Jumat, 05 September 2008

Tjarda dibebaskan


Oleh Rosihan Anwar.
Gubernur Jenderal Hindia Belanda Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, setelah mendekam dalam penjara Jepang di Manchuria menyusul kapitulasi Belanda di Kalijati 9 Maret 1942, dibebaskan oleh tentara Uni Soviet pada 17 Agustus 1945, kebetulan persis pada hari Soekarno-Hatta menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Itulah uniknya sejarah. Tjarda bersama komandan tentara Knil, Letjen Hein Ter Poorten (1888-1968), yang tinggal di vila Mei Ling Bandung, diangkut ke penjara Sukamiskin yang pada awal 1930-an tempat ditahannya Ir Soekarno. Pada 16 April mereka dipindahkan oleh Jepang ke tangsi Batalyon X di Jakarta. Pada 5 Januari 1943, mereka berada di penjara Changi di Singapura. Pada 10 Januari dibawa ke Jepang. Lalu dipindahkan ke Formosa (Taiwan di mana mereka disuruh menggembala kambing). Pada 9 Oktober, mereka diangkut ke Manchuria dan diinternir di Sian, 200 km sebelah utara Kota Mukden. Setelah Uni Soviet mengumumkan perang kepada Dai Nippon, maka 17 Agustus 1945 mereka dibebaskan oleh ten-tara Uni Soviet. Pada 1 September 1945 mereka diterbangkan dari Chungking ke Colombo, Ceylon. Ketika tiba di Colombo, Dr HJ van Mook, Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, menelepon Tjarda untuk singgah sebentar di Batavia, tapi Tjarda menolak. Pada 9 September 1945 Tjarda dan Ter Poorten disambut oleh Putri Juliana di Bandara Eindhoven.
Pengarang J de Kadt, yang diinternir di Cimahi pada zaman Jepang, bersikap pro-Republik Indonesia, menulis dalam buku, De Indische Tragedie, tentang Gubernur Jenderal Tjarda. Tjarda dengan senyuman kaku dan konvensional selalu memperlihatkan bagian atas giginya. Tapi, terhadap pergerakan rakyat Indonesia untuk merdeka, dia sama sekali tidak ramah dan simpatik. Tjarda, yang tergolong kaum bangsawan Belanda adalah reaksioner, konservatif, dan tidak senang terhadap politik etis dan progresif dari kalangan tertentu di Negeri Belanda terhadap kaum nasionalis Indonesia. Pada 1936, dia mulai menjabat sebagai Gubernur Jenderal dan segera berhadapan dengan keinginan kaum nasionalis Indonesia. Anggota Volksraad, Soetardjo Kartohadikoesoemo, mengajukan sebuah mosi yang meminta parlemen Belanda mengadakan konferensi para wakil Negeri Belanda dan Hindia Belanda untuk membicarakan sebuah rencana yang perlahan-lahan akan membawa pada suatu keadaan kemerdekaan bagi Hindia. Dipikirkan dalam masa sepuluh tahun, Soetardjo menjelaskan, ini bukan berarti lepas dari Negeri Belanda. Semacam status dominion atau gemenebest. Ternyata akhir September 1936 mosi Soetardjo diterima di Dewan Rakyat dengan 26 suara pro dan 19 suara anti. Tjarda, yang dikenal sebagai orang yang bekerja dengan cepat dan tertib, barulah pada September 1938 -- jadi dua tahun kemudian-- mengirimkan petisi Soetardjo itu ke pemerintah di Nederland. Disertai dengan nasihat Gubernur Jenderal yang berbunyi "Mosi itu dalam bentuk yang sekarang secara konstitusional tidak bisa diterima". Pada 16 November 1938, petisi Soetardjo dengan keputusan Kerajaan ditolak. Itulah ilustrasi dari sikap Tjarda terhadap gerakan nasionalisme Indonesia.
Peristiwa kematian anggota Volksraad, Mohamad Hoesni Thamrin, yang serba misterius, terjadi di bawah pemerintahan Tjarda. Pada 8 Januari 1941, tokoh pemimpin kaum Betawi dan anggota Parindra itu dikenakan tahanan rumah dengan cara menghina sekali. Tiga hari kemudian orang menemukan jenazah Thamrin. W Buijze dalam bukunya Kalijati, 8-9 Maret 1942- De ondergang van een wereldri jk, yang baru terbit di Negeri Belanda, menulis "Mengenai apa yang persis telah terjadi, orang bungkam dalam semua bahasa. Orang hanya beranggapan bahwa telah terjadi bunuh diri sendiri (zelfmoord) selama tahanan rumah Thamrin, di bawah mata para penjaganya. Kabar angin melakukan pekerjaannya. Soal itu sangat berat bagi pemerintah Hindia. Pemakaman nasionalis besar yang tutup usia pada umur 47 tahun berwujud sebuah demonstrasi besar-besaran dari lebih 10.000 orang Indonesia untuk penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan". Kekecilan jiwa Tjarda kentara pada perundingan di Kalijati 8-9 Maret 1942. Jepang menuntut agar Jenderal Ter Poorten bersama Gubernur Jenderal Tjarda datang dari Bandung ke Kalijati untuk merundingkan soal kapitulasi Belanda. Waktu diberitahu oleh Poorten, Tjarda menolak. Seperempat jam kemudian, Ter Poorten menelepon lagi. Dia bilang Bandung akan dihancurkan oleh Jepang, Vaarwel Tot Betere Tijden, Tjarda punya tabiat halsstarrig atau keras kepala. Waktu Ter Poorten menganjurkan agar di semua mobil dikibarkan bendera putih, Tjarda menolak, maka di mobilnya tetap berkibar bendera Belanda. Tiba di vila Isola, perwira staf Jepang datang bertanya, apakah Gubernur Jenderal mau melapor kepada Jenderal Imamura di Kalijati. Tjarda cuek saja. Dia bilang: "Bila orang Jepang itu betul-betul mau melihat saya, biar dia datang ke mari. Dia lalu bisa yakin saya memang ada dalam mobil". Akhirnya pukul 10.30 iring-iringan mobil pihak Belanda bisa bergerak menuju Kalijati. Di sana berlangsung drama kapitulasi Belanda kepada Jepang. Tjarda memperlihatkan sikap yang tidak bermartabat, sehingga satu ketika praktis diusir oleh Jenderal Imamura dari ruang perundingan. Setibanya di Nederland dari penjara di Manchuria, Tjarda berhenti sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 16 Oktober 1945. Tapi, jabatan baru diciptakan buat dia, yaitu sebagai Duta besar Belanda di Paris. Jenderal Ter Poorten hilang sama sekali dari pentas. Tjarda tetap tidak setuju dengan Indonesia Merdeka. Tetap benci kepada Soekarno dan RI. Dia meninggal dunia pada usia tua sekali, yakni 98 tahun.
Penulis adalah wartawan senior
Tulisan ini dari Suara pembaruan http://www.suarapembaruan.com/last/index.html

