Rapat Raksasa 19 September 1945

Film ini merupakan sebagian footage dari film yang dibuat oleh Berita Film Indonesia (BFI) sebagai news reel pada tanggal 19 September 1945. BFI adalah perusahaan Film Negara sebelum PFN (Perusahaan Film Negara) yang mengambil oper Perusahaan Film Propaganda Jepang Nippon Eigasha. Angka 60 th RI dipojok kanan atas, ketika film ini dipublikasi dalam rangka Hari Kemerdekaan RI ke 60 (th 2005).

janji Koiso

Pasca janji Koiso tanggal 9 September 1944

Tunggu film lain yang akan di upload

Peristiwa Rapat Raksasa Ikada 19 September 1945

Kabinet pertama (Presidensiel) baru terbentuk pada tanggal 5 September 1945 dimana Bung Karno bertindak selaku perdana menteri dan sejumlah pemuka ditunjuk sebagai menteri dalam 12 Kementerian. Pemerintahan ini juga memiliki 4 orang menteri negara dan 4 pimpinan lembaga lainnnya yaitu, Ketua Mahkamah Agung, Jakasa Agung, Sekretaris Negara dan Juru bicara negar. Daerah Jakarta Raya dizaman Jepang berbentuk daerah khusus kota besar (Tokobetsu) dan Soewiryo menjabat wakil walikota. Pada saat kemerdekaan tahun 1945 Soewirjo mengambil alih jabatan walikota tersebut kemudian menunjuk Mr Wilopo sebagai wakilnya. Meskipun Pak Wirjo begelar Walikota namun dia lebih dikenal sebagai Bapak Rakyat Jakarta. Sebagai orang yang berkecimpung lama dalam Pemerintahan Kota aktifitas beliau amat khusus. Kantornya dibalai kota jalan Merdeka selatan Jakarta sekarang. Saat Proklamasi 17 Agustus 1945 dipegangsaan timur 56, Pak Wiryo bertindak selaku ketua panitia mempersiapkan dan menyelenggarakan acara tersebut. Ketua KNI Jakarta Raya adalah Mr Mohammad Roem. Setelah 17 Agustus 1945, berita Proklamasi dari Jakarta segera menyebar kseluruh tanah air melalui media elektronik (saat itu radio dan kontak-kontak telegrafis) dan cetak maupun dari mulut kemulut. Dengan sendirinya timbullah reaksi spontan yang amat bergelora. Akibatnya selama bulan Agustus dan September 1945 telah diadakan berbagai kegiatan massa seperti rapat-rapat regional wilayah maupun rapat-rapat lokal ditingkat kecamatan-kelurahan atau pada tempat-tempat berkumpul lainnya. Rapat wilayah kota Jakarta yang cukup besar terjadi pada ahir bulan Agustus 1945. Yaitu rapat rakyat dalam rangka menyambut berdirinya KNI yang bertempat dilapangan Ikada. Setelah rapat bubar, sebahagian massa mengadakan gerakan pawai berbaris mengelilingi kota dengan mengambil rute Ikada, Menteng Raya, Cikini dan Pegangsaan Timur. Dimuka rumah Pegangsaan Timur 56, Presiden Sukarno dan Ibu Fatmawati serta sejumlah menteri menyambut.Kegiatan rakyat seperti ini menarik perhatian pihak Jepang dan khawatir akan menimbulkan hal-hal yang berlawanan dengan dengan ketentuan penguasa Jepang sesuai instruksi sekutu. Maka pada tanggal 14 September 1945 dikeluarkan larangan untuk berkumpul lebih dari 5 orang. Ditambah larangan untuk melakukan kegiatan-kegiatan provokasi yang memunculkan demonstrasi melawan penguasa Jepang. Padahal saat itu sedang dipersiapkan sebuah rapat yang lebih besar dan sudah bersifat rapat raksasa yaitu Rapat Raksasa Ikada. Ide pertama rencana tersebut, datangnya dari para pemuda dan mahasiswa dalam organisasi Commite van Actie yang bermarkas di Menteng 31 Jakarta, untuk mengadakan peringatan 1 bulan Proklamasi pada tanggal 17 September 1945. Gagasan ini didukung oleh Pak Wirjo selaku walikota Jakarta Raya dan ketua KNI Jakarta Raya, Mr Mohammad Roem. Maka dengan serentak Pemuda-Mahasiswa menyelenggarakan persiapan teknis berbentuk panitia. Lebih lanjut kemudian mereka mengkomunikasikan rencana tersebut pada pimpinan rakyat tingkat kecamatan (saat itu bernama Jepang, Siku) maupun kelurahan. Akibatnya berita ini menyebar amat luas sampai keluar Jakarta. Tapi rencana ini tidak dapat segera terlaksana karena Pemerintah Pusat menolak menyetujuinya dengan pertimbangan kemungkinan terjadinya bentrokan fisik dengan tentara Jepang yang masih berkuasa yang seperti dikatakan diatas, sudah befungsi sebagai alat sekutu. Melihat situasi ini pihak panitia kemudian memundurkan acara menjadi tanggal 19 September 1945 dengan harapan Pemerintah mau menyetujuinya. Menurut Pemuda-Mahasiswa Rapat Raksasa ini amat penting. Karena meskipun gaung Kemerdekaan sudah menyebar kemana-mana sejak Proklamasi, namun rakyat belum melihat terjadinya perubahan-perubahan nyata ditanah air. Misalnya hak dan tanggung jawab Pemerintah belum nampak dalam aktifitas kenegaraan sehari-hari, apalagi kalau dikaitkan dengan amanat Proklamasi. Maka Rapat Rksasa amat perlu untuk menggambarkan bahwa NKRI memiliki legitimasi sosial-politik dengan cara mempertemukan langsung rakyat dan pemerintah. Dan dalam kesempatan ini diharapkan rakyat mendukung Pemerintah RI yang merdeka dan berdaulat. Mungkin Presidenpun akan memberikan komando-komandonya. Dalam perkembangan selanjutnya meskipun telah diadakan pertemuan antara panitia dan Pemerintah tetap tidak dicapai kata sepakat. Ahirnya pada tanggal 19 September 1945 tiba juga. Sejak pagi hari rakyat yang sudah yakin akan diadakan rapat raksasa tersebut sejak subuh pagi hari berduyun-duyun mendatangi lapangan ikada dan berkumpul membentuk kesatuan massa yang amat besar. Untuk menenangkan massa rakyat ini, pihak Pemuda-Mahasiswa mengajak bernyanyi. Atas usaha panitia, telah siap sistim pengeras suara yang cukup memadai, ambulance kalau-kalau diperlukan ada yang membutuhka pertolongan medis, dokumentasi yang dilaksanakan oleh juru foto dari kelompok ikatan jurnailistik profesional maupun amatir serta camera man Berita Film Indonesia (BFI). Pihak penguasa Jepang yang melihat derasnya arus rakyat yang menuju Ikada dan telah berkumpulnya massa yang besar, memanggil para penaggung jawab daerah Jakarta. Pak Wiryo dan Mr Roem mendatangi kantor Kempetai dan berusaha menjelaskan maksud dan tujuan dari berkumpulnya rakyat di Ikada dan mengatakan gerakan spontan ini hanya bisa diatasi oleh satu orang yaitu Presiden Soekarno sendiri. Tapi pihak Jepang tidak mau mengambil resiko dan mengirim satuan tentara yang dilengkapi kendaraan lapis baja. Penjagaan segera dilaksanakan oleh pasukan bersenjata dengan sangkur terhunus dilengkapi peluru tajam. Sementara kabinet Pemerintah RI tetap menolak. Bahkan ada berita kalau Presiden dan kabinetnya kalau perlu akan bubar. Mahasiswa segera mengambil inisiatip. Mereka mendatangi Presiden Soekarno pagi subuh tanggal 19 September 1945. Dijelaskan bahhwa Jepang tidak mungkin akan bertindak keras karena sesuai dengan tugas`sekutu, amat berbahaya bagi keselamatan kaum internira. Selain itu tentara Jepang akibat kalah perang telah kehilangan semanngat. Nampaknya Presiden mau diajak kompromi dan berjanji akan membicarakannya dalam rapat kabinet pagi hari. Pada tanggal 19 September 1945 pagi hari memang berlangsung rapat kabinet untuk membicarakan antara lain akan dibentuknya Bank Negara Indonesia. Rapat yang sedang berlangsung digedung ex Jawa Hokokai tidak kunjung selesai juga sampai waktu telah menunjukkan pukul 16.00. Para Pemuda-Mahasiswa mendesak terus agar Presiden segera berangkat ke Ikada. Mereka mengatakan bahwa tidak akan bertanggung jawab kalau masa berbuat sesuatu diluar kontrol, padahal rakyat hanya menginginkan kedatangan para pemimpinya untuk menyampaikan amanat sebagai kelanjutan Proklamasi. Sebagai jaminan Pemuda-Mahasiswa akan menjaga keselamatan para anggota kabinet tersebut. Ahirnya Presiden Sukarno mengambil keputusan akan ke Ikada. Bagi para anggota kabinet lainnya yang berkeberatan dipersilahkan untuk tidak ikut. Namun nyatanya semua yang hadir dalam gedung ex Jawa Hokokai dengan kendaraan masing-masing juga menuju Ikada. Presiden Sukarno dikawal Pemuda-Mahasiswa dengan menggunakan mobil menuju lapangan Ikada dengan lebih dahulu mampir di Asrama Prapatan 10 Jakarta karena akan bertukar pakaian. Ketika Presiden tiba rombongannya ditahan oleh sejumlah perwira Jepang utusan dari Jenderal Mayor Nishimura yaitu yang dipimpin oleh Let.Kol Myamoto. Jelas ini bukan Kempetai dan menggambarkan Jepang memakai kebijaksanaan lunak. Dalam pembicaraan tersebut Presiden menjamin akan mampu mengendalikan massa meskipun nampaknya massa rakyat sudah siap bentrok fisisk. Hal ini dapat terlihat dimana rakyat yang mempersenjatai diri dengan bambu runcing, golok, tombak dan sebagainya. Ternyata Presiden hanya bebicara tidak lebih dari lima menit lamanya. Yang isinya : Percayalah rakyat kepada Pemerintah RI. Kalau saudara-saudara memang percaya kepada Pemerintah Republik yang akan mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan itu, walaupun dada kami akan dirobek-robek, maka kami tetap akan mempertahankan Negara Republik Indonesia. Maka berilah kepercayaan itu kepada kami dengan cara tunduk kepada perintah-perintah dan tunduk kepada disiplin. Setelah pidato Presiden selesai rakyat yang sudah bertahan di Ikada selama lebih dari 10 jam ahirnya bubar dengan teratur tampa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Padahal kalau diperhitungkan massa yang besar tersebut sudah bersifat ancaman terjadinya konflik fisik yang mungkin dapat memunculkan pertumpahan darah yang tidak terkira. Nampaknya semua pihak puas. Rakyat puas atas kemunculan Presiden dan para menterinya. Demikian pula Pemerintah senang karena dapat memenuhi tuntutan pemuda mahasiswa. Lebih-lebih Jepang yang terhindar dari sikap serba salah. Rupanya mereka takut mendapat sangsi pihak sektu kalau tidak mampu mengatasi keadaan Jakarta dari keadaan yang teteram dan damai.

