Tan Malaka dizholimi bangsanya sendiri ?

Kalau berbicara tentang Tan Malaka, saya selalu terharu. Bagaimana bisa orang yang telah berjasa bagi Indonesia ini, saat kita bersama-sama menyelenggarakan “Revolusi Kemerdekaan”, dia dizholimi bangsanya sendiri !. Sebuah uraian kejadian yang tidak masuk akal ?. Padahal Tan berjuang jauh sebelum Indonesia merdeka. Idenya banyak yang menginspirasi pejuang Indonesia lainnya, seperti Soekarno, Adam malik, Chairul Saleh, Soekarni, bahkan Jenderal Soedirman dan Sjahrir.
Dalam bukunya “dari penjara ke penjara”, Tan bercerita tentang penderitaannya berkelana dari penjara ke penjara. Untuk pertama kali dirinya ditangkap di Madiun atas perintah Amir Syarifudin Menteri pertahanan RI. Ini terjadi pada tanggal 17 Maret 1946. Dia dibawa ke Tawang Mangu dan disana diberlakukan sebagai tahanan rumah selama 3 bulan lebih. Bersamanya adalah Abikusno Tjokrosuyoso, Soekarni dan Mohammad Yamin. Saat terjadi peristiwa penculikan Perdana Menteri Syahrir pada tanggal 27 Juni 1946 maupun peristiwa 3 Juli 1946, Tan Malaka Cs berada di Tawang Mangu. Dan menurut pengakuannya dia tidak ada sangkut pautnya pada kedua peristiwa tersebut yang terkait pada nama-nama seperti Jenderal Mayor Soedarsono, Mr Budyarto, Mayor AK jusuf, Iwa Kusumasumantri, Mr Ahmad Soebardjo dan Dr Buntaran. Hubungannya Cuma sebatas sesama anggota Persatuan Perjuangan saja dengan mereka. Persatuan Perjuangan (PP) adalah kelompok politik yang tidak sudi menerima perundingan Indonesia-Belanda yang merugikan Republik Indonesia. Persatuan perjuangan memiliki dasar perjuangan yaitu yang namanya "Minimum Program". Tapi Pemerintahan sayap kiri, tetap saja melakukan perjuangan diplomasi yang amat merugikan itu. Kalau dalam Linggajati (1947), Republik tinggal hanya terdiri dari Jawa, Madura dan Sumatra, maka dalam Renville (1948) lebih parah lagi. RI hanya sebagian kecil Jawa dan sebagian Sumatera. Untuk inilah PP berjuang agar RI tidak lebih terpuruk lagi, padahal Belanda sudah berhasil memunculkan negara Federal seperti halnya Negara Indonesia Timur. PP berjuang dibidang politik untuk memprotes kebijaksanaan Pemerintah itu. Maka Pemerintah menjadi mersa dihalang-halangi PP. Tidak ayal lagi, Pemerintah merasa terganggu. Merasa bahwa gerakan melawan Pemerintah ini didalangi Tan Malaka, Pemerintah sayap kiri yang awalnya dipimpin Sjahrir kemudian Amir Sjarifudin, segera membuat pernyataan bahwa peristiwa 3 Juli yang tujuannya untuk merobohkan Pemerintah adalah sebuah gerakan yang dipimpin Tan Malaka. Pada tanggal 6 Juli 1946, Tan Cs dibawa dari tahanan rumah Tawang Mangu menuju banyak tempat. Mulai dari Solo, Yogyakarta, Mojokerto, Magelang, Ponorogo dan Madiun. Sidang perkara tuduhan makar pada komplotan ini, baru berlangsung pada bulan Februari 1948. Dan atas grasi Presiden, pada tanggal 17 Agustus 1948, semua tahanan di bebaskan. Tan Malaka sendiri baru dibebaskan pada tanggal 16 September 1948 dari Penjara di Magelang. Tidak banyak yang terungkap peristiwa demi peristiwa yang terjadi atas dirinya sesudah tahun 1948. Kecuali nanti pada bulan Juli tahun 1949, muncul berita disurat khabar nasional maupun internasional bahwa Tan Malaka telah dieksekusi. Misalnya pada berita Majalah Times tertanggal 4 Juli 1949 muncul tulisan : "The Republicans dressed up their account of Tan's execution with details. Tan, they said, was executed by a firing squad April 9, near Blitar, in East Java. The Republicans also reported that they had executed three other Communist chieftains: former Premier Amir Sjarifoedin, R. M. Suripino, a former Republican diplomat, and a Communist Party secretary named Hadjono". Kekuasaan apakah yang telah mengadilinya dan menghukum matinya itu ?. Kalau dilihat saat itu Pemerintah RI belum kembali ke Yogya. Dan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera yang berpusat di Bidar Alam, apa mungkin mampu melakukan Mahkamah Peradilan Luar Biasa bagi seorang pejuang setingkat Tan Malaka ?. Kalau saja Soekarno yang sedang di buang di bangka sampai Juli 1949, sudah kembali berkuasa, tentu eksekusi ditepi Kali Brantas tersebut tidak akan terjadi. Dia pasti membela orang yang dianggap gurunya tersebut. Sutan Malaka jasadnya tidak pernah dihargai sepantasnya dan tanpa kuburan.
(Foto atas, Tan Malaka kiri dan 2 orang sahabatnya, Soekarni dan Nyonya Mangunsarkoro.

Inmemorium Prof.Miriam Budiardjo

Tidak banyak orang yang menyadari bahwa Prof Miriam Budiardjo pada tanggal 8 Januari 2007, telah tiada. Tepatnya jam 14.10, Guru Besar Ilmu Politik yang sedang dirawat di Rumah Sakit Medistra Jakarta, meninggal dunia setelah menderita sakit untuk beberapa lama. Beliau adalah putri dari Prof Dr KRT Saleh Mangudiningrat, Adik dari Siti Wahyunah Syahrir atau dikenal sebagai Poppy Sjahrir. Dan juga adik dari Dr Soedjatmoko serta kakak dari Dr Nugroho Wisnumurti. Suami dari Ibu Meriam adalah Mr Ali Boediardjo seorang tokoh kenegaraan yang beberapa kali menjabat dalam Pemerintahan, sebelum membuka kantor pengacara sendiri bernama Biro Konsultan Hukum Ali Budiardjo & Associates. Dalam periode Revolusi Kemerdekaan, salah satu jabatan yang pernah diemban Ibu Meriam adalah staf pada kedutaan besar Republik Indonesia di New Delhi India. Saat itu duta besar kita dijabat oleh Dr Soedarsono, ayah dari Menteri Pertahanan Yuwono Soedarsono. Dalam foto, nampak Ibu Miriam bersama kawan-kawan di India dalam rangka resepsi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 4 pada tanggal 17 Agustus 1949. Tampak dari kiri kekanan : M.Sabir, Aboe Bakar Loebis, Miriam Budiardjo (saat itu masih bernama Miriam Saleh), May.Jend Abdoel kadir, Dubes Dr Soedarsono, BA.Ubani, M.Moein, dan A.Moehardjo. (dari buku Kilas Balik Revolusi oleh Aboe bakar loebis)

