pandang dunia luar dalam negeri kita sedang hanyut pada keadaan radikalisme politik. Bagi kepentingan Amerika, hal ini rupanya bukan main-main. Melihat pihak militer yang amat tergantung pada blok Sovyet, dan pembangunan politik dalam negeri yang dikuasai PKI. Maka tidak ada pilihan lain. Amerika menekan Belanda untuk menyerahkan Irian Barat. Sebagai negara kecil Belanda yang saat itu dipimpin Perdana menteri de Quai tidak punya pilihan lain. Pada bulan Februari 1962, Presiden Kennedy mengutus adiknya Jaksa Agung Robert Kennedy untuk bertindak sebagai penengah. Meskipun perundingan berjalan tidak terlalu mulus, pada tanggal 15 Agustus 1962, Belanda sepakat menyerahkan wilayah Irian Barat pada tanggal 1 Oktober 1962 kepada suatu pemerintahan sementara PBB yang selanjutnya akan menyerahkan kepada pihak Indonesia tanggal 1 Mei 1963. Dan seperti tertulis dalam sejarah, setelah melalui PEPERA, Irian Barat yang kini bernama PAPUA itu kembali kepangkuan Ibu Pertiwi. Tapi dibalik itu meskipun Soekarno telah mencapai cita-citanya, dalam negeri Indonesia bagai api dalam sekam. Pihak militer melihat PKI sebagai musuh, sebaliknya PKI melihat tentara sebagai seteru. Ketegangan berhasil diatasi Soekarno dengan membangun musuh imajiner baru yang namanya Neo Imperialisme, Neo Kolonialisme dan Neo Kapitalisme. Yang bentuk nyatanya digambarkan sedang bercokol tidak jauh dari Indonesia, yaitu apa yang disebutnya negara boneka Malaysia. Malaysia dan Singapura telah dimerdekakan Inggris sejak tahun 1957, tapi ada ganjalan Soekarno mengenai hal tersebut. Bukan saja karena merasa satu rumpun, tapi sesungguhnya cita-cita Indonesia Raya itu tak pernah padam. Pada suatu hari ketika kembali dari Dalat (tanggal 13 Agustus 1945), setelah menghadap Marsekal Terauchi, dikota Taiping (Malaya Utara), Soekarno dan Hatta bertemu dengan sejumlah pemuda perwakilan rakyat Malaya. Ketuanya bernama Ibrahim Yakub, dan atas nama rakyat Malaya, mereka menginginkan bergabung dengan Republik Indonesia saat Proklamasi 17 Agustus 1945. Soekarno menjanjikannya. Belakngan demikian juga rakyat Kalimantan Utara pernah menyampaikan petisi yang sama ingin bergabung dengan Indonesia. Bagi Indonesia juga tidak terlalu bersih karena keerap campur tangan dalam negari Indonesia. Misalnya berkaitan dengan gerakan PRRI-Permesta, Malasia merupakan tempat transit kaum pemberontak. Mungkin saja ada dalam pikiran Soekarno saat itu, kalau peralatan militer yang menggunung yang tidak sempat dipakai saat Irian Barat, bisa dipergunakan untuk konfrontasi dengan Malasia. Tapi mimpi itu rupanya sukar diwujudkan, karena didalam negeri keadaan politik sudah kadung bagaikan hamil tua. Persaingan politik dua kubu PKI dan Angkatan darat tidak bisa menanti untuk didamaikan lagi. Tidak tahu bagaimana kejadiannya secara pasti karena sampai sekarangpun orang masih banyak menyebutnya sebagai misteri. 7 orang jenderal Angkatan darat kedapatan diculik dan dibunuh. Seperti apa yang disampaikan oleh yang empunya cerita…..PKI lah yang dianggap biang keladinya. Maka sejak tanggal 12 Maret 1966, stelah menerima SP 11 Maret (SUOERSEMAR) dari Soekarno, Jenderal Soeharto Men.Pangad pengganti Jenderal Yani (salah satu korban G30S) mengadakan pembersihan nasional dari anasir PKI dan onderbownya…………..

Parang riwayatmu dari dahulu sampai sekarang

Ada sebuah desa kecil dilereng gunung Lawu namanya Parang. Parang dapat dicapai melalui jalan dari Magetan kearah selatan. Daerah ini tidak memiliki lahan yang subur. Tanahnya kering karena bukit-bukit yang banyak disekitar itu kalau dipacul lebih dari satu meter adalah tanah kapur. Banyak yang bilang kalau Parang, singkatan dari Lempare arang-arang (daerah yang datar itu jarang). Dan memang dapat dihitung daerah datarnya sedikit. Singkat kata Parang adalah desa miskin, pertanian penduduk amat terbatas karena bergantung pada hujan. Lalu apa yang diusahakan penduduk ?. Sebagaimana daerah kresidenan Madiun lainnya, rakyat banyak yang jadi buruh pabrik gula. Tentu saja tidak mungkin jadi petani tebu, karena tanahnya tandus. Tapi bolehlah, sebagai buruh yang diangkut dengan lori atau truk setiap hari, mereka bekerja pada perkebunan milik pabrik disekitar Madiun. Dan itu sudah berlangsung ratusan tahun. Ya sejak zaman Cultuur Stelsel (tanam paksa), atau sejak Gubernur Jenderal van den Bosch berkuasa (1830-1833). Buruh adalah lahan subur buat Proletarianism. Ploretariat (wage workers collectively ; the working class ; a term used especially in Marxism) segera terbangun secara alamiah. Itu normative, karena diberbagai belahan dunia manapun juga, habitat politik bagi marxisme lebih dahulu harus terbentuk. Desa miskin, buruh tani, rasa sependeritaan dan tentu saja kader. Diseberangnya pasti ada kaum Bourgeoisie (middle class society) yaitu orang kaya, pemilik tanah, pemilik pabrik, penguasa hukum dsb. Di Indonesia Ini lebih lengkap karena adanya faktor kolonialisme. Dua pemain panggung politik ini nampaknya baru muncul pasca Tanam Paksa. Ketika terjadi perubahan dalam tubuh pemerintah Kolonial. Ketika usaha Pemerintah (van den Bosch itu konseptor proyek Pemerintah) sebagai pemilik dan penangung jawab proyek, Proletarianism belum terjadi. Tapi pada awal abad ke 20, ketika sektor swasta mulai menjadi penguasa di Belanda, maka investasi kaum berduit di Hindia merupakan penyebab munculnya struktur ekonomi modern. Revolusi Oktober 1917, tidak muncul lebih dahulu dari Revolusi Perancis, namun para ahli Revolusi belajar bahwa keduanya berhubungan erat. Demikian pula bursa politik di Indonesia juga mulai diramaikan teori dialektika. Seorang pentolan Komunis Belanda namanya Snevliet, tiba ditanah air pada awal tahun duapuluhan. Kadernya segera menyemut terutama dibilangan buruh kereta api dan trem. Pelan-pelan juga di kalangan pabrik gula. Tapi londo satu ini mana ngerti budaya Jowo. Maka bersahabatlah dia dengan Darsono dan Semaun, dua tokoh Sarekat Islam. PKI didirikan pada bulan Mei tahun 1920. PKI cepat berkembang bukan semata-mata karena sudah lengkap unsur-unsurnya saja, tapi karena adanya kader yang kuat.