Kaum Diaspora: Beda Osama dan Tan Malaka

Belasan teroris yang menghujat Amerika 11 September yl.itu berpendidikan tinggi dan bermotif politik dan ideologis kuat. Yang menarik, semuanya adalah perantau. Mereka pernah bermukim lama di negeri orang. Perantau cenderung membawa misi politik. Mereka membuat sejarah ketika berkelana, atau berkelana untuk membuat sejarah. Tan Malaka diangkat anak oleh seorang pejabat Belanda dan disekolahkan di Haarlem, terbuai oleh Marxisme pada 1920an, giat di Eropa, lalu keliling Asia. Dialah orang Indonesia pertama yang menguak sebuah bab kesejarahan untuk negeri lain: di Filipina dia memperkenalkan Marxisme. Che Guevara juga semacam itu: dia mengembara dari tanah airnya, Bolivia, untuk berrevolusi di Kuba dan Afrika. Ada pula yang membawa ide-ide chauvenis, otoriter, (semi) fasis, seperti Soepomo dan Ki Hajar Dewantara sekembali dari Belanda pada 1920an; juga Sarloth Sar (Pol Pot) dan Khieu Samphan, dua mahasiswa Kamboja, yang sepulang dari Perancis menjadi arsitek negara-teror Khmer Merah pada 1970-an. Pendeknya, perantauan, meski pun ragam, punya daya ilham, tekad dan dinamika tersendiri. Diaspora - istilah ini aslinya bagi kaum Yahudi ketika tersebar di Eropa - adalah fenomena sui generis - terikat ciri-ciri sejenis - masing-masing mengisyaratkan suatu momentum zaman. Tan Malaka, pemuda Minang itu, langlang buana dengan bekal kecerdasan, di Belanda dia menghayati perjuangan dan ideologi. Osama bin Ladin, playboy milyuner, hengkang dari Saudi, jadi pejuang Islamis dan teroris. Keduanya menerobos sejarah. Setengah abad setelah Tan Malaka, gerakan kiri yang tak kenal mandeg akhirnya mandeg di rantau. Sastrawan Sobron Aidit, menunjuk pada tragedi 1965-66, mengaku bahwa keberadaan diasporanya di Paris bersumber dari ''darah, derita dan semangat'' di tanah air. Osama, bekas pejuang melawan tentara Soviet, mungkin juga bisa menunjuk pada kisah darah, derita dan semangat yang serupa di Afghanistan 1980an. Darah dan semangat itu mengacu pada kancah, menjadi bagian dari suatu cause --tujuan perjuangan. Bagi Tan Malaka dan kerabat sezamannya, kancah itu adalah Hindia-Belanda dan cause-nya adalah kemerdekaan dan cita-cita sosialisme Indonesia (Asia). Pelukis Lekra, Basuki Resobowo, lewat sebuah lukisannya (1987), bercerita bahwa di tengah konflik antar kaum kiri, ada empat tokoh yang sejajar: Tan Malaka, Mohamad Hatta, Amir Syarifuddin dan D.N. Aidit; mereka ini patut dihormati, karena termasuk sejumlah pejuang yang “tak pernah menjual bangsa”; Basuki menuduh priyayi Jawa menjual rakyat kepada Tuan Belanda, Soekarno pernah melakukannya kepada Tuan Dai Nippon, Muso idem dito kepada Tuan Moskou dan Soeharto kepada Tuan Imperialis Barat. Bagi diaspora Indonesia, tanah air adalah sebuah kancah di mana keadilan ingin diperkenalkannya dengan macam-macam cara, konsep dan warna. Abdurrahman Wahid semasa merantau di Irak, Mesir, Yordania dan Eropa pada 1970an, merancang wacana buat Indonesia. Dia mempelajari agama-agama dunia, menghimpun berbagai aliran Islam dengan mendirikan sebuah perkumpulan Muslim (PPME) di Belanda, dan membuka jaringan dengan LSM-LSM dan partai-partai sosial-demokrat di Eropa. Jadi, ‘kancah’ bukanlah sekedar ajang geografis. Ketika sebuah cita-cita dilekatkan padanya, dia, kancah itu, bermakna suatu cause. Osama dan sejenisnya, dengan Yayasan Al-Qaida-nya, tidak memiliki cause yang jelas. Dia mengaku berjuang untuk Islam, nama agama itu disandangnya keluar masuk goa, bak menyandang jubah dan menjadikannya magnit politik untuk menggalang ummat. Dia bermimpi mewujudkan cita-cita kuno yang dijadikan jubahnya, tapi tak memberi batasan apa, mau pun target di mana, ‘jubah’ itu ingin diwujudkannya. Orang tak tahu dia berjuang untuk apa, siapa, dan negeri apa. Bahkan dia tak merasa perlu memberi acuan geografis atau negara mana pun. Cause-nya tak jelas. Dengan kata lain, perbedaan antara perantau Osama dan sejenisnya di satu pihak, dan perantau-pejuang sejenis Tan Malaka di lain pihak, bukan sekadar siapa ’teroris’ dan siapa ’pejuang’. Setiap protagonis akan berkata kepada lawannya bahwa ’teroris’-mu adalah ’pejuang’-ku. Tetapi, sejak Robespierre di zaman Revolusi Perancis sampai Noam Chomsky di tahun 1970an, kita tahu, teror adalah sebuah sarana dari kekuasaan negara. Terbukti, kekerasan politik yang terbesar dan efektif selalu bersumber dari negara (Holocaust-nya Hitler, Gulag-nya Stalin, Pulau Buru-nya Suharto). Sekarang Amerika meneror rakyat Afganistan dengan bom untuk memburu Osama dan Al-Qaida. Namun teror negara bisa berubah. Dia tak selalu monopoli negara, bisa juga jadi simbiose, perkawinan kepentingan, dari sejumlah unsur kekuasaan negara dan kelompok masyarakat. Contohnya Osama bin Ladin dan Al-Qaidanya. Dia jadi Islamis dan teroris global ketika dia bekerjasama dan disponsori oleh dinas intelejen militer Pakistan I.S.I, gerilya Taliban, unsur-unsur Saudi dan dinas intelejen Amerika CIA pada 1980-an, lalu berbalik melawan Amerika dan Saudi saat Saudi jadi pangkalan Amerika untuk menggempur Irak awal 1990-an. Osama, seperti Tan Malaka, adalah seorang Muslim yang giat membangun jaringan global. Bedanya, Osama sejak berhenti mabuk berubah jadi Islamis, lalu ketika pasukan Soviet terusir dari Afganistan pada 1989, Osama menganggap perjuangan itu sebagai ”kemenangan Islam yang pertama terhadap Barat”, setelah kalah selama berabad-abad. Sejak itu, baginya, ”kemenangan Islam” itu harus diglobalkan tanpa pandang bulu sikon dan konteks. Singkatnya, cause-nya serampangan. Sebaliknya, Tan Malaka, pada zaman yang berbeda, menjadi pejuang global ketika menginsyafi bahwa kebangkitan bangsa-bangsa Asia di pentas dunia awal 1900an. Dia seorang Muslim yang tidak fanatik, seorang kosmopolit yang menguasai bahasa-bahasa Eropa, Cina dan Tagalog, seorang Marxis yang memahami sejarah dan masyarakat, tapi, pertama-tama, dia seorang pejuang anti-imperialis global, yang membangun jaringan politik di Eropa, Shanghai, Bangkok, Manila dan di Jawa. Cause-nya gamblang. Bahkan pola Osama, dibandingkan dengan Khomeiny pun, amat berbeda dan amat terbelakang. Khomeiny punya target spesifik yaitu, tanah airnya, Iran; Osama tidak. Ketika Ayatullah Ruhollah Khomeiny meninggalkan pengasingannya di Perancis pada 1979, Iran sudah bergelora revolusi Islam-Iran yang dipimpin oleh kaum Mullah dan kelas-kelas menengah untuk melawan rezim Syah Pahlevi yang despotik. Jadi, Khomeiny tidak menyulut api di rantau lantas berharap otomatis terjadi kebakaran besar di kandang. Osama memutarbalik logika itu seolah-olah dia, atau siapa pun, bisa menyalakan revolusi di mana saja tanpa memerlukan suatu momentum revolusioner. Itu sebabnya, Osama dan gerakannya hanya akan membuat teror dan kerusuhan, tapi tak mampu memotori suatu perlawanan rakyat. Walhasil, bagi Osama dan sejenisnya, perbedaan paling bermakna adalah kancah itu tak membutuhkan batasan dan acuan geografis, jangka waktu, program sosial, atau apapun. Cause-nya tak jelas. Baginya, jubah itu bisa diwujudkan di mana saja dan kapan saja. Artinya, konsepnya anti-historis dan anti-sosiologis. Dan metode untuk mencapainya - jaringan teror - tak bersosok dan tak beridentitas. Jadi, apa pun persamaan antara berbagai tokoh rantauan yang historis, ada perbedaan hakiki antara tipe tokoh rantauan seperti Tan Malaka dan tipe Osama bin Ladin. Tan Malaka, bahkan juga Imam Khomeiny, berkelana dan membuat sejarah dengan wacana yang jelas, ajang sasaran yang jelas, tujuan yang jelas, bahkan seringkali juga dengan tahapan yang jelas. Anda boleh setuju atau tidak, tapi Tan Malaka dan sejenisnya punya cause dan route map yang dapat dibaca oleh akal budi. Sebaliknya, tokoh sejenis Osama bin Ladin tak punya cause, alias bermain serampangan, karena itu, per definisi, berbahaya. Ulah Osama cum suis dampaknya besar dan berbahaya bagi demokrasi dan pluralisme, tapi, celakanya, juga bisa dimanipulir menjadi dalih oleh penguasa negara mana pun untuk menekan hak-hak sipil warga.

Aboeprijadi Santoso
Sumber:Digubah dari ceritanet situs nir-laba untuk karya tulis, edisi 28, Selasa 27 November 2001

Tan Malaka

Benarkah Tan Malaka ada di Lapangan Ikada pada tanggal 19 September 1945 ?. Saat itu banyak yang bersaksi demikian. Didalam rekaman film Berita Film Indonesia, tampak Soekarno berjalan berdampingan dengan seorang setengah baya, memakai celana buntung dan berbaju gelap. Dilengan kirinya ada pita lebar yang diikatkan (mungkin bendera merah putih ?). Dia juga memakai topi planters (tuan kebun) yang terbuat dari bahan prop yang dibungkus kain keki. Pada tanggal 30 Juli 2007 kemarin Harry Poeze meluncurkan bukunya yang ketiga tentang "Tan Malaka' bertempat di gedung pertemuan Menteng 31. Oleh karena itu tambah lagi kemisteriusan Tan Malaka. Apa betul eksekusi yang dilakukan pada tahun 1949 itu berdasarkan ulah Tan Malaka mau melawan Pemerintah ?. Pemerintah yang mana ?
Semoga sisi gelap itu lekas terungkapkan.