Rabu, 25 Juni 2008

Dari TKR sampai TRI

Seperti tertulis dalam sejarah, PETA (Tentara Sukarela Pembela Tanah Air) dibubarkan sendiri oleh bosnya, Jepang. Pada tanggal 18 Agustus 1945 muncul perintah tersebut dari pimpinan tentara Jepang agar Daidang (setingkat batalyon) PETA dibubarkan. Bahkan Panglima tentara ke 16 yang berkuasa di Jawa, Jenderal Nagano Yuchiro pada tanggal 19 Agustus 1945 mengucapkan pidato perpisahan pada semua anggota PETA yang dibubarkan itu. Pembubaran ini diikuti pelucutan senjata para anggotanya. Setelah itu mereka disuruh pulang dengan diberikan bekal seperlunya. Setelah Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945, PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) membentuk BKR (Badan Keamanan Rakyat) sebagai bagian daripada Badan Pertolongan Korban Perang. BKR bukan badan militer dan semata-mata semacam Hansip Wanra saja saat itu. Pada tanggal 5 Oktober 1945, B.K.R ini dengan maklumat Pemerintah no.6, telah ditransformasikan menjadi T.K.R (Tentara Keamanan Rakyat). Isi maklumat : untuk memperkuat perasaan keamanan umum, maka diadakan satu Tentara Keamanan Rakyat. Pada tanggal 6 Oktober 1945 keluar maklumat tambahan yaitu, sebagai menteri keamanan rakyat diangkat Soeprijadi. Ternyata Soeprijadi sang tokoh pimpinan pemberontakan PETA Blitar ini, tidak pernah muncul. Namun Pemerintah tetap mempertahankan namanya sampai nanti Soedirman diangkat sebagai Panglima T.K.R. Perihal TKR ini dibicarakan untuk pertama kali oleh kabinet R.I pertama (Kabinet Presidentiel dipimpin Presiden Soekarno) pada tanggal 15 Oktober 1945 bertempat dirumah Soekarno jalan Pegangsaan Timur no.56 Jakarta. Semua menteri hadir kecuali Soekarno. Para mantan tentara KNIL (tentara Hindia Belanda) yang hadir adalah Oerip Soemohardjo, Soedibjo, Samidjo dan Didi Kartasasmita. Mantan PETA yang hadir adalah Dr Soetjipto dan Kafrawi. Saat itu berhasil ditetapkan bahwa Oerip Soemohardjo, mantan mayor KNIL yang sudah pensiun, sebagai Kepala Markas Besar Oemoem dan juga sebagai formatir organisasi. Markas besar T.K.R (MBT) segera dibentuk dengan kota Yogya sebagai pusatnya. Untuk pengembangan di Sumatera, pada tanggal 5 November 1945 Dr AK Gani diangkat sebagai organisator dan koordinator T.K.R diseluruh Sumatrera. Tanggal 20 Oktober 1945, Kementerian Keamanan Rakyat mengumumkan secara resmi pengangkatan Soeprijadi selaku Panglima dan Oerip Soemohardjo sebagai Kepala Staf. Nama lain yang disebut-sebut adalah Moehamad Soeljoadikoesoemo sebagai menteri keamanan ad interim. Tapi karena penolakan dari berbagai pihak dia tidak pernah memangku jabatan tersebut. Menteri Keamanan Rakyat baru diisi oleh Amir Sjariifudin dalam Kabinet Sjahrir pertama (kabinat RI ke II) pada Bulan Oktober 1945. Pada tanggal 27 Oktober 1945 Pemerintah mengeluarkan maklumat tentang T.K.R. yaitu sebagai bagian dari maklumat pemerintah tentang pemberian perintah dan petunjuk kepada penduduk. Dikatakan : Pemerintah R.I lagi berusaha menyusun secepat-cepatnya TENTARA KEAMANAN RAKYAT untuk menanggung kemanan Dalam Negeri….. Kemudian agar para pemuda yang berminat berpartisipasi pada lembaga militer ini. Pada tanggal 2 Nopember 1945, pemerintah nasional kota Jakarta misalnya, memang menyerukan agar para bekas PETA, HEIHO, militer Hindia Belanda, Pelopor, Hisbullah, dan para pemuda lainnya yang berumur 18 tahun keatas supaya mendaftarkan namanya bagi tentara keamanan rakyat. Pendaftaran dilakukan dibalai agung kota (kira-kira sekarang kator DKI Jaya), Gambir Selatan no.9. mulai tanggal 3 November 1945 jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Meskipun Kepala Staf dan MBT sudah ada tapi Panglima T.K.R baru saja terpilih pada tgl 12 November 1945 dalam konperensi tentara di Yogya. Kolonel Soedirman mantan Daidancho PETA dan komandan batalyon Banyumas terpilih secara aklamasi dalam konperensi T.K.R di Yogyakarta itu. Tapi dirinya baru pada tanggal 18 Desember 1945 atau dalam masa pemerintahan kabinet Sjahrir I, resmi ditetapkan sebagai Panglima Besar. Penundaan pelantikan ini menurut Anderson menandakan adanya persaingan dan pertentangan antara pemerintah dan komando tertinggi militer. Soedirman sendiri setelah konperensi TKR di Yogya sempat kembali dahulu kepada induk pasukannya di Kroya dan memimpin pertempuran di Ambarawa. Bintangnya memuncak naik ketika sebagai Panglima Perang berhasil dengan gemilang mengusir tentara Sekutu dari Ambarawa pada tanggal 15 Desember 1946. Organisasi T.K.R awal sangat besar. Organisasi ini menganut konsep struksur organisasi KNIL yaitu berbentuk Komandemen, Divisi, dan Resimen. Komandemen yang telah dibentuk saat itu adalah Komandemen Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Komandemen membawahi sejumlah Divisi. Misalnya Jawa Barat yang dipimpin oleh jenderal mayor Didi Kartasasmita dan bermarkas di Purwakarta, memiliki tiga Divisi. Dibawah Divisi terdapat sejumlah resimen dan selanjutnya. Baik Komandemen maupun Divisi pada dasarnya sudah menganut konsep teritorial. Selama Pemerintahan Sjahrir, tentara berhasil mengkonsolidasikan diri dengan baik dan menuju kesempurnaan organisasi. Pada tanggal 7 Januari 1946 dikeluarkan maklumat no.2 tentang perubahan nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan rakyat (juga disingkat T.K.R). Kementerian keamanan diganti namanya menjadi kementerian pertahanan. Tanggal 25 Januari 1946 T.K.R dirubah lagi menjadi T.R.I (Tentara Republik Indonesia). Dan satu bulan kemudian yaitu pada tanggal 23 Februari 1946 dibentuklah panitia besar penyelenggara organisasi tentara. Tugas pokok panitia ini adalah membentuk peraturan tentang,
1. Bentuk kementerian pertahanan
2. Bentuk ketentaraan.
3. Kekuatan tentara.
4. Organisasi tentara..
5. Peralihan dari keadaan TKR kekeadaan susunan TRI.
6. Kedudukan laskar-laskar dari barisan-barisan bersenjata dari badan-badan ketentaraan yang bukan badan pemerintah.
Sebagai anggota panitia diangkat, Didi Kartasasmita, Kafrawi, Suryadarma, Sukandar, Soejoto, Holan Iskandar, TB Simatupang,Oerip Soemohardjo, Sutirto, Mr Soepomo, Ir Rooseno dan Drg Mustopo. Lalu pemerintah menetapkan susunan markas besar dan kementerian pertahanan baru. Setelah itu pada tanggal 23 Mei 1946, markas tertinggi tentara mengundang rapat seluruh pimpinan divisi dan resimen. Musyawarah besar ini membahas struktur organisasi T.R.I yang baru yang lebih kompak dan efisien. Dengan perkataan lain Komandemen ditiadakan dan sebagai penggantinya di Jawa dibentuk tujuh buah divisi. Nasution bercerita dalam bukunya, Di gedung Sekolah Kepandaian Puteri sebelah barat laut M.B.T, diadakan rapat penerangan (briefing). Kemudian timbullah proses penentuan Panglima-panglima baru menurut organisasi baru, yang berarti jumlah Panglima berkurang dari 10 menjadi 7 dan 3 Panglima Komandemen ditiadakan…..pemilihan dilakukan oleh komandan-komandan resimen…..ternyata saya diangkat sebagai Panglima Divisi I.

Selasa, 27 Mei 2008

Alternative Fuels as a Solution: History of Alternative Fuel Development

Alternative Fuels as a solution : History of Alternative Fuel Development
by Zach Carson
The history of biofuels has less to do with technology advancements and more to do with political and economical greed. In order to understand the foundation for biofuel technology though, it is necessary to know the history of the diesel engine. In 1893, a German Inventor named Rudolph Diesel published a paper entitled "The theory and Construction of a Rational Heat Engine". In this paper, he described a revolutionary new engine where air would be compressed by a piston to increase pressure and therefore raise temperatures. (Planet Fuels, 2001) Because of the high temperatures, it was found that the engine could run off a variety of vegetable oils such as hemp and peanut oil. In 1911, at the Worlds Fair in Paris, Rudolph ran his engine on peanut oil, and later described that "the diesel engine can be fed with vegetable oils and will help considerably in the development of the agriculture of the countries which use it." Rudolph wanted an alternative to expensive and inefficient steam engine, and his new diesel engine was the answer.
Two years after the Worlds Fair, Diesel was found dead. It was rumored that the German government assassinated him in order to keep his new technology out of the UK submarine fleet. Shortly after this, the Germans introduced diesel engine technology in their U-boats, which contributed to much of their success during wartime. After his death, the petroleum industry capitalized on this new engine, altering it to run on the by-product of petroleum distillation called "Diesel #2". (Boyle, 2003)
Also during this time, Henry Ford, creator the Model T and contributor to the advancement of the assembly line, became convinced that renewable resources were the key to success in the automotive field. Ford built an ethanol plant in the Midwest, and formed a partnership with Standard Oil to sell and distribute it in the states. In the early 1920's, biofuels made up 25 percent of all fuel sales. (Sahlman, 2003). But, with the rapid growth of industry and economic growth of major players in the industrial field, biofuels and renewable resource growth was threatened. There were a few major players who had a lot of political pull and contributed to the downfall of biofuels and renewable resources. William Randolph Hurst produced nearly all the paper in the US, and was threatened by the many uses of the hemp plant. Andrew Mellon, secretary of the Treasurer and financial backer of the DuPont Company, patented a chemical necessary to produce wood pulp in paper. The Rockefellers were developing large empires from the use of petroleum, and biofuels threatened all of their niche their markets. These key players all had vested interests in seeing renewable resource use decreased, the hemp industry destroyed and biomass fuels forgotten. (PlanetFuels, 2003)
By the beginning of World War II, by undercutting biomass fuel prices, the petroleum companies monopolized on fuel causing the biomass industry shut down. The industry's agenda was to make more money, and they had no interest in the effects their greed would have on following generations.
Throughout the next couple decades, the petroleum and automotive industries grew tremendously, both in their economics and political power. Due to our increasing dependency for oil, the US began importing from other countries at low prices. In the early 1970's, the US supply of oil became limited and we had to rely on foreign imports to run our country. In 1973, OPEC, an organization in the Middle East that controls a majority of the world's oil, reduced its output, which caused prices in the US to increase dramatically. With the rising prices of gas, consumers began looking for other methods to support their obsession with travel. So, in 1978, diesel engines began re-gaining popularity and biofuels reentered the consciousness of the country. (NBB, 2005)
Now, almost thirty years later, ideas for alternative fuels are beginning to catch on. Over 200 major fleets in the US now run on biofuels, including US Post Office, US Military, and metropolis transit systems. (NBB, 2005) Hybrid vehicles are being produced by more car companies and sales are increasing throughout the country. Biodiesel is now being produced from many different products: from soybeans and corn in the Midwest, tallow from the slaughter industry, sugar cane in Hawaii and forest wastes in the North West. In Europe, they now have the option for biodiesel at many of their gas stations. Many private groups have caught onto the trend of alternative fuels and have made it their mission to educate people of the uses and technologies involved in using and creating alternative energies.
Despite the resistance of major political and economic powers, biofuel technology and use is beginning to regain its popularity. At this point in history, with increased pollution, global warming, environmental degradation, health problems, and rising prices at the gas pump, the popularity and implementation of biofuels and renewable technology is extremely important for the continuation of our society.