Kembali kepada Parang, mungkin demikian juga adanya. Anggota PKI disini populasinya terhitung besar. Dan dalam dua peristiwa penting penumpasan PKI oleh pemerintah, tahun 1948 dan tahun 1965, Parang khususnya dan daerah sekitar Madium umumnya, korban harta dan jiwa rakyat tidak kecil. Korban ini sebagian besar adalah mereka yang tidak tahu apa-apa , kecuali tujuan hidup yaitu makan. Makan untuk hidup dan hidup untuk makan. Hewankah mereka ?. Bukan mereka juga manusia yang bisa punya akal dan pengetahuan serta perasaan dan idiologi tentunya. Bagaimana Parang setelah Orde Baru ?. Sungguh sangat berbeda. Bukan karena tidak ada orang miskin atau kaya. Mungkin saja kader PKI masih ada disitu. Tapi Parang sangat lain sekarang. Listrik sudah masuk desa, sudah ada TV, ada tilpun. Ada dokter, bidan perawat dan sebagainya. Jalan sudah diaspal baik, angkot pating sliweran, motor pit macam-macam, ada Honda, Suzuki, Yamaha. Gadis-gadisnya sudah wangi-wangi dan pandai berdandan model Chrisdayanti. Di desa juga ada yang menyewakan karaoke, TV Game, rental VCD dan mereka tidak aneh berbicara mode.........Jadi Kapitalisme adalah obat mujarab menangkal Komunisme. Buatlah mereka menikmati artinya hidup didunia.
Katika pada suatu hari, kira-kira jam 20.00 malam saya lewat dipusat desa, terdengar sayup-sayup alunan suara musik dari radio. Mamik Slamet melagukan Dangdut Jowo. Sumbernya dari stasiun siaran swasta niaga kota Magetan. Tiba-tiba lagu berhenti sebentar karena akan menyampaikan pesan sponsor...........
Foto: Tempat Wisata di Magetan, danau Sarangan yang indah. Di tempat ini pernah ada Akademi Angkatan Laut pada tahun 1946-1947....

KIAI TAPA.

Sultan Zainul Arifin (1733-1748) adalah pewaris kerajaan Islam Banten. Istrinya Ratu Sarifa menghianatinya dan melaporkan bahwa sang sultan kurang waras jiwanya. Maka VOC sebagai penguasa dan pelindung politik serta militer Banten, langsung membuang sang sultan naas ini ke Ambon. Putra mahkota yang sebenarnya berhak menggantikan ayahnya juga dibuang ke Ceylon. Sarifa yang mengangkat dirinya sebagai wali, mengangkat putra mahkota baru yang juga adalah kemenakannya. Sudah bisa diperkirakan rakyat yang sudah muak kepada istana kesultanan ditambah arogannya pejabat VOC yang sebagian besar bule, ahirnya berontak pada bulan Oktober 1750. Para pemberontak menginginkan diangkatnya Ratu Bagus Buang sebagai penguasa baru. Pemberontakan ini dipimpin oleh seorang tokoh Alim Ulama bernama Kiai Tapa. Bersamaan dengan peristiwa ini, VOC dengan Gubernur Jenderal baru Jacob Mossel, sedang mengalami kemunduran dalam kemampuan militernya. Pada bulan November 1750, suatu pasukan gabungan kesultanan Banten dan VOC yang berjumlah 800 orang, dipukul mundur oleh kaum pemberontak yang jumlahnya jauh lebih besar (diperkirakan 7000 orang). Sejumlah 30 orang opsir dan prajurit bule terbunuh mati dalam pertempuran tersebut. Pasukan VOC masih bisa mempertahankan bentengnya, tapi sebagian besar wilayah Banten jatuh ketangan musuh. Pemberontakan lalu merembet sampai perbatasan Batavia yang membuat penduduk kota besar VOC ini ketar-ketir karena merasa takut akan datangnya pasukan Islam yang katanya akan melakukan pembunuhan besar-besaran warga Eropah. Rupanya pimpinan VOC di Batavia melihat bahwa kuatnya kaum pemberontak ini karena tidak adilnya pimpinan istana Banten. Jadi ini bukan soal konflik Belanda-kaum pemberontak, tapi mula-mula dipicu konflik internal antara Ratu Sarifa dan para pemuka masyarakat. Ahirnya tampa kehilangan akal, VOC menangkap Ratu Sarifa dan kemenakannya tersebut yang lalu dibuang kepulau Edam (jajaran pulau 1000). Ratu meninggal dipulau tersebut pada bulan Maret 1751. Oleh VOC kemudian diangkat Pangeran Arya Adil Santika, adik dari sultan Zinul Arifin. Pengankatan ini sifatnya sementara, sambil menunggu kembalinya putra mahkota dari Ceylon. Tapi pemberontakan tidak mereda juga. Maka dengan kemampuan maksimal, pada tahun 1751 dikirimlah sebanyak 1000 orang serdadu bule dan 350 serdadu pribumi (sebagian besar orang Madura) untuk menumpas habis pemberontakan. Serbuan ke Banten ini mengakibatkan pasukan pemberontak meninggalkan kota dan bergerilya diluar kota. Mereka melakukan pembakaran rumah-rumah dan perkebunan orang Eropah dan melakukan penyerangan pos-pos pasukan VOC. Namun seperti biasa, pertahanan kaum pemberontakpun bisa dipatahkan oleh VOC. Kubu pertahan utamanya bisa direbut pada bulan September 1751. Kiai Tapa dan Ratu Bagus Buang berhasil menyelamatkan diri. Setelah itu pemberontakan terjadi secara sporadis disekitar dataran tinggi Jawa Barat seperti disekitar Bandung dan Bogor. Usaha VOC untuk menumpas kaum pemberontak lama kelamaan berhasil juga. Banten tenang kembali. Putra Zainul Arifin bernama Zainul Asyikin kembali dari pengasingan, dia dinobatkan pada tahun 1753. Apa untungnya bagi VOC ?. Tentu saja perusahaan dagang tidak mau rugi. Kalau sebelum tahun 1753, Banten hanya bersifat daerah yang dilindungi, maka setelah ini Banten resmi menjadi wilayah jajahan VOC.