Mohammad Hatta Indonesia's other hero of independence

Time Magazine Nov. 5, 2006 By Emil Salim
Indonesia's struggle for independence is typically identified with one larger-than-life figure: the irrepressible Sukarno—proud, charismatic, a firebrand orator, but also capricious and wont to personal mood shifts that would jostle the country. While Sukarno was the flamboyant face of the fight to liberate Indonesia from Dutch rule, he was only one-half of a tandem that was a study in contrasts. Sukarno's cohort was Mohammad Hatta, studiously humble, deeply Muslim yet open to all faiths, and unfailingly direct. Indonesians may worship Sukarno, Indonesia's first President, but they love his former deputy Hatta, not just for what he did for his country but for what he, rather than Sukarno, still represents. Today, 26 years after his death, Hatta remains a symbol of what Indonesia aspired to become but has yet to fully achieve: an egalitarian and tolerant land with dignity for all.
That was Hatta's goal, and the path to it first required shaking off the colonial yoke. Hatta was born on Sumatra in 1902, but moved to the Netherlands as a student in 1921 and spent more than a decade there. During that period, he created the Indonesian Association in the Netherlands, at a time when just saying the name Indonesia was a radical act (the Dutch called the archipelago Netherlands Indie). He launched a "non-cooperation" campaign in the Netherlands, which drew the attention of nationalists in Indonesia like Sukarno. In 1927, the Dutch imprisoned Hatta for being antigovernment. The charges didn't stick; Hatta was released and went back to his studies in Rotterdam. He returned to Indonesia in 1932, organized a political movement against the Dutch, and spent eight of the next 10 years in jail. When the Japanese ousted the Dutch in 1942, Hatta was freed because the Japanese wanted his and Sukarno's help to run the sprawling archipelago. They went along, all the while putting together a shadow administration for the day the Japanese would themselves surrender. In the run-up to independence in August 1945, Hatta persuaded Islamic leaders to drop their demand that the President had to be Muslim and that shari'a law be enacted for Muslim citizens, and enshrined in the constitution the recognition of other religions and the rights to assembly and expression.
Ten years later, Hatta broke with Sukarno. I was a student leader at the time and he gave me and 11 of my associates the news firsthand on the verandah of his official residence in Jakarta. Hatta opposed Sukarno's increasing authoritarianism and his strategy of playing off nationalists, communists, Islamists and the military against one another—which Hatta believed would bring the nation grief. It did. In 1965, a major-general called Suharto used the chaos created by such intrigue to seize power in a bloody coup—some half a million people died—to prevent an alleged communist takeover.
Hatta went on to teach economics and politics at a university in Yogyakarta, but continued to criticize policies he felt were detrimental to Indonesia, under both Sukarno and Suharto. He spoke out against corruption, poor governance, a weak judiciary, the gap between rich and poor. Today, Indonesia has progressed on all these fronts, but not so far as to be able to do without a Hatta. When he died in 1980 at the age of 77, he was buried not in the Heroes Cemetery in Jakarta but, as he requested, a few kilometers away in a common graveyard. I remember watching as thousands lined up, with tears in their eyes, to pay their respects to the country's first truly democratic leader.

Photograph : Dwitunggal visit East Java, April 1946

New Man, Old Demands

Time Magazine Nov. 26, 1945
Britons and Indonesians still killed each other in The Netherlands East Indies last week. They did not know quite how to stop.The British got Dutch and Indonesian leaders together in Batavia for an in conclusive peace talk. The Dutch had refused to deal with President Soekarno of the "Indonesian Republic" because he collaborated with the Japs. So Soekarno, while keeping nominal power, took a back seat and a new Premier appeared. The new Indonesian leader is small (4 ft. 10½ in., 100 lbs.), scholarly, socialistic Sjahrir, 36. He met his Dutch wife while studying law at Amsterdam, later saw her packed back to Holland when the Dutch exiled him for nationalist activities. He has never seen their twelve-year-old son. Sjahrir was kept in exile until 1942. During the Jap occupation he grew pineapples and helped organize the resistance movement.At the Batavia peace talk, Sjahrir demanded at least a guarantee of eventual independence. The Dutch would not give it. Further talks were scheduled, though agreement seemed remote. Meanwhile, the British seized Semarang in central Java after nationalists murdered three officers there. At Surabaya Britain's Indian troops inched forward after nine days of bitter fighting.

Bung Karno muncul pada cover Time 23 Desember 1946

23 Desember 1946, 60 tahun yang lalu, Presiden Soekarno muncul sebagai Cover majalah Time. Cover Storynya oleh TIME Correspondent Robert Sherrod diceritakan : Soekarno seorang Indonesia dengan tinggi badan 5 ft 8 in, dengan wajah pribumi terhitung ganteng. Bahasa Indonesianya begitu baik sehingga mendapat julukan si Kamus Indonesia. Dia adalah seorang Orator dimana Sherrod telah mengirim gambar untuk kulit muka. Pada gambar ini, tampak Soekarno sedang berpidato dihadapan 5.000 orang wanita. Pada umumnya dia berpidato sekitar 65 menit. Kadang dipakainya sebuah kaca mata baca untuk membaca sebuah tulisan. Saya belum pernah melihat seorang orator yang dengan mudahnya dan meyakin mempengaruhi para pendengarnya. Soekarno berpidato pada awal secara lambat dilanjutkan bagai sebuah senapan mesin. Terkadang dia menjulurkan jarinya kearah para pendengar, kemudian bertolak pinggang lalu mengurangi nada suaranya. Para pendengar yang penuh ketertarikan, tertawa bersamanya, serius mendengarkan, bersimpati padanya saat dikatakannya dirinya baru saja sembuh dari sakit sehingga perlu menggunakan mantel (mantel dilepas sesudah setengah jam kemudian). Salah satu pidatonya :”Idealnya kita memiliki mobil untuk setiap orang. Saya baru saja menerima surat dari seorang gadis yang bercita-cita menjadi pilot pesawat udara. Itu bagus, cantumkan cita-citamu setinggi bintang dilangit. Kita bisa tertawa, kita bisa makan, pada suatu hari nanti kita juga punya pakaian. Tapi cita2 kita sukar tercapai secara mudah. Kita harus berjuang untuk itu ! “. Pabila selesai berpidato, para pendengarnya menyanyikan sebuah lagu kebangsaan “Indonesia Raya” Nadanya mengambil dari lagu Boola, Boola. Refrainnya adalah : “Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, Disanalah aku berdiri, menjadi pandu ibuku”….Pada setiap akhir pidatonya, tangannya lalu dikepalkan dan dengan suara geledek diucapkannya : “Merdeka, Merdeka, Merdeka !”. Para pengikutnya segera mengikuti berteriak kata yang sama. Kata ini terpampang pada papan propaganda, seperti halnya “Heil Hitler” dalam propaganda Nazi. Soekarno saat itu diberi gelar “Bapak Kemerdekaan” Tulisan ini secara singkat juga menjelaskan riwayat hidup Soekarno, mulai dari masa kecil, mahasiswa ITB dan kemudian terjun kedunia politik, dan akhirnya jadi Presiden RI yang pertama.