Sayang seribu sayang, bikin Bahan Bakar dari air rupanya belum masuk dalam sejarah alternative fuels.

Jumat, 23 Mei 2008

Seabad Budi Utomo - Tepatkah 20 Mei Jadi Harkitnas ?


Laporan Aboeprijadi Santoso (wartawan Radio Nederland) dari Jakarta 21-05-2008
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyambut ulang tahun seabad Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas tanggal 20 Mei kemarin, dengan seruan "Indonesia Bisa!". Kata-kata ini diserukannya sampai tiga kali untuk mengajak seluruh bangsa bersemangat optimistis. Celakanya, menjelang kenaikan harga BBM ini, khalayak umum malah menyindir Harkitnas sebagai hari keterpurukan nasional di bawah SBY-JK ("Susah Bbm, Ya Jalan Kaki saja!"). Koresponden Aboeprijadi Santoso pada perayaan harkitnas di museum sekolah kedokteran STOVIA di Kwitang, Jakarta mewawancarai sejarawan Rushdy Hussein.Sejarawan Rushdy Hussein menunjuk, hari lahir Boedi Oetomo 20 Mei 1908 pertama kali dirayakan pada tahun 1948, ketika Republik yang baru ini, terancam terpuruk akibat perpecahan. Kini, harkitnas jadi kontroversi. Presiden Soekarno pada tahun 1948 sudah mengimbau agar tanggal tersebut kelak ditinjau kembali. Jadi, 20 Mei belum tentu tepat sebagai lambang kebangkitan nasional.
Rushdy Hussein [RH]: Ya, hati saya juga melankolik dalam rangka peringatan 100 tahun ini. Sesungguhnya ada yang perlu kita garisbawahi. Kita itu melaksanakan peringatan baru 60 kali.
Aboeprijadi Santoso [AS]: Artinya yang pertama kali tahun 1948.
RH: Tahun 1948. Jadi, ketika itu Hatta baru saja diangkat sebagai perdana menteri, akhir bulan Januari. Amir Sjariffudin sudah selesai. Ketika itu golongan oposisi yang berseberangan dengan pemerintah mengadakan apa yang disebut FDR, Front Demokrasi Rakyat, yang menyatakan pemerintah salah jalan. Perjanjian Renville itu satu kesalahan besar yang merugikan republik.
AS: Perjanjian Renville kan ditandatangani oleh Amir Sjariffudin, pemimpin FDR?
RH: Betul. Amir Sjariffudin menyesal menandatangani hal tersebut. Karena itu memperburuk keadaan. Membuat sebetulnya keadaan republik ini sudah jatuh ketiban tanggal pula. Jadi pada saat itu ada eksponen para elite Indoneisa awal, adalah Ki Hadjar Dewantoro, pendiri Indische Partij dan satu lagi adalah dokter Radjiman. Keduanya itu menghadapi menteri PDK Mr. Ali Sastroamidjojo, membicarakan keterpurukan republik pada tahun 1948. Dan rupa-rupanya hal itu dibawa kepada Bung Karno dan Perdana Menteri Hatta. Lalu mereka mencari acuan supaya bangsa ini bisa termotivasi, mau menyatukan pikiran. Karena republik pada tahun 1948 di pinggir jurang. Seperti telor di ujung tanduk. Dan memang dalam proses kita akan ditiadakan oleh Belanda yang sudah bekerjasama dengan negara-negara bagian, tentunya ya. Kemudian dicarilah dan disepakati bahwa peristiwa lahirnya Boedi Oetomo tanggal 20 Mei 1908 diangkat sebagai hari kebangunan nasional. Dan proses selanjutnya adalah membentuk panitia, ketuanya adalah Ki Hadjar sendiri dan anggotanya semua partai politik. Dengan harapan partai politik yang lagi bertengkar ini di dalam wadah itu bisa memiliki kesatuan pendapat melawan Belanda. Misalnya wakil Ki Hadjar adalah Tjoegito, PKI, kemudian dari Masyumi juga, dari PNI, alhasil acara itu diselenggarakan tingkat nasional dan internasional. Di Surakarta itu ada satu monumen, namanya Patung Lilin, Persatuan Partai Politik Indonesia. Kumpulan partai-partai politik. Tugu Lilin itu pada tahun 1933 dilarang oleh Belanda. Nah, tahun 1948 ini menarik, ketika kita dalam situasi yang mencekam, di Solo itu banyak pasukan Hijrah, Siliwangi dan sedikit banyak terjadi konflik juga dengan pasukan yang ada di sana. Itu bisa mengadakan satu pawai bersama. Mengadakan acara-acara pertandingan- pertandingan, ziarah ke makam-makan. Alhasil 20 Mei tahun 1948 itu ada citra barulah, pemikiran-pemikiran baru.
Nah, yang perlu dipertanyakan adalah kenapa Boedi Oetomo. Yang menarik adalah ketika resepsi malam hari, Bung Karno berpidato yang namanya satu machtspolitiek, bagaimana kita menghidupkan semangat politik golongan rakyat untuk melawan Belanda.
AS: Machtspolitiek, politik kekuasaan?
RH: Politik kekuasaan dan tentu bagaimana persatuan. Persatuan kesatuan ini menjadi begitu penting pada saat itu ya. Karena kita tidak memiliki apa-apa kecuali persatuan. Tapi dia menggarisbawahi, andaikata bisa diselenggarakan peringatan kebangkitan nasional ini pada tahun-tahun mendatang, cobalah dievaluasi setiap 10 tahun. Maksudnya tentu, apakah benar mengambil angka 20 Mei itu, artinya lahirnya Boedi Oetomo itu tepat. Itu yang dia mau bicarakan. Dan rupa-rupanya kita lupa, sampai hari ini tetap saja secara tradisional menggunakan istilah itu kan lahirnya Boedi Oetomo. Ini menimbulkan polemik sekarang-sekarang ini. Setelah zaman Reformasi, apa betul?
AS: Kira-kira menurut Bung Karno apa yang layak merupakan lambang kebangkitan nasional?
RH: Itu dia mengkaitkan dengan lahirnya elite Indonesia moderen. Sebelum abad ke 20 perjuangan kita bersifat kedaerahan, bersifat kekuatan fisik tanpa memperhitungkan kekuatan otak. Jadi hanya otot yang dipertaruhkan.
AS: Cara tentaralah, ya?
RH: Tentara. Dan orang lupa, perjuangan fisik dengan menggunakan senjata moderen, itu baru sebatas otot, belum otak. Tapi 1908 senang atau tidak senang itu sudah menggambarkan bahwa otak Gerakan etis itu antara lain dengan warna-warni ereschuld itu memunculkan satu peristiwa besar, yaitu pendidikan bagi semua orang di Hindia. Tanpa pilih bulu. Dan pendidikan itulah sebetulnya yang menyadarkan orang
Keterangan gambar : peringatan Kebangkitan Nasional pertama tanggal 20 Mei 1948