Gus Dur, Bung Tomo, Kartosuwiryo

Keterangan gambar : Jenderal Mayor TNI Abdul Kadir

OlehHimawan Soetanto

Saya agak terlambat membaca suratkabar harian Seputar Indonesia (Sindo) edisi 18 Juni 2007 yang memuat kolom Abdurrahman Wahid (Gus Dur) berjudul “Pelestarian Kenyataan Sejarah”. Saya mencari Sindo edisi itu setelah beberapa orang teman memberitahukan dan menanyakan apa komentar saya atas kolom yang isinya terdapat kenyataan sejarah yang keliru. Di sini saya tidak mengomentari pesan yang ingin disampaikan oleh “Guru Bangsa” dan mantan Presiden RI melalui kolomnya itu tentang perlakuan adil yang harus diberikan bagi semua warga negara dan kepada daerah daerah provinsi. Saya menjunjung harapan beliau untuk membangun sikap saling mempercayai satu sama lain dan mewariskannya bagi anak cucu kita. Saya mendukung pernyataan beliau bahwa “kearifan sejarah” adalah bagian dari pertumbuhan sebuah bangsa, dan kita perlu bicara dengan santai dan terbuka atas jalannya sejarah. Yang ingin saya komentari di sini adalah apa yang beliau percayai sebagai kenyataan sejarah bahwa Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia (DI/TII) dibentuk oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman dan Presiden Sukarno pada 1947. Gus Dur mengatakan bahwa pembentukan itu digerakkan oleh gairah untuk mempertahankan RI. “Kearifan sejarah” Gus Dur tentang DI/TII ini pernah pula ditulisnya di sebuah koran lain beberapa waktu yang lalu, dan sanggahan terhadapnya juga telah ditulis oleh seorang sejarawan. Bagi saya pribadi, isu ini juga bukan hal baru, karena ketika menjadi Panglima Siliwangi, saya harus meluruskan pernyataan Bung Tomo (tokoh perjuangan RI yang pernah menjadi salah satu anggota pucuk pimpinan TNI) yang meyakini bahwa “proklamasi negara Islam Indonesia Kartosuwiryo” itu bukan bersumber pada suatu ideologi, tetapi hanya karena adanya salah paham dan sengketa senjata antara sesama bangsa. Negara Islam itu, menurut Bung Tomo, hanya merupakan alat berkelahi semata-mata.Dalam Himbauan yang diterbitkan oleh Bung Tomo pada 7 September 1977, yang ditujukan ke Jenderal Panggabean dan Laksamana Sudomo, dan juga dipublikasikan di media massa itu, disebutkan bahwa kedatangan kembali pasukan Siliwangi ke Jawa Barat setelah Clash II merupakan intervensi terhadap mission SM Kartosuwiryo dalam menghadapi Belanda. Mission tersebut, menurut Bung Tomo, diterima SMK langsung dari Jenderal Sudirman untuk melindungi kaum republikein. Bung Tomo mengatakan konflik Siliwangi dan DI/TII itu disebabkan oleh salah paham dan kurangnya komunikasi intensif.Cita-cita NII Sejak SemulaTerhadap kolom Gus Dur di Sindo 18 Juni itu pertama yang harus dikoreksi adalah bahwa Persetujuan Renville (ditandatangani 17 Januari 1948) bukan dilakukan oleh Sutan Syahrir, melainkan oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Juga tentang Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo (selanjutnya disingkat SMK) sebagai asisten militer dari Pangsar Sudirman saya ragukan. Ayah saya adalah Mayjen TNI R Muhammad Mangoendiprodjo yang menjabat anggota kabinet Pangsar (1946–1948). Daripadanya saya tidak pernah dengar bahwa tokoh itu duduk di markas besar AP. SMK ketika itu dikenal sebagai anggota parlemen (Komite Nasional Indonesia Pusat) dan merangkap komisaris Masyumi Jawa Barat. Ia memang penentang keras perundingan Linggajati (25 Maret 1947) dan Renville. Selebihnya, tanggapan saya ini kira-kira akan sama seperti yang saya tujukan kepada Bung Tomo tertanggal 9 November 1977 tersebut. Kalau benar pembentukan DI/TII itu untuk mempertahankan RI seperti kata Gus Dur (atau melindungi kaum republikein seperti kata Bung Tomo), maka jelas SMK membangkang mission yang diembannya itu. Karena dalam kurun waktu antara Renville, Januari 1948 dan kegagalannya, Desember 1948 (Agresi Belanda ke-II), sampai pada KMB dan seterusnya, SMK konsisten dengan cita-cita negara Islamnya. Harap diingat, ketika 7 Agustus 1949 Negara Islam Indonesia (NII) diproklamasikan, sebenarnya pemerintah RI Yogya telah dipulihkan dan Soekarno-Hatta sudah kembali sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI. Serangkaian konferensi, mulai di Cisayong (10 Februari 1948), Cipeundeuy (2 Maret 1948), Cijoho (1 Mei 1948), SMK yang dijadikan imam umat Islam Indonesia, sudah mengusahakan pembentukan NII, memerintah pengumpulan senjata, membatalkan semua perundingan dengan Belanda, membentuk TII yang berintikan laskar Hizbullah dan Sabilillah. Pada 27 Agustus 1948 diresmikan Kanun Azasi (UUD) yang didalamnya dinyatakan bahwa NII berbentuk “Jumhuriah”. Sehari setelah Belanda melancarkan agresinya yang kedua dan langsung menduduki Yogyakarta (19 Desember 1948), SMK mengumumkan “jihad fisabilillah” terhadap Belanda. Tapi bersamaan dengan itu juga menyatakan pasukan TNI/Siliwangi sebagai pasukan liar yang harus ditumpas.Berlanjut sampai Belasan TahunKonflik antara TNI dan DI/TII bukanlah soal salah paham atau kurang intensifnya komunikasi. Ketika Divisi Siliwangi kembali ke Jawa Barat, mereka menemui daerah Priangan sudah menjadi guerrilla invested area DI/TII. Sementara itu, Siliwangi harus membangun wilayah perlawanan (wehrkreise) TNI di tempat yang sama.
Sebagai sesama pejuang, Siliwangi berusaha menjalin kerja sama dengan DI/TII, perselisihan antarkeduanya ditunda sampai urusan dengan Belanda selesai. Kontak-kontak dilakukan oleh utusan divisi. Ada pula oleh utusan brigade atau batalyon.

Namun mendapat jawaban bahwa TNI di Jawa Barat harus di bawah komando TII. Mayor TNI Utarya, yang diutus divisi, dibunuh karena menolak mengakui kedaulatan DI/TII. Utusan lainnya, Lettu Aang Kunaefi, mendengar langsung jawaban SMK bahwa ia “tidak mengenal RI dan TNI, yang dikenal hanya Darul Islam dan tentara Belanda”.Setelah pengakuan kedaulatan dan permasalahan Indonesia dengan Belanda selesai, TNI memerangi DI/TII yang telah dinyatakan sebagai pemberontak operasi keamanan di Jawa Barat. Peperangan ini baru bisa diselesaikan setelah SKM menyerah pada 4 Juni 1962. Selama 13 tahun pemerintah RI dan TNI harus berhadapan dengan DI/TII yang ingin mendirikan NII sebagai pengganti NKRI. Kita ingin tidak terjadi lagi intra-state conflict di Indonesia. Kalau ada perbenturan ideologi atau kepentingan di antara kita, apakah itu antara pusat dan daerah, antargolongan, atau karena ketidakadilan pembagian sumber daya, jangan lagi sampai diselesaikan dengan kekerasan senjata. Siliwangi sejak semula tidak ingin perbenturan kepentingan di antara anak negeri diselesaikan dengan kekerasan. Pendekatan baik-baik dilakukan terhadap DI/TII, termasuk ketika melancarkan operasi militernya, yang mengasihi rakyat, tidak menyakiti musuh yang tertawan, dan menghormati keluarga pihak lawan.
Tapi bagaimana pun kita harus arif dan menyadari, bagaimana mungkin DI/TII dibentuk oleh Panglima Besar Sudirman dan Presiden Sukarno pada 1947 untuk mempertahankan RI dan melindungi kaum republikein. Faktanya, 1947 persetujuan Renville belum terjadi, berarti ketika itu Divisi Siliwangi masih di Jawa Barat. Faktanya, SMK sudah sejak semula ingin mendirikan NII, menggantikan NKRI. Penulis adalah purnawirawan Pati TNI, pernah memimpin kesatuan TNI memerangi DI/TII di Jawa Barat. Kini sedang menyelesaikan program pasca sarjana (S-3) sejarah di UI.