*Tulisan ini dibuat untuk menyambut berahirnya penjajahan Belanda pada tanggal 8-9 Maret 1942 (64 tahun yang lalu) dan dimulainya penjajahan Jepang. Indonesia Merdeka pada tanggal 17 Agutus 1945, setelah tiga setengah tahun berada dibawah Jepang.
Foto: Senjata Kujang yang khabarnya milik Kiai Tapa. (sumber; http://ighoest.multiply.com/photos/album/1/kujang_Pusaka_Jati_Diri_Sunda)

Sumpah pemuda dan jalan menuju Revolusi Kemerdekaan

Hendrikus Colijn mantan Menteri Urusan Daerah Jajahan, kemudian Perdana Menteri Belanda. Veteran perang Aceh dan bekas ajudan Gubernur Jenderal van Heutz. Sekitar tahun 1927 – 1928, pernah mengeluarkan pamflet yang menyebut Kesatuan Indonesia sebagai suatu konsep kosong. Katanya, masing-masing pulau dan daerah Indonesia ini adalah etnis yang terpisah-pisah sehingga masa depan jajahan ini tak mungkin tampa dibagi dalam wilayah-wilayah.[1]
Bukan suatu kebetulan, bahwa pernyataan Colijn tersebut memunculkan Kongres Pemuda yang kedua pada tgl 28 Oktober 1928 di Batavia, dimana diikrarkan Satu Nusa, Satu Bangsa dan Satu Bahasa. Peristiwa ini kita kenang sebagai hari Sumpah Pemuda.
Sejak tahun 1915 telah berdiri sejumlah besar organisasi kepemudaan bersifat kedaerahan, seperti Tri Koro Darmo yang kemudian menjadi Jong Java (1915), Jong Sumatranen Bond (1917), Jong Islamieten bond (1924), Jong Batak, Jong Minahasa, Jong Celebes, Jong Ambon, Sekar Rukun dan Pemuda Kaum Betawi. Namun semua organisasi tersebut bersifat kedaerahan dan kelompok khusus. Yang mungkin sedikit berbeda adalah Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) yang berdiri setelah selesai Kongres Pemuda I pada tahun 1926. PPPI merupakan wadah pemuda nasionalis radikal non kedaerahan. Tokoh-tokohnya adalah Sigit[2], Soegondo Djojopoespito, Suwirjo, S. Reksodipoetro, Muhammad Yamin, A. K Gani, Tamzil, Soenarko, Soemanang, dan Amir Sjarifudin. Atas prakarsa PPPI kongres ke II diadakan.
Dalam penerbitan P.I (koran Pemoeda Indonesia) no 8 tahun 1928, terdapat artikel dengan judul “KERAPATAN PEMOEDA-PEMOEDA INDONESIA”. Disitu dijelaskan :
sebagaimana yang telah diwartakan dalam P.I no.6 dan 7, di Jacatra telah diadakan kerapatan besar Pemoeda-pemoeda Indonesia pada tanggal 27 dan 28 Oktober. Pimpinan kerapatan ialah terdiri dari wakil-wakil, Perhimpunan Pelajar-pelajar Indonesia, Pemoeda Indonesia, Pemoeda Soematera, Jong Java, Jong Celebes, Jong Batak Pemoeda Kaum Betawi, Jong Islamieten Bond (JIB) dan Sekar Roekoen. Selanjutnya juga diberitakan bahwa kerapatan dikunjungi beratus-ratus orang, dimana bagi siapa yang menyaksikan sendiri akan berbesar hati karena pemoeda-pemoeda kita bukan baru mencita-citakan saja, tapi telah tegak berdiri dipusat persatuan dan kebangsaan . Dalam kesempatan inipun telah diperdengarkan untuk pertama kali kepada umum oleh Pemoeda W.R.Soepratman, lagu INDONESIA RAJA [3]
Dalam POETOESAN CONGRES PEMOEDA-PEMOEDI INDONESIA, tercatat bahwa Poetra dan Poetri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah Indonesia. Poetra dan Poetri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Poetra dan Poetri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sebagai realisasi penyatuan ini, pada tanggal 31 Desember 1930 jam 12 malam, Jong Java, Perhimpunan Pemoeda Indonesia, Jong Celebes, Pemoeda Soematra (awalnya bernama Jong Sumatranen Bond) telah berfusi menjadi satu dan membentuk Perkoempoelan “INDONESIA MOEDA”.
Para anggota panitia Kongres Pemuda ke II[4] terdiri dari pemuda-pemudi Indonesia yang dikemudian hari amat berperan dalam gerakan pemuda yang memperjuangkan kebangsaan dan kemerdekaan. Diantaranya terdapat nama, Soegondo Djojopoespito dari PPPI (ketua), Djoko Marsaid dari Jong Java (wakil ketua), Muhammad Yamin dari Jong Sumatranen Bond (Sekretaris), Amir Sjarifudin dari Jong Sumatranen Bond (bendahara), Djohan Mu.Tjai dari Jong Islamieten Bond. Kontjosoengkoeno dari P.I, Senduk dari Jong Celebes, J.Lemeina dari Jong Ambon dan Rohyani dari Pemoeda Kaum Betawi. Panitia didukung tokoh-tokoh senior seperti Mr.Sartono, Mr.Muh Nazif, A.I.Z Mononutu, Mr.Soenario. Dalam kongres ikut berbicara tokoh-tokoh besar kebangsaan lainnya seperti S. Mangoensarkoro, Ki Hadjar Dewantoro dan Djokosarwono .
Hadir sebagai undangan sekitar 750 orang dimana terdapat nama-nama yang kemudian terkenal seperti Kartakusumah (PNI Bandung), Abdulrachman (B.O Jakarta), Karto Soewirjo (P.B Sarekat Islam), Muh. Roem, Soewirjo, Sumanang, Masdani, Anwari, Tamzil, AK Gani, Kasman Singodimedjo, Saerun (wartawan Keng Po), WR Supratman. Dari Volksraad yang hadir adalah Soerjono dan Soekawati dan dari pihak Pemerintah Hindia Belanda yang hadir adalah Dr.Pyper dan Van der Plas[5].