Minggu, 04 Mei 2008

Lima Periode Kesederhaan Fatmawati

Pada bidang putih, seukuran meja pingpong yang berdiri tegak, foto reproduksi keluarga presiden pertama RI, Soekarno, terpajang. Yang menarik perhatian, di sebelah foto besar itu terdapat kata-kata dengan huruf warna merah berbunyi: O, Fatma, jang menjinarkan tjahja. Terangilah selaloe djalan djiwakoe, soepaja sampai dibahagia raja. Dalam swarganya tjinta-kasihmoe....Itulah penggalan kalimat rayuan Bung Karno kepada Fatmawati yang tertulis dalam sebuah surat cinta pada 11 September 1941. Fragmen ini menjadi bagian menarik “Pagelaran Foto Film Dokumenter dan Benda Kenangan Fatmawati Soekarno”, yang digelar di Jogja Gallery, Jalan Pekapalan, Alun-alun Utara Yogyakarta, 14-21 April 2008. Sebanyak 124 koleksi foto terpajang rapi di ruang pamer, mulai lantai pertama hingga lantai kedua.Selain foto, diputar pula dua film dokumenter berjudul Bu Fat dalam Kenangan dan Tjinta Fatma, yang merupakan karya dokudrama. Tjinta Fatma mengisahkan masa-masa muda Fatmawati di Bengkulu, kisah percintaan dan pernikahannya dengan Bung Karno, hingga perannya dalam proklamasi kemerdekaan. Pameran ini merupakan rangkaian kegiatan mengenang 85 tahun Fatmawati Soekarno, yang digagas Yayasan Bung Karno sekaligus memperingati Hari Kartini yang jatuh pada bulan April.Kegiatan pertama dilaksanakan pada Februari dan Maret lalu di Jakarta, kemudian di Bengkulu, tanah kelahiran Fatmawati, dan mulai Maret lampau di Yogyakarta melalui kegiatan sosial. Melalui pameran ini, figur fatmawati muncul kembali. Sosok Fatmawati terlihat pada berbagai masa, peristiwa, dan lokasi yang beragam.Benang merah dari seluruh foto yang tampil sepertinya berupaya menunjukkan potret keseharian Fatmawati yang sederhana dan rileks, jauh dari ingar-bingar kemewahan layaknya first lady negara lain. Fatmawati, oleh keluarga, kerabat, dan kawan dekatnya, dikenal luwes bergaul, peramah, dan riang. “Banyak hal yang bisa saya pelajari dari Ibu. Buat saya, dia guru saya,” kata Guruh Soekarnoputra, Ketua Yayasan Bung Karno, ketika membuka pameran.Seluruh foto dalam pameran ini dikumpulkan dan diseleksi Yayasan Bung Karno dan Yayasan Fatmawati. Sumbernya dari koleksi keluarga, yayasan, media cetak, dan pribadi. Foto-foto itu dipajang menurut periode hidup Fatmawati, yakni periode Bengkulu, periode pendudukan Jepang, periode Yogyakarta, periode Istana Merdeka, dan periode Sriwijaya. Periode Bengkulu menampilkan masa muda Fatmawati, yang pada usia empat tahun pernah diramalkan akan mendapat jodoh orang yang kedudukannya tertinggi di negeri ini.Periode pendudukan Jepang mengisahkan Fatmawati, yang setelah menikah dengan Bung Karno, hijrah ke Jakarta. Periode ini termasuk masa-masa lahirnya Pancasila, 1 Juni 1945, Fatmawati menjahit bendera pusaka Merah-Putih pada 1944, hingga proklamasi 17 Agustus 1945. Fatmawati terekam dalam empat bingkai foto hasil bidikan fotografer Frans Mendur selama detik-detik proklamasi.Pada periode Yogyakarta, ketika muncul gejolak revolusi kemerdekaan, berbagai kericuhan, masalah kenegaraan, dan pemberontakan di dalam republik, sehingga ibu kota RI dipindahkan ke Yogyakarta, Fatmawati berhasil membangun tradisi rumah tangga kepresidenan. Fokus paling besar pameran sepertinya berada pada periode ini. Pada periode ini, terdapat foto-foto Fatmawati ketika tinggal di Istana Gedung Agung.Satu di antaranya memperlihatkan Fatmawati ketika mencuci pakaian keluarga di Kali Code, Yogyakarta. Ia juga sering membersihkan dan memangkas rumput di halaman istana. Menurut Guruh, pada masa-masa inilah, banyak kenangan manis yang terekam. “Jakarta memang kota proklamasi, tapi Yogyakarta adalah kota untuk mempertahankan proklamasi,” katanya.Setelah pusat pemerintahan kembali ke Jakarta, dalam pameran ini digolongkan dalam periode Istana Merdeka, foto-foto yang tampil menunjukkan kegiatan Fatmawati mendampingi suaminya dalam kegiatan kenegaraan. Ketika itulah Fatmawati mendapat pengalaman melakukan perjalanan kenegaraan ke luar negeri. Perjalanan ke India, Pakistan, dan Burma menjadi rangkaian kunjungannya yang perdana.Periode Sriwijaya menampilkan potret Fatmawati sehari-hari di rumahnya di Jalan Sriwijaya. Jauh dari ikatan protokoler, dari tempat tinggalnya Fatmawati banyak menggelar kegiatan sosial. Ia juga tak pernah melupakan untuk mengasuh dan membesarkan lima putra-putrinya, yang pada saat itu mulai tumbuh dewasa. Keseharian yang penuh keakraban dengan keluarga hampir dapat dijumpai di sebagian besar koleksi foto.Melalui pameran ini, Yayasan Bung Karno ingin lebih mengenalkan sosok Fatmawati, yang tak berbeda dari kaum wanita biasa lainnya. Sebagai penghormatan, Fatmawati telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Namanya pun dipakai sebagai nama Rumah Sakit Fatmawati di Jakarta Selatan dan Bandara Fatmawati Soekarno di kota kelahirannya.
Foto : Dari undangan pagelaran diatas.
Oleh : Sigit Indra (Yogyakarta)
Seni, Gatra Nomor 24 Beredar Kamis, 24 April 2008

Kamis, 31 Januari 2008

In Memoriam: Jusuf Ronodipuro

Sepuluh jam setelah mantan Presiden Soeharto meninggal dunia menyusul pula Jusuf Ronodipuro (88), pemimpin prominen Radio Republik Indonesia (RRI) pada jam-jam pertama revolusi. Bila pers luar negeri memberitakan Soeharto menderita multiple organ failure maka Jusuf tutup usia pada pukul 23.20 tanggal 27 Januari 2008 setelah paru-paru, jantung, dan ginjalnya tidak lagi berfungsi. Jika Soeharto dimakamkan di Astana Giribangun, Karanganyar, Jawa Tengah, Senin siang, maka Jusuf pada hari yang sama dikebumikan dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.
Jusuf, setelah tamat sekolah menengah AMS-B di Batavia di zaman kolonial, bekerja untuk satu perusahaan dagang Belanda (juga pernah bekerja di General Motor). Di zaman Jepang dia pada mulanya bekerja di Pusat Kebudayaan (Keimin Bunka Sidoosho) di bagian Seni Lukis dan di sana mengenal pelukis Affandi, Sudjojono, Agus Djaya, dan Oto Djaya. Kemudian dia pindah bekerja di Hooso Kyoku, stasiun radio Jakarta.
Setelah Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 berita itu dilarang disiarkan oleh badan sensor Nippon Gun Kenetsu Han. Surat kabar Asia Raja di mana saya bekerja tidak dapat menyiarkannya. Tapi, berkat usaha beberapa pemuda nasionalis, seperti, Sjahruddin, wartawan Domai - Indonesia (kemudian Antara), Bachtar Lubis (kemudian Mayor TNI Kepala Penerangan Angkatan Darat) dan Jusuf Ronodipuro, maka teks proklamasi itu "diselundupkan" ke dalam news room Hooso Kyoku, lalu di saat Sodookan (pengawas) Nippon tidak awas dibacakan di depan corong radio oleh Jusuf dan dengan begitu tersiar ke khalayak ramai. Akibat perbuatan nekad itu, Jusuf dan Bachtar berurusan dengan polisi rahasia Jepang Kenpeitai dan "dipermak" oleh algojo-algojo Nippon itu.
Pada 11 September RRI didirikan dengan resmi dan mula-mula Dr Abdurachman saleh, kemudian Jusuf menjadi Kepala RRI Jakarta sampai 21 Juli 1947, tatkala Belanda melancarkan aksi militernya yang pertama terhadap Republik dan menguasai sepenuhnya stasiun radio Jakarta. Ketika berlangsung perundingan antara delegasi RI dengan delegasi Belanda di bawah supervisi PBB melalui Komisi Tiga Negara (KTN), maka Jusuf bertugas sebagai liaison-officer dari delegasi Indonesia dan konkretnya sebagai asisten Mr Soedjono yang menjabat sebagai Sekjen Delegasi Indonesia. Menjelang pecahnya aksi militer Belanda kedua 19 Desember 1948, Jusuf Ronodipuro mengalami saat-saat yang tegang.Wapres Hatta mengirimkan aide memoire kepada delegasi Belanda untuk meminta agar perundingan yang telah macet dapat dibuka kembali. Padal 16 Desember, Jusuf bersama Merla Cochran, wakil Amerika dan Ketua KTN PBB terbang ke Yogya membawa reaksi Belanda yang berpendirian tidak ada gunanya meneruskan perundingan, kecuali bila pemerintah Indonesia segera menerima usul-usul Belanda. Jawaban itu harus diberikan oleh Republik selambat-lambatnya pukul 10.00 waktu Jakarta tanggal 18 Desember. Pada pukul 21.00 tanggal 18 Desember Jusuf menerima telepon dari Istana Rijswijk. Dia diminta mengambil sepucuk surat yang dialamatkan kepada delegasi Indonesia. Surat itu dibawanya ke rumah Mr Soedjono. Mereka terkejut sekali membaca isinya. Sebab di situ Belanda menyatakan bahwa "mulai pukul 00.00 tanggal 19 Desember 1948 tiada lagi terikat kepada ketentuan-ketentuan gencatan senjata". Jusuf diinstruksikan segera mengawatkan isi surat Belanda tersebut kepada Wapres Hatta di Yogyakarta. Tetapi, operator telegram tidak dapat mengirimkannya, karena semua komunikasi dengan Yogya telah diputuskan atas perintah Istana Belanda. Saat itu sudah pukul 22.00, tinggal dua jam lagi menjelang deadline ultimatum Belanda. Tanpa pikir panjang, Jusuf naik jip tancap gas menuju Hotel des Indes, tempat menginap Merle Cochran. Setelah pintu diketuk Cochran muncul mengenakan piyama. Setelah Jusuf memberitahukan kesulitannya mengirim telegram ke Yogya, Cochran berkata dengan marah damn it, kit harus ke Yogya sekarang". Ketika Cochran dan Jusuf tiba di Kemayoran awak pesawat terbang Amerika melaporkan bahwa pesawat itu tidak mendapat izin meninggalkan landasan terbang. Cochran marah sekali mendengar berita itu. Jusuf kembali ke rumah Mr Soedjono, tapi sebelumnya dia singgah di rumah Prof Supomo di Jalau Riau. Supomo terkejut membaca isi surat delegasi Belanda. Waktu telah lewat tengah malam. Supomo dan Jusuf pergi ke rumah Soedjono dan kemudian mereka menyusun isi telegram dan laporan untuk dikirimkan kepada Dr Sudarsono dan Mr Alex Maramis di New Delhi melalui Konsul Jenderal India di Jakarta.
Pada Minggu, 19 Desember pukul 06.00, Radio Batavia menyiarkan pidato Wakil Mahkota Agung Dr Beel yang menyatakan telah dimulai aksi militer di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Republik. Jusuf Ronodipuro melukiskan pengalamannya pada 18 Desember 1948 itu dengan kata-kata, "Republik telah diserang tanpa pemberitahuan".
Itulah kisah pengalaman Jusuf 60 tahun yang lalu. Setelah bekerja sebagai pegawai di Kementerian Penerangan, dia kemudian pindah menjadi diplomat. Ia menjabat sebagai Atase Penerangan pada KBRI di London, ketika BM Diah menjadi dubes. Ia pindah ke New York menjadi anggota perwakilan Indonesia di PBB ketika dubesnya Soekardjo Wirjopranoto. Dari sana dia menjadi Minister-Councillor pada KBRI di Manila. Sekembalinya di Jakarta pada awal 1970-an Jusuf diangkat sebagai Sekjen Departemen Penerangan. Sesudah itu dia diangkat menjadi Duta Besar RI di Argentina. Setelah pensiun, Jusuf aktif di Dewan Harian Angkatan 45 yang bermarkas di Jalan Menteng 31, Cikini Raya, Jakarta. Dia jadi Sekretaris ketika Angkatan 45 dipimpin mantan KSAD Jenderal Surono. Jusuf Ronodipuro adalah teman sebaya yang terakhir meninggalkan saya. Seratus hari yang lalu teman saya yang lain Soedarpo Sastrosatomo, tutup usia. Jusuf adalah insan yang baik, the good guy, santun, berprofil rendah, dan bertutur moderat. Namun, kadang-kadang dia membukakan hatinya lalu bercerita kepada saya. Pada suatu hari dia mendampingi Jenderal Surono sebagai Sekretaris Dewan Harian Angkatan 45, mengunjungi Presiden Soeharto untuk meminta persetujuan mengenai desain mata uang dari emas yang hendak dibuat memperingati HUT ke-50 RI. Pada desain gambar itu terlukis kepala dua presiden, yakni Soekarno dan Soeharto. Setelah dilihat oleh Soeharto komentarnya hanyalah "kenapa dua, Satu saja cukup". Sebagai orang Jawa tentu Surono paham apa maksudnya. Lalu ditanyakan bagaimanakah baiknya gambar bapak presiden itu? Soeharto menjawab, "itu lho, seperti gambar yang ada di uang kertas itu". Maksudnya, gambar Soeharto di tengah rakyat yang duduk di depannya. Jusuf ternganga mendengar keterangan Soeharto itu yang menunjukkan sekali bagaimana wataknya. Jusuf mau ngomong, tapi kakinya diinjak oleh Surono. Hssstt, diam bae. "Selamat jalan temanku, Ucup."
Oleh Rosihan Anwar
Penulis adalah wartawan senior