Indonesia Raya

Film

De politionele acties

Vlak na het einde van de Tweede Wereldoorlog namen Nederlanders opnieuw de wapens op. Met twee bloedige 'politionele acties' in Nederlands-Indië probeerde Nederland de onafhankelijkheid van haar kolonie tegen te houden. Het verliezen van de kolonie Nederlands-Indië was voor veel Nederlanders een onaanvaardbare gedachte. 'Indië verloren, rampspoed geboren', was de leuze. Nederland kon zich daarom niet zomaar neerleggen bij de onafhankelijkheid van Indonesië, die in 1945, vlak na het einde van de Tweede Wereldoorlog was uitgeroepen. Tegen de zin van bijna de hele wereld werd een leger van honderdduizend man naar de opstandige kolonie gestuurd, om de pas uitgeroepen Republiek Indonesië hardhandig aan te pakken. In juli 1947 begon Nederland de eerste militaire actie tegen de Republiek, onder de naam 'Operatie Produkt'. Het doel was om economisch belangrijke gebieden op Java en Sumatra op de opstandelingen te veroveren. Dat lukte niet direct. Na een wapenstilstand besloot Nederland in december 1948 met een tweede politionele actie de Republiek definitief uit te schakelen. Nederland noemde deze acties 'politioneel' en niet 'militair', omdat het vond dat het leger optrad als een politiemacht die de de rust en orde op Nederlands grondgebied terug bracht. Daar dacht de rest van de wereld anders over. Nederland had de twijfelachtige eer om als een van eerste gevallen in de Veiligheidsraad van de pas opgerichte Verenigde Naties te worden besproken. Ook de duizenden Nederlandse en honderdduizend Indonesische slachtoffers bewezen dat hier geen sprake was van zomaar en politieoptreden. Het ging hard tegen hard, met aan beide zijden excessen zoals martelingen, executies en het platbranden van dorpen. Uiteindelijk moest Nederland onder druk van de VN en de Verenigde Staten het onafwendbare erkennen. In 1949 werd de onafhankelijke Republiek Indonesië een feit.

Diambil dari :http://www.anno.nl/anno/anno/i001875.html

SEJARAH HARI LAHIRNYA KOTA JAKARTA

Oleh A.Heuken (Dalam rangka menyambut ultah Jakarta ke 470)
Awal mula berdirinya beberapa kerajaan dan kota besar di bumi ini diliputi mitos. Kekosongan data sejarah diisi dengan cerita legendaris. Demikian halnya dengan Roma, yang katanya didirikan oleh Romulus dan Remus, kakak-beradik yang dibesarkan oleh seekor serigala. Demikian juga diceritakan tentang negeri Matahari Terbit yang dikaitkan dengan keturunan dewi matahari, yang sampai kini menghiasi bendera kebangsaan Jepang. Menimbulkan polemik
Rupanya mitos semacam ini meliputi pula asal usul atau lahirnya Kota Jakarta, ibu kota tertua dari semua negara di Asia Tenggara, walaupun belum begitu tua jika dibandingkan dengan kota seperti Kyoto dan Thang-Long atau Hanoi umpamanya. Kalau demikian, atas dasar apa warga Jakarta merayakan hari jadinya yang ke-470 pada tahun ini? Sejarawan Abdurrachman Suryomomihardjo mengomentari keputusan Walikota Jakarta Sudiro (1953 - 1958) tentang hari jadi Jakarta sebagai "kemenangan Sudiro" yang berlandaskan "kemenangan Fatahillah" yang pastinya tidak kita ketahui. Pada tahun '50-an perdebatan tentang asal usul Jakarta memuncak dalam perang pena dua mahaguru, yaitu Dr. Soekanto dan Dr. Hussein Djajadiningrat. Polemik ini pun sudah menjadi sejarah yang dilupakan oleh sebagian besar penghuni Jakarta, yang dibuai terus dengan karangan-karangan resmi yang menampakkan asal usul ibu kota dengan begitu gamblang. Namun belum begitu lama Dr. Slametmulyana masih berpegang pada tesis bahwa nama Ja(ya)karta diturunkan dari nama adipatinya yang ketiga, yaitu Pangeran Jayawikarta, yang membela kotanya terhadap J.P. Coen, pendiri Batavia (1619), namun dikalahkan oleh saingannya dari Banten. Di balik berbagai teori yang kurang pasti ini apa yang pasti? Apa yang terbukti? Pertama, dokumen-dokumen tertua menyebutkan suatu permukiman di mulut Ciliwung bukan dengan nama Ja(ya)karta, melainkan Sunda Calapa. Dokumen tertua yang menyebut nama ini adalah Summa Oriental karangan Tome Pires, yang memuat laporan kunjungannya dari tahun 1512/15. Apakah Ma Huan, penulis laporan pelayaran armada Laksamana Zheng-Ho, yang kapal-kapalnya mengunjungi Pantai Ancol pada awal abad XV, mengenal Chia liu-pa (atau Calapa) belum dapat dipastikan kebenarannya. Direbut pasukan Cirebon Sebutan Sunda Calapa dipakai terus sampai pertengahan abad XVI (misalnya oleh A. Nunez, Lyro do pesos Ymdia, 1554) dan dimuat pada peta-peta Asia sampai awal abad XVII. Nama Ja(ya)karta untuk pertama kalinya disebutkan dalam suatu dokumen tertulis, yang berasal dari sekitar tahun 1553, yakni dalam karangan sejarawan Barros, yang berjudul Da Asia: Pulau Sunda adalah negeri yang di pedalaman lebih bergunung-gunung daripada Jawa dan mempunyai enam pelabuhan terkemuka, (Cimanuk) Chiamo di ujung pulau ini, Xacatara dengan nama lain (Karawang) Caravam, (Xacatara por outro nome Caravam), (Tangerang) Tangaram, (Cigede) Cheguide, (Pontang) Pontang