Jelas bahwa kongres pemuda ke II dimana diikrarkan Sumpah Pemuda bukan pekerjaan dalam sedikit waktu saja, dan terang juga bukan hasil usaha dari beberapa gelintir orang saja[6]. Hal ini merupakan perjuangan panjang sejak Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908. Bahkan ada sebuah peristiwa lainnya yaitu ketika tahun 1904 Dr A,Rivai lulus ujian dokter sebagai Nederland Arts di Utrecht Belanda, pupus sudahlah anggapan jelek bahwa bangsa Indonesia itu “Laksheid”. Kata ini amat sakit didengar karena berarti pemalas, tidak punya kemauan bekerja atau berbuat sesuatu.
Setelah Indonesia muda terbentuk, berarti pemuda Indonesia memiliki organisasi kepemudaan nasional yang solid, kuat dan bercita-cita menuju kemerdekaan yang lebih pasti. Anggota IM terdiri dari semua pemuda seperti anak-anak SLP, SLA, sekolah khusus, kejuruan sederajat dan mahasiswa. Sejak tahun 1931 kongres demi kongres diadakan sehingga lebih menampakkan eksistensinya. Nyatanya memang IM tidak berafiliasi dengan partai politik.
Sejarah kemudian membuktikan bahwa modal kejuangan diatas amat penting artinya pasca penjajahan Jepang (1942-1945), dimana api Revolusi Kemerdekaan mulai dinyalakan dengan kesadaran adanya kesatuan dan persatuan kebangsaan yang bermotifkan pantang untuk dijajah kembali oleh kekuatan asing apapun bentuknya. Proklamasi Kemerdekaan mengawali "Revolusi Pemoeda", dan berahir ketika penjajah terahir di Indonesia yaitu Imperium Belanda menyatakan pengakuannya pada Kemerdekaan Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949. Tidak sampai 1 tahun kemudian, RIS bubar dan Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk kembali pada tanggal 17 Agustus 1950.
[1] H.Colijn. Koloniale vraagstukken van heden en morgen.Amsterdam : De Standard. 1928, hal 59-60. Pernyataan ini amat sakit buat hati para pemuda. Soekarno dan Sjahrir segera bereaksi. Dikatakannya : Usaha untuk kembali memisahkan orang Indonesia satu sama lain sebagai orang Jawa, orang Sunda, atau orang Sumatera adalah suatu rekayasa jahat, divide et impera, suatu muslihat yang khas Colijnialism
[2] Sigit ketua pertema dan Soegono ketua kedua.
[3] Koran P.I.no.8 tahun 1928.
[4] Kongres kedua diadakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928. Resminya ada 3 kali rapat. Yang pertama dan kedua pada tanggal 27 Oktober 1928, mengambil tempat di gedung Katholieke Jongelingen Bond dan gedung Oost Java Bioskop. Yang terahir pada tanggal 28 Oktober 1928, minggu malam senin bertempat di gedung Indonesisch Clubgebouw (IC), Kramat 106 Jakarta.
[5] Yayasan Gedung Bersejarah, 45 tahun Sumpah Pemuda, 1974, hal 59-60
[6] Hanifah Abu, renungan tentang sumpah pemuda.dalam Bunga rampai Soempah Pemoeda. Balai Pustaka.

Sjahrir dan kabinetnya.

“Demokrasi dialam Revolusi”
Sebagaimana diketahui masa kerja kabinet Sjahrir berlangsung dalam 3 babak Pemerintahan yaitu Kabinet Sjahrir pertama (14 November 1945 – 12 Maret 1946), Kabinet Sjahrir kedua (13 Maret 1946 – 2 Oktober 1946) dan Kabinet Sjahrir ketiga (2 Oktober 1946 – 27 Juni 1947).
Periode 14 November 1945 – 27 Juni 1947 menjadi penting karena merupakan awal perjuangan Revolusi Kemerdekaan dimana unsur konflik militer yang memunculkan pertempuran merupakan bagian yang sukar dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Semestinya, Kabinet Sjahrir adalah kabinet perang. Namun Sutan Sjahrir tidak memfungsikan pemerintahannya sebagai kabinet yang kuat dan militeristik tapi justru memulai fondasi sistim pemerintahan yang demokratis. Tapi perhatiannya pada masalah militer tidak dikesampingkan begitu saja.
Sjahrir bercita-cita mewujudkan kemerdekaan R.I yang merupakan jembatan untuk mencapai tujuan sebuah Negara yang menjunjung kerakyatan, kemanusiaan, kebebasan dari kemelaratan, menghindari tekanan dan penghisapan, menegakkan keadilan, membebaskan bangsa dari genggaman feodalisme dan menuju pendewasaan bangsa.[1] Tujuan itu tidak disebut-sebut dalam program awal kabinet pertama RI (18 Agustus 1945 – 14 November 1945) yang dipimpin Soekarno yang berbentuk Kabinet Presidensiel.
Kesempatan untuk mewujudkan cita-cita itu datang dalam persidangan pertama Komite Nasional Indonesia Pusat di Jakarta tanggal 16 Oktober 1945. Ketika itu Sjahrir diminta duduk sebagai ketua Badan Pekerja K.N.I.P dimana sebagian besar anggotanya sedang mengusulkan perubahan fungsi K.N.I.P dari hanya sebagai badan pembantu Presiden, menjadi lembaga legislatif. Hal itu didukung Hatta yang menerbitkan Maklumat Wakil Presiden No.X tentang pemberian kekuasaan legislatif kepada K.N.I.P. Bersama Presiden K.N.I.P juga ditetapkan ikut menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara.[2]
Setelah menjabat, di lembaga tersebut Sjahrir menyusun Haluan Negara yang menggambarkan kedudukan R.I sebagai perwujudan hak menentukan nasib sendiri suatu Negara demokratis.[3]
Untuk mewujudkan Republik Indonesia sebagai negara hasil perjuangan Bangsa Indonesia yang demokratis, atas pemikiran Sjahrir pada tanggal 1 November 1945 diterbitkan Manifesto Politik oleh Pemerintah. Haluan Politik Pemerintah tersebut ditandatangani Wakil Presiden Mohammad Hatta.[4]
Untuk mendukung kebijakan nasional baru, pada tanggal 3 November 1945 diterbitkan Maklumat Pemerintah lainnya yang isinya antara lain, berdasarkan usul badan pekerja K.N.I.P, bahwa Pemerintah memberi kesempatan pendirian partai-partai politik[5]
Kemudian, sebagai ketua B.P K.N.I.P, Sjahrir mengajukan maklumat K.N.I.P no.5 tanggal 11 November 1945 yang isinya pembentukan kabinet dengan susunan menteri yang bekerja kolektif yang dipimpin Perdana Menteri. Perdana Menteri ditunjuk oleh Kepala Negara. Format itu terpaksa disetujui Presiden Soekarno.[6] Proses selanjutnya, pada tanggal 14 November 1945 terbentuk Kabinet R.I kedua yang berbetuk kabinet ministerial dengan Sjahrir sebagai Perdana Menteri. Keterangan Pemerintah tanggal tersebut tentang peristiwa ini adalah :
Oleh karena kabinet pertama RI dibentuk untuk sementara waktu tatkala saat yang genting dalam sejarah negara, maka sudah semestinya bagian dari Pemerintah tadi menunjukkan tanda-tanda tergesa-gesa. Pembaharuan dari kabinet memang telah lama dirasakan perlunya akan tetapi berhubung dengan beberapa keadaan maka terpaksa ditunda sampai kesempatan yang baik…..[7]