Sebelum menikah dengan Hartini. Soekarno tidak melakukan Poligami

Dalam bukunya "Mohammad Hatta, memoir", Bung Hatta yang ayah Menteri Peranan Wanita Meutia Hatta ini bercerita soal proses perkawinan Soekarno dan Fatmawati pada zaman Jepang : "Pada suatu waktu aku dengar berita, bahwa Soekarno akan kawin lagi dengan seorang anak didiknya di Bengkulu, yang namanya yang asli diubah menjadi Fatmawati. Wanita ini tidak lama lagi akan datang ke Jakarta. Alasan Soekarno ialah bahwa Ibu Inggit tidak dapat mempunyai anak lagi, sedangkan Soekarno ingin mempunyai turunan. Menurut Kyai Mansur, mungkin Ibu Inggit tidak berkeberatan, sebab ia sendiri kenal Fatmawati. Waktu di Bengkulu, Fatmawati sering datang ke rumahnya dan sering pula bergaul dengan dia. Malahan dipandangnya sebagai anaknya sendiri. Dalam pada itu, atas petunjuk Soekarno, Shimizu dapat mengusahakan, supaya Pegangsaan Timur 56 dapat ditentukan untuk rumah kediaman Soekarno. Ibu Inggit masih tinggal di rumah di pojok jalan Oranye Boulevard dan jalan Mampang. Pada suatu hari Soekarno datang ke kantorku, mengatakan kepadaku, bahwa ia terpaksa bercerai dengan Inggit, tetapi beberapa syarat yang berhubungan dengan perceraian itu dibuat di muka anggota empat serangkai lainnya. Aku menjawab bahwa apabila perceraian itu tidak dapat dihindarkan, aku bersedia, syarat-syarat akibat perceraian itu dibuat oleh empat serangkai pada kantorku itu. Harinya kami tentukan keesokan harinya, kira-kira jam 10 pagi dan Soekarno akan memberitahukan kepada Dewantoro dan Kiayi Mansur. Keesokan harinya pada jam 10 pagi kami bersidang dikamarku. Syarat itu ialah : 1. Soekarno akan memberi belanja hidup saban bulan kepada Inggit selama hidupnya. 2. Soekarno akan membelikan sebuah rumah di Bandung untuk kediaman Inggit seumur hidupnya. Kedua syarat itu dibuat dimuka empat serangkai dan ditanda tangani oleh empat serangkai masing-masing. Aku kira syarat itu tidak berat dan masuk akal. Soalnya ialah siapa yang akan mengawasi bahwa kedua syarat itu dilaksanakan oleh Soekarno ?". Shimizu adalah kepala pusat propaganda bala tentara Jepang ke 16 yang amat berkuasa untuk membagi-bagi rumah tinggalan Belanda. Oranye Boulevard adalah jalan Diponegoro sekarang dan jalan Mampang adalah jalan Tjikditiro sekarang. Empat serangkai adalah istilah kelompok para pemimpin Indonesia dizaman Jepang yang dijuluki oleh Soekardjo Wirjopranoto pimpinan surat kabar Asia Raya. Mereka adalah Soekarno, Hatta, Kiayi Mas mansur dan Kihajar Dewantoro. Foto atas : Hari Ibu tanggal 22 Desember 1947 bertempat dialun-alun Yogya. Tampak baris depan, dari kiri kekanan Bu Dirman, Bu Fatmawati, Pak Dirman dan Presiden Soekarno. Sedang berpidato Ibu SK Trimurti.

HBN tgl 19 Desember 1948 bukan hanya lahirnya PDRI

Kelahiran Pemerintah Darurat R.I (PDRI) Ditetapkan sebagai Hari Bela Negara (HBN). Presiden SBY mengeluarkan Keppres, tgl 19 Desember sebagai Hari Bela Negara. Keppres itu diungkapkan dalam sambutannya pada Hari Nusantara ke-7, Senin (18 Des ‘06), di Pelabuhan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Bungus Padang. Presiden menyampaikan diluar teks, sebagai apresiasi perjuangan PDRI tahun 1948 yang memiliki arti penting bagi keutuhan NKRI. "Ditetapkannya tgl 19 Desember karena di saat itu pemerintahan Yogyakarta tidak berjalan. PDRI membuktikan NKRI masih ada. Artinya, PDRI merupakan bagian dari sejarah", tandas Yudhoyono. Ditetapkannya HBN, bukan sekadar hari bersejarah bagi masyarakat Sumbar, namun juga bagi seluruh rakyat Indonesia . Menanggapi Keppres tersebut, Gubernur Sumbar H Gamawan Fauzi merasa bahagia. "Ternyata usulan masyarakat Sumbar soal HBN sudah ditandatangani, Kami merasa bahagia dan bangga atas ditetapkannya HBN".Namun sangat disayangkan penetapan HBN kurang dipersiapkan dengan baik, sehingga makna sejarahnya tidak nampak secara jelas. Misalnya mengenai tanggal 19 Desember 1948 bukanlah hari berdirinya PDRI di Bukit Tinggi. PDRI didirikan di perkebunan Teh Halaban pada tanggal 22 Desember 1948. Jadi kalau tanggal 19 Desember dianggap HBN, maka yang dimaksud bukanlah PDRI, tapi “Perintah Kilat Panglima Besar Soedirman”dan radiogram Pemerintah Yogya yang tidak pernah diterima oleh orang-orang yang kemudian mendirikan PDRI. Namun PDRI tetap berdiri karena sudah direncanakan lama. Kalau sewaktu-waktu Belanda melaksanakan Aksi Polisionilnya yang ke II, maka Pemerintah Darurat harus dibentuk. HBN tidak salah juga, karena hari bersejarah menghadapi serangan militer Belanda ke Ibu Kota Yogya dan wilayah RI lainnya, Rakyat Indonesia diseluruh tanah air serentak mengadakan upaya “Bela Negara”. Dengan urut-urutan : Melaksanakan Perang Gerilya Rakyat Semesta secara fisik dipimpin Panglima Besar Soedirman, diseluruh tanah air untuk mempertahankan NKRI yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. Menyelenggarakan perjuangan diplomasi diluar negeri khususnya di PBB dipimpin oleh Nico Palar dan Pembentukan PDRI berdasarkan surat mandat Pemerintah Yogya dengan ketua Mr Sjafroedin Prawiranegara. PDRI penting, karena tanpa PDRI, keabsahan pejuangan fisik dan diplomasi yang dilakukan rakyat Indonesia menjadi dipertanyakan. Foto atas : Rumah ketua PDRI Sjafroedin Prawiranegara di Bidar Alam yang dipergunakan juga untuk kantor pemerintahan.

Kemitraan menyeluruh Indonesia-Belanda

Seperti pernah diberitakan oleh Men.Lu Hasan Wirayuda ketika berpidato dalam peringatan 60th Perundingan Linggajati di Kuningan tanggal 11 November 2006, bahwa Men.Lu Bernard Bot akan datang ke Indonesia pada bulan Desember 2006 dan bersama Men.Lu RI akan menandatangani sebuah leter of Intent dalam rangka menuju kesepakatan menyeluruh atau Comprehensive Partnership. Dibawah ini adalah laporannya yang dibuat oleh wartawan Radio Nederland Aboeprijadi Santoso.
----------------------------------------------------------------------------
Menteri Luar Negeri Belanda Bernard Bot dalam kunjungan kerjanya di Indonesia, bersama rekannya Hassan Wirajuda, telah menandatangani sebuah Letter of Intent, Naskah Pernyataan Kehendak, di Yogyakarta. Sebelumnya Menlu Belanda berada di Bali untuk mengenang 200an korban bom Bali, termasuk empat warga Belanda. Naskah Pernyataan Kehendak kedua negara akan dikembangkan menjadi suatu pernyataan bersama tentang "comprehensive partnership" atau kemitraan menyeluruh, yang akan ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan PM Jan Peter Balkenende, pertengahan tahun depan di Den Haag. Inilah puncak hubungan yang dua negara yang berbagi sejarah yang panjang, tetapi sekarang ingin melongok jauh ke depan.
Belum pernah dua menteri Belanda dan Indonesia saling berkunjung dan tatap muka begitu sering seperti Menlu Bernard Bot dan rekannya Hassan Wirajuda, dan juga sejumlah menteri kedua negara lainnya. Intensitas yang tinggi dan hangat itulah, yang kini membuahkan pernyataan itikad kerjasama menyeluruh. Demikian Menlu Hasan Wirajuda.
Hassan Wirajuda: "Dalam rangkaian konsultasi yang begitu intensif, kami sepakat untuk mengembangkan hubungan bilateral Indonesia ke arah suatu kemitraan menyeluruh, comprehensive partnership. Pada hari ini kami menandatangani dokumen letter of intend atau naskah kesepakatan untuk merampungkan dan menandatangani dokumen comprehensive partnership pada tahun depan. Dengan comprehensive partnership kita maksudkan upaya mengembangkan dan memperdalam, to expand and deepen berbagai aspek hubungan bilateral Indonesia-negeri Belanda. Bayangkan ini suatu tingkatan hubungan yang tidak hanya menyeluruh tapi juga menandakan pentingnya hubungan bilateral kedua negara."
Rekan Hassan, Menlu Bernard Bot, juga tak lupa menekankan hangatnya hubungan kedua negara. Apalagi, sebagai orang yang lahir di negeri ini, saya merasa memiliki perasaan khusus dengan Indonesia ini, katanya.
Bernard Bot: "Kunjungan terakhir saya ke Indonesia 17 Agustus 2005 menandai perubahan dalam hubungan antara dua negara. Sangat penting untuk tidak melihat ke belakang pada apa yang sudah terjadi, melainkan melihat ke masa depan untuk mencari tahu apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki hubungan yang sudah sangat baik ini antara dua negara. Saya bahagia hari ini kita dapat menandatangani nota kesepahaman yang sangat penting ini, karena menandakan awal hubungan baru di atas hubungan yang telah kami jalin, yang telah kami jaga tahun-tahun belakangan."
Yang juga penting, perluasan hubungan kedua negara ini juga akan mencakup bidang kerjasama agama. Menlu Bot mengakui pentingnya Indonesia sebagai negara demokratis yang bermayoritas Muslim sebagai pemain politik global
Bernard Bot: "Indonesia merupakan negara Islam terbesar dengan lembaga-lembaga demokratisnya. Ini menandakan bahwa Islam adalah agama perdamaian. Apabila negara-negara seperti Belanda dan Indonesia bisa bekerja sama, kami bisa menunjukkan kepada negara-negara lain di dunia bahwa di masa mendatang kami ingin membangun kerjasama antar agama. Selain itu kami juga ingin menunjukkan bahwa benturan antar peradaban tidak perlu. Malah sebaliknya, yaitu bahwa kami bisa bekerjasama untuk dunia yang damai."
Jakarta tentu gembira dan terpuji karena pandangan dan niat politik globalnya yang menentang dan memerangi "clash of civilization" yaitu benturan antar peradaban, kini juga disambut Belanda, negara yang menjadi jembatan penting Indonesia dengan Uni Eropa.
Laporan ini ditulis oleh wartawan Radio Nederland : Aboeprijadi Santoso