dan (Banten) Bintam. Inilah tempat-tempat yang ramai lalu lintas akibat perniagaan di Jawa seperti pula di Malaka dan Sumatra .... (Barros, Da Asia decada IV, liv. 1, Cap XII, hlm. 77) . Jao de Barros (1496 - 1570) bekerja di Casa da India (1532 -1568) di Lisabon, tempat segala laporan dari Asia diterima dan diarsipkan. Meskipun karangannya tentang Asia Tenggara dari tahun 1553 menunjukkan keadaan yang sedikit lebih tua, kita tidak tahu persisnya dari tahun berapa. Karena itu nama Ja(ya)karta (dalam segala ejaannya) tidak terdokumentasi sebelum tahun 1550. Dokumen Indonesia pertama yang memakai sebutan "Jakarta" tidak mungkin berasal dari sebelum tahun 1602. Dokumen ini merupakan suatu "piagam" dari Banten, yang ditemukan van der Tuuk (1870). Meski demikian, nama Sunda Calapa tetap dipergunakan juga sampai akhir abad XVI, bahkan dalam berita pelayaran Belanda dari akhir abad itu. Walaupun tidak dapat diketahui dari sumber sezaman, kapan pelabuhan di mulut S. Ciliwung itu berganti nama dan mungkin juga penduduknya, bisa dipastikan dari berbagai sumber Portugis (misalnya J. de Barros, F.L. Castaheda, G. Correa), yaitu pada akhir tahun 1526 atau awal 1527. Sunda Calapa direbut dari kekuasaan kerajaan Hindu Sunda oleh pasukan Islam dari Cirebon. Awak kapal Portugis yang dipimpin D. de Coelho dan terdampar di Pantai Sunda Calapa dibunuh dan dipukul mundur oleh penguasa baru . Maka, 470 tahun yang lalu pasti terjadi perubahan besar di daerah yang sekarang disebut "Kota". Sunda Calapa (sampai 1526/27) maupun Jayakarta (1527 - 1619) terletak di sebelah selatan suatu garis yang dibentuk oleh rel kereta api dan jalan tol baru sedikit di sebelah utara Hotel Omni Batavia sekarang. Maka pasukan Cirebon yang dipimpin oleh Sunan Gunung Jati sebagai sekutu (atau bawahan?) Kesultanan Demak mendarat di pantai yang terbentang kurang lebih pada garis tersebut. Mungkin juga ia menyerang Sunda Calapa melewati daratan dari arah Marunda. Hal ini agak sulit, karena pada zaman itu daerah antara Marunda dan Kota masih penuh hutan lebat serta rawa-rawa yang banyak buayanya. Mitos, legenda, atau hanya cerita? Masalah siapa yang memimpin tentara koalisi Cirebon-Demak-Banten melawan raja Pajajaran belum terpecahkan dengan tuntas. Rupanya hal ini tidak mungkin terungkap, karena dokumen sejarah dari masa itu tidak ada, baik yang berbentuk tulisan maupun benda sejarah. Nilai sejarah cerita Purwaka Tjaruban Nagari, yang pengarangnya menyebut diri Pangeran Aria Tjarbon masih diperdebatkan oleh para sejarawan. Naskah dari sekitar tahun 1720 ini telah beredar sejak awal abad XIX di luar lingkungan Keraton Cirebon. Belum ada edisi kritis dari naskah penting ini, apalagi mengenai kitab sumbernya, yang disebutkan pada halaman terakhir yakni naskah Negarakertabumi. Purwaka Tjaruban Nagari bukan dokumen dari zaman Jakarta didirikan, maka pengetahuan tentang sumbernya penting. Selain itu naskah ini penuh cerita ajaib dan bagian-bagian yang memperlihatkan kepentingan pihak Cirebon pada waktu itu. Atas dasar yang secara halus dapat disebut ketidakpastian itu dibangun suatu sejarah tentang tokoh "pendiri" Jakarta, yaitu Fatahillah. Keberadaan dan peran penting seseorang yang muncul dalam aneka sumber sejarah sebagai Tagaril, Fadilah Khan, Falatehan atau Fatahillah, tak dapat disangsikan. Namun identitas dan kegiatan tokoh dari Pasai (Sumatra Utara) itu belum jelas betul. Karangan dan seminar sejarawan Indonesia dan luar negeri masih tetap bergumul tentang siapakah Fatahillah, orang Gujarat keturunan Arab itu. Mengingat keadaan sumber-sumber sejarah yang sulit ditemukan, bahkan harus dikatakan hampir nihil, maka pada awal berdirinya Kota yang dinamai Jayakarta itu akan tetap diliputi kabut, sehingga mitos dengan leluasa dapat berkembang, dipelihara, bahkan diresmikan. Nasib ini memang bukan hanya khas Jakarta. Memang sejarah yang kritis kadang kala menyajikan kejadian historis sebagai peristiwa yang bercorak agak biasa, sedangkan mitos, legenda, dan cerita dengan leluasa dapat membakar imajinasi dan semangat. Tetapi ini bukan maksud sejarah yang ingin mengenal kenyataan dan menafsirkannya. Apakah menginjak abad XXI ini orang akan puas dengan mitos ataukah mereka ingin mengetahui kebenaran? Kapankah akan terbit sejarah Jakarta yang kritis? Apakah sudah waktunya? Sudah mungkinkah dengan mengingat nasib aneka buku kritis yang muncul akhir-akhir ini? Jakarta yang merayakan hari ulang tahun ke-470 sepantasnya memiliki kajian sejarahnya, yang realistis serta ilmiah. Walaupun masa awal dan sejarah berikutnya akan tampak agak biasa, sejarah seperti ini diperlukan untuk membangun suatu rasa memiliki warga kota pada pergantian abad ini yang tidak lama lagi akan berlangsung. Mitos dan legenda tetap berfungsi, namun tidak memadai sebagai landasan pembangunan masa depan suatu masyarakat yang peduli pada nasib kotanya dan peninggalan-peninggalan sejarahnya.