Pada tanggal 17 November 1945 diumumkan program Kabinet Sjahrir pertama ,
1. Menyempurnakan susunan pemerintahan daerah berdasarkan kedaulatan rakyat.
2. Mencapai koordinasi segala tenaga rakyat didalam usaha menegakkan Negara R.I serta pembagunan masyarakat yang berdasarkan keadilan dan perikemanusiaan.
3. Berusaha untuk memperbaiki kemakmuran rakyat diantaranya dengan jalan pembagian makanan.
4. Berusaha mempercepat keberesan tentang hal Oeang Republik Indonesia (ORI).[8]
Dalam Kabinet R.I kedua atau Kabinet Sjahrir pertama, wakil ketua B.P K.N.I.P, Amir Sjarifudin telah diangkat sebagai Menteri Keamanan Rakyat merangkap Menteri Penerangan.[9] Tidak jelas hubungan pribadi antara Amir dan Sjahrir sebelum kemerdekaan. Mereka sudah pernah bertemu beberapa kali sebelum dan sesudah zaman Jepang. Bahkan pembinaan pemuda sebelum perang yang dilakukan Amir, diambil alih Sjahrir dizaman Jepang. Kesan Sjahrir saat bertemu Amir pertama kali adalah orang yang penuh idealis yang berjiwa labil.[10] Setelah Proklamasi, keduanya kemudian sama-sama membentuk Partai Sosialis.
Alasan penunjukannya Amir sebagai Menteri Keamanan Rakyat selama 3 periode juga tidak jelas.[11] Sama tidak jelasnya apakah Sjahrir juga ikut menangani langsung hal-hal yang berkaitan dengan pertahanan, keamanan dan kemiliteran dalam kabinetnya tersebut ?
Sejak tanggal 5 Oktober 1945 telah dibentuk badan kemiliteran nasional yaitu Tentara Kemanan Rakyat (T.K.R) dimana Oerip Soemohardjo diangkat sebagai Kepala Staf. Sedangkan Panglima T.K.R pertama yaitu Soedirman, baru terpilih pada tanggal 12 November 1945 secara aklamasi dalam konperensi T.K.R di Yogyakarta.
Pada tanggal 18 Desember 1945 oleh Pemerintah Kabinet Sjahrir, Soedirman resmi dilantik sebagai Panglima Besar T.K.R. Penundaan pelantikan ini menurut Anderson menandakan adanya persaingan dan pertentangan antara Pemerintah dan Komando Tertinggi Militer.[12]
Pada tgl 17 November 1945 Kabinet Sjahrir mengeluarkan Keterangan Pemerintah tentang dasar Tentara Keamanan Rakyat (T.K.R). Melihat gaya tulisannya jelas konseptornya adalah para pemuka pemerintahan beraliran sosialis. Kemungkinan besar Amir Sjarifudin sendiri yang membuatnya. Misalnya pada bagian alinea terahir, tertulis :
Kalau kita melawat keluar negeri, bisa melihat bahwa perbedaan antara pemuda Nazi dan pemuda Tentara merah Rusia. Hampir seperti perbandingan tentara Hindia Belanda dan TKR. Dalam dada pemuda-pemuda tentara merah itu kita dapat keyakinan yang kuat. Semangat perjuangan yang berhasil mengembalikan tentara Jerman sampai ke Berlin, meskipun pada permulaan perang tentara Hitler sudah masuk Moskow……..Kita yakin bahwa pemuda-pemuda yang masuk TKR pada waktu ini semangatnya mirip semangat pemuda Rusia yang masuk Tentara merah. Dengan ini kemenangan ada difihak yang membela kebenaran dan keadilan, menolak serangan dan penjajahan. Mengembalikan kemanan negara republik Indonesia.[13]
Berbeda dengan Amir Sjarifudin dan Sjahrir yang berpendidikan barat, Soedirman adalah seorang pemuda berpendidikan sekolah menengah Wiworo Tomo dengan budaya Jawa yang kuat dan dilengkapi rasa keimanan Islam yang baik. Pengalaman militernya justru ditempa dalam pendidikan militer Jepang dalam sekolah Perwira tentara Pembela Tanah Air di Bogor. Karir militernya diawali sebagai Daidanco (Komandan Batalyon) di Kroya. Ketika pecah perang kemerdekaan, dia berhasil menghimpun kekuatan tentara antara lain karena mampu mengambilalih kekuatan senjata ex-Jepang di wilayahnya. Seperti disebut diatas, tanggal 12 November 1945 dalam konperensi tentara di Yogya Soedirman didukung sebagai panglima T.K.R. Kalangan anggota militer yang hadir sebahagian besar berasal dari para perwira lulusan sekolah PETA. Dia dipilih sebagai Panglima T.K.R. bukan semata karena pengakuan kepemimpinan militernya saja tapi juga karena mutu pribadinya yang luar biasa. Dirinya merupakan figur seseorang yang mampu menggabungkan keperihatinan yang tenang, kesalehan yang tulus, serta mawas diri. Kelemahlembutannya membuat dirinya berhasil mendapat simpati setiap orang yang ditemuinya. Namun dibalik sikap yang sederhana itu tersembunyi kemauan yang keras dan tekad membara untuk mencapai cita-citanya.