Surat dari Let.Kol Dr M.Natsir Said SH kepada Westerling

Ada sebuah surat tertanggal 13 April 1977, ditandatangani oleh Let.Kol Dr M.Natsir Said SH selaku ketua Team Penelitian Sejarah Perjoangan SULSERA Kodam XIV (alamat jalan WR Supratman no.2 Ujung Pandang), yang bekerja sama dengan Universitas Hasanudin dan IKIP Ujung Pandang. Isinya berupa jawaban atas surat terdahulu tertanggal 8 Maret 1977 dari RPP Westerling yang meminta keterangan mengenai angka 40.000 korban Westerling di Sulawesi Selatan pada ahir tahun 1946. Dijelaskan oleh Let.Kol Natsir bahwa angka 40.000 muncul pertama kali setelah aksi polisionil pertama di Jawa. Angka ini dinyatakan oleh Kahar Muzakar (selaku komandan dari TRI Persiapan Sulawesi), KS Masud, Muhammadong, M.saleh Lahade dan perwira lainnya dari Sulawesi selatan beserta para perwira dari Markas Besar tentara Republik Indonesia. Dan inilah yang dilaporkan kepada Presiden Soekarno. Let.Kol Natsir juga menjelaskan bahwa dari data-data yang didapatkannya dari Onderafdeling Jeneponto, tercatat korban yang mati antara tahun 1945 - 1950 adalah sebesar 565 orang. Dimana 256 diantaranya berasal dari periode bulan Desember 1946 sampai Februari 1947. Apakah surat ini benar ?. Adakah surat dimaksud mendapat persetujuan dari Masyarakat Sejarawan Indonesia pada masa lalu dan sekarang ?. Rasanya ini perlu dikaji ulang kembali, khususnya berkaitan dengan 60 th peringatan "Korban Keganasan westerling di Sulawesi Selatan" Foto atas : Peringatan 1 tahun korban Westerling tanggal 11 Desember 1947 di Kepatihan Yogyakarta.

Rawagedeh 9 Desember 1947, 59 th yang lalu

Pada 59 th yang lalu, tepatnya tanggal 9 Desember 1947 telah terjadi pembunuhan masal yang dilakukan tentara Belanda didesa Rawagedeh Krawang. Saat itu, pagi hari desa diguyur hujan cukup deras yang mengakibatkan penduduk terpaksa tinggal didalam rumah. Tiba-tiba saja datang serombongan besar tentara Belanda yang melakukan penangkapan terhadap kaum laki-laki, dilanjutkan eksekusi tanpa prosedur hukum. Menurut catatan sebanyak 431 orang terbunuh langsung ditempat. Alasan tentara Belanda melakukan tindakan keji ini adalah mencari gerombolan ekstrimis yang menurut khabar bermarkas didesa tersebut. Selesai melakukan hal ini, pasukan Belanda pergi dari desa, meninggalkan sejumlah mayat yang diterlantarkan begitu saja. Mayat baru selesai dikubur pada sore harinya, atas usaha kaum perempuan. Kini pada lahan kuburan tua ini, didirikan Monumen Rawa Gedeh, dan kuburan lama telah dipugar menjadi kuburan baru dengan nama-nama mereka diatas nisan berbatu marmer. Memang Pemerintah kini telah peduli memperhatikan para pahlawannya, yang mati untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Bagi para pengunjung yang datang, dapat mengunjungi makam, monumen dan musium kecil yang terletak disekitar situ serta bisa ikut membayangkan bagaimana terjadinya peristiwa Rawagedeh. Atas usaha Yayasan Rawagedeh, setiap tahun dilaksanakan peringatan peristiwa Rawagedeh. Dan sejumlah pejuang kemerdekaan serta pejabat Pemerintahan secara tetap melakukan peringatan ditempat ini. Tidak kurang Panglima TNI, Kasad, Gubernur Jawa Barat, Panglima Kodam 3 SILIWANGI, wakil duta besar Belanda dan pimpinan Partai Politik atau LSM tertentu pernah berkunjung ke monumen ini. Bagaimanakah duduk persoalan sehingga terjadi pembantaian ini ?. Cerita pokok yang selalu disampaikan adalah. Dalam usaha tentara Belanda mencari seorang tokoh pejuang bernama Kapten TNI, Lukas Kustaryo yang dianggap musuh no.1 Belanda, maka mereka mendatangi desa Rawagedeh. Menurut pengakuan Lukas belakang hari, dia tidak tahu menahu soal dicari dirinya oleh Belanda. Bahkan dia belum pernah ke desa Rawagedeh. Lalu kenapa kenapa terjadi pembunuhan masal itu ?. Mungkin pemikiran sederhana yang selama ini dikaitkan dengan sejarah, masih belum beranjak pada tindakan sewenang-wenang kaum penjajah. Belanda menganggap rakyat Rawagedeh lah yang harus bertanggung jawab gagalnya pencarian Kapten Lukas tersebut. Padahal masih banyak misteri yang pantas dikaitkan desa Rawagedeh, terutama peristiwa lain yang menyangkut tokoh atau situasi politik-militer saat itu. Misalnya kenyataan bahwa, pada bulan Desember 1947, wilayah Krawang dan sekitarnya, sudah diduduki Belanda, yang merupakan hasil gerakan aksi polisionil pertama mereka, selama 1 bulan sejak tanggal 21 Juli 1947. Dimanakah kesatuan TNI saat itu ?. Rupanya menghadapi perundingan Renville Jnuari 1948, dimana disetujui wilayah Jawa Barat (kecuali Banten) akan diserahkan kepada Belanda, maka kesatuan TNI dari Divisi SILIWANGI siap akan dipindahkan ke Jawa Tengah. Pada umumnya mereka sedang berkemas dan dikonsinyir. Untuk memantau penghentian tembak menembak antara Indonesia-Belanda pada tanggal, 4 Agustus 1947, dibentuklah komisi internasional. Mula-mula apa yang disebut Panitia 6 Konsul (Amerika, Inggris, Cina, Perancis, Australia dan Belgia) dan akhirnya terbentuknya Komisi Tiga Negara (KTN, Amerika, Australia dan Belgia). Tanggal 27 Agustus 1947 Dewan Keamanan PBB menerbitkan resolusi untuk realisasi gencatan senjata. Sementara Belanda melalui Konperensi Jawa Barat tanggal 13 Oktober 1947, menunjuk RECOMBA untuk ikut campur mempersiapkan berdirinya negara Pasundan. Dan atas usaha sejumlah tokoh sunda yang pro Belanda didirikanlah Partai Rakyat Pasundan (PRP). Artinya sebelum Renville, Jawa Barat telah bergolak. Rakyat Jawa Barat yang anti Belanda pun ikut bergerak. Diantara para pentolan pemudanya ada seorang anggota API (Angkatan Pemuda Indonesia) Bandung bernama Soedjono. Soedjono kemudian hari (1949) juga muncul dalam pergolakan Kawi Selatan. Bersama sejumlah kelompok bersenjata dari Resimen Macan Citarum, khabarnya Soedjono mengadakan gerakan perlawanan terhadap Belanda didaerah Jawa Barat sebelah utara. Padahal Macan Citarum sebagai bagian dari Laskar Rakyat Rakyat Jawa Barat didaerah Krawang resminya telah dihancurkan TRI pada bulan Mei-Juni 1947. Ketika daerah Krawang diduduki Belanda, Laskar secara sporadis, muncul kembali. Tindakan sempalan Laskar Rakyat ini kadang terhitung brutal. Tentu saja bagi Belanda yang sudah menguasai daerah sekitar Krawang ini merupakan tantangan. Beberapa kejadian, seperti penyerangan patroli Belanda, pembunuhan orang-orang Cina, pembakaran, pemutusan kabel tilpun, pemotongan pohon pinggir jalan yang dipalangkan dan sebagainya banyak dituduhkan kepada kelompok mereka. Adakah hubungannya gerakan PRP, operasi pembersihan gerombolan ekstrimis, akan munculnya pemerintahan Pasundan melalui konpernsi Jawa Barat, dengan peristiwa Rawagedeh ?. Perlu penelitian tersendiri tentunya. Tapi yang pasti mereka yang dengan gigih tetap melawan Belanda saat itu dan gugurnya rakyat sipil yang tidak berdosa ini perlu dihargai dan mendapat perhatian Bangsa Indonesia umumnya.