Senin, 24 Desember 2007

Buku Long March SILIWANGI

0leh Bambang Hidayat
Limapuluh sembilan tahun yang lalu terlukis saat bersejarah bagi Republik Indonesia dan bagi Divisi Siliwangi, walau harus diakui dan disadari bahwa kedua peristiwa itu sebenarnya masih terdapat dalam satu bingkai perjuangan menegakkan negara Indonesia. Bagi Republik Indonesia yang muda peristiwa penerjunan para Belanda di lapangan Terbang Maguwo, sambil menewaskan tidak kurang dari 60 orang satria muda, merupakan catatan hitam dalam lembar perjuangannya. Catatan hitam karena dadakan aib pihak Belanda telah mencoreng upaya perundingan diplomatik, yang masih dalam fase penyelesaian, antara kedua negara yang bersengketa. Aib atau tidak, adalah hal yang subyek pada penilaian dalam suatu persengketaan yang melibatkan prinsip hidup dan manusiawi masing-masing, Indonesia harus membebaskan diri dari belenggu penjajahan, suatu pekik perjuangan hidup yang tidak dapat ditawar lagi demi masa depan. Sedangkan Belanda, yang sudah merasakan nikmatnya mempunyai koloni subur-makmur enggan mundur. Bahkan kata bersayap kaum konservatif di Belanda selalu mendengungkan ketakutan “Indie verloren ramspoed geboren” (kehilangan Indie, yakni Indonesia, terjadilah malapetaka).Entah karena tujuan idiil atau karena arogansi dan kekurangpahaman sejarah Belanda mempertahanakan pendapatnya itu dan mempunyai konsiderans dengan latar belakang abad sebelumnya menuntun tindakannya ingin menguasai kembali Indonesia .Dari negara yang terjajah (oleh Jerman) dua tahun sebelumnya kembali ingin mengetrapkan penjajahan koloninya yang lama dan yang telah berubah karena siraman nasionalisme.
Pada tanggal 18 Desember 1948 jam 23:55 wakil Indonesia di “Batavia” (walau sebenarnya sudah semenjak April 1942 oleh Pemerintahan Balatentara Dai Nippon nama itu diganti menjadi Jakarta—suatu tindakan Jepang untuk menarik hati rakyat) Bapak Yusuf Ronodipuro diberitahu oleh pihak Belanda tentang pembatalan (sepihak) perundingan diplomatik Indonesia-Belanda. Pembatalan itu adalah tanda awal serangan Belanda menuju ke jantung Indonesia (Yogyakarta) pusat spirit perjuangan dan Pemerintahan Republik Indonesia. Pada lewat tengah malam,beberapa menit setelah pembatalan perundingan, KST (Korps Speciale Troepen—dulu dibawah Kapten Westerling) sudah meramaikan Lapangan terbang Andir untuk siap diterjunkan ke Yogyakarta. Panglima tentara kerajaan Belanda, Jendral Simon Spoor sudah hadir disana dengan keinginan keras untuk terjun ke Yogya. Hanya nasihat Wakil Tinggi Mahkota Beel, yang mengundurkan niatannya terjun tetapi dia tetap ikut dalam sorti subuh menuju ke Yogya serta ikut berputar-putar dengan berakhir mendarat di Lapangan Kalibanteng, Semarang. Dari sana dia memonitor gerakan besar tentaranya, yang terdiri dari satuan KL maupun KNIL dan mengawasi pembentukan jembatan-udara Semarang-Yogya. Kita menamakan serangan Yogya itu, sebagai wajarnya, Perang Kolonial II, atau Perang Kemerdekaan II—yang akirnya membawa keluruhan Belanda setelah melalui jalan panjang politik. Namun sampai saat ini pihak Belanda masih sering menyebut aksi tersebut sebagai aksi polisionil suatu terminologi perolehan dari diplomat Belanda van Kleffens. Nama euphimistik itu disembulkan tidak lain untuk mengelabui dunia agar tampak seolah Belanda sedang menghadapi persoalan dalam-negeri mengejar “bandit” dan “teroris”. Padahal yang mereka hadapi adalah pejuang-sadar untuk merebut kemerdekaan bagi bangsanya. Orang seperti Poncke Princen sudah jauh hari mengetahui nilai perjuangan orang republik berkat pergaulannya dengan “seniman Senen”,yang menubuhkan kesan bahwa perjuangan itu adalah perjuangan-sadar dan terarah kaum terpelajar, tidak hanya oleh massa. Dalam bukunya ”een kwestie van keuze(2002)” dia menyatakan bahwa dia tak tahan melihat konservatisme sebagian bangsanya dan, karena itu, dia menyeberang kepihak Indonesia, bergabung dengan Batalion Kemal Idris di Pati pada bulan November 1948). Dia ikut long March Siliwangi ke Jawa barat. Dalam perjalanan bersama dengan tentara dan keluarga Siliwangi itulah dia memperoleh kepercayaan yang makin tebal bahwa perang kemerdekaan kita dimotori oleh idealisme kejiwaan yang kokoh, bukan sekedar berperang mengusir orang kulit putih.
Walaupun orang menggenggam diktum-adi bahwa perang adalah kepanjangan tangan diplomasi, tetapi perundingan berkepanjangan dapat melelahkan dan mengendurkan syaraf rasional serta menutup mata dan hati nurani melihat opsi yang mungkin lebih konstruktif. Nasionalisme Indonesia yang telah terkembang semenjak tahun 1928 sudah tidak dapat menunggu lagi untuk membebaskan negaranya dari belenggu penjajahan. Karena itu pemilihan untuk memproklamasikan negara nya menjadi merdeka hanya merupakan akibat logis dari rasionalitas itu, dan juga tidak bertentangan dengan semangat Atlanctic Charter yang mendorong tumbuhnya negara merdeka bebas dari penghisapan bangsa lain. Itu adalah alasan kemanusiaan, kebangsaan Indonesia yang dalam waktu singkat mengecambah menyembul ke permukaan arena politik dunia . Divisi Siliwangi yang merupakan subset penting dan aset herharga bangsa ini mempunyai cita-cita yang didukung keluhuran nilai, serta ketaatazasan prajurit bersedia mengikuti amanat Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia dan Panglima Siliwangi yakni—teruskan perjuangan dan kembali ke wilayah gerilya di Jawa Barat (tanggal 19 Desember 1948). Jawa Barat telah mereka tinggalkan 1 tahun sebelumnya, meninggalkan kantong-kantong perjuangan dan gerilyanya. Perjalanan patuh meninggalkan palung perjuangannya itu adalah hijrahnya sebuah Divisi—suatu entitas besar yang di kerjakan dengan seksama dan dengan ketaatan. Dapatkah kita membayangkan, sebagai restropek, apa yang akan terjadi dengan muka Republik Indonesia jika Divisi tangguh itu menolak perintah untuk dihijrahkan? Bukankah itu merupakan tamparan muka bagi negara?. Mereka tentunya akan diterima dengan tangan terbuka serta memperoleh tempat nyaman yang tersediakan oleh golongan yang membelai gagasan separatisme untuk mengoyak tubuh republik muda. Beruntunglah kita, bangsa Indonesia, Divisi tangguh itu mendahulukan dan mengedepankan kepentingan yg lebih besar dari bangsanya, menapis kepentingan dirinya sesaat. Ini harus dicatat di dalam jurnal perjuangan Republik Indonesia, sebagai tindak ksatria yang mendahulukan kepentingan bersama, setia kepada pekik perjuangan bersama.
Tatkala Negaranya hendak ditelikung, dan kedaulatannya hendak dihempaskan sekali lagi divisi ini memperlihatkan kepatuhannya kepada perintah dan siasat perang, dengan mengikuti pola Wingate berjalan menuju ke basis gerilyanya, berjalan tanpa logisitk memadai atau tidak sama sekali, sejauh rata-rata 450 kilometer melewati ngarai, lembah, gunung dan intaian serta jebakan musuh setiap saat. Kita harus mewadahi alur pikiran kita untuk mengerti dan merasakan betapa sulitnya perjalanan jauh itu , dengan keikut sertaan keluarga pejuang, tua dan muda, tanpa mengetahui sediaan makanan atau sarana kesehatan yang tersedia didepannya. Heroik sekali.