Komentar : Kenapa kita tidak mau menerima Jakarta sebagai kelanjutan berdirinya kota Batavia ?.

Pidato 7 Desember 1942, Ratu Belanda

Pada tanggal 7 Desember 1942, Sri Ratu Wilhelmina membacakan pidato yang bersejarah. Pidato tersebut dibuat pada tanggal 7 Desember 1942, yang dipancarkan dalam bahasa Inggris untuk konsumsi dunia. Namun, sejumlah orang Indonesia secara sembunyi dapat mendengarnya. Tanggal 15 September 1945, pemerintah Belanda menyiarkan ulang pidato tersebut. Pada dasarnya pidato berisi, rencana undangan untuk melangsungkan konperensi koloni sesegera mungkin setelah perang berahir untuk maksud reorganisasi imperium Belanda menjadi perkesemakmuran bersama. Perkesemakmuran ini akan terdiri dari Belanda, Indonesia, Suriname dan Curacao. Rencananya akan dilaksanakan berdasarkan pada dua prinsip, yang pertama terbentuknya fondasi yang utuh diantara anggota perkesemakmuran secara lengkap dan kedua terbentuknya kedaulatan lengkap serta kemerdekaan untuk dalam negeri masing-masing, tetapi dengan kesiapan untuk menyumbangkan bantuan yang berguna bagi negara Induk. Pidato Wilhelmina dianggap memuaskan dan sudah cukup liberal bagi Roosevelt selaku Presiden Amerika Serikat.. Kemungkinan besar pidato merendah semacam itu bisa muncul karena beratnya penderitaan perang di Hindia Belanda. Namun demikian, pidato ini dianggap kurang memuaskan bagi kaum nasionalis Indonesia. Antara lain karena tidak menyebut-nyebut kemerdekaan dan struktur politik yang jelas pasca perang di Indonesia. Amerika menyadari adanya kekecewaan tersebut. Di sinilah peran Letnan Gubernur Jenderal van Mook untuk menjelaskan pada pers Amerika. Dikatakannya bahwa Indonesia akan diberikan pemerintahan sendiri secara lengkap, kekuasaan dibawah supervisi kabinet dan parlemen Belanda. Selain itu di Hindia akan dibentuk sebuah Parlemen dengan mayoritas anggota bangsa Indonesia dan golongan minoritas akan terwakili. Kabinet Hindia Belanda akan ditetapkan oleh keputusan Gubernur Jenderal yang kekuasaannya jauh lebih kecil dibandingkan sebelum perang. Tapi maksud Ratu diatas, dalam sejarah ahirnya amat berbeda. Republik Indonesia Serikat akhirnya menerima kedaulatannya sebagai negara yang berdaulat penuh. Bahkan pada tanggal 17 Agustus 1950 Republik Indonesia benar-benar menjadi negara kesatuan yang Merdeka dan Berdaulat. Yang lebih penting lagi Pancasila, yaitu pidato Bung Karno 1 Juni 1945, benar-benar menjadi Dasar Negara.