Karel Frederik Holle

Karel Frederik Holle adalah salah satu dari orang muda Belanda yang mengadu nasib di Hindia. Dan perjuangannya merupakan contoh sebuah kesuksesan fisik maupun moral. Perjalanan hidupnya diawali kepindahan ayahnya, Pieter Holle ke Hindia. Pieter mengalami usaha pengolahan gulanya bangkrut. Karel saat itu berumur 14 th. Bersama keluarga Pieter, juga ikut keluarga istrinya yaitu Willem van der Hucht dan belakangan Jan Pieter van der Hucht. Mereka tiba di Batavia pada th 1845. Willem bekerja di perkebunan teh di Parakan Salak. Sedangkan Pieter Holle bekerja di perkebunan teh Bolang. Kedua tempat ini berada didaerah Bogor sekarang. Saat itu istri Pieter Holle sedang mengandung tua, maka supaya bisa saling membantu, mereka menetap sementara di Parakan. Pada waktu yang bersamaan orang-orang bule ini rupanya tidak tahan pada kondisi tropis dengan berbagai penyakit infeksi. Mula-mula istri dan ke tiga anak Willem sakit. Ketika dokter dari Bogor datang kerumah mereka, anak terkecil perempuan Willem tidak tertolong lagi. Dia meninggal dan dikuburkan di Parakan. Tidak lama kemudian istri Willem meninggal juga. Lebih menyedihkan lagi anaknya yang lain juga menyusul meninggal.Tapi bagi Karel, tokoh utama yang sedang kita ceritakan, kesedihan paling besar yang dirasakannya, adalah kematian ayahnya sendiri yang meninggal mendadak di Bolang. Jan Pieter van der Hucht yang menyusul belakangan dari Belanda, ternyata meninggal dunia juga tidak beberapa lama tinggal di Parakan. Dan sedihnya 2 anaknya juga menyusul meninggal. Pukul rata, setelah menetap selama 3 tahun di Hindia, keluarga besar ini telah mengalami kehilangan nyawa warganya, 3 orang dewasa dan 4 orang anak-anak. Mereka menerima tantangan ini dengan jiwa besar. Willem van der Hucht sartu-satunya lelaki dewasa, harus menanggung hidup 2 janda dan 16 orang anak-anak. Hubungan baik Willem dengan Gubernur Jenderal (GG), membantu Karel untuk mendapatkan pekerjaan setelah dewasa. Dia bekerja sebagai klerk dalam kantor GG di Bogor. Tapi rupanya pekerjaan itu kurang disenanginya. Atas bantuan iparnya, N.P van den Berg yang menjabat Direktur Utama Javase Bank, Karel membangun perkebunan teh sendiri di Garut yang diberinya nama “Waspada”. Usaha ini berjalan mulus dan berkembang. Perkebunan (Onderneming) ini merupakan perkebunan percontohan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lingkungannya. Salah satu methodenya untuk memberdayakan masyarakat adalah mengajarkan mereka membaca dan menulis. Maka sekolah didirikan atas beaya onderneming. Karel juga bersahabat dengan banyak tokoh. Antara lain dengan H.Moehamad Moesa. Dua orang yang berbeda bangsa ini bersahabat erat. Mungkin karena mempunyai cita2 yang sama. Ketertarikan Karel pada bahasa dan budaya Sunda, melibatkannya pada banyak penulisan tentang bidang itu pada banyak aspek. Salah satu penerbitannya tentang pertanian dalam bahasa Sunda bernama, “Mitra Noe Tani”. Karel juga tertarik pada pelajaran bahasa Arab. Kemampuannya begitu fasih, sehingga bisa mengaji. Apakah keseriusannya itu membuatnya masuk Islam ?. Tidak ada data tentang ini. Karel juga punya perhatian dalam penelitian Borobudur yang baru saja ditemukan kembali saat itu. Karena kemampuannya, Pemerintah mengangkat Karel sebagai penasihat Pemerintahan. Masa baktinya di Hindia, membuatnya dia dianugerahi bintang kehormatan “Officierskruis van de Orde van Oranya Nassau” pada tahun 1895. Onderneming Waspada tidak bisa dimilikinya terus. Dia bangkrut dan pindah ke Bogor pada tahun 1889. Karel Frederik Holle meninggal dunia tanggal 3 Mei 1896 dan dikuburkan disebelah ibunya dipekuburan Tanah Abang Batavia. Kemungkinan besar jalan Sabang Jakarta yang dahulu bernama Laan Holle, merupakan tempat tinggal ibunya dan sanak famili lain pada awal abad ke 20. (dari berbagai sumber)