Buku yang ditulis oleh Himawan Sutanto mengulas dengan detail perjalanan panjang melalui ruang dan waktu ( 2 bulanan) hampir seluruh komponen yang kembali dari diaspora, mengikuti perjalanan pulang kewilayah yang terjanjikan—bukan the land of milk and honey, tetapi sebuah tanah air miliknya yang merdeka. Dan dinukilkan dengan hidup kesulitan yang dialami beberapa kesatuan setelah tiba diwlilayahnya sendiri: Mereka sering harus menghadapi dua buah front. Yang satu sudah jelas front ciptaan Belanda yang ingin memerintah kembali Jawadwipa, bahkan Indonesia. Tantangan dan garis batas itu mereka terjang secara berani, taat azas dan, yang penting, dengan perhitungan perang. Tetapi, sayangnya, ada front lain berujud garis sengketa dan pertempuran ciptaan bangsanya sendiri (DI/TII) yang ingin mendirikan kekuasaan atas dasar falsafah sektoral. Peracunan, penelikungan, serangan fajar, dan pembiusan dilaksanakan oleh bangsa sendiri terhadap satuan TNI, demi memperoleh kesenjataan Siliwangi dan demi peluruhan semangat Republiken yang prima. Disini kami boleh mencatat kegigihan Siliwangi, seiring dengan pengorbanan besarnya,untuk tetap mempertahankan Negara Republik Indonesia.
Kita mencatat peristiwa-peristiwa yang dapat mematahkan semangat dan hanya bisa ditanggulangi dengan serat otak yang membaja Mengenaskan karena Divisi Siliwangi; satu tahun sebelumnya di daerah hijrah sering memperoleh hinaan atau cemohan sebagai “SLW” (bulan akronim Siliwangi, tetapi Stoot Leger Wilhelmina, tentara penyerang Wilhemina ratu Belanda di kala itu). Persenjataan lengkap, ditambah disiplin tinggi dengan seragam yang relatif baik membuat ikon menjadi lebih menonjol– tentu saja bagi mereka yang iri dan tidak tahu betapa pedihnya hati prajurit.—yang terpaksa pergi meninggalkan daerah perjuangannya bukan karena kalah perang tetapi karena strategi militer dan politik menghendakinya. Itulah manifestasi kepatuhan perjuangan. Di atas semua itu, seperti yang penulis saksikan, beberapa perwira Siliwangi, karena pendidikan di Bandung, fasih mempergunakan bahasa “musuh”, Belanda, dan terdiri dari beberapa suku yang telah menyatu dalam ikatan jiwa republiken. Itu semua dipergunakan oleh penentang keberadaanya sebagai “petunjuk” keberadaan “SLW”. Kita beruntung bahwa kepedihan hati diimbangi dengan rasionalitas tinggi, kejiwaan matang serta pandangan jauh ke depan. Bahkan tanpa ragu Siliwang membantu Pemerintah menggulung dan menghancurkan pemberontakan yang disulut oleh elemen-elemen anti Republik Indonesia.
Reorganisasi dan Rasionalisasi (Re-Ra) pada tahun 1948 yang dimaksudkan untuk membuat tentara Nasional Indonesia lebih efektif mempunyai efek samping yang menimpa tubuh Siliwangi.Upaya Pemerintah untuk memperkuat tubuh tentaranya menjadi lebih profesional memang berdampak pada Siliwangi. Beberapa orang pemuda dan pemudi yang dengan jiwa murni ikut hijrah, lalu tersisih akibat Re-Ra. tersebut. Hal seperti ini perlu memperoleh telaah lebih lanjut.untuk mengetahui berapa orang sebenarnya yang menderita akibat keinginan baik Re-ra tersebut. Dan,lebih penting lagi untuk mengetahui karier hidup mereka di kemudian hari—suatu pekerjaan sukar dan ambisius pada 60 tahun pasca kejadian, tetapi bukannya tidak mungkin untuk dibukukan.
Buku Himawan Susanto ini memenuhi semua syarat historiografi, ilmiah, Referens, kecuali beberapa kekurangcermatan menulis, tersusun rapi,menuruti hampir semua standar baku; berita, dan beberapa surat keputusan yang bertautan dengan masalahnya tersedia merupakan acuan bagi penulisan itu dan bagi sejarawan muda yang di masa yang akan datang. Hasil interview menjadi imbuhan subtansil kelengkapan buku itu dengan catatan kaki dan terjemahan teks berbahasa Belanda yang mapan dan logis. Penterjemahan yang baik dan tepat perlu tersedia bagi generasi muda yang kebetulan tidak memperoleh kesempatan mempelajari bahasa Belanda. Ini bukan untuk mengagungkan Belanda tetapi mengingat kenyataan bahwa masih banyak jurnal dan penulisan periode sengketa fisik Indonesia-Belanda tertulis dalam bahasa tersebut. Himawan Sutanto, merupakan salah seorang pelaku epoch heroik longmarch Siliwangi tetapi, dalam bukunya itu, dia menjauhkan diri dari peristiwa dengan menempati kursi terhormat sejarawan dan pengamat. Namun di beberapa tempat, dia rupanya lupa, karena intimitas dengan subyeknya menyebutkan nama orang dengan panggilan “Pak”( umpama, “Pak” Kemal Idris,) bukan Mayor Kemal Idris sebagai lazimnya penulisan jurnal peristiwa oleh orang ketiga—pengamat. Lain halnya kalau penulisan itu merupakan “petit histoir”, pengalaman pribadi.
Banyak peristiwa penting tercatat di dalam buku itu. Salah satunya yang menurut hemat penulis sedikit menyimpang dari normaliter organisasi adalah pengangkatan panglima divisi, ketika panglimanya, Letkol. Daan Yahya jelas diketahui telah tertawan oleh Belanda. Wakil KSAP T.B. Simatupang, yang selama 4 hari mengikuti sepak terjang Divisi dari dekat, menunjuk Letkol. Sadikin menjabat Panglima Siliwangi. Keputusan darurat itu diambil karena memang ketiaadaan alat komunikasi dengan satuan lain dan demi mempertahankan keutuhan serta dinamika Siliwangi yang sedang bergerak.Tetapi Kepala Staf Angkatan perang ditempat lain yang berjarak kurang dari duaratus kilometer menunjuk Letkol. Abimanyu sebagai Panglima Divisi Siliwangi. Hanya kepala dingin di waktu itu dan kesadaran memikul tugas luhur, diperoleh pemecahan simpatik dalam suasana keakuran, tanpa menimbulkan gejolak. Bayangkan apa yang bisa terjadi jika keputusan semacam itu, yang menimbulkan “matahari kembar”, diambil dalam 2007. Mungkin aura politik akan lebih mewarnai persoalan daripada pemecahan yang mengedepankan kemashalatan dan mengatasi “the sense of crisis”.
Pernah penulis saya tanyakan kepad Jenderal Himawan Sutanto perihal status dan keadaan psikologis massa yang begitu besar bergerak,lelah,ketakutan,dan kekurangan materiil, walau tak ayal kaya dengan semangat. Bukannya tidak mungkin, dalam himpitan kesulitan itu mencuat jiwa yang mementingkan diri sendiri dengan menyampingkan jiwa keprajuritan dan keksatriaan. Barangkali harus ada penulis lain, mempergunakan genre yang tepat, yang harus menyoroti masalah tersebut Banyak anekdot perang, merupakan literatur kejiwaan yang menarik, bukan untuk menjadi bahan tertawaan, tetapi untuk memahami sifat hakiki manusia. Seorang Pramudya Ananta Toer, pernah menulis ”Mereka Yang Dilumpuhkan” (1949), mengisahkan drama manusia dalam kesempitan. Trisno Yuwono (1959) dalam serialnya di harian Pikiran Rakyat,Bandung, “Antara mesiu dan peluru” mengutarakan satire keadaan jaman awal kemerdekaan. Dari sini terbetik adanya manusia don quisote yang hanya memetik keuntungan bagi diri-sendiri dari kesedihan orang lain teman seperjalanan.
Saudara-saudara tentunya akan sepakat dengan penulis, kalau buku Himawan Sutanto ini sangat tepat untuk mememperoleh tempat di dalam perpustakaan militer maupun perpustakaan umum. Isinya mengandung bobot renungan jiwa dan kental dengan epos kepahlawan Siliwangi yang merupakan elemen pemikul, penghantar kita ke alam merdeka ini. Penulis akui bahwa benar masih terdapat kemelaratan yang menyatu dengan struktur serta ketidakadilan remunerasi dan perolehan hak, tetapi kita tidak boleh terhalang bayangan gelap itu menancapkan pandangan kita kedepan melihat sejarah heroikkemiliteran seperti yang dibeberkan oleh Himawan Sutanto.
Selamat kepada Jendral purnawirawan Himawan Sutanto atas penerbitan buku ini. Sebagai penutup ijinkan penulis menyampaikan permintaan agar pada penerbitan berikutmnya ditambahkan: peta yang lebih jelas dan informatif;kala perjalanan tracee tertentu (umpama berapa lama perjalanan dari perbatasan Jabar-Jateng memakan waktu untuk sampai Sumedang);usia pelaku terpenting (berapakah usia Simatupang, Nasution, Sadikin dan lain-lain); perbaikan penulisan referensi dan kesimpulan bahkan, kalau mungkin, analisa mengapa seorang Panglima sampai dapat tertawan oleh pihak musuh.
Bandung 19-12-2007; limapuluih sembilan tahun pasca Serangan Yogya.
Bambang Hidayat, lahir 18 september 1934, mantan Guru Besar Astronomi,ITB. Sekarang President Indonesian Academy of Sciences.,Tinggal di Bandung.