Gedung Candra Naya Tak Terurus Lagi

Sungguh memilukan melihat kondisi gedung kuno Candra Naya di Jalan Gajah Mada, Jakarta. Atapnya pecah di sana-sini. Temboknya kotor dan berlumut. Kayu-kayunya lapuk terkena gerusan waktu. Ruangan dalamnya jelas menunjukkan bangunan itu tak terurus lagi. Padahal, Candra Naya merupakan bangunan cagar budaya yang dilindungi undang-undang. Penetapannya didasarkan SK Gubernur DKI Jakarta tahun 1972, lalu diperkuat SK Mendikbud tahun 1988. Terakhir, dipertegas lagi oleh Undang-undang Benda Cagar Budaya Nasional (UUBCB) tahun 1992.Gedung kuno Candra Naya dimasukkan sebagai benda cagar budaya karena memiliki arsitektur China yang khas. Saat bangunan-bangunan berarsitektur China lainnya dirobohkan untuk pembangunan jalan tol dan pertokoan di daerah Pasar Pagi serta pembangunan hotel dan pusat perbelanjaan di wilayah Senen, Gedung Candra Naya tetap dipertahankan keberadaannya.Hingga akhir 1992 Candra Naya masih digunakan untuk kegiatan sekolah. Namun, sejak 1993 mulai datang kemelut ketika keturunan Khouw, pemilik Candra Naya, meminta kembali gedung tersebut. Tak lama setelah itu pembangunan gedung bertingkat untuk apartemen dan pusat perbelanjaan di sisi kanan kiri Gedung Candra Naya mulai dilaksanakan. Rupanya seluruh tanah dan bangunan di kompleks Candra Naya akan dijual, sebagai perluasan kedua gedung tadi. Namun, proyek pembangunan tersebut terhenti karena adanya krisis moneter 1997.Pernah ada rencana gedung itu akan dipindahkan ke Taman Mini. Namun, upaya pelecehan sejarah ini mendapat tentangan keras dari kalangan arsitek, sejarawan, arkeolog, dan budayawan. Banyak anggota DPRD juga tidak menyetujui rencana pemindahan gedung. Termasuk Gubernur Sutiyoso, yang berjanji akan mempertahankan gedung tua itu karena merupakan aset budaya Jakarta yang bernilai historis.
Feng ShuiCandra Naya dibangun pada abad ke-18. Pemilik pertama gedung itu adalah seorang saudagar asal Tegal, Khouw Tjun. Seterusnya keluarga Khouw menguasai gedung itu.Banyak peristiwa bersejarah berlangsung di gedung tersebut. Pada 1946 berdiri Perhimpunan Sinar Baru (Sin Ming Hui) yang bergerak di bidang sosial. Masa berikutnya berdiri gedung sekolah, lembaga fotografi, dan klub bridge. Lembaga Fotografi Candra Naya dikenal luas sebagai tempat pendidikan yang menghasilkan fotografer-fotografer ternama Indonesia saat ini. Sedangkan klub bridgenya banyak menelurkan pemain berkaliber nasional.Candra Naya juga berperan dalam sejarah pendidikan. Pada awalnya pendirian Universitas Tarumanagara dibicarakan di sini, termasuk RS Sumber Waras. Tahun 1960-an hingga 1970-an Candra Naya pernah menjadi tempat penyelenggaraan pesta-pesta pernikahan yang bonafide. Sebelum menjamurnya gedung-gedung resepsi khusus, Candra Naya tidak pernah sepi dari pesanan para pengantin.Sejak populernya ilmu feng shui di Indonesia, keberadaan Gedung Candra Naya rupanya juga tak lepas dari aspek-aspek itu. Pada awalnya ahli feng shui yang disewa oleh sang pengusaha melihat bahwa gedung itu membawa sial atau kerugian (Akino W Azzaro, Kompas Cyber Media). Dia kemudian merekomendasikan agar untuk mengamankan dan meningkatkan nilai investasi, Gedung Candra Naya harus disingkirkan sesegera mungkin. Tak dipungkiri kalau analisis sang ahli feng shui berdasarkan pola energi lama sesuai dengan periode pendirian Candra Naya. Dari hasil kalkulasinya, kemungkinan besar pola energi lama yang dibawa Gedung Candra Naya dianggap kurang fit dengan pola energi yang berkuasa saat ini. Padahal, kata Akino yang juga ahli feng shui, pola energi lama Gedung Candra Naya sudah berubah saat kedua sayap kanan dan kiri bangunan induk dirobohkan. Gedung Candra Naya pun sudah dikosongkan sejak 1997. DanaSebagai benda cagar budaya yang berada di wilayah Jakarta, tanggung jawab pemeliharaan tentu berada di bawah Dinas Museum dan Pemugaran DKI Jakarta. Namun, apakah instansi itu memiliki dana pemeliharaan yang cukup?Sebenarnya pemeliharaan Candra Naya boleh saja dilakukan pihak swasta, misalnya bekerja sama dengan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Setelah itu difungsikan sebagai museum atau tempat-tempat pameran seni/kebudayaan. Tapi siapa yang mau mengeluarkan biaya perbaikan dan investasi karena nilai komersialnya tidak ada atau terlalu kecil.Kini Candra Naya ibarat rumah kumuh yang berdiri di antara gedung pencakar langit. Mudah-mudahan di Indonesia ada “Heritage Fund” yang membiayai pelestarian bangunan-bangunan kuno.

Oleh : Djulianto Susantio
Penulis adalah arkeolog, tinggal di Jakarta

Arsip-arsip Kong Kuan

Raad Tjina di Batavia
Notulen vergadering dari Raad Tjina di Batavia pada hari Selasa tanggal 4 boelan Maart 1918.
Persidangan (vergadering) di boeka pada djam poekoel 1 liwat tengahari.
Dikapalai (Voorzitter) Toewan Majoor Khouw Kind An.
Dihadiri (aanweizig) Toean2 Luitenant Oeij Kim Liong, Lie Sin Liong, Laij Soen Thio dan Oh Siau Tjeng.
Secreatris, Khoe Siauw Eng dan beberapa Wijksmeters dari bilangan Batawi dan Weltevreiden.
Tiada berhadlir dengan kasi taoe sebabnja :
Tiada berhadlir dengan zonder kasi taoe sebabnja :
Dibitjarakan :
Hal Toean Majoor minta taoe pendoedoek mana jang dilanggar bahaja kebandjiran, hingga perloe mendapat pertoeloengan.
Semua wijkmester menjaoet tiada ada, katjoewali Soinsan, jang tjeritakan bagaimana pendoedoek kampoengnja soedah kalanggar itoe bahaja, tapi dengan pertoeloengan nja rame2, orang2 jang mendapat itoe bahaja soedah dapat ditoeloeng sampai tjoekoep.
Toewan Majoor lalu menjatakan, manakala pembantoean itu koerang tjoekoep , aken ditambah.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Tulisan diatas merupakan notulen dari rapat Kong Kuan atau dewan perwakilan Cina di Batavia. Dan gambar diatas foto tempat dewan ini berapat. Notulen ini merupakan satu dari sejumlah besar dokumen dalam bahasa melayu tentang kehidupan masyarakat Cina di Batavia dari akhir abad ke 18 sampai tahun 1960-an. Dokumen dari Dewan ini ditemui secara tidak sengaja oleh dua orang peneliti Perancis pada tahun 1960-an pada sebuah rumah abu di daerah Guinung Sahari Jakarta. Pada tahun 1998, dokumen tersebut selamat disimpan pada pusat peneltian Sinologi di Belanda. Profesor Leonard Blusse adalah peneliti utama yang sekarang mengerjakan proyek ini di Belanda.