Pidato Men.Lu R.I. dalam acara peringatan 60 th Linggajati

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat pagi dan Salam Sejahtera.
Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat. Bapak Nukman A.Hakim
Yang saya hormati Bapak H.Aang Hamid Suganda, Bupati Kuningan dan Ibu
Serta seluruh Muspida Kabupaten Kuningan
Yang saya hormati yang mulia Duta Besar Nikolaos van Dam Duta Besar Kerajaan Belanda. Untuk Indonesia.
Yang saya hormati Bapak Duta Besar Nana Sutrisna. Utusan khusus Presiden Republik Indonesia.
Yang saya hormati Bapak Rosihan Anwar. Sesepuh dan saksi sejarah dari perundingan Linggajati. Beliau adalah staf yang diperbantukan pada Lord Killearn.
Bapak-bapak Ibu-ibu hadirin yang saya muliakan.
Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhana Huwataala. Yang telah memungkinkan kita berkumpul pada pagi ini. Dalam acara peringatan peristiwa bersejarah perundingan Linggajati yang berlangsung ditempat ini 60 tahun yang lalu.
Bagi saya pribadi ini merupakan kunjungan yang kedua ke Musium Linggajati. Pertama kali saya lakukan pada awal atau pada masa saya memulai karir saya di Departemen Luar negeri. Saya ikut bergembira dalam kunjungan kali ini, dengan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kuningan, saya ikut dalam acara mengangkat kembali dan mengingat peristiwa Perundingan Linggajati sebagai bagian dari sejarah perjuangan Republik Indonesia.
Ketika para pendiri Republik Indonesia memproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 45. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu adalah awal dari suatu perjuangan yang tidak ringan.dan tidak mudah dalam upaya menegakkan Negara Kesatuan yang diproklamirkan tersebut.
Ada dua cara dalam menegakkan kemerdekaan. Yang pertama adalah perjuangan bersenjata, atau fisik Yang kedua adalah diplomasi. Maka kita saksikan antara periode setelah kemerdekaan itu diproklamirkan sampai dengan 17 Agustus 1950, selama 5 tahun kita padukan dua cara tadi. Physical struggle atau perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi. Untuk kita mencapai tujuan kita Negara Republik Indonesia yang tidak hanya kita proklamirkan, tapi mendapat pengakuan dunia.
Ada 3 tonggak penting dalam perjalanan perjuangan diplomasi kita. Kearah pengakuan tidak hanya dari kerajaan Belanda tapi dari negara-negara dan masyarakat Internasional. Yang pertama adalah perundingan Linggajati, yang diadakan antara 11 sampai dengan 14 November. Kita teringat kembali pelaku-pelaku utama dari perundingan tersebut. Sutan Sjahrir, Profesor Schermerhorn dan Lord Killearn. Saya menyebutkan tadi bahwa Bapak Rosihan Anwar adalah staf yang diperbantukan pada Lord Killearn yang menjadi saksi sejarah. Tonggak diplomasi lain dalam proses perundingan adalah perundingan Renville yang diadakan pada tanggal 17 Januari tahun 48, dikapal Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh dipelabuhan Tanjung Priok. Dan yang ketiga adalah perundingan Meja Bundar. Atau Round Table Conference yang diselenggarakan di kota Denhaag Negeri Belanda, yang berujung pada perjanjian Meja Bundar yang ditanda tangani pada tanggal 27 Desember tahun 49. Dari ketiga tonggak proses prundingan tersebut, yang kita miliki secara fisik, baik tempat maupun gedungnya hanya yang Linggajati ini. Yang dua lainnya tadi yang satu kapal asing kapal Amerika Serita dan ketiga Denhaag Negeri Belanda.
Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai sejarahnya. Telah saya katakana tadi, sejarah perjuangan diplomasi kita bukanlah perjuangan yang mudah. Saya katakan kepada Duta Besar Belanda pada perjalanan kereta api dari Jakarta ke Cirebon. Dalam 3 jam lamanya berbincang tentang sejarah masa lalu Indonesia-Negeri Belanda. Saya katakana yang kita lawan waktu itu bukalah hanya Negeri Belanda. Bahkan tatanan internasional yang memang waktu itu tidak mengakui bangsa terjajah sebagai hak. Padahal bagi kita seperti tercantum dalam kalimat pertama pembukaan undang-undang dasar tahun 1945. Jelas dikatakan, kemerdekaan ialah hak segala bangsa oleh karena itu penjajahan diatas muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri keadilan dan peri kemanusiaan. Tapi piagam PBB yang lahir hampir bersamaan pada akhir perang dunia ke II belum megakui hak bangsa terjajah. Oleh karena itu kita bukan hanya melawan Belanda tapi melawan system Internasional yang memang tidak mengakui apa yang para pemimpin kita dan rakyat kita meyakini hak kita untuk merdeka. Ini perjuangan yang tidak mudah saya katakana tadi. Karena itu dengan kombinasi kekuatan perjuangan fisik dengan perjuangan diplomasi selama 5 tahun periode perang kemerdekaan atau upaya menegakkan kemerdekaan, baru kita raih secara penuh apa yang dideklarasikan atau dinyatakan didalam Proklamasi 17 Agustus 45. Indonesia negara yang merdeka dan berdaulat. Negara yang mempunyai wilayah yang meliputi seluruh wilayah bekas Hindia Belanda.
Sedikit mengenai Perjanjian Linggajati itu sendiri. Dalam perjanjian Linggajati, jelas diakui eksistensi Negara Republik Indonesia. Dan untuk itu, untuk pertama kali negara yang baru dilahirkan duduk bersama dalam satu meja perundingan, sama rendah, sama tinggi dengan pemerintah Kerajaan Belanda. Tetapi perundingan dengan tidak dilakukan dalam kedudukan kedua pihak yang sama kuat. Karena itu kita lihat dalam perjanjian Linggajati, memang oleh pemerintah Belanda diakui Republik Indonesia tapi terbatas kepada secara defakto, Republik Indonesia yang meliputi Jawa, Sumatera dan Madura. Sementara bagian-bagian lain Indonesia yang kita kenal sekarang dalam berbagai propisni lainnya akan membentuk Negara Indonesia Timur yang nanti merupakan bagian dari Negara Indonesia Serikat.
Kita lihat dari konsepsi dari negara kesatuan yang dianut dalam UUD 45 yang perancangannya dilakukan di Pejambon 6. Yang disebut sekarang gedung Pancasila dalam lingkungan Kompleks Departemen Luar Negeri. Dibayangkan disepakati wilayah Republik Indonesia yang meliputi seluruh bekas Hindia Belanda. Tapi dalam Linggajati yang diakui adalah Jawa, Madura dan Sumatera. Dan dalam kaitan perjalanan sejarah ini, kita lihat terjadi perdebatan yang tidak ringan diatara kita. Mereka yang aktif dalam perjuangan fisik, mengecam persetujuan ini sebagai kapitulasi, kita menyerah pada tuntutan Belanda. Tapi kita melihat dalam sejarah dalam 5 tahun yang berwujud pada konperensi meja bundar, dimana jelas sekali serah terima kekuasaan, Transfer of Power, authority or souverenity. Dari kerajaan Belanda ke Indonesia. Tetapi yang kita terima adalah, yang kita sepakati waktu itu adalah Republik Indonesia Serikat. Konsep negara federal, dan bukan negara kesatuan yang dimaksud dalam UUD tahun 45. Jadi dapat kita bayangkan fase diplomasi kita yang zik-zak. Sedikitnya sebagai taktik. Memperoleh tidak hanya pengakuan dari Negeri Belanda Indonesia yang meliputi seluruh bekas Hindia Belanda, tapi juga yang diakui oleh masyarakat Internasional. Proses ini berahir dengan pernyataan Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus tahun 1950. Yang mengembalikan Negara Indonesia dari tadi yang sebagian-sebagian wilayahnya dalam konsep negara Indonesia serikat, negara federal, kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam negara kesatuan kembali tahun 50 Indonesia untuk pertama kali diterima sebagai anggota Perserikatan Bangsa-bangsa.
Ini sejarah singkat saja. Tapi saya katakana sejarah bukan sesuatu yang suka atau kita tidak suka. Tapi fakta yang penting dalam proses dan masa waktu yang begitu bersejarah sangat menentukan bagi keberlangsungan dan eksistensi Republik Indonesia. Karena itu saya menyambut baik pemikiran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan untuk melakukan upaya yang menyelamatkan dan memelihara tempat gedung bersejarah ini. Saya katakana tadi asas diplomasi yang telah dimulai tonggaknya dari sini. Kalau Bapak Bupati dan Gubernur Jawa Barat mungkin ini sebagai tonggak perjuangan kemerdekaan Bangsa, saya mengklaim inilah tonggak penting, saksi pentinga dari Sejarah Diplomasi Indonesia.
Seperti halnya dengan kerja sama erat Pemerintah Jawa Barat, kita juga melanggengkan peristiwa bersejarah Konperensi Asia-Afrika April tahun 1955. Baru pada tahun 2005, April yang lalu, kiita memperingati yang kelima puluh. Dan meningkatkan musium Asia Afrika dalam bentuk dan penataan yang lebih baik. Karena itu kami juga dari Departemen Luar Negeri dengan senang hati kami bekerja sama dengan Bapak Bupati, bagaimana kalau kita lestarikan, kita sempurnakan dan menjadikan gedung perundingan Linggajati ini sebagai gedung bersejarah kita. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan, tidak hanya dilingkungan pemugaran secara fisik, tapi juga melengkapi dengan peragaan-peragaan, foto-foto. Dan untuk itu saya telah berbicara dengan yang mulia duta besar Nikolaus van Dam, untuk kita bersama-sama, melestarikan gedung atau tempat beresejarah, sebab adalah kepentingan kedua bangsa. Kita boleh suka atau tidak, tetapi sebagai suatu bangsa yang besar yang patut menghargai sejarah kita, kita melakukan upaya upaya.
Seperti dikatahui saya dan menteri luar negeri Berdard Bot dari Negari Belanda, sedang merancang. Mudah-mudahan pada akhir tahun ini dapat kita tanda tangani suatu deklarasi tentang kemitraan konprehensip. Koprehensif Partnership antara Indonesia dan Belanda. Saya sudah pesan pada Duta Besar van Dam, bahwa salah satu dari berbagai sisi kerja sama kita adalah preservasi gedung tempat bersejarah. Sebab kita memerlukan dari Belanda tidak kurang foto-foto, dokumen-dokmen yang sering kali tidak banyak kita miliki. Kita bisa display, kita bisa peragakan digedung ini sehingga setiap pengunjung belajar dengan begitu menghargai sejarah masa lalu kita.
Fakta bahwa 60 tahun kemudian kita mampu mendiskusikan bahkan dengan pihak Belanda termasuk saya dengan duta besar van Dam dengan kepala dingin sejarah masa lalu kita itu. Sesungguhnya mencerminkan penataan kita sebagai bangsa, Belanda sebagai bangsa. Lalu pada masa khusus tahun lalu, menteri luar negari Belanda atas nama pemerintah kerajaan Belanda atas pertimbangan moral dan politik, mengakui untuk pertama kali kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus tahun 45.
Ini menyangkut penting yang membuka peluang bagi kita bekerja sama. Memasuki sedang merancang suatu kerja sama kemitraan konprehensip. Jadi betapa kita merenungkan kesalahan masing masing.Ya kita pernah menjadi lawan, tapi tidak meningkari pada waktunya kita menjadi kawan dan bekerja sama secara saling menguntungkan.
Sekali lagi saya ingin menyampaikan ucapan selamat pada Bapak Bupati dan penghargaan saya atas upaya-upaya mulia yang Bapak lakukan dengan dukungan seluruh muspida dan warga Kabupeten Kuningan. Kami dari pemerintah pusat akan melakukan apa yang kami bisa untuk ikut mewujudkan cita-cita Bapak
Demikian atas perhatian, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi Taufik Walhidayah , Wasalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Transcript oleh Rushdy Hoesein.