Kamis, 04 Oktober 2007

Rasa sayang-sayange dalam film Belanda ?

Lagu rasa sayang-sayange yang diributkan itu, sebelum ada di you tube sudah ada dalam film Belanda "Insulinde" . Film ini dibuat untuk menggambarkan Hindia Belandaantara tahun 1937 - 1940. Bagi yang bisa buka silahkan ke Blog saya : http://sejarahkita.blogspot.com/

Selasa, 02 Oktober 2007

Jalan Burma

Burma atau Myanmar sekarang dalam keadaan membara. Cepat atau lambat campur tangan internasional naga-naganya akan dimulai. Dimana-mana muncul demo memprotes kekejaman Junta Militer negeri ini. Apalagi setelah jatuh banyak korban, termasuk wartawan Jepang. Tapi pernahkan kita berfikir saat berlangsungnya perang dunia ke II, Burma amat berperan dalam menyalurkan logistik ke Cina yang bagian pantainya sudah diduduki Jepang ?. Jalur logistik berkelok-kelok ini dinamakan "Jalan Burma".Tapi jalur logistisk ini tidak berjalan lama karena dalam bulan maret 1942, Jepang berhasil menduduki Ranggoon dan Jalan Burma sebelah barat dikuasai. Hal ini berlangsung sampai tahun 1945, ketika Inggris berhasil mendesak Jepang kearah Timur. Selama jalan Burma dikuasai Jepang, logistik sekutu untuk Cina diangkut melalui jembatan udara dari India ke Kunming. Sungguh perjuangan yang amat berat.

Senin, 24 September 2007

Delegasi Indonesia pada Konperensi Meja Bundar di Den Haag

Delegasi Indonesia tiba di Den Haag pada awal Agustus 1949 untuk mengikuti Konperensi Meja Bundar. Mereka ditempatkan di Hotel Scheveningen. Sebelum berangkat, rombongan ini yang terdiri dari kelompok Republik Indonesia dan BFO (Permusyawaratan daerah Federal) menyanyikan Indonesia Raya. Tampak Bung Hatta selaku ketua delegasi, Sultan Hamid ketua BFO dan Anak Agung Gde Agung selaku anggota.

23 Agustus 1949 pembukaan sidang Meja Bundar

Bung Hatta selaku ketua delegasi dan rombongan berangkat dari Yogya pada tanggal 7 Agustus 1949 untuk menghadiri Konperensi Meja Bundar. Sidang-sidang Konerensinya sendiri dimulai pada tanggal 23 Agustus 1946 dan ditutup tanggal 2 November 1946. Meskipun banyak kendala yang dihadapi, persetujuan ahirnya dapat juga dicapai dimana dalam bulan Desember 1949 seluruh bekas wilayah Hindia Belanda, kecuali Irian Barat diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat.

Rabu, 19 September 2007

tidak kasat mata 19 September 2007

Tanggal 19 September 2007, sekitar jam 16.00 sore hari, kami menghadiri peringatan "Rapat Raksasa Ikada" yang kejadiannya pada 62 tahun yang lalu pada jam dan tempat yang sama. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Bapak Sjahch Manaf, ketua DHD 45. Acara semarak yang dihadiri hampir 200 orang itu diawali dengan lagu-lagu mars yang dibawakan oleh Drum Band Pemadam Kebakaran. Kemudian lagu Indonesia Raya dinyanyikan bersama dan dilanjutkan mengheningkan cipta. Acara sambutan dari ketua yayasan dan pelaku. serta pembacaan doa. Ada beberapa spanduk yang dipasang menghadap kebeberapa jurusan disekeliling Monumen 19 September 1945. Salah satu spanduk (pada gambar diatas) dipasang menghadap hadirin. Tiba-tiba saya merasakan adanya citra lama tidak kasat mata. Terlihat ratusan ribu rakyat Jakarta menghadiri peristiwa tersebut pada 62 tahun yang lalu. Dalam hati saya berkata, rakyat Jakarta belum cukup semarak memperingati peristiwa heroik ini kalau cuma yang hadiri 200 orang saja. Semoga pada waktu mendatang lebih banyak lagi orang menghadiri acara peringatan ini.

Kamis, 13 September 2007

Rapat Raksasa 19 September 1945

Film ini merupakan sebagian footage dari film yang dibuat oleh Berita Film Indonesia (BFI) sebagai news reel pada tanggal 19 September 1945. BFI adalah perusahaan Film Negara sebelum PFN (Perusahaan Film Negara) yang mengambil oper Perusahaan Film Propaganda Jepang Nippon Eigasha. Angka 60 th RI dipojok kanan atas, ketika film ini dipublikasi dalam rangka Hari Kemerdekaan RI ke 60 (th 2005).