Kota tua mestinya bukan hanya kenangan

Dahulu ada Gubernur yang memperkenalkan BMW (Bersih Manusiawi dan Wibawa). Kota tua kini dalam perbaikan dan persiapan sebagai kota turis sejarah. Kota ini bukan hanya warisan sejarah, tapi bisa jadi modal untuk mengelola aset turisme yang amat menguntungkan sekali dimasa depan. Bagaimana caranya ?. Pertama jangan merubah citra. Membangun hal yang baru adalah kepalsuan. Lebih penting pelestarian dan menata kembali sesuai asli. Hindari pengeluaran biaya besar serta melibatkan para penghuni atau pemilik aset. Kebersihan dan keamanan adalah tindakan nomor satu. Baru seteah itu pengorganisasian dan pengelolaan secara profesional. Atribut lama, jangan sampai dinodai retorika kepahlawanan yang tidak perlu dan salah kaprah. Mungkin bukan hal aneh kalau justru pihak-pihak terkait pada masa lalu membuka kios mereka. Mungkinkah kita menikmati kembali daerah kota tua seperti gambar diatas ?.

The first Indonesian boat people

Among the first were a group of Indonesians who came on their own - the first 'boat people'. In March 1942 a group of 67 Javanese men, women and children who had been living in Sumatra attempted to sail back to Java. Trained fitters and turners, the men were required to report for work at the Dutch arsenal in the town of Bandung. However, the speed of the Japanese invasion made this impossible, and the group turned south. After a hazardous journey they reached Fremantle, in Western Australia. There they were told to continue to Port Melbourne, arriving in April. As their ship docked, local Melburnians were treated to a sight they had never seen before. The Javanese were gathered on deck, wearing traditional dress: colourful sarongs, sashes and long lace blouses for the women, some of them suckling babies; sarongs, black jackets and caps and ceremonial kris for the men. John Guthrie, a young boy living at Port Melbourne at the time, recalls the excitement as word spread and he and his friends raced to the dock. Of particular interest was the fact that these were 'brown' people, whom the boys had never seen before. Dutch officials met the ship, but were at a loss to know what to do with these unexpected arrivals. Finally they asked the advice of Rev John Freeman, minister of the Port Melbourne Methodist Church, who agreed to help. With permission from the church authorities the church hall was turned into home for the refugees for the next three years. Small rooms off the main hall were allotted to family groups. Single men used the hall itself. Dutch authorities and the Red Cross provided furniture, bedding, clothing and equipment. A communal kitchen was set up.
Aided by some of the local community, the Freeman family helped the refugees settle in to daily life in their temporary home. A kindergarten was established, attended by both Indonesian and Australian children. The older children attended the Nott Street primary school, where they soon learned English and excelled at their studies. Mrs Freeman took particular care of the women, taking them shopping, arranging hospitalisation when babies were born and generally looking after their welfare. A journalist from the newspaper The Argus, who visited the hall commented: 'In this little corner of Port Melbourne, East has met West'. The men, meanwhile, had much-needed technical skills. Rev Freeman had no trouble finding work for them in the government aircraft factory at Fishermen's Bend. The Indonesians made many friendships in the Port Melbourne community. John Guthrie and other young men took the opportunity to explore a new culture. They even learned to speak 'Malay' (Indonesian). In return, they took their new friends to Australian Rules football matches, ice-skating and the theatre. These friendships later led Guthrie to take part in demonstrations and marches in support of Indonesian independence. They were held in Melbourne after the world learned of Sukarno's 'proklamasi' of 17 August 1945. Jan Lingard (jan.lingard@asia.usyd.edu.au)

Wilayah RI Dicaplok Malaysia ?

Jati Diri Jawa Pos, Jumat (30/3/07), berpendapat bahwa salah satu masalah krusial yang menyangkut kedaulatan RI adalah soal perbatasan dengan negara tetangga, khususnya Malaysia. Ketidakpedulian kita merawat Pulau Sipadan dan Ligitan yang divonis Mahkamah Internasional (MI) menjadi milik Malaysia pada 2004 harus menjadi "guru" yang menyadarkan para pemimpin nasional.Karena itu, hentikan saja niat interpelasi anggota DPR kepada pemerintah lantaran pemerintah mendukung DK PBB yang akan memberikan sanksi kepada Iran tentang program nuklirnya. Lebih baik energi dan kepedulian wakil-wakil rakyat diberikan kepada masalah-masalah domestik seperti ancaman pencaplokan wilayah perbatasan RI oleh negara tetangga.Pendapat Jawa Pos itu menjadi relevan lagi karena saat ini memang ada indikasi pencaplokan sebagian daerah perbatasan di Kalimantan Timur (Kaltim) oleh Malaysia. Sekitar 1,5 kilometer perbatasan Kaltim, khususnya di Kutai Barat yang berbatasan langsung dengan Serawak, Malaysia, terindikasi telah dicaplok menjadi wilayah Malaysia.Itu benar-benar preseden buruk yang memalukan. Lagi-lagi, masalahnya muncul karena kita kurang peduli dan kurang serius menjaga serta merawat daerah perbatasan. Sama dengan ketika kita kehilangan Sipadan dan Ligitan.Kasus-kasus seperti itu tidak lagi hanya menyalahkan negara lain. Tidak bisa hanya menyalahkan Malaysia. Kita harus bertanggung jawab atas daerah tumpah darah bangsa dan tanah air RI. Belum jelas benar, bagaimana dan mengapa Malaysia sampai bisa mencaplok wilayah perbatasan RI di Kaltim sampai sejauh 1,5 kilometer. Tetapi, tampaknya, Malaysia tidak bisa dituduh sebagai pihak yang ekspansionis.Sangat mungkin kita sendiri yang tidak telaten, tidak teliti, dan lengah dalam menjaga tanah air bangsa Indonesia di daerah perbatasan. Misalnya, lengah menjaga rambu-rambu tapal batas. Membiarkan tanda atau rambu-rambu rusak atau hilang, sehingga Malaysia bebas menentukan wilayahnya menurut versi pemerintahnya. Kalaupun Malaysia terbukti bersalah -memang mencaplok sebagian wilayah Kaltim-, kita juga ikut bertanggung jawab. Mengapa? Sebab, kita membiarkan Malaysia sampai bisa mencaplok wilayah perbatasan.Berarti, aparat penjaga perbatasan kecolongan. Mereka tidak tangkas menjalankan tugas, sehingga Malaysia sampai bisa mencaplok perbatasan RI.Karena itu, wakil-wakil rakyat di parlemen harus segera datang dan melihat sendiri daerah perbatasan di Kutai Timur yang dicaplok Malaysia. Anggota DPR harus bisa membuktikan apa sebenarnya yang terjadi di daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia tersebut.Mereka perlu segera membuat rekomendasi apa yang seharusnya segera dilakukan pemerintah RI untuk merebut kembali wilayah perbatasan yang dicaplok Malaysia itu. Menata wilayah perbatasan, merawat, dan menjaganya jauh lebih penting daripada ramai-ramai mempersoalkan dukungan RI kepada DK PBB untuk memberikan sanksi untuk Iran tentang program nuklirnya.Sinyalemen Jawa Pos diatas, rupanya menggelitik perasaan bangsa Indonesia. Mungkinkah kita memiliki rasa bernegara yang pantang dijajah oleh siapapun sebahagian atau secara menyeluruh ?. Persaan itu rupanya paling optimal cuma saat Republik Indonesia baru Merdeka, kira-kira pada bulan September 1945. Foto diatas menggambarkan. Dimana-mana ada coretan yang menentang invasi kekuatan asing. Pada Trem Jatinegara-Kota ini tertulis kata-kata "Better to the Hell than tobe Clonize again" Mungkin kita perlu meniru Jati Diri Bangsa Indonesia saat itu.