Tokoh Komunis beraliran Leninis Trotskyis, yaitu Tan Malaka sejak zaman Jepang sudah berada di Indonesia.[14] Sebelum itu dia merupakan tokoh komunis Indonesia di luar negeri guna menyambung kepemimpinan P.K.I 1926 yang dibubarkan pihak Kolonial. Meski dibuang keluar negeri, ajaran Tan Malaka berjalan terus ditanah air. Bahkan berbagai buku tulisannya mengalir ke Hindia dan dipelajari oleh banyak kadernya.
Setelah kemerdekaan Tan Malaka berkelompok dengan sejumlah politisi nasional yang sepaham seperti Akhmad Subardjo, Iwa Kusuma Sumantri, Adam Malik, Mohammad Yamin, Sukarni dan Chaerul Saleh. Pada tahun 1947 mereka membentuk partai Murba.
Dalam aksi politiknya Tan Malaka selalu beroposisi dengan Pemerintah. Dia mendirikan Persatuan Perjuangan (P.P) yang melawan kebijakan Pemerintah Sjahrir. Dalam P.P, ada unsur tentara yang terlibat, termasuk Soedirman. Drama politik P.P akhirnya tamat berkaitan dengan penculikan Sjahrir tanggal 28 Juni 1946 dan peristiwa 3 Juli 1946 dimana pihak Pemerintah menuduh semuanya didalangi Tan. Sejumlah tokoh ditangkap dan P.P bubar.
Kebijakan politik Kabinet Sjahrir memunculkan politik luar negeri yang dikenal sebagai Politik Diplomasi.[15] Dengan Inggris dan Belanda, politik tersebut menghasilkan perjanjian Linggarjati.[16] Dua tokoh perundingan yaitu Sjahrir dan Schermerhorn berperan sangat istimewa untuk mewakili negaranya masing-masing guna mencapai perdamaian dan penyelesaian dekolonisasi Indonesia.
Dalam perundingan dengan Belanda yang ditengahi Inggris, Sjahrir memang bertemu patner seideologi yaitu Schermerhorn yang jabatannya sebagai ketua delegasi Belanda dan anggota Komisi Jenderal. Mereka bekerjasama, namun kerjasama ini ada batasnya, karena kepentingan politik negara masing-masing yang berbeda. Acungan jempol perlu disampaikan bagi Komisi Jenderal terutama kepada Schermerhorn, karena bersedia berkorban perasaan dan bersedia dicaci maki bangsanya sendiri serta berani menanggung resiko memiliki reputasi jelek dalam sejarah Belanda. Sjahrir meskipun mendapat perlawanan kaum oposisi, nasibnya lebih baik.
Bagi golongan oposisi, Linggarjati dianggap sebagai kesalahan besar karena memberi konsesi kepada Belanda. Selanjutnya karena berbagai usaha politik oposisi dalam negeri untuk menggagalkan Linggarjati tidak berhasil diselesaikan dalam K.N.I.P. Maka untuk meratifikasi persetujuan Linggajati dalam sidang K.N.I.P tanggal 25 Februari 1947, Presiden menambah anggota K.N.I.P menjadi 500 orang. Partai Sosialis dan partai lain pendukung Pemerintah yang dikenal sebagai Sayap Kiri memenangkan persaingan politik dalam negeri tersebut sehingga persetujuan Linggarjati bisa ditandatangani tanggal 25 Maret 1947 di Jakarta.
Sjahrir dalam kedudukannya sebagai Perdana Menteri, telah mengeluarkan beberapa kebijakan politik militer, seperti penarikan semua kekuatan bersenjata R.I keluar dari kota Jakarta pada pertengahan Desember 1945, pengangkutan tentara Jepang dan APWI (Allied Prisoner of War and Internees), bantuan makanan bagi anggota APWI yang terisoler di Bandung yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh T.K.R, pemulangan tentara Inggris warga India yang menyebrang kepihak Indonesia kepada induk pasukannya, keputusan untuk mengosongkan Bandung dari pasukan T.K.R (terkenal sebagai peristiwa Bandung Lautan Api), penanganan diplomatis akibat Peristiwa Lengkong yang terjadi pada tanggal 25 Januari 1946 .
Dalam membina hubungan baik dengan Pihak Sekutu, khususnya untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan masalah keamanan, Sjahrir dan Amir Sjarifudin selalu melakukan kontak pribadi dengan para perwira tinggi Inggris seperti Jenderal Christison dan Laksamana Patterson. Bahkan pernah pula langsung dengan Laksamana Mountbatten sendiri.
Untuk melaksanakan politik militernya Sjahrir tidak membutuhkan bantuan organisasi militer yang besar. Telah ditetapkan Kantor Penghubung Tentara di jalan Cilacap no.5 Jakarta, sebagai unsur pembantu pekerjaan sehari-hari Perdana Menteri dibidang militer. Secara organisatoris kantor ini berada dibawah Markas Besar Tentara dan bertanggung jawab kepada Kepala Staf Tentara, Jenderal Mayor Oerip Soemohardjo.
Pada Kantor Penghubung Tentara Jakarta dan pada berbagai kesatuan militer khususnya di Jawa Barat tersebar para pemuda binaan Sjahrir yang sejalan dengan pikiran dan gagasannya sehingga kebijaksanaan politik militer Pemerintah dapat dikembangkan dalam strategi dan taktik sesuai dengan kebutuhan Pemerintah.
Dalam kabinet Sjahrir I, (14 November 1945 – 12 Maret 1946) telah dimunculkan sejumlah kebijaksanaan Pemerintah. Tapi belum semua kebijakan Pemerintah yang tercantum tertulis. Hal-hal lain yang belum dimunculkan dapat ditelusuri dalam Manifesto Politik Hatta dan juga buku Perjuangan Kita . Salah satu yang nampak perihal kebijakan politik, dimana kebijakan politik militer merupakan bagian dari kebijakan politik umum pemerintah R I .
Kebijaksanaan politik adalah alat yang terutama berkaitan untuk mempertahankan eksistensi pemerintah dan kemerdekaan R.I sebagaimana yang dinyatakan dalam proklamasi 17 Agustus 1945. Artinya kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia, mengindari kembali berkuasanya penjajahan Belanda dan memunculkan simpati luar negeri atas perjuangan rakyat. Untuk kegiatan didalam negeri yang paling penting adalah bagaimana persatuan bisa terwujud , demokrasi bisa berjalan dan feodalisme bisa ditumbangkan.