Linggajati, Bukti Keberhasilan Diplomasi

Proses diplomasi yang berlangsung di Linggajati beberapa puluh tahun lalu merupakan hal yang tidak mudah diraih. Oleh karena itu, Gedung Perundingan Linggajati adalah saksi penting dari sejarah diplomasi Indonesia sehingga harus dilestarikan dan disempurnakan sebagai tempat peninggalan bersejarah,."Saya telah bicara dengan Dubes Kerajaan Belanda dan sepakat agar bisa bersama-sama melestarikan gedung bersejarah ini untuk kepentingan kedua negara," kata Menlu Dr. Hassan Wirajuda pada acara peringatan 60 tahun Perundingan Linggajati di kompleks Gedung Naskah Linggajati, Kuningan, Sabtu (11/11).Hadir antara lain Dubes Belanda, Nikolas van Dam, keluarga van Os di antaranya Joty, Cora dan Willem A.A. van Os. Utusan khusus Presiden RI Nana S. Sutresna, S.R. Parvati Syahrir (putri bungsu mendiang Sutan Syahrir), Prof. Dr. H. Rosihan Anwar (saksi hidup perundingan Linggajati yang pada saat itu diperbantukan sebagai staf diplomat senior Inggris Lord Killearn), Wagub Jabar H. Nu'man Abdul Hakim, Kepala Bakorwil Cirebon Tb. Hisni, Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda beserta undangan lainnya.Menurut Hassan, sebagai museum yang mencerminkan proses sejarah penting dari Republik Indonesia, dirinya sangat menghargai upaya Pemkab Kuningan dengan Pemprov Jabar, Departemen Pariwisata dan Kebudayaan serta Deplu. Ia sepakat untuk bekerja sama untuk menyempurnakan museum Perundingan Linggajati agar menjadi museum yang memadai sebagai pusat sejarah.Hassan mengatakan, apabila Bupati Kuningan dan Wagub Jabar mengklaim Linggajati sebagai tonggak perjuangan kemerdekaan bangsa, dirinya menyatakan Linggajati merupakan saksi penting dari sejarah diplomasi Indonesia yang harus tetap dilestarikan serta dilengkapi sarana dan prasarananya. Diakui telah bekerja sama dengan pemerintah Belanda untuk melengkapi berbagai dokumen penting, termasuk kelengkapan untuk memperagakan display proses perundingan sehingga pengunjung bisa menyaksikan perjalanan sejarah 60 tahun silam. Lebih lanjut Hassan mengatakan, saat ini hubungan bilateral pemerintahan Indonesia dan Belanda sudah berada dalam tahap kematangan sehingga pengalaman masa lalu yang menyakitkan tidak lagi mengganggu hubungan kedua negara. Kebesaran hati masing-masing negara, telah memulihkan hubungan dari semula seteru kini menjadi sahabat.Terkait Peringatan 60 Tahun Perundingan Linggajati, lanjut Hassan, kedua negara sepakat untuk terus meningkatkan kerja sama melalui kegiatan kemitraan komprehensif. Salah satunya adalah pemugaran sejumlah bangunan bersejarah di Linggajati, di antaranya Gedung Perundingan Linggajati dan Gedung Sjahrir. Selain itu, kata Hassan, perundingan Linggajati punya arti sangat penting, yakni diakuinya Indonesia oleh komunitas internasional sebagai negara yang merdeka. Sebelumnya, hanya AS dan Australia yang mengakui kemerdekaan Indonesia. "Sudah jelas, sejarah perjuangan diplomasi Indonesia bukanlah perjuangan yang mudah, karena yang dilawan pada masa itu bukan hanya negeri Belanda, bahkan tatanan internasional yang waktu itu tidak mengakui kemerdekaan RI sebagai hak kita," kata Hassan.Di sisi lain, kata Hassan, piagam PBB yang lahir hampir bersamaan, pada akhir Perang Dunia Kedua belum mengakui bangsa terjajah untuk merdeka. Setidaknya, PBB baru mengakui hak dari bangsa-bangsa terjajah untuk menentukan nasibnya sendiri pada tahun 1960 melalui Resolusi PBB Nomor 1514/1960. "Karena itu kita tidak melawan Belanda, namun melawan sistem internasional yang memang tidak mengakui apa yang diyakini pemimpin dan rakyat kita bahwa, hak kita untuk merdeka. Jadi, kita ini masih harus terus berjuang selama 15 tahun sejak Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 agar kemerdekaan kita diakui oleh dunia internasional," ujar Hassan.Hassan juga menyebutkan, dengan kombinasi perjuangan fisik dan diplomasi selama lima tahun periode Perang Kemerdekaan atau upaya menegakkan kemerdekaan, baru diraih apa yang seperti diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat yang meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda. Hal senada diungkapkan pula Wakil Gubernur Jabar, Nu'man Abdul Hakim. Dia mengatakan, perundingan Linggajati punya arti penting dalam perjuangan bangsa Indonesia demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia.Perundingan Linggajati, kata Nu'man, memberikan contoh bagi kita bahwa konflik bisa diatasi melalui negosiasi bukan dengan kekerasan fisik. Dia pun berharap bisa mewujudkan kampung Asia-Afrika di Linggajati selain di Bandung. "Saat peringatan KAA ke-50 di Bandung tahun lalu, ada rencana membangun kampung Asia-Afrika di Bandung. Rencana yang sama pun ingin saya terapkan di Kuningan," kata Nu'man.Pada kesempatan tersebut undangan juga disuguhi sejumlah kesenian daerah Kuningan dengan kolaborasi angklung, kecapi, suling, rampak gendang dan genjring. Menlu disertai Dubes Kerajaan Belanda Nikolas van Dam, Wagub Jabar, keluarga van Os dan undangan lainnya melakukan peninjauan ke Museum Gedung Linggajati. Masih dalam rangkaian peringatan Perundingan Linggajati, diselenggarakan pula Seminar Nasional Diplomasi dalam Perjuangan Bangsa dengan tema "Reaksentuasi Kekuatan Diplomasi, Sebuah Refleksi Perundingan Linggajati" di Hotel Grage Sangkan. Para pembicara Menlu RI Dr. Hassan Wirajuda, Dr. (HC) H. Rosihan Anwar, Prof. Dr. Anhar Gonggong, Prof. Dr. Leirissa dan Nana S. Sutresna. Sementara di kompleks Gedung Perundingan Linggajati berlangsung kegiatan napak tilas prosesi Perundingan Linggajati. (Pikiran Rakyat)***