Minggu, 09 September 2007

janji Koiso

Pasca janji Koiso tanggal 9 September 1944

Tunggu film lain yang akan di upload

Sabtu, 08 September 2007

Peristiwa Rapat Raksasa Ikada 19 September 1945

Kabinet pertama (Presidensiel) baru terbentuk pada tanggal 5 September 1945 dimana Bung Karno bertindak selaku perdana menteri dan sejumlah pemuka ditunjuk sebagai menteri dalam 12 Kementerian. Pemerintahan ini juga memiliki 4 orang menteri negara dan 4 pimpinan lembaga lainnnya yaitu, Ketua Mahkamah Agung, Jakasa Agung, Sekretaris Negara dan Juru bicara negar. Daerah Jakarta Raya dizaman Jepang berbentuk daerah khusus kota besar (Tokobetsu) dan Soewiryo menjabat wakil walikota. Pada saat kemerdekaan tahun 1945 Soewirjo mengambil alih jabatan walikota tersebut kemudian menunjuk Mr Wilopo sebagai wakilnya. Meskipun Pak Wirjo begelar Walikota namun dia lebih dikenal sebagai Bapak Rakyat Jakarta. Sebagai orang yang berkecimpung lama dalam Pemerintahan Kota aktifitas beliau amat khusus. Kantornya dibalai kota jalan Merdeka selatan Jakarta sekarang. Saat Proklamasi 17 Agustus 1945 dipegangsaan timur 56, Pak Wiryo bertindak selaku ketua panitia mempersiapkan dan menyelenggarakan acara tersebut. Ketua KNI Jakarta Raya adalah Mr Mohammad Roem. Setelah 17 Agustus 1945, berita Proklamasi dari Jakarta segera menyebar kseluruh tanah air melalui media elektronik (saat itu radio dan kontak-kontak telegrafis) dan cetak maupun dari mulut kemulut. Dengan sendirinya timbullah reaksi spontan yang amat bergelora. Akibatnya selama bulan Agustus dan September 1945 telah diadakan berbagai kegiatan massa seperti rapat-rapat regional wilayah maupun rapat-rapat lokal ditingkat kecamatan-kelurahan atau pada tempat-tempat berkumpul lainnya. Rapat wilayah kota Jakarta yang cukup besar terjadi pada ahir bulan Agustus 1945. Yaitu rapat rakyat dalam rangka menyambut berdirinya KNI yang bertempat dilapangan Ikada. Setelah rapat bubar, sebahagian massa mengadakan gerakan pawai berbaris mengelilingi kota dengan mengambil rute Ikada, Menteng Raya, Cikini dan Pegangsaan Timur. Dimuka rumah Pegangsaan Timur 56, Presiden Sukarno dan Ibu Fatmawati serta sejumlah menteri menyambut.Kegiatan rakyat seperti ini menarik perhatian pihak Jepang dan khawatir akan menimbulkan hal-hal yang berlawanan dengan dengan ketentuan penguasa Jepang sesuai instruksi sekutu. Maka pada tanggal 14 September 1945 dikeluarkan larangan untuk berkumpul lebih dari 5 orang. Ditambah larangan untuk melakukan kegiatan-kegiatan provokasi yang memunculkan demonstrasi melawan penguasa Jepang. Padahal saat itu sedang dipersiapkan sebuah rapat yang lebih besar dan sudah bersifat rapat raksasa yaitu Rapat Raksasa Ikada. Ide pertama rencana tersebut, datangnya dari para pemuda dan mahasiswa dalam organisasi Commite van Actie yang bermarkas di Menteng 31 Jakarta, untuk mengadakan peringatan 1 bulan Proklamasi pada tanggal 17 September 1945. Gagasan ini didukung oleh Pak Wirjo selaku walikota Jakarta Raya dan ketua KNI Jakarta Raya, Mr Mohammad Roem. Maka dengan serentak Pemuda-Mahasiswa menyelenggarakan persiapan teknis berbentuk panitia. Lebih lanjut kemudian mereka mengkomunikasikan rencana tersebut pada pimpinan rakyat tingkat kecamatan (saat itu bernama Jepang, Siku) maupun kelurahan. Akibatnya berita ini menyebar amat luas sampai keluar Jakarta. Tapi rencana ini tidak dapat segera terlaksana karena Pemerintah Pusat menolak menyetujuinya dengan pertimbangan kemungkinan terjadinya bentrokan fisik dengan tentara Jepang yang masih berkuasa yang seperti dikatakan diatas, sudah befungsi sebagai alat sekutu. Melihat situasi ini pihak panitia kemudian memundurkan acara menjadi tanggal 19 September 1945 dengan harapan Pemerintah mau menyetujuinya. Menurut Pemuda-Mahasiswa Rapat Raksasa ini amat penting. Karena meskipun gaung Kemerdekaan sudah menyebar kemana-mana sejak Proklamasi, namun rakyat belum melihat terjadinya perubahan-perubahan nyata ditanah air. Misalnya hak dan tanggung jawab Pemerintah belum nampak dalam aktifitas kenegaraan sehari-hari, apalagi kalau dikaitkan dengan amanat Proklamasi. Maka Rapat Rksasa amat perlu untuk menggambarkan bahwa NKRI memiliki legitimasi sosial-politik dengan cara mempertemukan langsung rakyat dan pemerintah. Dan dalam kesempatan ini diharapkan rakyat mendukung Pemerintah RI yang merdeka dan berdaulat. Mungkin Presidenpun akan memberikan komando-komandonya. Dalam perkembangan selanjutnya meskipun telah diadakan pertemuan antara panitia dan Pemerintah tetap tidak dicapai kata sepakat. Ahirnya pada tanggal 19 September 1945 tiba juga. Sejak pagi hari rakyat yang sudah yakin akan diadakan rapat raksasa tersebut sejak subuh pagi hari berduyun-duyun mendatangi lapangan ikada dan berkumpul membentuk kesatuan massa yang amat besar. Untuk menenangkan massa rakyat ini, pihak Pemuda-Mahasiswa mengajak bernyanyi. Atas usaha panitia, telah siap sistim pengeras suara yang cukup memadai, ambulance kalau-kalau diperlukan ada yang membutuhka pertolongan medis, dokumentasi yang dilaksanakan oleh juru foto dari kelompok ikatan jurnailistik profesional maupun amatir serta camera man Berita Film Indonesia (BFI). Pihak penguasa Jepang yang melihat derasnya arus rakyat yang menuju Ikada dan telah berkumpulnya massa yang besar, memanggil para penaggung jawab daerah Jakarta. Pak Wiryo dan Mr Roem mendatangi kantor Kempetai dan berusaha menjelaskan maksud dan tujuan dari berkumpulnya rakyat di Ikada dan mengatakan gerakan spontan ini hanya bisa diatasi oleh satu orang yaitu Presiden Soekarno sendiri. Tapi pihak Jepang tidak mau mengambil resiko dan mengirim satuan tentara yang dilengkapi kendaraan lapis baja. Penjagaan segera dilaksanakan oleh pasukan bersenjata dengan sangkur terhunus dilengkapi peluru tajam. Sementara kabinet Pemerintah RI tetap menolak. Bahkan ada berita kalau Presiden dan kabinetnya kalau perlu akan bubar. Mahasiswa segera mengambil inisiatip. Mereka mendatangi Presiden Soekarno pagi subuh tanggal 19 September 1945. Dijelaskan bahhwa Jepang tidak mungkin akan bertindak keras karena sesuai dengan tugas`sekutu, amat berbahaya bagi keselamatan kaum internira. Selain itu tentara Jepang akibat kalah perang telah kehilangan semanngat. Nampaknya Presiden mau diajak kompromi dan berjanji akan membicarakannya dalam rapat kabinet pagi hari. Pada tanggal 19 September 1945 pagi hari memang berlangsung rapat kabinet untuk membicarakan antara lain akan dibentuknya Bank Negara Indonesia. Rapat yang sedang berlangsung digedung ex Jawa Hokokai tidak kunjung selesai juga sampai waktu telah menunjukkan pukul 16.00. Para Pemuda-Mahasiswa mendesak terus agar Presiden segera berangkat ke Ikada. Mereka mengatakan bahwa tidak akan bertanggung jawab kalau masa berbuat sesuatu diluar kontrol, padahal rakyat hanya menginginkan kedatangan para pemimpinya untuk menyampaikan amanat sebagai kelanjutan Proklamasi. Sebagai jaminan Pemuda-Mahasiswa akan menjaga keselamatan para anggota kabinet tersebut. Ahirnya Presiden Sukarno mengambil keputusan akan ke Ikada. Bagi para anggota kabinet lainnya yang berkeberatan dipersilahkan untuk tidak ikut. Namun nyatanya semua yang hadir dalam gedung ex Jawa Hokokai dengan kendaraan masing-masing juga menuju Ikada. Presiden Sukarno dikawal Pemuda-Mahasiswa dengan menggunakan mobil menuju lapangan Ikada dengan lebih dahulu mampir di Asrama Prapatan 10 Jakarta karena akan bertukar pakaian. Ketika Presiden tiba rombongannya ditahan oleh sejumlah perwira Jepang utusan dari Jenderal Mayor Nishimura yaitu yang dipimpin oleh Let.Kol Myamoto. Jelas ini bukan Kempetai dan menggambarkan Jepang memakai kebijaksanaan lunak. Dalam pembicaraan tersebut Presiden menjamin akan mampu mengendalikan massa meskipun nampaknya massa rakyat sudah siap bentrok fisisk. Hal ini dapat terlihat dimana rakyat yang mempersenjatai diri dengan bambu runcing, golok, tombak dan sebagainya. Ternyata Presiden hanya bebicara tidak lebih dari lima menit lamanya. Yang isinya : Percayalah rakyat kepada Pemerintah RI. Kalau saudara-saudara memang percaya kepada Pemerintah Republik yang akan mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan itu, walaupun dada kami akan dirobek-robek, maka kami tetap akan mempertahankan Negara Republik Indonesia. Maka berilah kepercayaan itu kepada kami dengan cara tunduk kepada perintah-perintah dan tunduk kepada disiplin. Setelah pidato Presiden selesai rakyat yang sudah bertahan di Ikada selama lebih dari 10 jam ahirnya bubar dengan teratur tampa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Padahal kalau diperhitungkan massa yang besar tersebut sudah bersifat ancaman terjadinya konflik fisik yang mungkin dapat memunculkan pertumpahan darah yang tidak terkira. Nampaknya semua pihak puas. Rakyat puas atas kemunculan Presiden dan para menterinya. Demikian pula Pemerintah senang karena dapat memenuhi tuntutan pemuda mahasiswa. Lebih-lebih Jepang yang terhindar dari sikap serba salah. Rupanya mereka takut mendapat sangsi pihak sektu kalau tidak mampu mengatasi keadaan Jakarta dari keadaan yang teteram dan damai.