Dalam kabinet Sjahrir ke kedua (13 Maret 1946 – 2 Oktober 1946), kebijaksanaan pemerintah sedikit melenceng akibat ulah PP yang ingin memperjuangkan kemerdekaan 100 %. Hal ini sulit dilaksanakan karena perundingan dengan Belanda sudah setengah jalan yang didasarkan kepada kesepakatan bersama. Sedangkan minimal program PP tidak mungkin diterima Belanda, meskipun Soekarno punya perhatian pada kegiatan PP secara menyeluruh.
Kelompok oposisi (P.P) berada dibalik penculikan Sjahrir 27 Juni 1946 dan usaha kup 3 Juli 1946. Karena mereka menganggap Sjahrir tidak mewakili rakyat Indonesia yang sedang berevolusi. Pemerintah menumpas P.P dan tokoh-tokohnya dipenjarakan. Keadaan ini sangat membantu dalam mewujudkan situasi sosial politik dan keamanan dalam negeri yang kondusif guna berlangsungnya perundingan Linggarjati. Ketika Sjahrir diculik, Pemerintah yang berkuasa adalah kabinet presidensiel karena Soekarno menerbitkan maklumat pemerintah no.1 tahun 1946 yang isinya mengambil alih kekuasaan Pemerintah. Ketika maklumat ini dicabut melalui maklumat Pemerintah no.2 tahun 1946, dibentuklah kabinet Sjahrir ke III (2 Oktober 1946 – 27 Juni 1947). Dwitunggal Soekarno-Hatta mendukung kebijakan kabinet Sjahrir III, khususnya untuk berunding dengan Belanda. Antara lain menguasai sidang KNIP tanggal 25 Februari 1947 guna meratifikasi persetujuan Linggarjati, melalui penambahan anggota sehingga berjumlah 500 orang lebih. Ahirnya meskipun melalui jalan yang alot dan berbelit-belit akibat ulah Parlemen Belanda, Persetujuan Linggarjati ditanda tangani juga pada tanggal 25 Maret 1947.
Masalah yang kemudian muncul adalah justru kegagalan dalam mengimplementasi perjanjian Linggarjati itu. Visi dan Misi Belanda tidak cocok dengan pihak Indonesia. Lebih parah lagi adalah perpecahan dalam kubu partai Sosialis. Artinya dukungan sayap kiri pada kabinet Sjahrir dan kebijakan Pemerintah, berhenti. Kabinet Sjahrir ke III bubar. Sejarah kemudian membuktikan bahwa kabinet Amir Sjarifudin I, mulai berkuasa.
Dibidang militer, Sjahrir tidak berhadapan langsung dengan masalah pokoknya. Disana ada Amir Sjarifudin yang sejak memangku Menteri Pertahanan berusaha menata bidang militer menurut selera dan pandangan hidupnya. Padahal jangkauannya amat terbatas pada lingkungan militer karena sebagian lapangan militer menjadi tanggung jawab Soedirman sebagai Panglima Besar. Hal ini menimbulkan koflik laten di Yogya.
Sebagai Perdana Menteri Sjahrir tidak bisa membiarkan Amir berkonflik terus menerus dengan lembaga ketentaraan yang ada. Disadarinya disana ada Soedirman yang didukung oleh Soekarno dan Hatta. Maka didekatinya Soedirman dimana kebetulan sejumlah pembantu Soedirman adalah orang-orang yang dekat dengan Sjahrir. Hubungan harmonis Sjahrir-Soedirman berhasil dibina, khususnya dalam rangka melicinkan perundingan Indonesia Belanda. Dalam gencatan senjata 14 Oktober 1946, Soedirman adalah sosok yang berada didepan mendukung perundingan Indonesia-Belanda tersebut.
Sejak kepindahan Soekarno-Hatta ke Yogyakarta, terjadi kevakuman kepemimpinan politik Nasional di Jakarta dan sekitarnya atau lebih luas di Jawa Barat. Kesempatan ini dimanfaatkan Sjahir dengan sebaik-baiknya. Dengan alasan untuk membuat Jakarta sebagai kota Internasional agar cukup kondusif bagi persiapan perundingan Indonesia Belanda yang ditengahi sekutu, kekuatan militer Indonesia diminta keluar dari Jakarta. Sementara agar sikap tentara benar dan korek, selalu dipompakan pendapat dan keyakin Sjahrir kepada lembaba-lembaga militer. Tentu saja hal ini dilaksanakan melalui para pimpinan militer intelektual yang merupakan pemuda Sjahrir. Hal yang dimaksud Sjahrir sebenarnya cukup jelas tersurat dalam Perjuangan Kita. Sjahrir membutuhkan tentara yang bersatu, solid, efisien dan kuat. Maka personil tentara merupakan unsur S.D.M yang berkualits, professional, berdedikasi, serta berdisiplin tinggi. Seperti telah diuraikan diatas, untuk membantu kantor Perdana Menteri dibidang militer telah dibentuk Kantor Penghubung Tentara di jalan Cilacap no.5 Jakarta dimana berkiprah didalamnya sejumlah pemuda Sjahrir. Kantor Penghubung Tentara berperan sebagai tangan kanan Perdana Menteri dalam mewujudkan kebijakan Pemerintah serta pelaksanaannya dibidang militer.
Sebagai kepala pemerintahan Sjahrir gagal, tapi bukan berarti usahanya tidak ada gunanya sama sekali bagi negara dan bangsa Indonesia. Manfaat dari perjuangan Sjahrir, nampak dalam kebijaksanaan Pemerintah R.I. dibidang politik luar negeri. Sjahrir telah membangun landasan kuat atau tempat berpijak bagi sikap dan langkah yang diambil Departemen Luar Negeri R.I terhadap kolonialisme sejak tahun 1945 sampai sekarang.
[1] Subadio Sastrosatomo “Pengantar”, Mengenang Sjahrir 1980, hal. xxix.
[2] Osman Raliby, Documenta historica , 1953, hal.511
[3] Subadio Sastrosatomo, “Pengantar”, Mengenang Sjahrir 1980, hal xxxi
[4] Ibid, hal 525.
[5] Ibid, hal 529
[6] Ben Anderson, Revolusi Pemoeda, 1988, 207. Sebenarnya apa yang menggerogoti semangat juang kabinet pertama dan melumpuhkan tenaganya adalah kenyataan yang semangkin jelas mereka tidak diterima dunia luar maupun kekuatan revolusioner yang diwakili pemuda.
[7] Osman Raliby, Documenta historica, 1953, hal 95
[8] Ibid, hal 104
[9] Sedangkan dalam kabinet pertama Amir hanya menjabat Menteri Penerangan.