Bioskop Jakarta yang akan dan sudah digusur

Mencermati Megaria yang akan digusur (?)Kita pantas terkenang masa lalu. Megaria dahulu bernama Metropole. Merupakan biskop diperuntukkan bagi golongan elite yang tinggal didaerah Menteng dan sekitar. Didirikan pada tahun 1949, dan terletak diarea cukup luas dipertigaan jalan Diponegoro dan Pegangsaan Jakarta pusat. Masih terbayang bagi generasi yang kini berumur 50 tahun keatas, kemegahan masa lalunya. Kita bisa nyaman berkunjung untuk pertunjukan jam 16.00, 19.00 dan 21.00. Bagi pengendara mobil pribadi, bisa memarkir mobilnya tanpa khawatir dijawab “parkir penuh”. Sebelum jam pertunjukan para calon penonton, dapat jalan2 melihat-lihat etalase toko2 dibawah. Dan bagi yang mau makan, diteras atas ada restoran. Restoran ayam bakar dibelakang rasanya baru ada pada tahun 70-an. Dibelakang situ masa lalu, masih dipakai parkir motor dan sepeda. Beli karcis bisa pada dua loket disebelah depan kiri dan kanan tangga. Tangga pintu masuk juga ada dua. Didepan dan samping kiri. Sesudah karcis disobek, penonton kelas loge dan balcon, langsung masuk pintu utama. Bagi penonton stales, lewat lorong samping. Lorong ini juga dipakai untuk pergi ketoilet. Dan kalau bioskop bubar, penonton keluar lewat samping kanan atau belakang. Ketika model teater 21, tentu saja kenyamanan masa lalu berubah. Kesan luasnya ruang bioskop ketika berdiri dipintu loge, juga tidak bisa dinikmati lagi. Bioskop bagi kelas menengah yang sudah tiada, adalah “Rex” dibilangan kramat bunder. Letaknya tidak beberapa jauh dari pintu kereta api Senen. Dahulu bioskop ini terhitung ramai dikunjungi, karena terletak dekat pusat perbelanjaan, hiburan dan lokalisasi pelacuran. Alhasil bertetangga dengan “Planet Senen”. Agak ke barat, dijalan Keramat Raya, kini masih berdiri tegak bisokop Keramat. Dahulu bernama “Grand”. Seperti Rex, Grand ramai dikunjungi penonton karena dicapainya mudah. Kalau kita naik opelet atau trem listrik, cukup stop dihalte dan jalan sedikit. Sebelum pertunjukkan, calon penonton bisa nyebrang jalan dan minum ice cream “Baltic atau Artic”. Restoran Baltic masih ada sekarang meskipun bentuknya mini. Keramat Raya 30-40 tahun yang lalu masih lengang. Paling-paling diramaikan oleh sepeda,beca dan Delman. Rasanya memang masalah bioskop Jakarta saat ini “miskin penonton

Pahlawan 10 November 1945 yang gugur di Ceram

Ketika sedang mencari buku diperpustakaan Fakultas Ilmu Budaya UI, secara tidak sengaja saya menemukan buku “Koleksi Soe Hok Gie”. Siapa yang tidak kenal orang ini. Seorang sejarawan Fakultas Satra UI. Bahkan cerita dirinya difilmkan berjudul “Gie”. Saya langsung meminjam karena yakin buku ini ada apa-apanya. Judul buku “Sedjarah Bataljon Y”. Mula2 saya berpikir, mengapa Hok Gie mengkoleksi buku ini ?. Bukankah dia tendensius anti bentuk2 kemiliteran dan juga anti kekerasan. Ternyata dugaan saya tak salah. Buku ini antara lain mengkisahkan seorang pahlawan pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Dia adalah Mayor Abdullah yang gugur pada tgl 25 September 1950 dalam pendaratan di Negeri Angus Ceram Timur. Saat itu jabatannya komandan batalyon XVII Divisi Brawijaya. Dan keberadaannya dalam medan pertempuran, dalam rangka penumpasan pemberontakan RMS. Sebelum tahun 1945, pekerjaan Abdullah yang asal Gorontalo itu adalah sebagai “Tukang Beca”. Dirinya butah huruf sampai tahun 1947. Dan baru bisa membaca tulis atas bantuan istrinya. Tapi sebagai orang Auto Didact, Abdullah berhasil mencapai karirnya yang cukup tinggi yaitu komandan batalyon. Dalam peristiwa pertempuran Surabaya 1945, Abdullah bersama arek2 Surabaya lainnya, bertempur melawan serdadu asing. Saat itu mula2 bergabung dengan BKR Laut, kemudian menjadi TKR laut (belakangan TLRI) yang merupakan pasukan Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) Pangkalan VII yang bermarkas didaerah Tanggulangin. Pada tahun 1946, Abdullah memimpin pasukan yang diberi nama “Bajak Laut”. Pasukan ini mampu bertahan disebelah utara Sidoarjo. Dalam pertempuran disekitar Buduran-Sruni, Abdullah mampu memperlihatkan kecakapannya dan keberaniannya. Karena kemampuannya memimpin pasukan itulah pada April 1947, dia di-serahi memimpin barisan “Pelopor” dengan pangkat Kapten. Ketika TLRI direorganisir pada Maret 1948, Barisan Pelopor berubah menjadi “Depot Batalyon”. Markasnya juga pindah kesekitar Lawang. Sebagai komandan Abdullah naik pangkat menjadi Mayor. Berdasarkan dekrit wakil Presiden, September 1948, TLRI dilebur menjadi TNI. Dan Depot Batalyon, menjadi Batalyon XVII, Brigade I Divisi Brawijaya dibawah Kolonel Sungkono. Perlu diketahui, ketika berlangsung perundingan Linggajati Kapten Abdullah adalah pimpinan pasukan TLRI yang bertugas didaerah Kuningan.