[10] Sutan Sjahrir, Renungan dan Peruangan, 1990, hal 252. Sjahrir berkata :”Aku dengar dia seorang yang pandai dan penuh idealis. Tapi sepanjang pengetahuanku tentang masa silamnya dalam politik, aku mendapat kesan bahwa kestabilan bukan sifatnya yang terkemuka.
[11] Dalam kabinet Sjahrir ke II, nama menteri kemamanan sudah menggunakan menteri pertahanan
[12] Ben Anderson, Revoloesi Pemoeda 1988, hal.277
[13] Osman Raliby, Documenta Historica , 1953, hal 540
[14] Dia berada di Bayah Banten selama zaman Jepang dengan menyamar sebagai Romusha.
[15] Istilah dahulu “Politik Perdamaian”.
[16] Karena sampai saat ini daerah dimana berlangsung perundingan tersebut tahun 1947 menggunakan namaLinggarjati, maka selanjutnya dipakai kata ini bukan Linggadjati atau Linggardjati.

Karbol

"Karbol" adalah nama panggilan populer yang melekat pada Laksamana Madya Udara Profesor dokter Abdurahman Saleh (almarhum). Profesi utamanya adalah dosen pada Geneeskundige Hogeschool dizaman Belanda dan Ika Daigakhu dizaman Jepang (sekarang Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia). Beliau mengajar dibidang ilmu faal (fisiologi). Disamping itu sebagai hobi, sejak mahasiswa beliau menekuni radiotelegrafi. Itulah sebabnya ketika bertemu Jusuf Ronodipura pada tanggal 18 Agustus 1945 yang menceritakan bahwa Hosokyoku (pusat siaran radio pendudukan di Merdeka Barat) ditutup, beliau bertekad membuat radio siaran nasional. Pemancar berkekuatan 100 watt segera dibuat dan dari ruangan laboratorium ilmu faal, sejak tanggal 22 Agustus 1945, berkumandanglah “The voice of Free Indonesia”. Stasiun radio Indonesia Merdeka ini sempat menyiarkan pidato Presiden Soekarno tanggal 25 Agustus 1945 dan pidato wakil Presiden M.Hatta pada tanggal 29 Agustus 1945.
Peran sebagai orang radio ini, membawa Abdurachman Saleh sebagai ketua organisasi Radio Republik Indonesia. Ketika stasiun sudah pindah ke Merdeka Barat kembali, organisasi sudah meliputi 10 stasiun yaitu Jakarta (pusat), Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surakarta, Purwokerto, Surabaya, Madiun, Kediri, dan Magelang. Dalam pertemuan 10 September 1945, di kediaman Adang Kadarusman di Menteng Jakarta, dimana rapat dipimpin oleh Abdulrachman Saleh, telah diambil beberapa keputusan yang mendasar antara lain, 11 September 1945 ditetapkan sebagai Hari berdirinya Radio Republik Indonesia. Tri Prasetya RRI, yaitu sumpah Pegawai RRI kepada Republik Indonesi dan menjaga RRI sebagai alat perjuangan bangsa. Kemudian organisi semua radio tunduk kepada komando pusat (diketuai Dr. Abdul Rachman Saleh).
Beliau juga dikenal sebagai atlit nasional dibidang atletik dan olahraga terbang. Tidaklah heran kiranya, ketika menjelang Perang Dunia Ke-II, beliau dengan mudah dapat meraih brevet penerbang. Memang saat itu para pemuda Indonesia mendapat kesempatan dididik dan dilatih menjadi penerbang militer. Antara lain terdapat nama, Sambudjo Urip, Adisucipto, Hussein Sastranegara, Iswahyudi, Poernomo termasuk Abdurahman Saleh sendiri. Ketika AURI terbentuk beliau segera menerjunkan diri sebagai penerbang. Jabatan yang diemban Abdulrachman pada masa-masa terakhir hidupnya sebagai instruktur Sekolah Penerbang di Lanud Maguwo Yogyakarta. Pada tahun 1946 ia menjabat Komandan Lanud Bugis di Malang [1]. Ia pun merangkap Komandan Lanud Maospati di Madiun [2].
Hari naas datang ketika pada tanggal 29 Juli 1947 bersama sejumlah awak pesawat "Pak Karbol" meninggal dalam kecelakaan pesawat sipil yang membawa obat-obatan dari Singapura. Pesawat C47 Dakota ini bernomer kode VT-CLA, ditembak oleh pesawat P-40 Kittyhawk milik Belanda, dan jatuh di Desa Ngoto yang masuk wilayah Kabupaten Bantul, jaraknya hanya sekitar tiga kilometer dari pusat Kota Yogyakarta. Beliau gugur bersama tokoh pahlawan nasional lainnya, yaitu Marsekal Muda Anumerta Agustinus Adisutjipto dan beberapa awak lainnya. Di antaranya, juru radio Opsir Muda Udara I Adisumarmo Wirjokusumo, Bhida Ram yang berkebangsaan India sebagai juru teknik, pilot berkebangsaan Australia Wing Commander Alexander Noel Constantine, Ny Constantine, bekas Squadron Leader Roy Haselhurst, dan Zaenal Abidin Arifin. Satu-satunya penumpang yang selamat adalah Abdul Gani Handonotjokro.
Mayor udara Saleh Basarah pada tahun 1963, sebagai Perwira Udara Wing Dik 001 dan Skadron D merangkap sebagai anggota pelaksana proyek Akademi Angkatan Udara setempat, menerapkan panggilan Karbol kepada para taruna. Tanpa surat keputusan apapun tapi cukup diumumkan oleh Senat Taruna dalam kesempatan upacara Appel Embun di halaman Belimbing. Ternyata panggilan karbol diterima dengan spontan antusias oleh para Taruna, setelah dijelaskan apa dan siapanya pahlawan angkasa yang bernama Dr Abdurahman Saleh itu.
Kelebihan-kelebihan lain Pak Karbol adalah karakter yang kuat dengan integritas pribadi yang luhur, cerdas, ulet dalam berkarya, tampa pamrih dan terutama ciri khas serba-bisa-nya itu. Dan akhirnya panggilan bagi setiap taruna AAU itu dikukuhkan, berdasarkan SK KASAU Nomor Skep 179/VII/2000, tanggal 18 Juli 2000 Kini mereka resmi dipanggil “Karbol”.
[1] Saat ini nama Lanud Bugis telah berganti dengan Lanud Abdulrachman Saleh.
[2] yang sekarang berubah nama menjadi Lanud Iswahyudi